Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 122335 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Dinas Penerangan Angkatan Laut, 2013
R 359.595 8 SAI
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Marsetio
Jakarta : Universitas Pertahanan, 2014
359.095 98 MAR s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Penegakan hukum dan keamanan menjadi faktor penting bagi negara, termasuk bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa penegakan hukum dan keamanan yang tegas, maka masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya akan berlaku semena-mena. Sebbaliknya, hukum yang tegak dan keamanan yang tegas akan memberikan jaminan hidup, termasuk jaminan untuk dunia usaha. Demikian pula halnya penegakan hukum dan keamanan di laut menjadi dambaan para pengguna jasa laut."
JKKM 5:3 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sudono Yusuf
Jakarta: Dephankam Pusat sejarah ABRI, 1971
353.7 SUD
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hartanto Agus Maulana
"Penelitian ini hadir untuk menjelaskan bagaimana Angkatan Laut Republik Indonesia menjalankan kebijakan terkait pengadaan dan pemanfaatan kapal perang yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer. Fokus perhatian dari penelitian ini mengarah pada implementasi dari kebijakan yang diambil guna memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Dengan menggunakan metode kesejarahan, penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya proses pengadaan kapal perang yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Alasan pertama berkaitan dengan maraknya gerakan-gerakan separatis di beberapa daerah yang mengancam keutuhan Republik Indonesia. Sedangkan alasan kedua berkaitan dengan tindakan Belanda yang mengabaikan kesepakatan mengenai pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Kedua faktor ini pada akhirnya membuat Presiden Sukarno menjalankan kebijakan penguatan sekaligus konfrontasi militer sebagai kekuatan penggentar. Sekalipun telah memperhatikan berbagai sudut pandang, penelitian ini masih memiliki ruang bagi pembahasan lanjutan yang mempertimbangkan pandangan-pandangan figur pemimpin lain dan pertimbangan terhadap sumber yang lebih beragam.
This research present to explain how the Indonesia Navy launched a policy related to the procurement and utilization of the warships during the Parliamentary Democracy period. The focus of attention from this research is directed at the implementation of the policies taken to maintain Indonesias marine defense and security. Using the historical method, this study found the factors that led to the procurement process of warships to be used by the Indonesian Navy. The first reason relates to separatist movements in several regions which threaten the integrity of the Republic of Indonesia. While the second reason relates to the Netherlands which discusses West Irian into the lap of Indonesia. These two factors ultimately led President Sukarno to carry out a policy of strengthening while military confrontation as a deterrence power. Despite considering various points of view, this research still has room for further discussion that discusses the views of other leaders and considerations of a more diverse source."
Lengkap +
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyanto
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama - M&C, 2019
MK-Pdf
UI - Publikasi  Universitas Indonesia Library
cover
Amarulla Octavian
"Summary
Global perspectives of military sociology and its contribution to the transformation of the Indonesian Armed Forces."
Jakarta: Seskoal, 2013
355.033 AMA t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jusuf Dharma Senoputro
"Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasikan dan menjabarkan kondisi Selat Malaka dan bentuk-bentuk perompakan yang sesungguhnya terjadi di kawasan perairan ini guna menetapkan solusi penanganan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan penelitian dilakukan dalam kurun waktu 2003-2004, karena berdasarkan Iaporan IMB (International Maritime Bureau) pada saat ini kasus-kasus perompakan dan pembajakan di wiiayah perairan Selat Malaka meningkat dan teiah meresahkan berbagai pihak yang menggunakan laut sebagai media perhubungan, perdagangan dan transportasi.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dua pertiga wilayahnya terdiri atas lautan. Secara geografis, Indonesia lerletak di persilangan dunia menempatkan perairannya mengalir arus lalu Iintas barang dan jasa dan ke Afrika, Timur Tengah, Timur Jauh, Australia bahkan daratan Eropa dan Amerika, oleh sebab itu bagi bangsa-bangsa di dunia, sebuah pelayaran yang aman di perairan Indonesia merupakan suatu keharusan.
