Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai amandemen yang terjadi terhadap perjanjian perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap akibat ketidakmampuan Debitor dalam memenuhi kewajibannya. Terdapat dua kasus amandemen perjanjian perdamaian yang dilakukan setelah homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dianalisis secara menyeluruh. Kasus pertama yang dianalisis dalam skripsi ini adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Arpeni Ocean Lines Tbk yang terkandung dalam Putusan No. 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 jo. Putusan No. 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 jo. Putusan No. 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan karena adanya perubahan perjanjian perdamaian oleh debitur pasca-homologasi yang merugikan kreditur. Adapun perbedaan pendapat pada pemeriksaan di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perjanjian perdamaian tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Kasus kedua yang dianalisis adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Berlian Laju Tanker Tbk yang termaktub dalam Putusan No. 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 jo. Putusan No. 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo Putusan No. 09/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt. Pst. Dalam kasus PT Berlian Laju Tanker Tbk, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa perjanjian perdamaian wajib dilaksanakan sebagaimana telah disepakati para pihak pada saat homologasi. Dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung tidak secara terang membenarkan perubahan pada perjanjian perdamaian pasca-homologasi, namun mengisyaratkan keabsahan dari perubahan yang dilakukan.

---

This thesis raises the issue regarding the amendments that occurred to a composition plan that is legally binding due to the inability of the Debtor to fulfill his obligations. There are two cases of amendments to a composition plan post homologation in Suspension of Debt Payment Obligations which are thoroughly analyzed. The first case analyzed is the Suspension of Debt Payment Obligations of PT Arpeni Ocean Lines Tbk which is contained under Putusan No. 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 jo. Putusan No. 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 jo. Putusan No. 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. In this case, the Panel of Judges at the Central Jakarta Commercial Court rejected a request for the cancellation of a composition plan which was filed because there was an amendment to the composition plan by the debtor post-homologation which harms the creditor’s interest. There was a difference in view at the Cassation stage in the Supreme Court which stated that a composition plan cannot be amended for any reason. The second case analyzed is the Suspension of Debt Payment Obligations of PT Berlian Laju Tanker Tbk contained in Putusan No. 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 jo. Putusan No. 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo Putusan No. 09/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt. Pst. In the case of PT Berlian Laju Tanker Tbk, The Panel of Judges at the Central Jakarta Commercial Court stated that a composition plan must be conducted as was agreed by the parties during homologation. In the Cassation and Judicial Review stage, the Supreme Court did not expressly justify the amendment to the composition plan post homologation, but signals the validity of the amendment made."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh hutang terhadap market power perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007-2010. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah hutang, dimana hutang dibagi menjadi hutang pada tahun sekarang (hutang tahun t) dan hutang tahun sebelumnya (hutang tahun t-1). Selain variabel independen, dalam penelitian ini digunakan juga variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, struktur aset, dan pertumbuhan perusahaan. Market power dengan menggunakan proksi markup dan Lerner Indeks menjadi variabel dependen dalam penelitian ini. Untuk analisis selanjutnya, hutang juga dibagi menjadi hutang tinggi dengan ketentuan rasio utang di atas 50%, yang disebut sub-sampel.Hasil yang diperoleh adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara hutang dan market power dengan proksi Lerner Indeks pada sampel keseluruhan, sedangkan pada sub sampel pengaruh hutang terhadap market power adalah positif tetapi tidak signifikan.

---

This study analyses the impact of debt to market power of non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange for the year 2007 to 2010. Independent variable in this study is debt, which is divided into current debt and prior year debt. In addition to the independent variable, this study also uses control variables such as firm size, tangibility, and growth. Dependent variable in this study is market power using markup proxy and Lerner Index proxy. In further analysis, debt is divided into high debt with the debt ratio above 50% called sub-sample.

The result for the whole sample shows that there is a positive and significant relationship between debt and market power using Lerner Index proxy for the entire sample. Nevertheless, the effect of debt to market power is positive albeit insignificant in the sub sample."

