Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada penelitian ini dilakukan analisis kriteria pada KLHS untuk rencana pembangunan PLTN. Analisis kriteria dilakukan berdasarkan pada indikator pembangunan berkelanjutan, peraturan perundangan, dan best practice dari penerapan KLHS untuk pembangunan PLTN yang sudah ada sebelumnya. Hasil analisis kriteria menunjukkan bahwa dalam penyusunan KLHS untuk pembangunan PLTN harus terdapat kajian mengenai mekanisme pelaksanaan dan output dari KLHS, seleksi lokasi, seleksi teknologi nuklir, dan analisis dampak pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi, decommissioning, dan pada saat terjadi kecelakaan. Hasil dari analisis kriteria ini kemudian diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan PLTN ke depannya."

"Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) merupakan suatu pembangkit tenaga listrik dengan daya termal yang memaksimalkan satu atau lebih reaktor nuklir selaku sumber panas. PLTN memiliki ragam manfaat esensial terhadap pemenuhan kebutuhan energi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki PLTN terlepas dari adanya wacana pembangunan PLTN dari sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Hingga akhirnya UU ini dicabut dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan PLTN kembali diperkuat dengan adanya landasan hukum yang membolehkan PLTN untuk dibangun di Indonesia selama mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat. Kendati demikian, prospek yang cerah terhadap pembangunan PLTN pun tidak kunjung membawakan adanya realisasi pembangunannya secara nyata di Indonesia. Berangkat dari latar belakang berikut, tulisan ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis tinjauan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dilihat dari segi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan lensa hukum lingkungan dalam menjelaskan prospek PLTN jarang diliput secara ilmiah, terlebih dari kacamata hukum lingkungan Indonesia. Analisis dalam tulisan menggunakan pendekatan yuridis berupa penelitian keseluruhan data sekunder hukum terkait PLTN di Indonesia untuk menjawab permasalahan kajian prinsip hukum ketenaganukliran, kesesuaian rencana PLTN, dan tinjauan lainnya dalam rangka memberikan gambaran komprehensif secara meluas (helicopter view). Dari sini, akan didapatkan rekomendasi langkah yang harus diambil Indonesia dalam menetapkan peta jalan pembangunan PLTN jika (akhirnya) terwujudkan.

---

A nuclear power plant (NPP) is a power plant with thermal power that maximizes one or more nuclear reactors as heat sources. NPPs have a variety of essential benefits for meeting the energy needs of a country, including in Indonesia. Until now, Indonesia has not had a nuclear power plant apart from the discourse on nuclear power plant development since the enactment of Law Number 31 of 1964 concerning the Basic Provisions of Atomic Energy. Until finally this law was repealed by Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the regulation of NPP was again strengthened by the existence of a legal basis that allowed nuclear power plants to be built in Indonesia as long as it considered strict safety factors. However, the bright prospects for the construction of NPPs have not led to a real realization of its development in Indonesia. Departing from the following background, this paper will explore, study, and analyze a review of the NPP development plan in Indonesia in terms of environmental protection and management. The use of environmental law lenses in explaining the prospect of nuclear power plants is rarely covered scientifically, especially from the perspective of Indonesian environmental law. The analysis in the paper uses a juridical approach in the form of research on all secondary legal data related to nuclear power plants in Indonesia to answer the problems of nuclear law principle studies, the suitability of nuclear power plants, and other reviews in order to provide a comprehensive overview in a broad manner (helicopter view). From this, this thesis provides recommendations for steps that Indonesia should take in determining the road map for NPP development if (in the end) it is realized."

