Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Semarang merupakan kota pesisir yang sering dilanda banjir rob. Banjir rob yang melanda kota ini cenderung semakin meluas antara lain karena adanya penurunan muka tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerentanan wilayah terhadap banjir rob yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode logika fuzzy dan metode analisis spasial dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2012 kerentanan wilayah terhadap banjir rob di Kota Semarang mencakup wilayah seluas 2.940 ha atau sekitar 51,64 persen dari wilayah bahaya rob serta tersebar di bagian tengah hingga ke timur daerah penelitian yang berdekatan dengan laut. Kerentanan wilayah terhadap banjir rob di Kota Semarang didominasi oleh tingkat kerentanan sangat rendah. Wilayah dengan tingkat kerentanan terhadap banjir rob sangat tinggi terdapat di Kelurahan Tanjung Emas yang wilayahnya termasuk dalam kategori wilayah bahaya tinggi dan kondisi kerentanan wilayah yang juga tinggi.

---

Semarang city is a coastal city that is often flooded tides. Tidal flooding that hit the town was likely more widespread due to land subsidence. The purpose of this study was to determine the vulnerability of the area to tidal flooding in the city of Semarang. This study uses fuzzy logic method approach and methods of spatial analysis and descriptive analysis. The results showed that in 2012 the vulnerability of the tide flooding in Semarang city covers an area of ​​approximately 2940 hectares or 51.64 percent of the tidal flood hazard areas and spread over the middle to the eastern study area adjacent to the sea. Vulnerability to flooding tidal areas in Semarang City is dominated by the very low level of vulnerability. The area with the level of vulnerability to flooding tides are very high in the Tanjung Emas village whose territory included in the category of high hazard areas and conditions are also areas of high vulnerability."

"Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Banjir rob merupakan salah satu ancaman bagi wilayah pesisir terutama pesisir utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir Kabupaten Tangerang sendiri memiliki riwayat tentang kejadian banjir rob yang setiap tahun terjadi. Tingkat bahaya banjir rob dapat diukur berdasarkan karakteristik banjir yang meliputi tinggi banjir, lama banjir, dan frekuensi banjir. Tingkat kerentanan didapatkan berdasarkan tingkat bahaya banjir rob dan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi suatu wilayah. Kondisi tersebut meliputi kepadatan bangunan, kepadatan penduduk, persentase penduduk usia balita, persentase penduduk usia tua, persentase penduduk wanita, dan persentase lahan produktif. Dalam menentukan tingkat bahaya banjir digunakan metode overlay dan metode rata-rata setimbang untuk menentukan tingkat bahaya pada setiap desa/kelurahan. Kemudian tingkat kerentanan diperoleh dengan metode pengelompokan K-Means Clustering. Kabupaten Tangerang didominasi oleh tingkat bahaya kelas tidak bahaya dengan luas 9.727 hektar atau 75 % dari luas total wilayah pesisir Kabupaten Tangerang. Tingkat bahaya tinggi dapat diindikasikan dengan wilayah dengan adanya sungai yang ada di dekat laut beserta ketinggian yang rendah. Berdasarkan analisis menggunakan K-Means Clustering, kerentanan wilayah terhadap banjir rob pada wilayah pesisir Kabupaten Tangerang didominasi oleh tingkat kerentanan kelas rendah dengan jumlah 15 desa/kelurahan atau 65 % dari jumlah total desa/kelurahan pada wilayah pesisir Kabupaten Tangerang.