"Penelitian ini menduga adanya pengaruh positif antara peluang investasi dan biaya utang pada perusahaan all equity. Penelitian ini juga menduga bahwa perusahaan all equity yang memiliki peluang investasi besar akan mendapatkan biaya utang yang lebih rendah bila mempekerjakan auditor berkualitas baik atau menggunakan proporsi utang jangka pendek yang lebih banyak. Penelitian ini menggunakan perusahaan all equity untuk menguji hipotesis karena pada perusahaan all equity, informasi asimetri muncul paling besar. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara peluang investasi dan biaya utang pada perusahaan all equity saat akan berutang. Penggunaan hutang jangka pendek terbukti dapat memitigasi tingginya biaya utang pada perusahaan all equity dengan peluang investasi besar tersebut, namun demikian tidak ditemukan adanya pengaruh dari penggunaan audit berkualitas. Sebagai tambahan, hasil pengujian diatas tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi besarnya biaya utang di perusahaan highly levered.

---

This study expect that there are positive influence of investment opportunity to cost of debt in all equity firms. This study also expect that all equity firms with higher investment opportunities are likely to pay lower interest when they have a good quality auditors or use higher proportion of short term debt than when they do not. This study used all equity firms because of their higher asymmetric information. By using all equity firms, agency conflict between shareholder and bondholder in the hypothesis is clear to be explained. The result of this study show that there is positive influence of investment opportunity to all equity firm’s cost of debt. The usage of higher proportion of short-term debt is being proven also in reducing the cost of debt in all equity firms with higher investment opportunity, nevertheless the effect of the usage of good quality auditor is not proven yet. In addition, the result explained before are also being tested in highly levered firms, which are none of them are significant."

"Kredit bermasalah tidak hanya merupakan masalah perbankan saja akan tetapi sudah merupakan masalah nasional sehingga perlu penanganan secara seksama dan penyelesaian secara konsepsional dan komprehensif berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketidakpastian hukum tampaknya semakin menjadi kendala bagi penyelesaian kredit bermasalah. Salah satu contohnya adalah kasus restrukturisasi kredit bermasalah bank-bank badan usaha milik negara. Saat ini kredit bermasalah bank BUMN sudah semakin mengkhawatirkan.Untuk segera menyelesaikan masalah ini diperlukan langkah pemecahan yaitu penyelesaian hutang yang menguntungkan semua pihak yang terkait. Mengingat pentingnya masalah penyelesaian hutang ini sebagai salah satu faktor utama bagi bangsa Indonesia untuk dapat keluar dari krisis, dan banyaknya masalah-masalah yuridis yang timbul dalam praktik pengurusan piutang negara maka penulis melakukan analisis terhadap alternatif penyelesaian hutang melalui perdamaian dan restrukturisasi hutang oleh PUPN/DJLPN, untuk mengetahui apakah kredit macet yang merupakan piutang negara dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian-PKPU sekaligus melalui alternatif restrukturisasi piutang negara oleh PUPN dan apakah diperlukan instrument hukum berupa peraturan pexundang-undangan yang lebih memadai yang dapat memberikan opsi yang lebih cepat, komprehensif serta memberi kepastian dan jaminan hukum dalam restrukturisasi kredit macet/piutang negara. Upaya perdamaian (Accord}yang dilakukan debitur dengan para kreditur konkuren dapat digunakan sebagai sarana dan upaya untuk menyelesaikan kredit macet karena tujuan utama dari perdamaian dengan restrukturisasi utang adalah memberi kesempatan kepada debitur untuk dapat terus berusaha dengan tenang, sehingga debitur dapat melunasi utang-utangnya dan terhindar dari pailit.Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Justru perdamaian inilah yang sebenarnya merupakan tujuan dan motif dilakukannya penundaan kewajiban pembayaran utang. Termasuk dalam perdamaian di sini adalah proses restrukturisasi utang antara debitur dan pihak kreditur. Pada prinsipnya perdamaian merupakan "kata sepakat" antara para pihak yang bertikai untuk mencari keadilan, jalan terbaik bagi para pihak (win-win solution) dan melindungi hak para pihak yang bertikai, yaitu kreditur dan debitur."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris praktik manajemen labapada perusahaan yang melanggar perjanjian pinjaman maupun yang mendekatipelanggaran perjanjian pinjaman. Penelitian ini menggunakan sampel perjanjianpinjaman yang memiliki current ratio covenant dari tahun 2013 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukan perusahaan yang melanggar perjanjian pinjaman tidakterbukti melakukan manajemen laba akrual maupun manajemen laba riil. Perusahaan yang mendekati pelanggaran perjanjian pinjaman juga tidak terbuktimelakukan manajemen laba akrual, namun terbukti melakukan praktik manajemenlaba riil produksi dan manajemen laba riil arus kas operasi. Hal tersebut diharapkandapat menjadi perhatian bagi kreditur untuk proses pengawasan bagi debiturnya.

