Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia membatasi pembentukan lembaga pendidikan tinggi untuk menjaga kualitas dan untuk memfasilitasi pengeembangan itu. Untuk memutuskan aturan ini, pondasi yang mengelola institusi pendidikan tinggi lakukan untuk memerintah dari itu dari manajemen lama ke yang baru. Hal ini tidak secara khusus diatur oleh pemerintah. Dalam penilitan ini, peneliti menggunakan pendekatan empiris-yuridis, dengan memeriksa penerapan tata kelola atas Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Masalah hukum adalah penerapan tata kelola lebih dari institusi pendidikan tinggi, legitimasi manajemen transisi dari perizinan melalui kontrol pemerintahan, posisi dalam hal izin dari masalah hukum dan alasan untuk pengelolaan transisi izin lembaga pendidikan tinggi. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan transisi dari manajemen hak akses, lembaga pendidikan tinggi di hukum yang dibuat oleh Yayasan didasarkan pada perjanjian antara institusi pengelola pendidikan tinggi dari yang lama ke yang baru dengan dukungan negara. Dalam aspek pelaksanaan pemerintahan menurut hukum adalah biaya yang sah untuk mempertimbangkan manfaat untuk masyarakat, sedangkan posisi pengelolaan hak akses dalam hal hukum termasuk dalam properti inangible dan terdaftar. Alasan untuk transisi pengelolaan hak akses, institusi pendidikan tinggi karena memenuhi kebutuhan masyarakat lokal di tempat kedudukan Yayasan Manajemen menerima manajemen transisi hak akses, lembaga pendidikan dan memfasilitasi pengembangan lembaga pendidikan tinggi oleh pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa lebih dari pemerintahan adalah tindakan hukum yang sah, secara khusus, belum diatur oleh pemerintah belum, dan sifat tindakan (tata kelola alih pengelolaan hak akses, institusi pendidikan tinggi) didasarkan pada tindakan hukum sipil di bentuk kontrak. Disarankan bahwa Pemerintah Indonesia harus membuat aturan khusus tentang legitimasi dari manajemen transisi dari perizinan melalui kontrol pemerintahan."

"Jika tanda keaslian suatu agama yaitu pembelaannya pada manusia, jelas bahwa Islam adalah agama kemanusiaan. Apa yang menjadi keinginan manusia dalam hidupnya di sini dan di sana kelak, juga menjadi perhatian agama ini. Ia diyakini dapat membimbing pemeluknya tetap pada martabat kemanusiaan yang luhur. Maka beriman kepada Allah tanpa sikap positif pada manusia belum-lah iman dalam arti yang sebenarnya. Kaum sufi amat menghargai nilai-nilai kemanusiaan, karena al Qur'an menjadikan istilah rahmah sebagai tema sentral, dan karena menekankan sisi terdalam agama membuat mereka menemukan keagungan Rahmah-Nya. Dalam al Mu'jam....dikatakan, rahmah dan derivasi kata-kata yang seakar dengannya seperti rahman, rahim, yarhamun, turhamun, arham al rahimin, dll. disebut al Qur'an hingga 341 kali. Dalam Fath al Rahman dikatakan, kata rahmah dengan segala derivasinya diulang al Qur'an sebanyak 329 kali. Dalam karya-karya Ibn 'Arabi, terutama Futuhat dan Fusus, banyak sekali dijumpai ungkapan, "rahmat Tuhan terlebih dahulu dibandingkan murka-Nya." Dengan doktrin wahdat al-adyan, al-Hallaj bin Ibn 'Arabi menegaskan pentinganya memahami persamaan dan kesatuan (segi esoterik atau transenden) agama-agama, hingga secara sosiologis akan timbul kehidupan keagamaan yang harmonis dan penuh toleransi, yang dapat menjadi modal untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Bagi kaum sufi, arti ketuhanan harus sejajar dengan peri-kemanusiaan yang dalam Al-Quran selalu beriman dan beramal saleh. Maka strategi dakwah yang relevan sepanjang masa adalah dakwah yang lembut, humanis dan penuh kearifan. Itulah strategi dakwah Nabi yang membuat kaum paganis Arab rela memeluk Islam. Di masa kejayaan tasawuf Islam, banyak non-Muslim yang tersentuh oleh ajaran-ajaran humanis-universal kaum sufi kemudian memeluk Islam secara sukarela dan senang."