Apabila alur-alur pelayaran yang ada di Indonesia terganggu, seperti perompakan dan pembajakan, maka dapat dibayangkan kerugian yang ditimbulkan baik di bidang ekonomi, iingkungan serta kerugian polilik dan diplomasi yang tentunya dapat merugikan nama baik Indonesia di mata dunia internasional, dan akan menyandang predikat perairan yang rawan.
Oleh karena itu, sejumlah pengamat menilai bahwa apabila selat yang melewati pesisir Indonesia, Malaysia dan Singapura ini terganggu, maka dapat melumpuhkan perdagangan dunia selama berbulan-bulan. Sementara masalah keamanan sepanjang selat ini adalah tanggung jawab tiga negara pantai Indonesia, Malaysia dan Singapura. Untuk itu ketiga negara tersebut sejak lama telah menjalin kerja sama pengamanan di wilayah perairan ini dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor) Malindo antara Indonesia dengan Malaysia dan Patkor lndosin antara Indonesia dengan Singapura. Kemudian Patkor tersebut ditingkatkan dari kerjasama bilateral menjadi kerjasama trilateral yaitu Patkor Malsindo (Malaysia, Singapura dan Indonesia) yang diresmikan pada tanggal 20 Juli 2004 di Selat Malaka.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sejak digelamya Patroli Terkoordinasi tiga negara (Trilateral) antara Malaysia, Singapura dan Indonesia dengan sandi Malsindo di Selat Malaka, tingkat kejahatan di perairan tersebut mulai menurun. Dulu, para perompak leluasa beroperasi di Selat Malaka, tetapi sejak digelarnya Patroli Terkoordinasi yang melibatkan 17 kapal perang, tidak ada ruang Iagi bagi mereka. Selain itu, indikasi menurunnya tingkat kejahatan di Selat Malaka terlihat dari jumlah kasus yang dilaporkan oleh para kapal-kapal pelintas perairan tersebut. Sebelum ada Patkor Trilateral, paling sedikit ada 9 laporan kejadian tiap bulannya, sedangkan sekarang sudah menurun menjadi 4 laporan setiap bulannya.
Konsekuensi logis Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) yang memiliki 17.506 pulau dan luas perairan sekitar 5,8 juta km2 serta dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, maka Indonesia harus memiliki Angkatan Laut yang kual dan mampu menjamin tercapainya keamanan dan kedaulatan negara di laut Serta mampu melaksanakan proyeksi kekuatan apahila sewaklu-waktu dibutuhkan.
Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia, kecuali membangun dan mengembangkan Angkatan Laut yang kuat guna menegakkan kedaulatan negara dan hukum di laut, serta melindungi segenap kepentingan nasional di Iaut. Bagi negara maritim besar seperti Indonesia, Angkatan Laut yang kuat bukan merupakan sebuah kemewahan, melainkan merupakan sebuah kebutuhan."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T 22153
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Gagasan poros maritim yang dilontarkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi perhatian publik luas dan respon beragam dari berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Disamping itu, gagasan tersebut dilihat sebagai angin segar di tengah kegersangan ide mengenai arah masa depan yang ingin dituju oleh Indonesia ...."
JKKM 4:2 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Dengan alasan untuk menegakkan hukum, banyak instansi penegak hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di laut Indonesia. Belum lama satu kapal diperiksa oleh aparat dari satu patroli penegak hukum, kemudian patroli yang lain juga melakukan pemeriksaan. Hal itu yang dikeluhkan oleh banyak pengguna laut di Indonesia dan menyebabkan biaya tinggi. Para aparat penegak hukum itu sama-sama merasa memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan laut Indonesia. Dengan lahirnya Badan Keamanan Laut (Bakamla), banyak pengguna laut di Indonesia tidak tumpang tindih dan mampu memberi rasa aman dan nyaman bagi pengguna laut di negara kita."
JKKM 5:3 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>