"Pembangunan PLTN di Indonesia dan dunia masih menjadi kontroversi, hal ini disebabkan oleh keamanan dan keselamatan PLTN yang masih diragukan. Kecelakaan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 dan kejadian bencana PLTN Fukushima tahun 2011 menunjukan standar keselamatan dan kemanan yang sangat ketat pada kontruksi dan pengoperasian, ternyata tidak dapat menghindari bencana kebocoran radioaktif. International Atomic Energy Agency IAEA adalah badan yang mengawasi perkembangan energi nuklir di dunia, terutama negara berkembang.Pada tahun 2009 IAEA telah melakukan evaluasi kesiapan Indonesia dalam pembangunan PLTN pertama, berdasarkan evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa dari 19 kriteria yang telah ditetapkan hampir semua isu area infrastruktur dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan selanjutnya berlanjut ke Fase II, kecuali komitmen negara, manajemen dan keterlibatan stakeholder. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa kembali 19 multikriteria yang ditetapkan IAEA untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia berdasarkan kondisi saat ini.Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum siap membangun PLTN pertama, terutama pada kriteria komitmen negara, keselamatan, keamanan, perencanaan kedaruratan serta keterlibatan stakeholder. Namun apabila Indonesia menganggap PLTN sangat mendesak untuk dibangun, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar IAEA yaitu komitmen tegas Pemerintah, pemilihan lokasi dan teknologi yang tepat, komitmen perlindungan keamanan dan keselamatan, peningkatan SDM, pengelolaan limbah radioaktif, keterbukaan informasi dan sosialisasi nuklir, subsidi serta penyiapan dana keadaan darurat.

---

There is still a controversy about the development of nuclear power that shows concern for its security and safety aspects. The catastrophic nuclear accident happened in Chernobyl 1986 and Fukushima 2011 suggested that a very strict safety and security standard on construction and operation apparently could not prevent radioactive leak disaster. International Atomic Energy Agency IAEA is the organization that oversees the development of nuclear energy in the world, especially developing countries.

In 2009, IAEA has conducted an assessment on Indonesia 39 s readiness for its first nuclear power plant. The assessment concluded that 19 nuclear infrastructure issues, Indonesia still has pending issues on state commitment, management and stakeholder involvement. In this study, the author would like to reanalyze the 19 nuclear infrastructure issues which set by the IAEA for Indonesia rsquo s first nuclear power plant based on Indonesia current conditions.

The study itself suggests that Indonesia is unlikely to be ready to build the plant. This is due to numerous unmet nuclear infrastructure standards, especially in state commitment, management, safety, security, emergency planning and stakeholder involvement aspects. However, if the construction of nuclear power plant is urgently needed, the government has to make efforts to meet IAEA standards in several aspect, such as state commitment, proper location and technology selection, security and safety protection, human resource development, radioactive waste management, information disclosure and nuclear socialization, subsidies and preparation of emergency funds."

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Kesiapan ini diketahui dari seberapa besar kontribusi industri Indonesia dalam memproduksi komponen- komponen PLTN yang dikelompokkan menjadi 4 subsisteni yaitu primary subsystem, secondary subsystem, construction/civil subsystem dan balance and protection subsystem. Analisis dilanjutkan dengan melihat kernampuan komponen yang diproduksi industri Indonesia dalam menghasilkan devisa atau yang biasa dikenal dengan efisiensi perusahaan dalam menghemat atau menghasilkan devisa melalui domestic resource cost yaitu dengan melihat proporsi biaya sumber daya lokal dan biaya sumber daya luar negeri dalam menghasilkan nilai tambah.

---

Research in this thesis aims to determine the readiness of Indonesia in the construction of nuclear power plant. This readiness is known of how much contribution the industry Indonesia in producing nuclear components are grouped into 4 system is the primary subsystem, secondary subsystem, construction / civil subsystem and balances and protection subsystem. The analysis continued by looking at the ability of Indonesias industrial components produced in generating foreign exchange or commonly known by the companys ejficiency in saving or generating foreign exchange through domestic resource cost by looking at the proportion of the cost of local resources and the cost of offshore resources in generating added value."

"Pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu agenda dari Pemerintah Indonesia. Salah satu perencanaan yang memiliki urgensi tinggi khususnya sebagai salah satu pedoman untuk pelaksanaan kegiatan berusaha ialah dokumen perencanaan tata ruang. Pemerintah menyusun salah satu rencana tata ruang yang digunakan dalam rangka percepatan investasi di Indonesia yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan skala detail 1:5000. Pemerintah memberikan kemudahan pengecualian penyusunan izin lingkungan bagi RDTR yang telah memiliki KLHS. Namun saat ini pada pelaksanaannya masih menyita waktu dan biaya yang lama. Untuk itu, penyederhanaan dilakukan dengan melakukan pengintegrasian RDTR dengan KLHS yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha. Dalam rangka melakukan analisis kebijakan terkait upaya pengintegrasian dilakukan penelitian dengan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta data sekunder melalui buku atau publikasi daring. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan retrospektif dan prospektif yang dikemukakan oleh William Dunn (2017). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara retrospektif kebijakan RDTR dan KLHS masih memiliki beberapa hambatan dalam implementasinya khususnya berkaitan dengan sumber daya manusia, data, dan aspek politik pada kedua kebijakan. Melihat pada dimensi prospektif, kebijakan yang dapat menjawab permasalahan tersebut ialah melalui kebijakan pengintegrasian dokumen RDTR dan KLHS untuk menyederhanakan tanpa mengurangi muatan kedua dokumen.

---

The implementation of development based on the concept of sustainable development is one of the agendas of Indonesia's Government. One of the plans that have high urgency, especially as a guideline for implementing business activities, is a spatial planning document. The government compiles one of the spatial plans used to accelerate investment in Indonesia, namely the Detailed Spatial Plan (RDTR), with a detailed scale of 1: 5000. The government makes it easy for exemptions to prepare environmental permits for RDTRs that already have KLHS. However, currently, the implementation is still time-consuming and costly. For this reason, simplification is carried out by integrating RDTR with KLHS, which aims to provide ease of doing business. In the context of conducting policy analysis related to integration efforts, research was carried out with a post-positivist approach with descriptive research types and primary data collection techniques through in-depth interviews and secondary data through books or online publications. This research uses retrospective and prospective policy analysis theory proposed by William Dunn (2017). The research results show that retrospectively the RDTR and KLHS policies still have several obstacles in their implementation, especially those related to human resources, data, and political aspects of both policies. Looking at the prospective dimension, an approach that can answer this problem is through the integrated policy of RDTR and KLHS documents to simplify without reducing the two documents' content."

"Sistem kelistrikan Jawa-Bali pernah mengalami krisis sampai pertengahan tahun 2009, sumber: Kompas, Sabtu 31 Mei 2008. Pemadaman tidak bisa dihindari karena kapasitas pembangkit PLN tidak bertambah secara signifikan. Dengan pertumbuhan konsumsi listrik di atas 6 persen, cadangan daya pun terus tergerus. Rata-rata pertumbuhan pemakaian listrik pada kuartal I-2008 mencapai 6,8 persen, sementara target pertumbuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008 hanya 1,9 persen. Dengan menggunakan patokan pertumbuhan itu pula, pemerintah menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk PLN sebanyak 9,1 kiloliter. Sementara itu, realisasi pemakaian BBM sampai April 2008 sudah mencapai 3,651 juta kiloliter atau 42,24 persen dari kuota. Cadangan daya tergerus menjadi 25 persen dari batas yang seharusnya 40 persen. Sistem kelistrikan Jawa-Bali mengalami defisit 800-900 MW, yang mengakibatkan pemadaman bergilir di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Defisit disebabkan beberapa hal antara lain penurunan daya di sejumlah pembangkit PLN dan Swasta, kenaikan beban pemakaian listrik di Jawa-Bali, serta ketidaklancaran pasokan BBM ke pembangkit PLN. Hal ini terjadi karena masih dominan menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Cadangan bahan bakar fosil lama kelamaan akan habis kalau tidak disiasati dalam pemakaiannya. Penggunaan bahan bakar fosil ini pula yang dapat meningkatkan kadar emisi CO2 dan SO2 yang merupakan pemicu adanya pemanasan global. Kajian ini bertujuan untuk melihat rencana optimasi pengambangan pembangkit listrik Jawa Bali dengan membandingkan pemakaian batubara dan nuklir bila dilihat dari nilai fungsi obyek, LOLP, emisi CO2 dan SO2. Diaman hasil tahun keluaran PLTN akan dipakai untuk perhitungan aliran daya bila PLTN masuk ke sistem Jawa Bali dan membandingkan rencana lokasi penempatan PLTN yaitu Banten dan Semenanjung Muria.