---

Tidal flood is one of the threats to the coastal areas, especially the north coast of Java. The coastal area of ​​Tangerang Regency itself has a history of tidal flood events that occur every year. The level of tidal flood hazard can be measured based on the flood characteristic which includes flood height, flood duration, and flood frequency. The level of vulnerability is obtained based on the level of tidal flood hazard and the physical, social and economic conditions of it’s area. These conditions include building density, population density, percentage of under-five population, percentage of old-age population, percentage of female population, and percentage of productive land area. In determining the level of flood hazard, an overlay method and a balanced average formula are used to determine the level of hazard in each village. Then the level of vulnerability is obtained by the K-Means Clustering clustering method. The level of tidal flood hazard in the coastal area of ​​Tangerang Regency is dominated by the level of tidal flood hazard with a non-hazard class. Based on the analysis using K-Means Clustering, the vulnerability of the area to tidal floods in the coastal area of Tangerang Regency is dominated by the level of low-class vulnerability with 15 villages 65 % of the total number of village in the coastal area of ​​Tangerang Regency.

"

"ABSTRAKWilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang kaya akan sumber daya. Namun, wilayah pesisir juga merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Salah satu bencana yang sering melanda wilayah pesisir adalah banjir rob. Banjir rob merupakan fenomena alam pasang surut air laut akibat gaya tarik gravitasi benda-benda langit. Banjir rob juga diperkirakan akan menjadi bencana alam yang serius bagi wilayah pesisir di masa mendatang. Salah satu daerah yang sering dilanda banjir rob adalah Pantai Cirebon. Banjir rob yang melanda Pantai Cirebon didukung oleh topografi Pesisir Cirebon yang terletak di sepanjang garis pantai utara dan masuk ke dataran rendah dan pantai yang memiliki ketinggian antara 0-10 meter di atas permukaan laut. Sehingga hal ini mengakibatkan wilayah Pesisir Cirebon menjadi wilayah yang berbahaya dan rentan terhadap banjir rob. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kerawanan banjir rob di Pantai Cirebon dan menganalisis kerentanan wilayah tersebut terhadap banjir rob di Pantai Cirebon. Lokasi penelitian berada di Pantai Cirebon tepatnya di 39 Kelurahan/Desa yang berbatasan langsung dengan garis pantai. Metode yang digunakan adalah overlay dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerawanan di Pantai Cirebon didominasi oleh tingkat kerawanan kelas tidak berbahaya dengan luas 10951,2 ha. Kerentanan wilayah terhadap banjir rob juga berkorelasi dengan kondisi kerawanan sosial, kerawanan ekonomi, dan tingkat bahaya di wilayah Pesisir Cirebon. Dimana kerawanan wilayah terhadap banjir rob menunjukkan bahwa kerawanan wilayah kelas rendah merupakan kelas yang paling mendominasi di wilayah Pesisir Cirebon dengan luas 1.296,13 ha.ABSTRACTThe coastal area is a transitional area between land and marine ecosystems that are rich in resources. However, coastal areas are also areas that are vulnerable to natural disasters. One of the disasters that often hit coastal areas is tidal flooding. Tidal flooding is a natural phenomenon of sea tides due to the gravitational attraction of celestial bodies. Tidal flooding is also expected to become a serious natural disaster for coastal areas in the future. One area that is often hit by tidal flooding is Cirebon Beach. Tidal flooding that hit Cirebon Beach is supported by the topography of the Cirebon Coast which is located along the northern coastline and enters the lowlands and beaches which have an altitude between 0-10 meters above sea level. So this has resulted in the Cirebon Coastal area being a dangerous area and vulnerable to tidal flooding. The purpose of this study is to analyze the level of tidal flood vulnerability on Cirebon Beach and analyze the area's vulnerability to tidal flooding on Cirebon Beach. The research location is on Cirebon Beach, precisely in 39 Kelurahan / Villages which are directly adjacent to the coastline. The method used is overlay using descriptive analysis. The results of this study indicate that the vulnerability in Cirebon Beach is dominated by the level of vulnerability of the harmless class with an area of ​​10951.2 ha. Regional vulnerability to tidal flooding is also correlated with conditions of social vulnerability, economic vulnerability, and the level of danger in the Cirebon Coastal area. Where the area's vulnerability to tidal flooding shows that the low-class area vulnerability is the most dominating class in the Cirebon Coastal area with an area of ​​1,296.13 ha."

