Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan performance bond di sektor kehutanan yang tercantum dalam letter of intent merupakan usaha untuk memperbaiki kondisi hutan di Indonesia. Ide dasarnya mirip dengan dana jaminan reboisasi (DJR) sebelum diganti dengan dana reboisasi (DR). Salah satu kelemahan DJR saat itu.adalah kurangnya kelembagaan yang mampu mengelola DJR. Sementara DR sendiri tidak mampu menggantikan peran DJR sebagai jaminan bagi pengusaha agar tidak merusak hutannya. Pengusaha secara rasional akan mempertimbangkan pengusahaan hutan yang memberikan profit yang tinggi dalam jangka panjang karena sebidang hutan merupakan modal yang harus dijaga agar paling tidak tingkat ekstraksi lebih kecil dari tingkat pertumbuhan hutan. Disamping itu pengusaha perlu memperhatikan agar operasi logging tidak mengakibatkan kerusakan tegakan dan munculnya erosi. Oleh karena itu pengusahaan hutan konvensional yang selama ini memberikan kontribusi bagi kerusakan hutan sudah seharusnya diakhiri. Penggantinya adalah pengusahaan hutan yang mampu meminimalkan kerusakan (RIL-reduced impact logging). Melalui RIL pengusahaan hutan dilakukan secara lebih hati-hati dan terencana sehingga lebih sistematis dan efisien. Sementara pengenaan performance bond memberikan 2 benefit yaitu return daii deposit performance bond dan manfaat manfaat perbaikan hutan apabila terjadi kerusakan yang diambil dari performance bond tersebut. Simulasi pemakaian teknologi RIL menunjukkan semakin serius pengusaha melaksanakan RIL, untuk mencapai kondisi break even dengan pengusahaan konvensional dibutuhkan peningkatan exploitation factor yang lebih kecil. Artinya apabila NPV RIL mampu melebihi NPV konvensional pengusaha tidak perlu ragu-ragu untuk menerapkan RIL."

"This research intend to analyze sincronization between Indonesia government policy and local government policy on forestry in otonomy era. Method of this research is qualitatif, with focusing on Indonesia and local government policy. This research found that there is no policy sincronization or substainability of forestry management. It was reflected from difference policy between Indonesia and local government on bussiness license of forest product. This condition is caused by, first, implementation of decentralization on forestry between Indonesia and local government do not have consensus, secondly, local government dose not has commitment to make good forestry management policy."

"In his classical work title Political Order in Changing Society, Huntingington (1968) explained that in one side order involved political institutionalization, whereas in the other side the institutionalization needs a strong economic foundation. The economic crises that took place in the mid of 1960s and in 1997 have a bearing on the political order in Indonesia. As non-oil and gas commodities of export, forests with its relatively high market price had also been affected, particularly the institutionalization of its management. This article attempted to find the relation between political order and forest management in Indonesia."

"Keberadaan sektor kehutanan sebagai komponen utama green conditionality dalam Program Penyesuaian Struktural di indonesia antara lain disebabkan karena lembaga keuangan multilateral memandang sektor ini sebagai representasi pengelolaan ekonomi yang buruk dari rezim pemerintahan yang tengah berlangsung saat itu. Suatu kondisi yang akan dirombak oleh lembaga keuangan multilateral khususnya IMF dalam masa krisis ekonomi untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia.Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap fakto ryang melatarbelakangi penerapan green condionality pada pengeolaan hutan di Indonesia sebagai implementasi Program Penyesuaian Struktural oleh lembaga kreditor multilateran semenjak krisis ekonomi tahun 1997.Serta evaluasi terhadap implementasi green conditionality tersebut dengan menggunakan variabel ownership, fleksibilitas ukurann monitoring, completeness dan consistency conditionality. Juga memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan green conditionality antara pemerintah dengan lembaga kreditor multilateral di masa mendatang."

"Berdasarkan penjelasan Undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, dinyatakan bahwa luas hutan diperkirkan kurang lebih 30 persen dari luas daratan. Sementara kawasan hutan di Pulau Jawa hanya sekitar 23 persen dari luas daratannya, khusus di Jawa Tengah hanya 20 persen saja. Karena itu, berpegang pada Peraturan Pemerintah nomon 36 tahun 1986, terutama yang rnenyangkut maksud dan tujuan pendirian Perum Perhutani, ditetapkan kebijakan. Bahwa Perum Perhutani agar dapat rnernperluas kawasan hutan atau sekurang-kurangnya ruenjaga kelestarian hutan yang telah ada.Pada hal masyarakat sekitar hutan juga mempunyai kepen tingan terhadap hutan sebagai sumber mencari nafkah. Karenanya, bagaimana pengelolaan hutan dapat dilaksana kan tanpa merugikan kedua kepentingan. Dalam pengelola an hutan ini Perhutani menerapkan pendekatan agrosilvi kultur. Pendekatan ini tidak saja mempunyai tujuan un tuk kepentingan ekonomi ( pendaatan ) tetapi juga da pat merangsang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sekaligus daiam pelestarian hutan.Ternyata pesanggem yang terlibat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan adalah dan golongan buruh tani atau pun petani berlahan pertanian sempit dan sebagai petanì subsisten. Karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan mereka berpartisipasi disebabkan adanya sempit nya lapangan kerja di pedesaan, lahan pertanian yang dimiliki sempit dan tidak memiliki keahlian lain selain keterikatan dengan tanah pertaniannya saja.Meskipun demikian, pengelolaan agrosilvikultur ini 85 persen dikerjakan secara sambilan dan hanya 15 persen saja sebagai matapencarian pokok.Sedangkan keberhasilan tanaman pokok jati antara 80-100 persen, tetapi tidak demikian dengan keberhasilan panen tanaman palawija. Hal ini terbukti bahwa partisipasì pe sanggem dalam pengelolaan hutan khususnya agrosilvikul tur belum merubah keadaan sosial ekonomi pesanggem.Namun secara ekologi pesanggen telah membantu menjaga hutan dan kerusakan, karena mereka merasa terlibat dalam proses daur ulang hutan. Dengan demikian partisipa si pesanggem tidak hanya pada pelaksanaan pengelolaan agrosilvikultur saja, tetapi berlanjut pada partisipasi dalam menjaga kelestarian hutan."

"Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke . Indonesia memiliki berpuluh ribu kilometer panjang pantai di mana di sepanjang pantai inilah dan di muara sungai yang melengkapinya....."