Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini meneliti perlindungan hukum pelaksanaan restorasi terhadap anak yang melakukan kekerasan fisik selama pelaksanaan masa pemidanaan penjara, khususnya melalui program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. Melalui pendekatan sosiolegal, tulisan ini menguji dampak pembinaan dari aspek hukum dan non-hukum bagi anak yang melakukan kekerasan fisik melalui penerapan keadilan restoratif, terkhusus pada tahap pasca-adjudikasi. Tulisan ini menemukan bahwa hak-hak yang berorientasi pada pemberian restorasi bagi anak yang menjalani masa pemidanaan hanya dilindungi pada regulasi hukum tentang pemasyarakatan. UU SPPA dan UU Perlindungan Anak hanya merumuskan perlindungan dan restorasi bagi anak yang masih dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, pembinaan anak yang melakukan kekerasan fisik di LPKA Kelas II Jakarta telah terlaksana sesuai dengan perumusan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun demikian, program pembinaan LPKA Kelas II Jakarta tidak berjalan paralel dengan dampak restorasi bagi anak binaanya. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam program pembinaan diberikan secara minimal dan kurang menyasar pada kebutuhan sosial dan perkembangan personal anak, dua faktor utama yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan fisik. Akibatnya, pembinaan yang diberikan belum efektif mewujudkan restorasi anak yang berkonflik dengan hukum sesuai konsep keadilan restoratif.

---

This paper examines the legal protection of restorative justice implementation for children who commit physical violence during their imprisonment, particularly through rehabilitation programs at the Special Child Development Institution Class II Jakarta. Using a socio-legal approach, it investigates the impact of rehabilitation from legal and non-legal perspectives for children who engage in physical violence, focusing on the post adjudication stage. The paper finds that restoration-oriented rights for children in incarceration are protected only under regulations related to corrections. The Juvenile Justice System Law and Child Protection Law provide protection and restoration for children only during the judicial process. In practice, the rehabilitation of children who commit physical violence at the LPKA Class II Jakarta aligns with the formulated rights for children in conflict with the law. However, the LPKA Class II Jakarta rehabilitation program does not effectively parallel the restorative impact for its inmates. The rights of children in conflict with the law are minimally provided, lacking focus on social needs and personal development, the primary factors underlying children's violent behaviour. Consequently, the rehabilitation provided has not effectively achieved the restoration of children in conflict with the law as per the restorative justice concept."

"ABSTRAKPeran dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya mengenai hukum waris. Dimana hukum waris adalah salah satu bagian hukum yang sangat sensitif, hal ini karena hukum waris menyangkut mengenai harta peninggalan pewaris juga hak dan kewajiban yang dimiliki atau yang akan dilakukan si pewaris. Peranan Notaris dalam hal ini sangat penting, contohnya mengenai pembuatan surat wasiat, surat keterangan mewaris, akta P2HP ataupun juga mengenai penginventarisiran dan pendaftaran harta peninggalan pewaris. Dibagian terakhir inilah sering terjadi pelanggaran, contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris karena melakukan penyegelan terhadap harta peninggalan pewaris. Selain melakukan penyegelan yang bukan merupakan tugasnya Notaris juga melakukan pelanggaran wilayah jabatannya karena telah melakukan perbuatan hukum diluar wilayah kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyegelan yang tepat dan konsekuensi yang tepat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran wilayah jabatannya. Hasil penelitian menyarankan agar Notaris menjalankan jabatannya dengan berdasarkan Undang-undang dan kode etik yang ada, serta menyarankan agar MPW merekomendasikan kasus ini kepada MPP.

---

ABSTRACTThe role and authority of the notary is inevitability for law traffic in social life, one of it is about hereditary law. Hereditary law is one of a sensitive part of law, It’s because hereditary law is concerning about heir’s heritage and also about rights and obligation that owned or would be do by heirs. In this case, the role of notary is really important, for example about making a testament, description paper of heir, P2HP deed or about the registration of heir’s heritage. In this last part, about the registration of heir’s heritage is very often there a misdemeanor, taking example about misdemeanor of a notary who sealing heir’s heritage. Besides sealed something that out of his authority, notary also misdemeanor of his territory of jurisdiction. Therefore, this research is aim to making us know what is the right procedures of sealing heir’ heritage and the consequences for the notary who work out of the territory of jurisdiction. The result of the research is suggesting the notary to do their job based on the regulations and notary rules of conduct."

