Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengenaan pajak penerangan jalan di Kota Depok dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana penerangan jalan umum guna memberikan kemanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap pengguna jalan umum di malam hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Kota Depok, dimana terdapat kecenderungan menurunnya persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap total penerimaan pajak penerangan jalan Kota Depok dalam lima tahun terakhir. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam, diperoleh informasi bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Depok mencapai 40% setiap tahunnya. Dimana penerimaan pajak penerangan jalan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adanya tunggakan pembayaran listrik, tarif dasar listrik, peningkatan jumlah pelanggan listrik, penetapan tarif pajak penerangan jalan Kota Depok dan adanya penggalakkan sistem listrik prabayar. Untuk lebih mengoptimalkan administrasi penerimaan daerah khususnya meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan, pemerintah daerah Kota Depok sebaiknya melakukan beberapa upaya diantaranya melakukan penyesuaian tarif pajak penerangan jalan sesuai dengan potensi Kota Depok serta melakukan sosialisasi rutin baik secara langsung maupun memberikan himbauan melalui baliho, pemberitaan di radio dan surat kabar Kota Depok.

---

Assessment of street lighting tax in Depok motivated by the need for local government to provide street lighting facilities to provide safety and reduce crime on public road users at night. This study aims to analyze the efforts to increase tax revenue realization Depok street lighting, where there is a tendency of decrease in the percentage contribution of street lighting tax to total local tax revenue Depok in the last five years. Using qualitative research methods of data collection techniques in-depth interviews, information was obtained that the street lighting tax contribution to local tax revenues Depok reached 40% annually. Where street lighting tax revenue is influenced by several factors, including the payment of arrears of electricity, electricity tariff, increase in the number of electricity customers, setting the tax rate Depok street lighting and the promotion of prepaid electricity system. To further optimize local tax administration especially to improving street lighting tax revenues, local governments Depok should do some efforts to increase tax revenue realization through street lighting tax rate adjustment in accordance with the potential of Depok and socialization regullary, both directly and provide an appeal through billboards, news on the radio and Depok‟s newspapers ."

"Kota Depok merupakan salah satu kota penyangga ibukota yang secara nyata memiliki penyelenggaraan reklame yang banyak, yakni lebih dari 5000 wajib pajak reklame, yang seharusnya bisa menjadi potensi penerimaan daerah yang cukup signifikan. Tetapi kenyataannya, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak reklame dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hanya menempati urutan dua terbawah. Oleh sebab itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Depok di dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa DPPKAD Kota Depok melakukan sebelas strategi peningkatan penerimaan, serta terdapat satu faktor internal, dan lima faktor eksternal bagi DPPKAD Kota Depok di dalam melakukan pemungutan pajak reklame.

---

Depok is one of the commuter city, which has many organized advertisement with more than 5000 advertising tax payer, that should become significant potential own source revenue. But in fact, the average of Depok advertising tax revenue improvement, within last 5 years, occupied on the second position from the bottom. With this case, this research goal is to analyze the strategy of improvement on advertising tax Revenue in Depok which did by Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Depok. Using qualitative data collection techniques by in-depth interviews and literature studies, this research made conclusion that DPPKAD did eleven improvement strategies, with one internal factor, and five external factors which related to DPPKAD on assessing advertising tax."

"Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Penerimaan Asli Daerah yang menjadi andalan di Kota Depok. Pajak daerah terdiri dari beberapa pajak diantaranya adalah pajak parkir. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, baik mobil atau motor serta banyaknya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan di Kawasan Margonda Raya dari tahun 2006-2010 menyebabkan realisasi penerimaan pajak parkir yang cenderung meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010 yang diterapkan di Kota Depok atas penyelenggaraan parkir di pusat perbelanjaan khususnya perlakuan permajakan terhadap penawaran jasa parkir valet dan pembebasan biaya parkir sebagai salah satu bentuk promosi serta untuk mengatahui hambatan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Peraturan daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil dan temuan penelitian ini adalah mengetahui proses implementasi pajak parkir di Kota Depok, mengetahui bagaimana perlakuan pemajakan atas fasilitas lain di tempat parkir serta mengetahui apa hambatan yang terjadi dalam proses implementasi tersebut.

