Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun1997 kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi. politik, sosial, budaya dankeamanan yang bersifat multi dimensi, membawa dampak negatif terhadappertumbuhan perdagangan Iuar negeri Indonesia yang dapat menghasllkandevisa untuk membiayai program pembangunan nasional secaraberkelanjutan. Sehingga neraca pembayaran Indonesia saat ini mengalamltekanan-tekanan yang cukup berat karena kuatnya arus modal keluarsedangkan arus modal masuk menurun dengan drastis yang mengakibatkancadangan devisa Indonesia menurun dengan tajam. Disamping ilu, sektor rillyang diharapkan dapat menopang keterpurukan ekonomi Indonesia, jugamengalaml distorsi karena banyaknya pabrik-pabrik yang ditutup karenatidak mampu lagi menyediakan bahan baku (sebagian besar impor) untukproses produksinya.Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan alternatif sistemperdagangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekspor produk dankomoditi Indonesia, sehingga mampu menghasilkan devisa untuk membiayaiimpor barang-barang modal yang diperlukan untuk suksesnya pembangunannasional balk dalam jangka pendek maupun jangka paniang. Penelitian ini menggunakan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktoryang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan ekspor Indonesia denganpemanfaatan countertrad. Penelitian ini menggunakan metode Proses HirarkiAnalitik untuk mengetahui alternalif sistem perdagangan yang dapatditempuh dalam rangka meningkatkan ekspor Indonesia.Faktor-faktor penting yang berpengaruh dan hams dipejrtimbangkandalam upaya meningkatkan ekspor indonesia, berdasarkan urutanprioritasnya adalahz kondisi permintaan, kebijakan pemerintah, strategi,struktur dan persaingan, kondisi faktor, kesempatanlpeluang dan industriterkait dan industri pendukung. _Aktor/pelaku yang diharapkan dapat berperan aktif, berdasarkanurutan prioritasnya adaiah: pemerintah, produsén, negara tujuan ekspor.asosiasi perdagangan, Iembaga keuangan/perbankan dan negara pesaing.Tujuan yang hendak dicapai, berdasarkan urutan prioritasnya adalahzpendapatan devisa, peningkatan daya saing serta pertumbuhan danperluasan pasar dengan menggunakan alternatif sistem perdagangancountertrade.Untuk Iebih °ii1én'ing`ka{kan aktivitas perdagangan dengan sistemcounterfrade, pemerintah dapat membuat suatu kebqakan untukmengambiialih tagihan ekspor (diskonto) yang telah dilakukan oleh paraeksportir, sehingga para eksportir tersebut hanya berkonsentrasi padapeiaksanaan dan peningkatan ekspomya saja tanpa harus mengkhawatirkanekspor yang telah dilakukannya tidak dibayar oleh mitra dagangnya diluarnegeri. Disamping itu, pemerintah sebagai fasilitator dapat menciptakan ikliminvestasi yang kondusif, stabilitas politik dan keamanan serta mengkaitkanimpor yang dilakukan oleh pemerintah terhadap dana yang diperoleh daripinjaman komersial iuar negeri dengan menggunakan sistem countertrade."

"Mantapnya ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan, ditentukan oleh tingkat keuletan dan ketangguhan dari masing--masing gatra yang menjadi sub-sub sistemnya, di dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, meningkatnya ketahanan nasional di salah satu gatra secara langsung akan meningkatkan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan. Begitu pula sebaliknya, menurunnya keuletan dan ketangguhan dari salah satu gatra, dengan sendirinya akan berpengaruh pada penurunan kemantapan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan. Dalam kaitan dengan itu, GBHN menyebutkan bahwa antara pembangunan nasional dan ketahanan nasional terdapat hubungan timbal balik yang positif, dalam arti berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional sedangkan terpeliharanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh akan menghasilkan pembangunan yang baik, yakni terciptanya pertumbuhan (kemajuan) yang terus menerus, pemerataan dan stabilitas dalam segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Menurunnya penerimaan devisa yang berasal dari ekspor minyak bumi dan gas alam cair (migas) sebagai akibat penurunan harga di pasaran internasional yang dimulai pada tahun 1983, relatif telah menurunkan ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi, khususnya terhadap neraca pembayaran dan APBN. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penundaan pembangunan beberapa proyek besar yang banyak mengandung komponen impor, terutama barang modal harus mengalami jadwal ulang. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengetatan terhadap impor barang-barang lainya, antara lain dengan cara memberlakukan lisensi impor khusus untuk barangbarang tertentu, atau pemberian monopoli kepada satu atau beberapa importir tertentu untuk barang-barang tertentu. Sebagai subsistem dari sistem ketahanan nasional, melemahnya ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi selanjutnya akan berinteraksi dengan sub-sub sistem ketahahan nasional lainnya sehingga akan berpengaruh pula pada ketangguhan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan. Salah satu kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah untuk mengantisipasi semakin memburuknya ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi pada khususnya dan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan pada umumnya yang diakibatkan oleh berkurangnya ketersediaan devisa, ditempuh melalui pengembangan peranan ekspor nonmigas. Dengan kata lain ekspor nonmigas diharapkan akan mampu mensubstitusikan penerimaan devisa yang sebelumnya lebih mengandalkan pada ekspor migas. Dengan demikian kebutuhan devisa untuk melanjutkan pembiayaan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berwawasan nusantara diharapkan tetap tersedia. Upaya pengembangan ekspor nonmigas merupakan kebijaksanaan yang mengandung variabel strategis. Keberhasilan peningkatan kegiatan tersebut, selain akan lebih menjamin bagi ketersediaan devisa yang diperlukan untuk mengimpor bahan baku dan barang-barang modal keperluan pembangunan yang belum dapat diproduksikan di dalam negeri atau sudah diproduksikan akan tetapi masih belum cukup, juga berpengaruh positif pada pembukuan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, pengelolaan sumber kekayaan alam yang masih bersifat potensial, pemanfaatan posisi geografis, dan lain-lain. Oleh karena itu, keberhasilannya secara langsung akan meningkatkan ketahanan nasional. Namun demikian kebijaksanaan ini pun membawa keharusan pada pemerintah indonesia untuk lebih membuka diri. Strategi perdagangan Indonesia yang sebelumnya lebih bersifat "inward looking" atau substitusi impor yang berorientasi kepada pasar di dalam negeri, berubah menjadi strategi "outward looking" atau orientasi ekspor yang bercirikan perdagangan bebas dan perluasan ekspor. Hal ini dengan sendirinya membawa keharusan pada Indonesia untuk lebih meningkatkan peranannya dimasyarakat internasional. "

"ABSTRAKAkhir-akhir ini penerimaan devisa Indonesia terus berkurang. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga minyak bumi dan gas, sehingga total ekspor migas juga rnenurun. Terutama pada tahun 1986, dimana total ekspornya jauh lebih rendah dari tahun 1985. Oleh karena itu pemerintah mulai mengarahkan perhatian secara serius pada meningkatan ekspor non migas. Seperti diketahui, ekspor non migas Indonesia masih belum dapat diandalkan sepenuhnya. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya dengan memberikan kemudahan-kemudahan agar para eksportir dapat meningkatkan kwantitas dan kwalitas ekspornya. Salah satu bentuk kemudahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian utama adalah kemudahan untuk mernperoleh sumber pembiayaan. Adapun institusi yang memegang peranan adalah lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Pada skripsi ini perhatian kita diarahkan pada lembaga keuangan yang dinamakan bank. Bahkan lebih khusus lagi pada bank asing. Yaitu bagaimana peranan bank asing dalam meningkatkan ekspor non migas. Bank asing sebagai lembaga keuangan yang pusatnya ada di luar negeri, mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan bank-bank nasional. Oleh karena itu dalam mendukung ekspor non migas Indonesia peranan bank asing ini dibedakan dalam peranannya dalam kegiatan perbankan dan peranannya dalam kegiatan non perbankan. Dalam kegiatan perbankan, peranannya yang paling dominan adalah pemberian kredit ekspor. Apalagi setelah diberi kebebasan untuk memberikan kredit ekspor di luar Jakarta. Peranan ini bukanlah hal yang kecil, karena hampir separuh pembiayaan ekspor Indonesia di biayai oleh kredit ekspor. Dalam rangka meningkatkan baik kwantitas maupun kwalitas maka bank asing juga memberikan kredit investasi yang walaupun sekarang jumlahnya masih kecil, tapi pada tahun-tahun mendatang diharapkan akan meningkat. Selain itu bank asing juga sangat berperan sebagai partner usaha dari P.T. PMA karena perusahaan-perusahaan asing lebih mengenal cara kerja bank asing daripada bank nasional, lagi pula jaringan kerja bank asing yang tersebar di seluruh dunia sangat mendukung perusahaan-perusahaan asing tersebut dalam masalah financialnya. Sumber pembiayaan memang merupakan aspek yang paling penting dalam suatu produksi dan penjualan suatu barang. Oleh karena itu bank asing juga mendukung dalam pembiayaan imbal beli yang membutuhkan jaringan kerja yang luas. Selain itu kerja sama antar bank dengan bank-bank nasional juga dilakukan bank asing dalam rangka meningkatkan ekspor non migas Indonesia. Ditambah lagi dengan suatu jenis pembiayaan yang disebut forward trading. Peranan bank asing aalam kegiatan non perbankan dapat tekankan dalam pemberian informasi di bidang ekspor dan perdagangan, mencari importir dan eksportir yang potensial. Juga untuk meningkatkan prestasi perbankan nasional dilakukan alih teknologi perbankan dan peran-peran non perbankan lain-nya yang sebagian besar memanfaatkan jaringan kerja dan ,komunikasi yang luas dan canggih. Dalam prakteknya semua peranan tadi tidaklah berjalan mulus, sebab banyak juga hambatan-hambatan yang ada dan perlu diatasi. Hambatan dalam hal geografis berupa pembatasan pembukaan kantor cabang dan ruang operasinya. Selain itu perlu juga diperhatikan kepentingan bank-bank nasional yang kemampuannya dibawah bank asing dan berbagai masalah-masalah lainnya, yang semuanya itu dapat diatasi kalau pemerintah mau meninjau kembali perangkat hukum perbankan yang ada."