Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu perusahaan eksport dan import yang menggunakan valuta asing dalam melakukan transaksi akan mengalami resiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi keuntungan usahanya, resiko ini dapat dikelola dengan menggunakan lindung nilai (hedging) dengan transaksi derivatif yang bernama callable forward. Callable forward adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan berlaku pada waktu yang akan datang. Produk perbankan ini ditawarkan diluar bursa (over the counter), tujuannya adalah untuk lindung nilai, dibuat berdasarkan perjanjian International Swap Dealers Associations (ISDA) yang terdiri dari Master agreement, schedule dan confirmation. Perjanjian ini berjalan lancar sampai suatu ketika muncul krisis keuangan tahun 2008, dimana USD mencapai Rp. 13.000,-. Dalam perjanjian ada klausula yang merugikan nasabah yang sebelumnya tidak di informasikan oleh bank kepada nasabah. akibatnya perjanjian yang disusun atas transaksi lindung nilai dibatalkan dan perjanjian Callable forward menjadi perbuatan yang melawan hukum dengan mendalilkan bermacam-macam alasan seperti perjanjian tidak seimbang, tidak ada itikad baik, force majeur, penyalah gunaan keadaan. Akibatnya perjanjian dibatalkan oleh pengadilan.

---

An export and import companies that use foreign currency in the transaction will run the risk of changes in foreign currency exchange rates that may affect the business profits, the risk can be managed by using hedging with derivative transactions called callable forward. Callable forward is purchases and sales of foreign currency whose value is determined at the present time and the effect on the future. Banking products are over the counter, the aim is to hedge, made ​​under the contract International Swap Dealers Associations (ISDA), has three section is master agreement, schedule and confirmation.

The agreement running well until one day the financial crisis emerged in 2008, when USD reached Rp. 13,000, -. There is a clause in agreement that harm customers about the risks that were not informed by the bank to its customers. Consequently hedging contract transactions was terminated. Callable forward contract against the law to postulate a variety of reasons such as the contract is not balanced, there is no good faith, force majeure, misuse of state. As a result, the agreement was terminated by the court."

"Perluasan Cakupan Keuangan Negara yang terdapat didalam Pasal 2 huruf g dan i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebabkan BUMN termasuk kedalam lingkup keuangan negara. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 48/PUU-XI/2013 menguatkan ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU No. 17/2003. Tesis ini membahas mengenai bagaimana keterkaitan antara manajemen risiko yang diterapkan oleh BUMN dengan risiko kerugian keuangan negara, bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan hedging oleh BUMN di Indonesia sebagai manajemen risiko terhadap risiko kerugian Keuangan Negara dan bagaimana perlindungan hukum bagi BUMN yang melakukan transaksi hedging terhadap risiko kerugian keuangan negara dan beberapa doktrin mengenai keterkaitan kerugian BUMN dengan kerugian keuangan Negara. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini mengungkapkan bahwa belum adanya kepastian hukum secara normatif mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksanaan transaksi Hedging dari risiko kerugian keuangan Negara.

---

State Financial Coverage Expansion contained in Article 2 letter g and i of Law No. 17 Year 2003 on State Finance causing SOEs included in the scope of state finances. The Constitutional Court in its Decision No. 48 / PUU-XI / 2013 strengthens the provisions of Article 2 letter g and i Law 17/2003.

This thesis describes how the relationship between risk management applied by the state with the risk of financial loss to the state, how the arrangements regarding the implementation of hedging by SOEs in Indonesia as a risk management against losses from State Treasury and how the legal protection of SOEs transactions hedging against the risk of financial loss state and some doctrine of the connection losses of state companies with financial losses of the State.

Research using normative juridical method revealed that the absence of normative legal certainty regarding the legal protection of the implementation of a hedging transaction risk of financial loss to the State."