---

Implementation of local tax collection from shopping centers in the Margonda Raya Area overall has been going well according with local rules. Increasing number of vehicles, such as cars and motorcycles and also many shopping centers in here from 2006 until 2010 which may effect realization of the parking tax revenue tends to increase every year. The obstacles faced by local government to implement the local regulation sufficiently affect affect the City of Depok‟s local revenue.The purpose of this research is to analyze the implementation of local regulation applied in the City of Depok regarding parking spaces in the shopping center, particularly on the effects caused by availability of other facilities or services provided by the Parking Management in the shopping center, such as Valet Parking Services and Free Parking Program as a form of promotion ; also the obstacles faced by local government to implement the local regulation in the shopping center around Margonda Raya Area which may affect the City of Depok‟s local revenue.This research is using qualitative method with literature research and field research, by doing in-depth interview to collect the data."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor untuk terus meningkatkan dan dapat terus menjadi tumpuan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi dikarenakan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi sangat potensial. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut seperti bagaimana bentuk strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah : Strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Sukabumi adalah strategi intensifikasi dan ektensifikasi pajak. Untuk strategi intensifikasi dilakukan dengan peningkatan pelayanan lapangan, pengawasan pemeriksaan pajak, dan penyerdehanaan administrasi. Strategi ekstensifikasi dilakukan dengan cara menjaring wajib pajak baru. Dan untuk hambatan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya.

---

This research discusses the strategy Government of Sukabumi City through improvement on Vehicle Tax. Therefore, this research goals to describe the management of strategies such as how the strategy form used by the Government and analyze the obstacles faced in implementing these strategies. With qualitative approach, data collecting techniques with in depth interviews and literature. The result of this research are The strategy applied by Government is tax intensification strategy dan Extensification. For intensification strategy is done by improving field services, supervision of tax audit, and administrative simplification. Extensification strategy is done by collecting new taxpayers. And for the obstacles encountered is the problem of undicipline tax payer for their responsbility."

"Penelitian ini membahas permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok. Melalui perspektif manajemen strategis, diharapkan akan teridentifikasi kondisi eksternal dan internal organisasi, isu-isu strategis yang dihadapi oleh organisasi, dan pada akhirnya akan direkomendasikan sejumlah strategi sebagai respon atas permasalahan yang tengah dihadapi. Dari penelusuran mandat, misi organisasi, dan hasil analisis SWOT dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok sekaligus formulasi strategi yang direkomendasikan yaitu (1) Isu-isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dan isu bagaimana mengeliminir kultur organisasi yang negatif, dengan strategi: (a) Kebijakan peningkatan pendidikan; (b) Kebijakan peningkatan keterampilan teknis; (c) Kebijakan re-orientasi kultur organisasi (2) Isu-isu strategis yang berkaitan prosedur manajemen perpajakan yang terdiri dari isu strategis tentang bagaimana memperbaiki prosedur manajemen pemungutan pajak daerah, bagaimana memperbaiki mekanisme pendataan, bagaimana meningkatkan evaluasi kegiatan, bagaimana meningkatkan koordinasi antara dinas terkait dengan strategi: (a) Kebijakan Manajemen "Jemput Bola"; (b) Kebijakan Net Working System; (c) Kebijakan peningkatan kapasitas olah data; Kebijakan peningkatan mekanisme koordinasi dan evaluasi. (3) Isu strategis optimalisasi implementasi perda pajak dengan strategi : (a) Kebijakan Sosialisasi; (b) Kebijakan Kolaborasi disemua lini; (4) Isu Strategis peningkatan sarana dan pra sarana, dengan strategi: (a) Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana tekonologi informasi; (b) Kebijakan peningkatan sarana/prasarana operasional; (5) Isu strategis penegakan hukum (Law Enforcement), dengan strategi : (a) Kebijakan pembentukan Tim penegakan Hukum; (b) Kebijakan Kebijakan Pemberlakuan sanksi hukum.