---

This study aims to provide empirical evidence about the practice of earnings management in companies that violate loan agreements or approaching violation ofloan agreement. This study uses loan agreement samples that have current ratio covenant from 2013 to 2015.

The result shows that companies in condition of violating loan agreements do not engage in accrual earnings management as wellas real earnings management. The result also shows that companies in condition of approaching violation of loan agreement do not engage in accrual earnings management, but engage in production real earnings management and operating cash flow real earnings management. This finding is expected to be a concern for the creditor for the supervision process for the debtor."

"Menggunakan kerangka resource dependence theory, resource-based view theory dan teori keagenan, penelitian ini bertujuan untuk menguji implikasi dari koneksi politik, kualitas laporan keuangan dan manajemen risiko perusahaan terhadap biaya utang. Dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 sebagai external shock dan ingin meneliti dampak external shock tersebut terhadap variabel utama penelitian, maka sampel penelitian ini mencakup perusahaan sektor non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021, yang terdiri dari periode pandemi COVID-19 (2020-2021) dan perekonomian normal (2015-2019). Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menemukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, perusahaan dengan tingkat koneksi politik yang lebih kuat cenderung dikenakan biaya bunga yang lebih rendah, demikian pula halnya ketika perusahaan memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa keefektifan pengimplementasian manajemen risiko perusahaan berdampak terhadap rendahnya biaya utang yang dibebankan oleh pemberi pinjaman. Kedua, dengan mempertimbangkan peran koneksi politik, penelitian ini menemukan bahwa kualitas laporan keuangan tetap menjadi pertimbangan pemberi pinjaman ketika menentukan biaya utang walaupun perusahaan tersebut memiliki perikatan politik. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa pemberi pinjaman cenderung membebankan biaya utang yang lebih tinggi bagi perusahaan dengan skor manajemen risiko perusahaan yang tinggi dan memiliki tingkat koneksi politik yang lebih kuat. Ketiga, dengan mempertimbangkan peran moderasi COVID-19, penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa pengaruh negatif antara koneksi politik dan biaya utang serta manajemen risiko perusahaan dan biaya utang akan lebih kuat disaat periode pandemi dibandingkan periode perekonomian normal. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 memoderasi pengaruh negatif antara kualitas laporan keuangan dan biaya utang. Keempat, dengan mempertimbangkan interaksi koneksi politik dan pandemi COVID-19, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan peran moderasi koneksi politik baik pada perekonomian normal maupun pada periode pandemi COVID-19. Terakhir, dengan menggunakan serangkaian uji sensitivitas, ditemukan bahwa hasil pengujian ini bersifat robust dan terbebas dari masalah endogenitas.