"Tesis ini membahas tentang analisa kasus keadilan dalam materi muatan peraturan perundang-undangun di Indonesia. Analisa dan Pembuhasannya meliputi korelasi antara asas keadilan Pasal 6 ayut (1) huruf g menurut Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Uudangan dengan keadilan sosial yang tertera pada sila kelima Pamcasila Keadilan Sosiai Bagi Sclumh Rakyat lndoncsia scbagai sumbcr hukum negara. Pcmbahasan selunjulnya adalah mengenai unsur keadilan sosial, hal ini perlu dilakukun karena keadilan sosial merupakan prinsip sumlaer hukum negara yang seharusnya tercermin dan terwujudkan dalam materi muatan perundang-undangan di Indonesia.

---

This thesis discusses the analysis of the principle of justice in the substance of legislation in Indonesia. The analysis and discussion includes the correlatiou between the principle of juslice and Article 6 paragraph (1) letter g aocotding to Law No 12 of 2011 on the establisment of legislation with social justioc precepis contained in thc Eillh Pancasila "Social juslice for all the people of Indonesia" as a source of stale law. The next discussion is about lhe element of social justice, it is necessary bccausc justice is lhc source principlc of starr: law that should be reflected and embodied in the substance of legislation in Indonesia."

"ABSTRAKPerkembangan yang menarik di Indonesia saat ini adalah banyaknyaperundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Undang-undangadministrasi seperti perbankan, lingkungan hidup, dan lain-lain mengandungpidana yang sangat berat, yang mestinya khusus untuk rumusan deliknya dibuatundang-undang pidana tersendiri.Hukum pidana dalam perkembangannyaternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur danmenertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pencantumanbab tentang ketentuan sanksi pidana tersebut bagi beberapa kalanganmenimbulkan keresahan karena dikhawatirkan akan menimbulkanoverkriminalisasi. Kekhawatiran ini dikarenakan tidak adanya kebijakankriminalisasi yang jelas yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang.Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakan kedudukanadministrative penal law di Indonesia dalam kerangka kebijakan kriminal,bagaimanakah kebijakan formulasi pemidanaan yang ada di dalamadministrative penal law di Indonesia, dan upaya apa yang dapat dilakukanuntuk mencegah overkriminalisasi dalam administrative penal law. Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwapenggunaan sanksi pidana di dalam undang-undang yang bersifat administratifmasih merupakan pilihan utama. Pola pemidaan yang terdapat dalam berbagaadministrative penal law, ternyata tidak memiliki keseragaman pola pemidanaan.Pidana penjara ternyata masih menjadi pilihan utama dalam pengenaan sanksi didalam hukum administrasi. Perlu diupayakan re-evaluasi pada tahap formulasisehingga tidak terjadi overkriminalisasi di dalam undang-undang yang bersifatadministrasi.

---

ABSTRACTCurrently, there is an interesting phenomena in Indonesia.There are somany administrative law containing criminal sanctions. Administrative law suchas banking law, environmental law, and others contain many criminal sanctions,which suppose to be regulated specially. Criminal law used as a tool to controland regulate the society by the laws. Some of the expert thought that the use ofcriminal sanction in the administrative penal law, for some reasons can makeovercriminalization condition. Overcriminalization can arise because theregulator (government and legislative) do not have no one clear criminal policy.This researchobliged to answer the research questions such as how is theposition of administrative penal law in frame of criminal policy, how is the penalformulation in the administrative penal law in Indonesia, and what efforts can bedone to prevent overcriminalization in administrative penal law. This is anormative juridical research.Based on the research, the use of criminal sanctionin the administrative penal law is still the main choice for the regulator. There isno specific pena formulation that used in the administrative penal law. Theprison sanction still become the main choice in admnistrative penal law. By theconditions, we need to re-evaluate the formulation step in order to preventovercriminalization. The formulation step is a strategic step in criminalize or nota conduct."