"Kegiatan ekspor dan impor mengakibatkan terjadinya transaksi valuta asing terhadap Rupiah atau sebaliknya, sehingga menimbulkan kebutuhan bagi para pelaku usaha untuk meng-hedge posisinya kepada Bank. Lindung nilai (hedging) tersebut dapat dilaksanakan dengan transaksi derivatif. Salah satu bentuk dari transaksi derivatif tersebut adalah transaksi forward. Transaksi forward tersebut wajib didasarkan kepada suatu kontrak yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 7/31/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 tentang transaksi derivatif. Penulisan skripsi ini dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan di antaranya mengenai: (1) ketentuan hukum perbankan Indonesia dalam mengatur pelaksanaan transaksi forward antara Bank dan Nasabahnya untuk keperluan lindung nilai (hedging); (2) analisis pelaksanaan transaksi forward antara Bank T dan Nasabahnya untuk hedging; dan (3) perbandingan antara kontrak forward biasa dengan kontrak callable forward yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 859K/Pdt.Sus/2013. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa Penulis melakukan analisa terhadap permasalahn di atas dengan menggunakan pasalpasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan kamus sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis menyimpulkan bahwa transaksi lindung nilai dapat dilaksanakan dengan kontrak forward selama tidak terdapat unsur spekulatif di dalamnya.

---

Export and import businesses are involved the transaction of foreign currency to Rupiah or the reverse, so they affect those businessmen to hedge their position to Bank. The hedging can be implemented by derivative transaction. One of the forms of derivative transaction is forward transaction. The forward transaction must be based on a contract in accordance with Article 4 paragraph (4) Regulation of Bank Indonesia Number 7/31/PBI/2005 as already amended by Regulation of Bank Indonesia Number 10/38/PBI/2008 regarding Derivative Transaction.

This essay writing is made in order to answer some issues about: (1) Indonesian banking legal rules on regulating the implementation of forward transaction between Bank and Its Client for hedging purpose; (2) analysis of the implementation of forward transaction between Bank T and Its Client for hedging purpose; and the ratio between standard forward contract and callable forward contract which is meant in Supreme Court Decision Number: 859K/Pdt.Sus/2013.

This essay writing uses a research method of juridical normative which means that The Writer conduct the analysis regarding the issues above by using the articles in applicable laws and regulations and various literatures e.g. books, journals, thesis, and dictionaries as the references in this essay writing.

For the last, The writer conclude that hedging transaction can be implemented by a contract forward if there is no speculative elements inside it."

"ABSTRAKUntuk menutup risiko kurs atas kewajiban dalam valas, pengusaha dapat melakukan lindung nilai (hedging) dengan menggunakan instrument-instrumen lindung nilai. Namun instrumen lindung nilai yang ada sekarang tidak dapat digunakan oleh pengusaha muslim dikarenakan mengandung unsur bunga, oleh karena itu diperlukan instrumen lindung nilai yang tidak menggunakan unsur bunga.Menurut fatwa DSN-MUI jenis transaksi valas yang sesuai syariah adalah transaksi spot dan forward agreement. Transaksi valas dengan skim forward agreement adalah sarah satu skim transaksi yang juga digunakan sebagai instrumen lindung nilai, yaitu forward exchange contract (FEC). Selisih antara delivery rate dengan spot rate pada FEC merupakan representasi dari kenaikan kurs maksimum yang dapat terjadi selama jangka waktu perjanjian. Oleh karena itu, perhitungan delivery rate dapat pula dilakukan dengan menggunakan nilai dari risiko kurs itu sendiri. Dengan menggunakan nilai risiko yang dihitung dengan pendekatan Extreme Value Theory (EVT), selanjutnya dilakukan perhitungan delivery rate dan hasilnya dibandingkan dengan perhitungan pada instrumen lindung nilai yang ada sekarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan delivery rate dengan menggunakan nilai risiko valas, dapat memberikan manfaat yang setara dengan yang menggunakan unsur bunga. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pengusaha muslim dalam menutup risiko kurs, dapat menggunakan instrumen FEC yang ada sekarang dengan mengganti unsur bunga dalam perhitungan delivery rate dengan nilai risiko kurs.

---

ABSTRACT

The problem of foreign exchange's (forex) risk is the problem of all companies having debt in foreign currency. Most companies use hedging instruments to manage the risk on forex, except for the sharia company since the available instruments are not free from interest. Therefore, the sharia company shall look for an alternative hedging instrument which in the light of Islamic norms of financial ethics.

According to the fatwa issued by the National Sharia Board (DSN-MUI), transactions on forex should be carried out in the form of spot or forward agreement type of transactions. Transactions under the forward agreement scheme, is commonly used for hedging purposes i.e. forward exchange contract (FEC). In the FEC two parties undertake a complete transaction at a future date but at a price/rate determined today. The determined price/rate or delivery rate can be interpreted as the highest increment of the foreign exchange rate within a specific time period or risk on forex rate. Furthermore, the delivery rate can be calculated using the value of the risk itself. Extreme Value Theory (EVT) is a calculation approach that can be used to estimate the risk solely based on the increments of the forex rate. The delivery rate calculated using the risk's figure is compared to the rate under the available hedging instruments. Our empirical result showed that the use of interest in the available hedging instruments can be replaced by the risk's figure and gained an equal financial benefit. Therefore, the sharia company can use the current FEC as a hedging instrument by replacing the interest with risk's figure in the calculation of delivery rate."

"Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Transaksi lindung nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan counterparty , dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang dan/atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul sebagai akibat volatilitas faktor-faktor pasar keuangan. Transaksi lindung nilai dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.08/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pengelolaan lindung nilai utang harus dapat memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing ke depannya. Pengaturan risiko keuangan negara seharusnya diatur secara terperinci, jelas dan pasti, sehingga memungkinkan pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel dan memiliki kepastian hukum.

---

Hedging is a strategy created to reduce enpredictable business risks. Hedging transaction is a transaction conducted by government with it counterpart in order to manage risks due to fluctuation in interest rate and principal amount and/or to protect the debt from predictable risks due to market volatility. Hedging transaction is conducted under Minister of Finance Regulation Number 12/PMK.08/2013 regarding Hedging Transaction in Government Debt Management. Research approached used in preparing this thesis was juridical-normative literature-based study. Result of the research suggests that hedging management shall be able to predict future Rupiah exchange rate to other currencies. Financial risk management shall be regulated in detail, elaborative, and certain, in order to enable government debt management to be transparent, accountable, and providing legal certainty."

"Tesis ini menganalisis perbandingan secara komprehensif mengenai transaksi lindung nilai konvensional dan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip Syariah terhadap valuta asing (Al-Sharf) di Indonesia, serta menganalisis perbandingan antara praktik lindung nilai berdasarkan prinsip Syariah di Indonesia dan Malaysia. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, dan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang ekstensif dan diperkaya dengan wawancara dengan narasumber lokal. Temuan-temuan yang diperoleh menunjukkan adanya perbedaan substansial antara transaksi lindung nilai konvensional dan lindung nilai syariah atas valuta asing. Khususnya, lindung nilai konvensional sering melibatkan spekulasi, sedangkan lindung nilai berdasarkan prinsip Syariah menekankan kepatuhan terhadap hukum Syariah yang melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian). Lebih lanjut, tesis ini mengidentifikasi perbedaan yang signifikan dalam pemanfaatan dan pengembangan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip Syariah terhadap Al-Sharf antara Indonesia dan Malaysia, khususnya terkait ketersediaan produk keuangan syariah dan instrumen lindung nilai yang ditawarkan kepada masyarakat. Kesimpulannya, perkembangan produk dan instrumen lindung nilai berdasarkan prinsip Syariah tertinggal dibandingkan dengan produk dan instrumen lindung nilai yang ditawarkan pada bank konvensional. Tesis ini menyoroti perlunya eksplorasi dan pengembangan instrumen lindung nilai berdasarkan prinsip Syariah, yang tidak hanya akan menumbuhkan kepercayaan investor terhadap lembaga keuangan Islam tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan dan keberhasilan sektor perbankan Islam secara keseluruhan.

---

This thesis provides a comprehensive comparative analysis of conventional and Islamic hedging transactions pertaining to foreign exchange (Al-Sharf) in Indonesia, as well as drawing a parallel between Islamic hedging practices in Indonesia and Malaysia. This thesis employs the doctrinal legal research method, primarily utilizing secondary data that was meticulously collected through extensive library research supplemented by interviews with local informants. The findings unveil substantial differences between conventional and Islamic hedging transactions on foreign exchange. Notably, while conventional hedging often involves speculation, Islamic hedging stresses compliance with Shariah law, prohibiting practices such as riba (usury), gharar (excessive uncertainty), and maysir (gambling). Furthermore, this thesis identified significant differences in the utilization and development of Islamic hedging transaction on Al-Sharf between Indonesia and Malaysia, specifically concerning the adoption and availability of Islamic financial products and hedging instruments. In conclusion, the growth of Islamic hedging products lags behind that of conventional offerings. These insights highlight the need for continued exploration and development of Islamic financial hedging instruments, which will not only foster investor confidence in Islamic financial institutions but also contribute to the overall growth and success of the Islamic banking sector."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan lindung nilai di BUMN sebagai upaya untuk mencegah risiko fluktuasi nilai tukar. Dalam skripsi ini analisis pelaksanaan lindung nilai dilakukan di PT.PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan yang berstatus sebagai BUMN. Lindung nilai itu sendiri adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum di Indonesia dalam mengatur pelaksanaan transaksi lindung nilai untuk BUMN dan mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah bahwa ketentuan lindung nilai BUMN yang berlaku di Indonesia mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian BUMN PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank. Penelitian ini juga menunjukan bahwa pelaksanaan lindung nilai di PT.PLN (Persero) telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