---

Using the resource dependence theory, resource-based view theory, and agency theory, this study examines the implications of political connections, financial reporting quality, and enterprise risk management on the cost of debt. By considering the COVID-19 pandemic as an external shock and wanting to examine the impact of this external shock on the main research variables, the sample of this study includes non-financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2021 period, which consists of the COVID-19 pandemic period (2020-2021) and the normal economic period (2015-2019). Based on the test results, this study finds the following. First, firms with stronger political connections tend to incur lower costs of debt, which is also the case when firms have higher quality financial reporting. Furthermore, this study fails to prove that the effective implementation of corporate risk management impacts the lower cost of debt lenders charge. Second, considering the role of political connections, this study finds that the financial reporting quality remains a consideration for lenders when determining the cost of debt, even though the company has political ties. Furthermore, this study also finds that lenders tend to charge higher costs of debt for firms with high enterprise risk management scores and stronger political connections. Third, considering the moderating role of COVID-19, this study fails to prove that the negative effects between political connections and the cost of debt, as well as enterprise risk management and the cost of debt, will be stronger during the pandemic period than during normal economic periods. However, this study finds that the COVID-19 pandemic moderates the negative effect between financial reporting quality and the cost of debt. Fourth, by considering the interaction of political connections and the COVID-19 pandemic, this study finds no difference in the moderating role of political connections in both the normal economic period and the COVID-19 pandemic period. Finally, using a series of sensitivity tests, this study finds that the results are robust and free from endogeneity problems."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan dari kredit bermasalah pada sektor perbankan di Indonesia yang dikategorikan berdasarkan 9 (sembilan) sektor ekonomi selama periode 2005-2011. Variabel makroekonomi dan bank spesifik di indikasi memiliki efek pada kualitas kredit untuk semua sektor ekonomi. Dengan menggunakan data panel dinamis, ditemukan bahwa kredit bermasalah untuk semua kategori kredit memiliki determinan yang berbeda-beda. Tidak semua kategori kredit dipengaruhi oleh variabel makroekonomi (PDB, suku bunga, Public Debt) dan kualitas manajemen. Sektor listrik, air dan gas dan sektor perdagangan, retoran dan hotel merupakan sektor yang paling terpengaruh oleh shocks makroekonomi.

---

This study aims to examine the determinants of non-performing loans in Indonesia banking industry based on nine economic sectors for the period 2005-2011. Macroeconomic and bank specific variables show an indication that both of them have an effect on loan quality. By using dynamic panel data found that non-performing loans to all categories of loans have different determinants. Not all loan categories are affected by macroeconomic variables (GDP, interest rates, Public Debt) and quality management. Electricity, water and gas sector and also trade, hotel restaurants sector being the most affected by macroeconomic shocks."

"Pembaharuan utang (Novasi) merupakan salah satu upaya Peralihan utang atas terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya pembayaran kredit oleh debitur. Penelitian ini membahas mengenai peralihan utang dari debitur lama kepada debitur baru yang seharusnya dilakukan dengan persetujuan kreditur namun dalam kasus ini pembaharuan utang yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur, Peralihan utang dari debitur lama kepada debitur baru dengan persetujuan kreditur dikenal sebagai Novasi Subjektif Pasif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pembebanan jaminan fidusia, surat outstanding utang sebagai alat bukti peralihan hak, serta keabsahan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur secara sepihak dengan bantuan Pihak Kepolisian dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 11/Pdt.G/2019/PN SLK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Doktrinal, yang dilakukan berdasarkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan tertulis serta norma dalam masyarakat. Permasalahan yang diajukan kepada pengadilan adalah Pertama, terkait keabsahan pembebanan jaminan fidusia , pembebanan jaminan fidusia tidak sah dalam perkara ini dikarenakan dilakukan dengan akta dibawah tangan, sedangkan seharusnya dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang berbentuk Akta Jaminan Fidusia. Kedua, terkait keabsahan surat outstanding utang sebagai alat bukti peralihan hak, Novasi subjektif pasif seharusnya dilakukan dengan persetujuan kreditur secara tertulis, surat outstanding utang bukan merupakan alat bukti peralihan hak yang sah dikarenakan tidak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dimana tidak terkandung di dalamnya pernyataan bahwa utang tersebut beralih dari debitur lama kepada debitur baru. Ketiga, terkait keabsahan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur secara sepihak dengan bantuan pihak kepolisian, eksekusi jaminan fidusia secara langsung tidak dapat dilakukan oleh penerima fidusia atau kreditur dengan bantuan dari pihak kepolisian tanpa diterbitkannya surat pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Namun, dalam hal terjadinya tindak pidana yaitu pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyitaan.