---

Electrical systems Java-Bali has experienced a crisis until the mid-2009, source: Kompas, Saturday, May 31, 2008. Extinction cannot be avoided because of PLN's generating capacity has not increased significantly. With electricity consumption growth above 6 percent, the reserves were dwindling resources. The average electricity consumption growth in the first quarter of 2008 reached 6.8 percent, while the growth target in the Budget Revenue and Expenditure (Budget) in 2008 only 1.9 percent. By using the same standards that growth, the government set a quota of oil fuel (BBM) to PLN 9.1 of kiloliters. Meanwhile, the realization of the use of fuel until April 2008 has reached 3.651 million kiloliters, or 42.24 percent of the quota. Backup power eroded to 25 percent of the limit should be 40 percent.

System of Java-Bali electricity deficit 800-900 MW, which resulted in rotating blackouts in the area of Banten, DKI Jakarta, West Java, Central Java, East Java, Yogyakarta and Bali. The deficit caused by several things including a decrease in the number of power plants and private sectors, an increase in electricity consumption load in Java-Bali, and the smooth fuel supply for power plants. This happens because it is still the dominant power plants using fossil fuel. Fossil fuel reserves will run out over time if not saving in its use. The use of these fossil fuels also can increase the levels of CO2 and SO2 emissions which are the trigger of global warming.

This study aims to look at plans floating power plant optimization Java and Bali by comparing the use of coal and nuclear when viewed from the value of object function, LOLP, CO2 and SO2 emissions. The results in output of nuclear power plants will be used to calculate the flow of power when nuclear power plants into the Java-Bali system and compare the plans of where to place nuclear plants Banten and Muria Peninsula."

"Dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik yang signifikan di Indonesia, diperlukan sumber energi lain untuk dapat mengganti peran bahan bakar fosil yang akan habis sebagai sumber energi listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang menggunakan landfill gas (LFG) sebagai sumber energi dapat memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan listrik. Kekurangan LFG adalah karakteristik produksinya yang terus menurun dengan berjalannya waktu. Penelitian ini membahas model pembangunan PLTSa secara berkelanjutan dari sisi ekonomi. Ada dua model yang diajukan, model 1 melakukan penimbunan sampah selama satu periode saja (4 tahun) dan tidak ada lagi pembukaan lahan dan penimbunan sampah, sedangkan model 2 melakukan penimbunan sampah setiap empat tahun sekali dimana dilakukan lagi pembukaan lahan. Parameter yang digunakan dalam studi kelayakan ini adalah Benefit-Cost ratio dan Net Present Value. Berdasarkan hasil analisis, model yang layak secara ekonomi adalah model 2 dengan B/C Ratio 1.16 dan NPV Rp.9,015,502,964, dimana pengolahan sampah dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan model 1 dengan B/C Ratio 0.91 dan NPV Rp.3,848,278,544, belum layak secara ekonomi dan belum menguntungkan

---

With the increasing demand of electrical energy in indonesia, another source of energy required to be able to replace the roles of fossil fuels as the main source of electrical energy. Waste power plant with landfill gas (LFG) as a source of energy can provide solutions in fulfilling the need for electricity. The disadvantages of LFG is the characteristic of gas production continues to decline over time. This research discusses the development model of sustainable waste power plant from economic view. This research propose two models, model 1 conducting the landfilling in one periode (4 years) only. Model 2 conducting the landfilling every 4 years by opening more area. The parameters used in this feasibility study are benefit-cost ratio and net present value. As the results, the model that economically feasible is model 2 with B/C Ratio 1.16 and NPV Rp.9,015,502,964, while the model 1 with B/C Ratio 0.91 and NPV Rp.3,848,278,544, is not economically feasible."