---

This thesis discusses the implementation of hedging in a State-owned Enterprises as a prevention of the exchange rate fluctuations risk. The analysis on this thesis was held in PT.PLN (Persero) as one of the State-owned Enterprises. Hedging is a method or technique to reduce the risk that incurred or expected to be incurred as a result of price fluctuations in the financial markets.

The purpose of this research is to know and understand the legal provisions in Indonesia on organizing the implementation of a hedging transaction for State-owned Enterprises and determine a compatibility between a legal provisions and their implementation. The method that used in this research is juridis normative method.

The results of this research is that the provision of hedging of State-owned Enterprises that apply in Indonesia is refers to the regulations issued by the Ministry of State-owned Enterprises No. PER-09/MBU/2013 in 2013 on Public Policy of Hedging Transaction of State Owned Enterprises and Bank Indonesia Regulation No. 15/08/2013 on Hedging Transactions to Bank. The research also shows that the implementation of hedging at PT PLN (Persero) in accordance with existing regulations"

"Skripsi ini membahas pelanggaran janji dari pengembang yang tercantum dalam iklan tertulis (brosur) dimana antara pengembang dan konsumen telah terjalin hubungan kontraktual tanpa dicantumkannya janji pada iklan tersebut di dalam hubungan kontraktual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terhadap pelanggaran janji dari pengembang tersebut, dasar gugatan yang tepat adalah: (1) wanprestasi dalam hal apa yang dijanjikan itu dimuat secara spesifik pada brosur; (2) PMH dalam hal tidak dicantumkannya klaim-klaim fisik atas apa yang dijanjikan tersebut pada brosur.

---

This Mini Thesis explain regarding the violation of a covenant by a developer which was contained in a written advertisement (brochure) which was between the developer and the consumer and they had engaged a contractual relationship without containing the covenant of the such advertisement on the contractual relationship. This research is qualitative research with a prescriptive design. The result of such research concludes that for such violation of covenant by the developer, the correct basis of the claim would be either, (1) breach of contract, in case, such covenants contained in the brochure specifically; and (2) Tort, in case, such covenants are not contained in the brochure."

"Disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara yang menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, penyatuan pengaturan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Buku III KUHPerdata, yang menimbulkan tumpang tindih pemahaman terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dampak dari hal tersebut adalah penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan. Faktor kedua adalah tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai kumulasi objektif dalam hukum positif di Indonesia. Kedua faktor tersebut menyebabkan ketidakseragaman pemahaman hakim terhadap kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, yang menghasilkan putusan-putusan yang saling bertentangan. Perbandingan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta identifikasi berbagai unsur yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menghasilkan sebuah perbandingan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta mengidentifikasi serta menganalisis berbagai unsur yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakharmonisan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Selain itu, berdasarkan unsur-unsur yang diidentifikasi dan dianalisis, kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi seharusnya ditolak.

---

The disparity in court decisions in adjudicating cases that combine tort and breach of contract are caused by two main factors. Firstly, the unification of regulations of tort and breach of contract in Book III of the Indonesian Civil Code, which causes inharmonious understanding of tort and breach of contract. The impact of this is the combination of tort and breach of contract in one lawsuit. The second factor is that there are no clear and strict regulations regarding objective cumulative lawsuit in Indonesian civil procedural law. These two factors lead to a non-uniformity in judges’ understanding of cumulative lawsuit of tort and breach of contract, which result in conflicting decisions. Comparison of the judges’ considerations in sustaining or overruling cumulative lawsuit of tort and breach of contract and identification of various elements that judges must consider in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims are the main issues in this paper. By using normative juridical research methods, this paper compares the judges’ considerations in sustaining or overruling cumulative lawsuit of tort and breach of contract, identifies and analyzes various elements that judges must consider in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims. Based on the results, this paper concludes that there is disharmony in the judges’ considerations in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims. In additon, based on the identified and analyzed elements, cumulative lawsuit of tort and breach of contract should not be approved."