---

Debt renewal (Novation) is one attempt to transfer debt to the occurrence of bad credit caused by non-fulfillment of credit payments by the debtor. This study discusses the transfer of debt from the old debtor to the new debtor which should be done with the creditor's approval, but in this case the debt renewal was carried out without the creditor's approval. The transfer of debt from the old debtor to the new debtor with the creditor's approval is known as Passive Subjective Novation. This study aims to analyze the legitimacy of imposing fiduciary guarantees, outstanding debt securities as evidence of the transfer of rights, and the validity of executions carried out by creditors unilaterally with the assistance of the police in the Solok District Court Decision Number 11/Pdt.G/2019/PN SLK. The research method used is doctrinal research based on legal norms contained in written regulations and societal norms. The problems submitted to the court are, First, related to the legitimacy of the imposition of fiduciary guarantees, the imposition of fiduciary guarantees is invalid because it was carried out under an underhand deed. In contrast, it should have been drawn up with a notarial deed in Indonesian as a Deed of Fiduciary Guarantees. Second, regarding the validity of the outstanding debt certificate as evidence of the transfer of rights, passive subjective novation should be carried out with the approval of the creditor in writing, and the outstanding debt certificate is not valid evidence of the transfer of rights because it is not following the terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code which does not contain in it a statement that the debt was transferred from the old debtor to the new debtor. Third, regarding the validity of executing fiduciary guarantees by creditors unilaterally with the assistance of the police, direct execution of fiduciary guarantees cannot be carried out by fiduciary recipients or creditors with assistance from the police without issuing a letter of execution by the District Court. However, if a crime occurs, namely the transfer of the fiduciary guarantee object without the written consent of the fiduciary recipient, it can be reported to the police for confiscation."

"Economic crisis which happened several years ago has caused many impacts to Indonesia. One of these impacts is a huge amount of government debt. Particularly, the government debt whether from domestic or foreign is one of the instruments to finance government expenditure which can not be fulfilled entirely by revenues from taxes. However, using the government debt to fund the government expenditure has consequences for the government to pay-back not only for the interest rate but also for the principal of debt which have maturity-date in the future.

The purpose of this study is to analyze how far the development of the government debt dynamic from both domestic and _foreign is correlated to _fiscal sustainability. This study uses a case of Indonesia in period 1980-2005 which is divided into three periods: before crisis (1980-1997), crisis (1998-2000), and after crisis (2001-2005). In this study, we use Branson (1992) to analyze the government debt dynamic. In addition, we also use different approaches to have several comparisons in our analysis by Hamilton and Flavia ( 1936), Wilcox (1989), and Trehan and Walsh (1991). Besides that, we also conduct projection of the ratio of government revenue to GDP which is needed to support in decreasing of the ratio of government debt to GDP in tire middle-term until 2010.

In summary, this study shows that after the crisis, the dynamic movement of the government debt is decreasing continuously. Furthermore, the government debt and the primary deficit still stand on the sustainable path, or the right track. Equally important, in the middle-term, the ratio of government revenue to GDP is still needed to maintain in decreasing of the government debt front year to year. Generally, this study shows that fiscal condition in indonesia after the crisis reflects sustainable and suitable to the assumption of Non-Ponzi Game."