---

This study discusses the problems faced by the Department of Revenue, Finance and Asset Management Depok. Through a strategic management perspective, is expected to be identified external and internal conditions of the organization, strategic issues faced by the organization, and will ultimately recommended a number of strategies in response to the problems faced. From the search mandate, the mission of the organization, and the results of SWOT analysis identified several strategic issues at the Department of Revenue, Finance and Asset Management Depok well as the formulation of recommended strategies: (1) strategic issues related to the improvement of human resources and the issue of how to eliminate negative organizational culture, with the following strategies: (a) Policy improvement of education; (B) Policies to improve technical skills; (C) The policy re-orientation of the organization's culture (2) The strategic issues related to tax management procedures consisting of strategic issues about how to improve local tax collection management procedures, how to improve data collection mechanisms, how to improve the evaluation of activities, how to improve coordination between departments associated with the following strategies: (a) Management Policy "Pick up Ball"; (B) Net Policy Working System; (C) Policy capacity building if the data; Increase policy coordination and evaluation mechanisms. (3) The issue of strategic optimization of tax regulations implementation strategies: (a) Dissemination Policy; (B) Collaboration policy in all lines; (4) Strategic Issues and infrastructure improvement pre means, with the following strategies: (a) Policy improvement of information technology infrastructure; (B) Policy improvement of facilities / infrastructure operations; (5) The issue of strategic enforcement (Law Enforcement), with the following strategies: (a) the law enforcement team formation policy; (B) Policy Enforcement Policy penalties."

"Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, tentu pelaksanaannya memerlukan keuangan yang cukup sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang timbul akibat dari pembangunan serta pengeluaran rutin daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).Untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah yang timbul dari aktifitas daerah tersebut, salah satunya penerimaan daerah yang terpenting adalah dari sektor perpajakan daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI dengan Nomor pengesahan 973.26-629 tanggal 29 Juli 1998, terdiri dari: 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Perda Nomor 5 sampai dengan Perda Nomor 10.Permasalahan penelitian yang hendak diteliti dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dari pajak daerah adalah: 1. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangkah meningkatkan pendapatan dari berbagai pajak daerahnya, 2. Masalah-masalah apa saja yang muncul dalam melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Untuk mengetahui permasalahan diatas penulis mengumpulkan data dari instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Dinas Pertambangan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan menggunakan metode penelitain kualiialif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata lisan dan tertulis dari orang-orang atau prilaku yang dapat diamati. Dari hasil penelitain ditemukan data sebagai berikut: pendataan objek/subjek pajak yang tidak akurat, dari intensifikasi pemantauan/penagihan/pemungutan pajak tidak meningkatkan penerimaan dan dari ekstensifikasi seperti perubahan Perda menimbulkan masalah tarif pajak pada pajak reklame, tarif pajak yang baru lebih rendah dari tarif pajak sebelumnya dan pemungutan/penagihan dari jasa pergelaran - orkes (musik dangdut) yang tidak memungut biaya, dan tanpa menggunakan karcis pembayaran untuk menikmati liiburan dapat dipungut/dikenakan pajak liburan, sedangkan dalam perda dan keputusan Bupati tidak jelas.Berdasarkan hasil analisis upaya peningkatan pendapatan pajak daerah dapat disimpulkan: 1. Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang kurang mendukung, 2. Tidak adanya survey untuk mendukung pendataan dan biaya pendataan terlalu kecil, 3. Belum adanya tindakan/kepastian hukum yang tegas pada petugas pajak dan wajib pajak, 4. Rendahnya kemampuan petugas, 5. Kurangnya kesadaran wajib pajak dari pendataan sampai penyetoran pajak.Saran-saran terhadap masalah yang muncul dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut: 1. Diperlukan biaya pendataan yang sesuai untuk mendukung akuratnya data, 2. Perda dan Keputusan Bupati yang kurang mendukung perlu direvisi, 3. Dinas Pertambangan supaya digabung dengan Dinas Pendapatan Daerah, 4. Perlu pendidikan dan pelatihan khusus perpajakan untuk petugas pajak, 5. Perlu sanksi yang tegas bagi pelanggar pajak baik petugas pajak maupun wajib pajak, 6. Perlu penyuluhan kepada wajib pajak yang usahanya berkaitan dengan pajak daerah dan harus hadir kalau masih mau berusaha di Kabupaten Musi Banyuasin, karena wajib pajak yang tidak memahami pentingnya pajak akan menghindari pajak."

"Adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan terdapat beberapa restoran di Kota Bekasi yang menyetorkan jumlah pajak restorannya dengan jumlah yang tidak seharusnya dan masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi Wajib Pajak restoran di Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi beserta hambatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak untuk berkontribusi, kurangnya sifat kooperatif pada Wajib Pajak, kurangnya jumlah petugas, kurangnya sarana dan prasarana, dan peraturan yang berlaku kurang tepat.

---

The findings from the Audit Board of the Republic of Indonesia indicating there are several restaurants in Bekasi City that deposit the amount of restaurant tax with the amount that should not and still many restaurants have not been recorded Taxpayer restaurant in the city of Bekasi. The purpose of this study is to describe the strategy of optimizing the restaurant tax revenues in Bekasi City and its obstacles. This study used a qualitative approach with data collection techniques through in depth interviews, literature document studies, and field surveys.

The results showed that the optimization strategy of restaurant tax revenues in Bekasi City is broadly divided into two namely extensification strategy and intensification strategy. Obstacles in the optimization of restaurant tax revenues in the City of Bekasi include the lack of understanding and awareness of Taxpayers to contribute, lack of cooperative nature of Taxpayers, lack of staff, lack of facilities and infrastructure, and regulations that apply less appropriate."

"Pendekatan yang lebih baik dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang perlu dilakukan saat ini adalah memperkuat basis pajak daerah dengan menetapkan jenis pajak daerah yang secara teori dan praktik tepat sebagai pajak daerah disertai dengan kewenangan yang besar dalam menetapkan tarif. pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas belanja daerah (local spending quality). Peningkatan kualitas belanja daerah akan memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Depok, penyebab penurunan penerimaan BPHTB setelah dikelola oleh Kota Depok, dan upaya-upaya yang ditempuh Kota Depok untuk meningkatkan penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang akan digunakan adalah standar dan sasaran kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi/perilaku, struktur birokrasi, kinerja kebijakan dan manfaat yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Depok telah terlaksana. Faktor utama yang diketahui menyebabkan penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Depok di tahun 2011 adalah jangka waktu pemungutan berkurang karena terpakai membuat aplikasi yang belum siap, yaitu baru dilaksanakan mulai bulan Juni 2011. Pemerintah Depok berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang penting dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pemungutan BPHTB di Kota Depok adalah mengintensifkan pelaksanaan verifikasi dan membangun koordinasi secara sistem dengan menambah jumlah petugas verifikasi lapangan dan IT disertai sarana dan prasarana penunjang.

---

A better approach in the implementation of fiscal decentralization is to strengthen the local tax base, which in theory and practice exactly as the local tax authority accompanied by a large part in setting rates. Duty on land and buildings acquisition (BPHTB) collection will increase local own revenues (PAD) as a means to improve the local spending quality. Improving the local spending quality will improve the quality of public services in order to improve the welfare of society. This study aims to analyze the implementation of duty on land and buildings acquisition collection in City of Depok, cause of decreasing the revenue of BPHTB after implementing by Depok City Authorities, and effort to increase the revenue of duty on local and building acquisition. Researcher used a descriptive method with qualitative approach. Variables will be used are policy standard and objectives, communication, resouces, disposition, attitudes, bureaucratic structure, policy performance, and benefits generated.

The results show that the condition of variables in the implementation duty on land and building acquition collection have been met in City of Depok. The main factors causing a decrease in revenues is due to less time spent collection of duty on local and building acquisition at 2011, caused application is not ready. Depok government committed to improve the revenue of duty on local and building acquisition because it has the greatest contribution to the region revenue. The main effort to increase the revenues by doing more intensive field verification and build systems coordination."