"Isu sekuritas energi nasional mengemuka akibat kebutuhan energi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan pasokan utama energi berbahan bakar fosil. Pemanfaatan energi berbahan bakar fosil menimbulkan dampak lingkungan berupa emisi karbon yang tinggi. Pengembangan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan menjadi alternatif solusi untuk permasalahan energi nasional, salah satunya energi panas bumi. Penelitian ini mengkaji dampak lingkungan pada daur hidup pembangkit listrik tenaga panas bumi yang menggunakan teknologi flash steam system. Analisis dampak lingkungan dilakukan dengan menggunakan metode Life Cycle Assessment (LCA). Hasil penelitian menunjukkan ada empat dampak potensial utama yaitu perubahan iklim, penipisan sumber daya abiotik, acidification dan eutrophication, serta dampak tambahan berupa kebisingan. Fase yang menimbulkan dampak terbesar pada daur hidup PLTP adalah fase kondensasi dan pendinginan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa keempat dampak yang ditimbulkan tidak melebihi standar baku mutu menurut peraturan pemerintah yang berlaku. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa PLTP dengan teknologi yang berbeda akan menimbulkan jenis dampak yang berbeda pula.

---

National energy security issues arise due to the increasing energy needs from year to year with the main supply of fossil fuel energy. Utilization of fossil fuel energy have environmental impacts such as carbon emissions. Development of new renewable energy to be environmentally friendly alternative energy solutions to national problems, one of which geothermal energy.

This study examines the impact of the environment on the life cycle geothermal power plant that uses the technology of flash steam system. Environmental impact assessment carried out by using Life Cycle Assessment (LCA).

The results showed there are four main potential impacts of climate change, depletion of abiotic resources, acidification and eutrophication, as well as additional impacts such as noise. Phases that have the greatest impact on the life cycle geothermal power plant is condensing and cooling phases.

The analysis also showed that the four impacts do not exceed the quality standard by the applicable government regulations. Further analysis of the results shows that geothermal power plants with different technologies will give rise to different types of impacts."

"Pada tanggal 11 Maret 2011, serangkaian tsunami yang disebabkan oleh Gempa Tohoku Area Pasifik Lepas Pantai menghancurkan semua off-site dan hampir semua sumber listrik internal di Fukushima-daiichi. Kerugian ini menyebabkan kegagalan untuk mendinginkan reaktor dan kolam penyimpanan bahan bakar bekas dan akhirnya menyebabkan kecelakaan besar Level 7 pada Skala Peristiwa Nuklir dan Radiologi Internasional (INES). PLTN Fukushima-daini (Fukushima-Daini) juga rusak dan mengalami insiden serius Level 3. TEPCO adalah perusahaan tenaga listrik terbesar di Jepang yang memasok listrik ke wilayah metropolitan Tokyo dan wilayah sekitarnya. Jika terjadi kecelakaan seperti kerusakan inti atau hilang daya pada pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), penukar panas alternatif biasanya digunakan untuk mendinginkan bejana tekan dan bejana penampung. Namun, ada resiko terkondensasinya uap yang dapat mengakibatkan tekanan negative yang merusak pada bejana penamung, atau ledakan dari gas bakar yang dihasilkan oleh proses radiolysis. Untuk mencegah situasi seperti masalah telah dirumuskan, perlu dikembangkan peralatan untuk mensuplai pendingin alternatif kedalam bejana penampung. Salah satunya dengan menggunakan gas inert nitrogen menggunakan mobile nitrogen gas generator. GEN 3 memiliki diameter yang lebih kecil daripada dua pendahulunya. Diameter yang lebih kecil dapat menghasilkan permukaan kontak yang lebih besar sehingga proses adsorbsi dapat mengikat oksigen lebih banyak dan menghasilkan nitrogen yang lebih banyak juga. Pada nitrogen dengan kemurnian 99%, 1 ton CMS GEN 1 dapat menghasilkan nitrogen sebesar 330 Nm3/h, lalu pada GEN 2 360 Nm3/h, serta setelah dioptimalisasi terakhir GEN 3 didapatkan sebesar 400 Nm3/h.

