Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengkaji pengaturan hukum jaminan benda bergerak di Indonesia serta permasalahannya, dengan membandingkannya dengan Personal Property Securities Act di Selandia Baru dan UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hukum jaminan benda bergerak di Indonesia saat ini terfragmentasi dalam berbagai peraturan seperti KUHPerdata, UU Jaminan Fidusia, dan UU Sistem Resi Gudang, dengan masalah utama biaya tinggi, sistem pendaftaran terpisah, pembatasan objek jaminan, dan hambatan eksekusi. Personal Property Securities Act dan UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions menawarkan solusi melalui kerangka hukum terpadu berbasis security interest yang mengintegrasikan berbagai jenis hak jaminan. Personal Property Securities Act, misalnya, berhasil menyederhanakan sistem hukum, menciptakan aturan prioritas yang jelas, dan memperkenalkan sistem registrasi elektronik terpusat. Reformasi ini meningkatkan kepastian hukum, efisiensi transaksi, serta akses terhadap kredit, khususnya bagi usaha kecil dan menengah. Hal ini terlihat dari skor B-READY Selandia Baru sebesar 85,04, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang berada di kuintil terbawah dengan skor 56,51. Reformasi hukum jaminan benda bergerak di Indonesia perlu mengadopsi pendekatan terpadu seperti dalam Personal Property Securities Act dan UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions. Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi integrasi kerangka hukum berbasis security interest, penyederhanaan prosedur pembebanan, pengembangan sistem registrasi elektronik, pengaturan hak mendahului yang jelas, serta fleksibilitas dalam eksekusi jaminan. Dengan reformasi ini, Indonesia dapat meningkatkan akses kredit, mendukung inklusi keuangan, memperbaiki iklim bisnis, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

---

This paper examines the regulation of security over movables in Indonesia and its associated issues by comparing it with the Personal Property Securities Act in New Zealand and the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions. The research is conducted using a doctrinal research method. Currently, the law on movable collateral in Indonesia is fragmented across various regulations such as the Civil Code, the Fiduciary Security Law, and the Warehouse Receipt System Law, with key issues including high costs, separate registration systems, limitations on collateral types, and obstacles in enforcement. The Personal Property Securities Act and the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions offer solutions through an integrated legal framework based on security interests that consolidates various types of collateral rights. For example, the PPSA has successfully simplified the legal system, created clear priority rules, and introduced a centralized electronic registration system. These reforms have improved legal certainty, transaction efficiency, and access to credit, particularly for small and medium-sized enterprises. This is reflected in New Zealand's B-READY score of 85.04, which is much higher than Indonesia’s score of 56.51, placing it in the lowest quintile. Reform of movable collateral law in Indonesia should adopt an integrated approach similar to the Personal Property Securities Act and the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions. Recommended steps include integrating a security interest-based legal framework, simplifying encumbrance procedures, developing an electronic registration system, establishing clear rules with regard to priority rights, and providing flexibility in collateral enforcement. With these reforms, Indonesia could improve credit access, support financial inclusion, enhance the business climate, and promote sustainable economic growth."

"A critical discussion of EU and ECHR migration and refugee law, this book analyses the law on asylum and immigration of third country-nationals. It focuses on how the EU norms interact with ECHR human rights case law on migration, and the pitfalls of European human rights pluralism."

"Jaminan terhadap benda bergerak di Indonesia terdiri atas lembaga jaminan gadai, fidusia, dan resi gudang. Terhadap jaminan benda bergerak tersebut diatur dalam undang-undang yang berbeda-beda, sehingga pengaturan terkait jaminan gadai, fidusia, maupun resi gudang memiliki beberapa perbedaan. Sementara itu, pengaturan terkait jaminan benda bergerak di Amerika Serikat diatur secara seragam pada satu pengaturan terkodifikasi, yaitu pada Article 9 Uniform Commercial Code. Ketentuan terkait pelaksanaan proses eksekusi jaminan fidusia di Indonesia baru saja mengalami perubahan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, khususnya mengenai cidera janji dan eksekusi jaminan fidusia, menjadi berubah penafsirannya. Pengaturan tersebut berbeda dengan tata cara eksekusi yang terdapat di Amerika Serikat. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan ahli hukum. Oleh karena itu, sebagai fungsi inspiratif, dilakukan suatu perbandingan hukum konsep jaminan benda bergerak antara Indonesia dengan Amerika Serikat dengan metode perbandingan berbentuk yuridis-normatif. Dengan adanya penelitian tersebut, dapat dilihat persamaan maupun perbedaan pengaturan terkait konsep jaminan benda bergerak di Indonesia dan Amerika Serikat

---

. Security interest in movable property in Indonesia consists of pledge, fiduciary, and warehouse receipts. All of them are regulated in different laws, so that arrangements regarding pledge, fiduciary and warehouse receipts have several differences. Meanwhile, the regulation regarding security interest in movable property in the United States is uniformly regulated in a codified law, namely in Article 9 of the Uniform Commercial Code. The concept of fiduciary security in Indonesia which is regulated in the Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Security has recently undergone amendments with the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. These arrangements differ from those in the United States of America. This of course has led to various debates among legal experts. Therefore, as an inspirational function, a legal comparison of the concept of movable property security between Indonesia and the United States is carried out using the juridical-normative comparison method. With this research, it can be seen the similarities and differences in regulations related to the concept of movable property collateral in Indonesia and the United States."

"Summary:Intellectual Property and Property Rights is an invaluable reference work in light of the increasingly important policy debates over patents, copyrights and other intellectual property rights."