Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kesiapan Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten lampung Utara untuk menghadapi penerapan PPK BLUD tahun 2013 pada aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, lingkungan, persiapan dan kelengkapan persyaratan administratif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nilai hasil simulasi penilaian dokumen administratif persyaratan PPK BLUD belum mencapai nilai minimal untuk mendapatkan status BLUD sehingga diperlukan upaya lebih keras lagi untuk melengkapi dokumen administratif khususnya dokumen standar pelayanan minimal dan rencana strategis bisnis. Selain itu kurangnya kesiapan bagian pengelola keuangan sehingga diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia serta sarana prasarana bagian tersebut.

---

This thesis explores the readiness of RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara on the aspects of human resources, facilities, funding, environment, preparation and completion of administrative requirements to meet Semi Public Goods implementation in 2013. This study is a qualitative research. The research concludes that the results of simulation of requirements Semi Public Goods administrative documents assessment have not reached a minimum value to get Semi Public Goods status so that more effort is needed to complete administrative documents especially minimum service standards and business strategic plan documents. Besides the lack of preparedness of the financial management section so that the necessary efforts to improve the human resource and infrastructure."

"ABSTRAKPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, pemungutan PBB-P2 belum optimal sesuai dengan potensinya. Salah satu hal yang berperan dalam pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pembayaran pajak salah satunya dapat dilihat dari konsep hubungan timbal balik (reciprocity) antara pemerintah selaku pemungut pajak dalam menyediakan barang dan layanan publik kepada masyarakat selaku pembayar pajak. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penyediaan barang dan layanan publik yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan sebagai akses. Kualitas sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan jalan oleh pemerintah dijadikan sebagai ukuran untuk menggambarkan penyediaan barang dan layanan publik dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil estimasi Tobit menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyediaan jalan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Selain itu ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang negatif dan kinerja pemungut pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dalam hal ini, peningkatan kualitas penyediaan jalan serta kinerja pemungut pajak dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

---

ABSTRACTProperty tax or the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has a significant contribution to the local revenue in municipalities in Indonesia. But in its implementation, PBB-P2 collection has not been optimal in accordance with its potential. One thing that plays a role in paying taxes is the compliance of the taxpayer itself. The compliance of tax payments can be seen from the concept of reciprocity between the government as the tax collector in providing public goods and services to the public as taxpayers. The type of public goods and services that is used in this study is the one which fulfill basic needs, such as education, health, and road. The quality of schools, public health center (puskesmas), hospitals and roads by the government is used as a measure to describe the provision of public goods and services in explaining the level of PBB-P2 compliance. Tobit estimation results show that there is a positive relationship between providing roads to PBB-P2 compliance. In addition, it also found that citizen education has a negative relationship toward PBB-P2 compliance and the performance of tax collectors has a positive relationship with PBB-P2 compliance. In this case, improving the quality of road provision also the performance of tax collectors can be a concern of the government as an effort to improve PBB-P2 compliance."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh dari lokal politik di desa berupa Musyawarah Desa dan anggota BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa terhadap pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Dengan metode kuantitatif menggunakan data Potensi Desa 2018 yang menerapkan model ordinary least square dan logit binary regression, penulis menemukan bahwa secara nasional Musyawarah Desa dan anggota BPD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, Musyawarah Desa dan anggota BPD juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap likelihood penyediaan barang publik di desa. Kami juga menemukan tingkat pendidikan kepala desa mempengaruhi pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Analisis kualitatif berupa wawancara mendalam juga dilakukan untuk mendukung temuan kuantitatif.

---

This study examines the impact of local politics on poverty alleviation and the provision of public goods in a village setting. Specifically, it focuses on the influence of Village Deliberation and BPD members, who represent rural communities. The analysis employs quantitative methods, utilizing 2018 Village Potential data and employing ordinary least square and logit binary regression models. The results indicate a positive and significant relationship between Village Deliberation, BPD members, and poverty alleviation at the national level. Furthermore, Village Deliberation and BPD members demonstrate a positive and significant association with the likelihood of providing public goods within the village. Additionally, the education level of village heads is found to affect both poverty alleviation and the provision of public goods. To supplement the quantitative findings, qualitative analysis in the form of in-depth interviews was conducted. These interviews aimed to provide further support and insights into the study's results."

"Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam industri Fast Moving Consumer Goods (FMCG), perusahaan FMCG perlu mengetahui jumlah permintaan yang potensial di suatu wilayah. Dengan begitu perusahaan dapat menyesuaikan supply yang optimal untuk menghindari tidak terpenuhinya permintaan pelanggan. Metode ekonometrik merupakan salah satu solusi untuk memodelkan estimasi permintaan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitian ini digunakan data cross section sehingga perlu dilakukan uji dependensi spasial untuk melihat apakah antar wilayah memiliki dependensi spasial atau tidak. Hasilnya pada model regresi tidak terdapat dependensi spasial sehingga digunakan analisis regresi non-spasial sebagai model estimasi permintaan. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa permintaan konsumen dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, PDRB perkapita, rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan kategori wilayah rural atau urban.

---

Along with the strict competitiveness of Fast Moving Consumer Goods (FMCG) industry, companies need to know the number of potential demands in an area. So, companies can adjust optimal supply to avoid consumer's demands unfulfillment. Econometric method is one of the solution to model the demand estimation considering factors affecting it.