"Peningkatan aktivitas budidaya di pantai utara Jawa secara signifikan menurunkan fungsi ekologis mangrove sebagai pelindung alami pantai dari pasang naik dan naiknya permukaan laut, sehingga menyebabkan kerentanan pantai terhadap banjir rob dan genangan berulang. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). pengkajian karakteristik fisik pesisir dan kerawanan sosial masyarakat nelayan terhadap banjir rob, (2). membuat peta zonasi kerentanan, dan (3). membangun model ketahanan pantai. Penelitian ini menggunakan metode indeks kerentanan pesisir (CVI) dan indeks kerentanan sosial (SoVI). Hasil penelitian menyajikan 22,13 persen dan 24,56 persen garis pantai di wilayah penelitian masing-masing memiliki nilai CVI tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, nilai SoVI +1,76 juga menunjukkan kerentanan sosial tinggi terhadap banjir Rob. Berdasarkan analisis nilai kerentanan tersebut, penelitian ini mengusulkan  model strategi penanaman mangrove dengan wanamina tipe komplangan selebar 100 m sepanjang pesisir Kecamatan Indramayu untuk ketangguhan pesisir berkelanjutan. Hasil simulasi model menunjukkan strategi ini dapat menurunkan kerentanan dan meningkatkan pendapatan tambak secara signifikan. Penelitian ini berkontribusi pada konsep 'kerentanan' dan 'ketangguhan', dengan menyoroti kapasitas adaptif lokal. Temuan memberi masukan bagi pembuat kebijakan untuk memberi dukungan mitigasi dan adaptasi yang relevan dalam mengaktivasi kapasitas adaptasi komunitas penambak.

---

Increased aquaculture activity on the north coast of Java significantly decreases the ecological function of mangroves as natural protectors of the coastal from high tides and sea-level rise, therefore causing coastal vulnerability to tidal flooding and repeated inundation. The objectives of this study were: (1). assessment of the physical coastal characteristic and social vulnerability of fishing communities to Rob flooding, (2). create a vulnerability zoning map, and (3). build a coastal resilience model. This study uses the coastal vulnerability index (CVI) and the social vulnerability index (SoVi) methods. The results showed that 22.13 percent and 24.56 percent of the coastline in the study area had high and very high CVI values, respectively. In addition, the SoVI value of +1.76 also indicates a high social vulnerability to Rob floods. Based on the analysis of the vulnerability value, this study proposes a strategic model of mangrove planting with silvofishery (Komplangan) with a width of 100 m along the coast of Indramayu District for sustainable coastal resilience. The model simulation results show that this strategy can significantly reduce vulnerability and increase pond income. This research contributes to the concepts of 'vulnerability' and 'resilient', by highlighting local adaptive capacities. The findings provide input for policymakers to relevant mitigation and adaptation support to activate the adaptive capacity of fishing communities."

"Semarang merupakan salah satu kota terbesar di Pulau Jawa yang sangat rawan terhadap banjir rob. Luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km2. Topografi wilayah pesisir utara Semarang adalah landai dan sebagian besar wilayahnya memiliki ketinggian yang hampir sama dengan tinggi permukaan laut (BAPPEDA dalam Ramadhany (2011). Sedangkan Sarbi di (2002) mengatakan bahwa Kota Semarang memiliki garis pantai sepanjang ± 13,6 KM. Wilayah pesisir utara Semarang juga sering mengalami banjir rob yang dikarena masuk nya air laut ke daratan seperti pada kasus pada tanggal 23 Mei 2022 yang banjir rob mencapai ± 1 meter. Untuk mengurangi risiko banjir rob, bencana pengelola dan perencana kota memerlukan metode pengelolaan risiko bencana alam yang terencana dengan baik berdasarkan peta risiko bencana daerah. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk menganalisa masalah banjir rob pada tanggal 23 Mei 2022 di wilayah Tanjung Mas-Semarang. Untuk mengembangkan peta risiko bencana, validasi dan prediksi banjir rob dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab banjir rob. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah kota Semarang dalam pembangunan infrastruktur yang leih baik dan dampak banjir rob tidak terlalu berdampak serta dapat teratasi dengan mengetahui beberapa faktor pendukung yang dapat memperparah banjir rob.

