Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai representasi perempuan di lembaga legislatif negara, yaitu DPR-RI, yang dilihat dalam proses pembuatan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Representasi perempuan ini dilihat berdasarkan agenda politik, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam memenuhi agenda politik, dan strategi yang dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan tersebut. Analisa hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep representasi politik oleh Hanna Pitkin dan Anne Phillips, relasi agen dan struktur oleh Anthony Giddens, serta konsep patriarki. Penelitian ini dilakukandi Jakarta dengan menggunakan metode kualitatif (studi kasus). Hasil penelitian menunjukkan representasi sebagai perempuan yang dilakukan anggota perempuan yang terlibat dalam proses pembuatan rancangan undang-undang ditentukan oleh struktur dimana mereka berada.

---

AbstractThis study discusses the representation of women in the national legislative body, the DPR-RI, as represented in the Bill Drafting Process on the Modification of Act No.39/2004 about the Placement and protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. This representation of women is based on political agendas, opportunities and obstacles faced in achieving political agendas, and strategies employed to cultivateopportunities and overcome those obstacles. The analysis of this research was done by using the concept of political representation by Hanna Pitkin and Anne Phillips, the relation of agent and structure by Anthony Giddens, and the concept of patriarchy. The study was carried out in Jakarta under qualitative methods (case study). It shows tha t therepresentation of women by female members engaged in the bill drafting process is affected by the social structure in which they function."

"Studi sejarah perempuan merupakan salah satu bentuk penulisan sejarah baru (sosial) yang berkembang pesat pada akhir abad ke-20, tepatnya semenjak tahun 1970-an, khususnya di Eropa dan Amerika. Sementara di Indonesia, studi-studi sejarah perempuan masih amat langka ditemui. Tesis ini berjudul "Negara dan Perempuan: Studi Kasus Dharma Wanita 1974-1999". Terdapat tiga persoalan pokok dalam tesis ini. Pertama, bagaimana perilaku dan peran negara dalam mengontrol dan mengakomodir perempuan untuk memperkokoh kepentingan negara Orde Baru melelui Organisasi Dharma Wanita, Kedua, bagaimana perempuan tersebut memberi respon, khususnya dalam kasus Dharma Wanita. Ketiga, bagaimana perkembangan organisasi Dharma Wanita pada masa era reformasi. Untuk membedahi dan menjelaskan persoalan ini secara baik, digunakan corporate state theory (teori negara korporatif), yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli antara lain, Philipe Schimitter, Howard J. Wiarda, Simon Schwotzman dan Guilleno A. Donnal. Teori ini telah diujikan kepada negara-negara di Amerika Latin yang memiliki beberapa kemiripan dengan negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan acuan metode sejarah. Pertama, mengumpulkan data melalui studi kearsipan dan kepustakaan. Di samping itu data juga dikumpulkan melalui metode oral history (wawancara). Kedua, analisis data melalui triangulasi metode sejarah, yang dikenal dengan kritik eksteren dan interen. Ketiga, menggunakan teori negara korporatif''untuk menguji data yang ditemukan. Terakhir, menghasilkan sebuah kaSrya ilmiah dengan menggunakan acuan teknik penulisan ilmiah. Sumber penelitain ini, bertitik tolak dari dua jenis sumber penting, yaitu sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama Orde Baru negara melelui pemerintah telah mengefektifkan organisasi Dharma Wanita sebagai sesuatu kekuatan yang andal bagi negara. Pada masa Orde Baru, perempuan Indonesia melalui Dharma Wanita dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) telah mengalami proses domestikasi, suatu proses yang mempunyai implikasi penjinakan, segregasi dan depolitisasi. Melalui Dharma Wanita negara melakukan kontrol terhadap perempuan, sehingga terciptalah budaya ""ibuisme negara"". Pada masa reformasi telah terjadi perseteruan yang hebat tentang dihapuskan atau tidak keberadaan Dharma Wanita, yang tidak kalah pentingnya dengan perseteruan keberadaan Dwi Fungsi ABRI. Sebagai hasilnya ternyata Dharma Wanita masih tetap dipertahankan dengan mengalami beberapa perubahan, antara lain dalam struktur organisasi, keanggotaan dan program kerja""

"Sebagai bentuk kesadaran pentingnya manajemen pengetahuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan telah menerapkan manajemen pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai sistem manajemen pengetahuan. Namun, manajemen pengetahuan yang diterapkan sejauh ini belum sepenuhnya efektif. Sistem manajemen pengetahuan yang digunakan diketahui belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh kebutuhan proses dan mekanisme manajemen pengetahuan yang dibutuhkan. Selain itu, sistem manajemen pengetahuan yang ada juga masih bersifat silo dan kurang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan pengetahuan yang dikelola. Akibatnya, kesulitan dalam mengategorikan pengetahuan hingga kondisi hilangnya pengetahuan juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi. Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita Komnas Perempuan sebagai pusat pengetahuan perempuan di Indonesia. Masalah tersebut akan memengaruhi kecepatan dalam merespon berbagai pelanggaran HAM perempuan jika tidak diselesaikan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan rancangan perbaikan sistem manajemen pengetahuan Komnas Perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan wawancara, studi dokumen, survei (kuesioner) dan focus group discussion (FGD) sebagai teknik pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan sebanyak 6 kali kepada Wakil Ketua, Koordinator Bidang Resource Center, Koordinator Sumber Daya Manusia dan Asisten Koordinator Bidang Resource Center Komnas Perempuan. Target responden kuesioner sebanyak 38 orang dari berbagai unit kerja Komnas Perempuan. Sementara FGD dilakukan sebanyak 2 kali untuk pemetaan mekanisme yang dihadiri oleh 5 orang pegawai dan validasi prototipe KMS oleh 13 orang pegawai Komnas Perempuan. Action research juga digunakan karena kebutuhan alur penelitian yang iteratif. Dalam penelitian ini, KM Solution and Foundation dan Knowledge Audit digunakan sebagai metode dalam menentukan solusi manajemen pengetahuan yang tepat. Penilaian faktor kontingensi menunjukkan bahwa combination merupakan proses manajemen pengetahuan paling prioritas di Komnas Perempuan, disusul proses exchange, dan socialization for knowledge discovery. Prototipe KMS dan rekomendasi perbaikan sistem manajemen pengetahuan juga dihasilkan dalam penelitian ini. Prototipe KMS yang dihasilkan adalah 3 modul yang mencakup 3 proses KM yang dibutuhkan, yaitu combination yang diwakili oleh modul katalog pengetahuan dan manajemen dokumen, socialization for knowledge discovery yang diwakili modul forum, dan exchange yang diwakili oleh modul manajemen dokumen. Modul katalog pengetahuan juga sebagai solusi untuk permasalahan KMS yang masih bersifat silo dan masalah keamanan pengetahuan. "