Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bangsa Indonesia yang masih dilanda krisis multi dimensi perlu memperbaharui tatanan kehidupannya dengan melaksanakan nilai-nilai good governance agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Seluruh komponen bangsa (pemerintah, swasta, masyarakat) diharapkan menghentikan pertikaian dan eforia demi perbaikan dan penyempurnaan tata kehidupan yang lebih mapan, dengan kata lain reformasi harus menyentuh segala aspek kehidupan. Depdiknas sebagai pengelola anggaran besar di Republik Indonesia ini perlu memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan mecegah terjadinya kebocoran anggaran, serta memperbaiki kinerjanya dengan bekerja keras dan penuh disiplin."

"Good governance plays a critical role towards the sustainable of economic development in Indonesia. This is simply because it determines the efficiency, integrity, and effectiveness of public sector management, and also accountability and transparency of corporate and financial governance in the private sector. However, the direct concern on this matter seems to be limited only on the bureaucracy reform as it can be seen from the issuance of the presidential instruction no.14,2010 (Inpres no.14/2010) Whilts the above bureaucracy reform is no doubt necessary, but it is considered insufficient to make the good governance work well. Other reforms aspects such as political office, civil society and economic society are, therefore, cannot be avoided. This paper aims at discussing the concept and the policies of good governance for Indonesia particularly from economic perspective. It was argued that in order to make good governance from the economic stand point, it is a must for the government to establish economic and financial management focusing inter alia towards macroeconomic stability, commitment to social and economic equity, and the promotion of efficient institutions through structural reforms such as trade liberalization and domestic deregulation. Also, it is argued that there is a need for Indonesia to justify her own ways rather than only by adopting the best practices of the good governance available in other countries. "

"buku ini membahas tentangpengukuran sistem informasi yang dikembangkan oleh Delone dan Mclean."

"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki pelayanan publik perizinan pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang sudah dilakukan dengan bantuan sistem informasi atau dilakukan secara daring. Penerapan pelayanan publik seharusnya berdasarkan asas penyelenggaraan publik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terlaksananya good governance. Penelitian tesis dengan metode yuridis normatif ini berkesimpulan bahwa asas penyelenggaraan publik, belum sepenuhnya dilaksanakan dalam proses pelayanan publik perizinan pendirian PTS, terutama asas tidak diskriminasi yang terkait dengan diskresi dan asas fasilitas. Asas-asas penyelenggaraan publik tersebut yang belum diterapkan sepenuhnya menimbulkan beberapa implikasi yang menjadi kendala pada saat proses perizinan pendirian PTS tersebut, diantaranya perlakuan yang tidak sama untuk beberapa usulan karena diskresi, adanya gugatan dari pengusul pendirian perguruan tinggi swasta, terbatasnya jaringan internet, kemampuan digital literasi masyarakat, sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik, serta anggaran untuk memberikan pelayanan publik secara optimal. Selain itu, pelayanan publik tersebut diawasi secara eksternal oleh Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penerapan asas-asas pelayanan publik diperlukan sebagai rambu-rambu dalam penyelenggaraan pelayanan publik perizinan pendirian perguruan tinggi swasta sehingga terciptanya penyelenggaraan good governance.

---

The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology has a public service for licensing the establishment of Private Higher Education (PTS), which has been carried out with the help of an information system. The implementation of public services should be based on the principles of public administration as regulated in Article 4 of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, as well as general principles of good governance. The thesis research using normative juridical method concludes that the principle of public administration has not been fully implemented in the public service process for licensing the establishment of PTS, especially the principle of non-discrimination related to discretion and the principle of facilities. Thus, have led to several implications that became obstacles, such as unequal treatment for some proposals due to discretion, lawsuits from the proponents of establishing PTS, limited internet network, digital capabilities. public literacy, human resources, as well as budgets to provide optimal public services. In addition, these public services are monitored externally by the Ombudsman. Based on this, the application of the principles of public services is needed as signs in the implementation of public services for licensing the establishment of PTS so that good governance is implemented."

"Makalah ini membahas pembangunan kesadaran sejarah yang kritis dan integratif untuk mendukung visi Indonesia Maju. Hal ini tidak terlepas dari apa yang terjadi belakangan ini, bahwa telah muncul sejumlah kerajaan fiktif dengan klaim historis yang tidak masuk akal dan dinilai mengancam integrasi bangsa. Berdasarkan fenomena tersebut dan telaah konsep melalui studi pustaka, makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif seputar kesadaran sejarah yang perlu dibangun di tengah masyarakat, terlebih lagi di tengah era pasca-kebenaran saat ini. Kesadaran sejarah sangat penting karena baik pemikiran kritis maupun nasionalisme dapat berkembang. Fenomena terkini telah menjadi momentum bahwa membangun kesadaran sejarah seharusnya lebih didorong untuk mencegah dampak destruktif dari kemajuan teknologi informasi, seperti berita palsu yang mengarah pada kasus kriminal dan merugikan orang banyak. Jika ditelusuri ke belakang, persoalan ini bukanlah hal baru. Para sejarawan sudah sejak lama mengingatkan pentingnya membangun kesadaran sejarah. Peran setiap pihak sangat penting, mulai dari akademisi, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas. Oleh sebab itu, membangun kesadaran sejarah bukan berarti ketinggalan zaman. Banyak inovasi dapat dilakukan sehingga kesadaran sejarah tetap memiliki relevansi dengan kekinian dan keakanan. Dengan demikian, kesadaran sejarah dapat menjadi semakin nyata dan sejarah dapat dirasakan menjadi milik semua."