---

On March 11, 2011, a series of tsunamis caused by the Tohoku Pacific Area Offshore Earthquake destroyed all off-site and nearly all internal power sources at Fukushima-daiichi. These losses led to failure to cool the reactors and spent fuel storage ponds and eventually led to a major Level 7 accident on the International Nuclear and Radiological Events Scale (INES). The Fukushima-daini (Fukushima-Daini) nuclear power plant was also damaged and experienced a serious Level 3 incident. TEPCO is the largest electric power company in Japan that supplies electricity to the Tokyo metropolitan area and surrounding areas. In the event of an accident such as a breakdown of the core or loss of power at a nuclear power plant (NPP), alternative heat exchangers are usually used to cool pressure vessels and containment vessels. However, there is a risk of condensation of the vapors which could result in a destructive negative pressure on the containment vessel, or an explosion of the combustion gases produced by the radiolysis process. In order to prevent a situation like the problem having been formulated, it is necessary to develop equipment for supplying alternative refrigerants into the storage vessel. One of them is by using inert nitrogen gas using a mobile nitrogen gas generator. The GEN 3 has a smaller diameter than its two predecessors. Smaller diameter can produce a larger contact surface so that the adsorption process can bind more oxygen and produce more nitrogen as well. At 99% purity nitrogen, 1 tonne of CMS GEN 1 can produce nitrogen of 330 Nm3/h, then at GEN 2 360 Nm3/h, and after the last optimization, GEN 3 is obtained at 400 Nm3/h."

"Pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup merupakan faktor utama yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan energi listrik setiap tahunnya. Target bauran energi yang tertuang dalam perpres No. 5 Tahun 2006 mentargetkan sebesar 2 % dari total kebutuhan energi nasional di tahun 2025 akan bersumber dari energi nuklir. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) selaku promotor untuk persiapan pembangunan PLTN telah membuat roadmap jangka panjang, dimana pada tahun 2024 di rencanakan PLTN dari pulau Bangka sudah masuk ke dalam sistem kelistrikan Sumatera. Untuk persiapan perencanaan sistem dan jaringan di Sumatera, dibuat simulasi dengan bantuan perangkat lunak Electrical Transient Analyzer Program (ETAP). Ada tiga asumsi dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan beban sebesar 10,2% pertahun hingga tahun 2024, penambahan PLTN dengan kapasitas 2x1000 MW di pulau Bangka, serta pembuatan sistem dan jaringan transmisi untuk penyaluran daya PLTN pada tegangan transmisi 150, 275 dan 500 kV.Hasil penelitian penyaluran daya PLTN yang optimal pada sub sistem kelistrikan terdekat dengan lokasi PLTN yaitu sub sistem sumatera selatan adalah melalui IBT Keramasan. Total susut daya sistem keseluruhan pada penyaluran ini adalah terendah yaitu 159 MW atau 1,667% . Sedangkan untuk perencanaan penyaluran daya PLTN yang optimal pada sistem interkoneksi Sumatera adalah melalui sub sistem Sumatera Utara yaitu IBT Seirotan dan Paya Geli. Nilai susut daya sistem keseluruhan adalah 157 MW atau 1,646 % , serta memberikan perbaikan kondisi tegangan kerja keseluruhan IBT sejumlah 43,4%.

---

The Increasing of population, economic growth and improvement of living quality are the influenced main factor of the needs of annual electricity. Energy diffusion target on the regulation No. 5, 2006, says that 2 % of total national energy need come from nuclear energy in 2025. National Nuclear Energy Agency (BATAN) as the promoter of the development Nuclear Power Plant, has made a long term roadmap, whereas in the year of 2024, Nuclear Power Plant (NPP) from Bangka Island will be injected to the Sumatera interconnection system. For the system and transmission planning preparation, the simulation has been made with Electrical Transient Analyzer Program (ETAP) Software. The are three assumption in this research, 10,2 % annual load growth until 2024, enhancement of Nuclear Power Plant with 2 x 1000 MW capacity at Bangka island, and improvement of the system and transmission line to deliver the power from nuclear power plant on 150, 275 and 500 kV transmission line.

The research result gives that the optimum power distribution close to NPP is South Sumatera sub system through Interbus Transformer (IBT) Keramasan. The lowest total losses whole system of this distribution is 159 MW or 1,667 %. Meanwhile the optimization power distribution NPP for Sumatera interconnection grid is by north sumatera sub system through IBT Seirotan or Paya Geli. Total losses whole system of this distribution is 157 MW or 1,646%, and improvement total IBT condition voltage as many as 43,4 %."