---

Semarang is one of the largest cities in Java Island that is very prone to tidal flooding. Area and boundaries, Semarang City with an area of 373.70 Km2. The topography of the northern coastal area of Semarang is gentle and most of its area has an altitude that is almost the same as sea level height (BAPPEDA in Ramadhany et al. (2011). Meanwhile, Sarbi di (2002) said that Semarang City has a coastline along ± 13.6 KM. The northern coastal area of Semarang also often experiences tidal flooding which is due to the entry of seawater into the mainland as in the case on May 23, 2022, where tidal floods reached ± 1 meter. To reduce the risk of tidal flooding, disaster managers and urban planners need a well-planned natural disaster risk management method based on the city's disaster risk map. The purpose of this study intends to analyze the problem of tidal flooding on May 23, 2022 in the Tanjung Mas-Semarang area. To develop a disaster risk map, validation and prediction of tidal floods are carried out to determine the factors causing tidal floods. The results of this study can be a reference for the Semarang city government in developing good infrastructure and the impact of tidal floods is not too impactful and can be resolved by knowing several supporting factors that can aggravate tidal floods."

"Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia, termasuk di Jakarta. Jakarta telah mengalami banjir besar akibat hujan yang lebat terutama pada tahun 1996, 2002, 2007, 2013, dan 2014 yang mengakibatkan kerusakan yang cukup besar dan memakan korban jiwa. Menganalisis pola spasial tingkat kerentanan wilayah Kecamatan Cengkareng terhadap banjir berdasarkan keterpaparan bahaya banjir dan penilaian kerentanan sosial merupakan tujuan dari penelitian ini. Data kejadian banjir tahun 2015-2019 digunakan untuk mendapatkan wilayah keterpaparan banjir. Data kependudukan digunakan untuk mendapatkan wilayah tingkat kerentanan sosial. Kerentanan wilayah terhadap banjir di Kecamatan Cengkareng didominasi oleh tingkat kerentanan sangat rendah yakni dengan persentase 93,8% dari total luas wilayah. Sisanya merupakan tingkat kerentanan rendah sebesar 1,4%, sedang 2,5%, tinggi 2,1% dan sangat tinggi 0,2%. Tingkat kerentanan sangat tinggi hanya terdapat di RW 16 Kelurahan Cengkareng Timur dengan luas banjir 4 hektar. Tingkat kerentanan wilayah sangat tinggi dibentuk oleh tingkat keterpaparan banjir tinggi dan tingkat kerentanan sosial sangat tinggi.

---

Flood is the most frequent disaster in Indonesia, including in Jakarta. Jakarta has experienced heavy flooding due to heavy rain, especially in the 1996, 2002, 2007, 2013 and 2014 which caused considerable damage and casualties. Analyzing the spatial pattern level of vulnerability of place in Cengkareng District towards flood based on flood exposure and social vulnerability assessment is the purpose of this study. Data of flood events in 2015-2019 were used to obtain the area of flood exposure. Population data is used to obtain the area of social vulnerability. Vulnerability of place in Cengkareng District towards Flood is dominated by a very low level of vulnerability with a percentage of 93.8% of the total area. Low vulnerability percentage is 1.4%, moderate 2.5%, high 2.1% and very high 0.2%. The very high level of vulnerability only takes place in RW 16 of Cengkareng Timur Sub-District with a flood area about 4 hectares. The very high level of vulnerability formed by a high level of flood exposure and a very high level of social vulnerability."