"Misi menjadikan kota Jakarta sebagai kota jasa telah menumbuhkembangkan serta terkonsentrasinya jasa hiburan di DKI Jakarta, namun pada kenyataannya peranan dari penerimaan Pajak Hiburan di DKI Jakarta mengalami gejala penurunan selama beberapa tahun terakhir, keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendeskripsikan sumbangan Pajak Hiburan terhadap PAD, menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan, mengetahui kemampuan administrasi Dipenda dalam pemungutan Pajak Hiburan serta seberapa besar peranan jumlah penduduk, jumlah tempat hiburan, pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, pendapatan perkapita, dan jumlah pengunjung hiburan. Sebagai alat bantu di dalam menemukan tujuan yang ingin diketahui, maka dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif terhadap data yang relevan dikaitkan dengan teori dan alat analisis yang sudah baku digunakan dalam penelitian ekonomi.Dari hasil analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, pertama, adanya obyek pemajakan yang memasuki lapangan pajak pusat (PPN), keringanan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta secara umum hal lain yang memerlukan penyempumaan termasuk sistem manual yang masih digunakan. Kedua, nilai rata-rata efisiensi pemungutan Pajak Hiburan adalah 9,50 termasuk efisien namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai rata-rata efisiensi pemungutan PBB secara nasional yaitu 10, dari sisi efektivitas nilai rata-rata adalah 93 meskipun termasuk kategori efektif tetapi belum mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga, dengan metode persamaan regresi berganda double log dengan data times series dengan pengamatan 21 tahun dan pada tingkat keyakinan 95% (α=0,05), didapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model (koefisien determinasi R2 adjusted) 0,996 adalah; (1) jumlah penduduk, (2) jumlah tempat hiburan, (3) pertumbuhan ekonomi, (4) inflasi, (5) investasi, (6) pendapatan perkapita (7) keringanan pajak, dan (8) jumlah pengunjung hiburan. Keempat, berdasarkan besaran elastisitasnya dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hiburan secara berurut (menurut peringkatnya) adalah ; (1) pendapatan perkapita, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) investasi, (4) jumlah tempat hiburan, (5) jumlah penduduk, (6) jumlah pengunjung hiburan, dan (7) keringanan pajak. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Hiburan adalah inflasi. Sedangkan sisanya 0,004 variasi perubahaan penerimaan Pajak Hiburan dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini."

"Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, strategi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pemerintahan adalah dengan memperbesar porsi kemampuan pengelolaan keuangan. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip ? prinsip yaitu tanggungjawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna ( effectiveness) dan daya guna ( efficiency ), serta pengendalian.Pelaksanaan otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk bisa mengelola potensi sumber daya dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kewenangan itu terkait erat dengan masih terbatasnya sumber penerimaan daerah yang berasal dari pusat. Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber - sumber penerimaan daerah terdiri dari a) Pendapatan Asli Daerah, b) Dana Perimbangan, c) Pinjaman Daerah dan d) Lain - lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri terdiri dari pajak dan restribusi daerah, laba hasil perusahaan daerah, dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Berkenaan dengan pajak dan restribusi daerah, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang - Undang No. 34 Tahun 2000.Dalam rangka memdukung penerimaan daerah di kabupaten Bekasi, pihak pemda telah melakukan penarikan pajak sesuai dengan UU tersebut diatas. Salah satu pajak daerah yang ditarik adalah pajak penerangan jalan. Pajak ini selanjutnya berubah menjadi pajak penggunaan energi listrik sesuai dengan peraturan daerah No. 2 tahun 2000. Dari pajak penerangan jalan ini penerimaan yang diperoleh hampir sebesar 52,65 % dari total penerimaan pajak daerah.Permasalahan yang muncul berkaitan dengan Pajak penerangan jalan adalah adanya Beban pajak ini dapat mempengaruhi dunia industri sehingga menghawatirkan iklim usaha yang ada di kabupaten Bekasi, selain itu adanya Perubahan nomeklatur dalam penetapan pajak penerangan jalan menjadi pajak energi listrik akan membingungkan para pelaku usaha, hal ini disebabkan adanya perubahan dalam obyek pajak. Masalah lain berkaitan dengan pajak penerangan jalan adalah adanya krisis listrik yang melanda Indonesia.Berkaitan dengan pajak penerangan jalan, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak diantaranya adalah penarikan pajak dapat dilakukan secara progresif berdasarkan daya pasang konsumen. Upaya lain adalah memberikan kompensasi bagi pihak perusahaan yang menggunakan tenaga listrik non PLN. Sedangkan bagi pelanggan PLN sebaiknya dapat melakukan perbedaan dalam penetapan prosentase pajak khususnya untuk pelanggan dunia usaha dan pelanggan rumah tangga."