This research use cross section data, so spatial dependence was conducted to investigate whether there is a spatial dependency between the region. The result revealed that there was no spatial dependency. Therefore, non-spatial regression analysis was used as a model of demand estimation. Beside that, the result also show that consumer?s demands are influenced by number of population, Gross Domestic Regional Product (GDRP), average of household expenditure, and the category of the area (rural or urban)."

"Pengadaan berkelanjutan saat ini menjadi salah satu fokus baru dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa/pemerintah di Indonesia sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Meskipun kebijakan tersebut telah didukung melalui pembentukan tata kelola pengadaan berkelanjutan yang diwujudkan melalui keterlibatan sejumlah aktor pemerintah, tetapi implementasinya masih perlu dievaluasi kembali guna dapat memperkuat kapasitas organisasi. Oleh karenanya, penelitian ini melakukan analisis kapasitas tata kelola terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas tata kelola oleh van Popering-Verkerk et al., (2022)sebagai kerangka teori dalam menganalisis kapasitas tata kelola LKPP pada implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Berlandaskan pendekatan post-positivist, verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 9 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap lima dimensi kapasitas tata kelola menunjukkan bahwa LKPP telah secara menyeluruh memenuhi aspek koordinasi, ketahanan, dan sumber daya. Sedangkan, untuk aspek aksi kolektif dan pembelajaran, LKPP dinilai belum memenuhi indikator ruang untuk bertindak dan pembelajaran sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun LKPP telah memiliki kapasitas tata kelola yang memadai ditunjukkan dengan terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama. terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama.

---

Sustainable procurement has become one of the new focuses in implementing government procurement of goods/services in Indonesia since the enactment of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018. In this regard, although the policy has been supported by establishing sustainable procurement governance, which is realized through the involvement of several government actors, its implementation could be more optimal. Therefore, this study analyzes the governance capacity of the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) as an actor having a central role in implementing sustainable procurement in Indonesia. This research uses the theory of governance capacity by van Popering-Verkerk et al. (2022) as a theoretical framework for analyzing LKPP governance capacity in the implementation of sustainable procurement in Indonesia. Based on a post-positivist approach, theory verification in this study was carried out based on qualitative data collection through in-depth interviews with nine informants and literature studies. The study results on the five dimensions of governance capacity show that LKPP has thoroughly met the aspects of coordination, resilience, and resources. Meanwhile, for the aspects of collective action and learning, LKPP is considered to need still to meet the indicators of room for action and social learning. Thus, although LKPP already has adequate governance capacity, as indicated by the fulfillment of 11 of the 13 capacity indicators, there is still room for capacity building, especially in expanding its authority and facilitating a joint learning process. "

"Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat meningkat, termasuk didalamnya adalah tingkat konsumsi barang consumer goods. Peningkatan tingkat konsumsi memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk meingkatkan margin keuntungannya. Dengan persaingan dengan kompetitor yang begitu ketat, perencanaan produksi menjadi hal yang sangat vital bagi perusahaan. Peramalan jumlah permintaan barang yang akurat dibutuhkan untuk memperoleh operasi produksi yang efektif dan efisien. Metode ARIMA merupakan metode peramalan yang cukup populer untuk peramalan data time series dan terbukti memberikan hasil peramalan yang cukup akurat pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan metode neural network memiliki keunggulan untuk mendeteksi pola nonlinear yang ada di dalam data sehingga memiliki performa yang baik saat digunakan untuk melakukan peramalan untuk data yang sifatnya nonlinear. Metode hybrid yang mengkombinasikan ARIMA dengan neural network juga diajukan dalam penelitian ini untuk menganalisis performa kombinasi model gabungan dalam melakukan peramalan. Dalam penelitian ini, neural network menjadi model dengan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan metode lain.

---

Economic growth results in increased consumptions levels of the citizen, including the consumption level of consumer goods. An increased level of consumption provides opportunity for companies to raise the profit margin. With tight competition against the competitor, production planning is very vital for the company. Forecasting an accurate number of demands is required to obtain production operation which are efficient and effective. ARIMA is one of the forecasting method which is a fairly popular for forecasting time series data and proven to give a fairly accurate forecasting result based on some researches that has been done before. While neural network method has advantages for detecting nonlinear patterns in the data, resulting a good performance when forecasting for the nonlinear nature of data. Hybrid method which combines the ARIMA with neural network also proposed in this study to analyze the performance of combination forecasting models. In this study, the neural network model with a better accuracy than other methods.

---

Economic growth results in increased consumptions levels of the citizen, including the consumption level of consumer goods. An increased level of consumption provides opportunity for companies to raise the profit margin. With tight competition against the competitor, production planning is very vital for the company. Forecasting an accurate number of demands is required to obtain production operation which are efficient and effective. ARIMA is one of the forecasting method which is a fairly popular for forecasting time series data and proven to give a fairly accurate forecasting result based on some researches that has been done before. While neural network method has advantages for detecting nonlinear patterns in the data, resulting a good performance when forecasting for the nonlinear nature of data. Hybrid method which combines the ARIMA with neural network also proposed in this study to analyze the performance of combination forecasting models. In this study, the neural network. "