"Kota Semarang pada masa kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berawal dari dataran lumpur yang kemudian berkembang menjadi suatu lingkungan yang maju. Pada tahun 1992 wilayah Kota Semarang mulai mengalami penataan. Dengan dasar Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 1992 tentang penentuan Kecamatan-kecamatan, maka Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan. Dengan adanya penataan ini maka pertumbuhan unsur wilayah Semarang semakin maju dan relatif merata. Sarana dan prasarana seperti jalan-jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat kota dengan daerah yang terisolir mulai dibangun. Sektor formal dan informal sama-sama berkembang dan saling menunjang. Investor berdatangan baik dari dalam maupun dari luar negeri.Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, muncullah masalah-masalah yang harus cepat ditangani seperti kerusakan lingkungan, banjir dan rob, serta pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi dan kelahiran. Kerusakan lingkungan terjadi karena kurang terkendalinya eksploitasi lahan di daerah atas sehingga banyak terjadi lahan kritis dan ancaman penurunan permukaan tanah. Pemkot Semarang telah melakukan upaya-upaya pengendalian banjir diantaranya yaitu normalisasi banjirkanal, pembangunan polder, penambahan pompa air, dan lain sebagainya, namun upaya-upaya tersebut belum mampu mengatasi banjir dan rob secara maksimal.Penelitian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Bencana Alam di Kota Semarang (Studi Kasus: Bencana Banjir di Kota Semarang) ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan narasumber staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang, staf Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang, serta masyarakat yang tempat tinggalnya sering dilanda banjir dan rob.Dengan menggunakan analisis data yang bersumber pada hasil wawancara, data sekunder serta dokumentasi maka diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir di Kota Semarang oleh Pemkot Semarang belum benar. Pemkot Semarang hanya mengutamakan pembangunan fisik pengendalian banjir tanpa disertai peran masyarakat dan stakeholder, Pemkot Semarang juga belum memaksimalkan fungsi gorong-gorong sebagai resapan air. Pemkot Semarang tidak tegas dalam menindak masyarakat yang mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah yang sebenarnya digunakan untuk resapan air. Hal-hal tersebut mencerminkan bahwa Pemkot Semarang tidak memprioritaskan permasalahan banjir di Semarang.

---

City of Semarang today have tremendous development. Back then, it was a swamp area before it became a modem town, as it is now. In 1992, many area in Semarang city started to be arranged. Based on Government Regulation No. 50 of 1992 on districts establishment, Semarang divided into 16 districts. The effect of this division make the regional growth became higher and relatively equal. Inftastructure, like new roads which connected city centers and isolated region started to be built. Formal and informal sectors escalate equally and complete each other. Many investors come ftom domestic and abroad.

As the growth of the city escalate, problems like environmental destruction, flood, rapid increase of population due to migration and birth came into surface that need to cope with. Environmental destruction happened because there is a lack of control on soil exploitation in the upper area therefore many critical lands are formed and there is thread on land surface become lower then sea level. Semarang City authority have conducted many effort to anticipate flood for examples cleaning the canals ftom wastes, building polder (reservoir), are among those efforts. Nonetheless, those efforts still unable to resolve flood in Semarang.

This research on Semarang City’s Executive Poiicies in Handling Natural Disaster in Semarang (Case Study: Flood in Semarang) use a positivist approach. The data of this research are based on in-depth interview with The City of Semarang General Affairs Agency, The City of Semarang National Guard and Public Safety Board, The City of Semarang Garden and Cemetery Agency and also local people who live in in the nearby neighbourhood which often had flood.

Using data analysis based on the interviews, secondary data and documentation, it is concluded that the implementation of flood control poiicies in Semarang by the authority is inappropriate. The city authority is only focus on creating inftastructure and not taking into account the participation of public and stakeholder, and also have not make the gutter to be in fully function. It also has not put a strict law on people who build semi-detached house upon the area that are meant to be a reservoir. Those factors indicate that the city authority is not put the programme to handle flood as it main priority."