Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini mengangkat gerakan kemerdekaan Korea sebagai tema besar penelitiannya, dengan fokus utama pada kemelut ideologi yang terjadi di antara faksi-faksi pejuang kemerdekaan. Semenjak tahun 1919, gerakan kemerdekaan yang berusaha memerdekakan Korea dari penjajahan Jepang terus bermunculan dan masif. Gerakan yang cenderung sporadis membuat banyak organisasi muncul. Setidaknya ada dua organisasi besar yakni Pemerintahan Provisional Korea dan Partai Komunis Korea. Kedua organisasi ini sama-sama melakukan gerakan kemerdekaan namun dilandasi oleh ideologi yang berbeda. Perbedaan ideologi yang mendasar ini membuat kedua kubu merasa memiliki hak atas tanah Korea setelah kemerdekaan. Pada tahun 1948 kedua kubu tidak menemui titik temu dan membuat pemerintahannya masing-masing. Inilah cikal bakal terbentuknya dua bangsa di satu Korea dan munculnya Perang Korea. Studi ini berusaha menggali lebih dalam penyebab friksi yang terjadi di antara kedua kubu dengan menelusuri sumbangsih kedua pihak dalam gerakan kemerdekaan Korea. Studi ini sendiri menggunakan metode sejarah dengan konsep "bangsa" dari Benedict Anderson sebagai alat bantu untuk memahami peristiwa sejarah yang ada.

---

The major theme of this thesis is the Korean independence movement as its main focus is on ideological upheaval that take place among the factions of independence activists. Since 1919 the independence movement which sought to liberate Korea from the Japanese occupation continued to emerge and was massive. Movements that tend to be sporadic make many organizations emerge. There are at least two major organizations namely the Korean Provisional Government and the Korean Communist Party. Both of these organizations together carried out the independence movement but were based on different ideologies. These fundamental ideological differences make both side feel that they have ownership of Korean land after independence. In 1948 the both organization did not meet the common ground and made their respective governments. This stagnation led to the formation of two nations in one Korea and the rise of the Korean War. This thesis tries to dig deeper into the causes of friction between the two organizations by tracing the contributions of the two parties in the Korean independence movement. This study itself uses the historical method with the concept of "nation" from Benedict Anderson as a main concept to understand what happened in Korea."

"Change management is a better or smarter approach to initiate a change via behavioral aspects. As it is the power to innovate which is a unique strength for companies, the need for strategies to tackle change management within the firm is evident."

"ABSTRAKPemilihan Umum 1955 merupakan pemilu pertama yang berhasil diselenggarakanRepublik Indonesia, pelaksanaannya meriah, partisipasi rakyat juga cukup tinggi untukukuran negara yang baru pertama kali menyelenggarakan. Tidak mengherankan apabilaharapan begitu tinggi terhadap terciptanya stabilitas politik, sosial dan ekonomi pascapemilu ini. Wakil-wakil politik di parlemen diharapkan mampu menjadi representasirakyat secara keseluruhan, terlebih mereka dipilih secara langsung oleh rakyat.Kenyataan yang terjadi, stabilitas yang diharapkan itu tidak terwujud. Justru polarisasidan kesenjangan semakin menampakkan bentuk nyatanya dengan kemunculanpergolakan politik di daerah-daerah, seperti di Sumatera dan Sulawesi. Kewibawaanpemerintah pusat dipertanyakan. Konflik yang semakin meruncing itu membuat kabinetAli Sastroamijoyo II yang didaulat memerintah akhirnya jatuh. Penerapan keadaanbahaya dan pembentukan Dewan Nasional membuat parlemen semakin kehilangankekuatannya sebagai penghubung antara rakyat dan penguasa. Penelitian ini bertujuanmenganalisa hubungan antara Pemilu 1955 dengan kemunculan gejolak-gejolak politikyang muncul setelah parlemen dan kabinet hasil pemilu terbentuk. Penelitian inimenggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari 4 langkah yaitu; (1) heuristik;(2) verifikasi; (3) interpretasi; (4) historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPemilu 1955 memberi sumbangsih pada terciptanya proses disintegrasi bangsa.Pengerahan massa rakyat dalam kampanye pemilu membuat polarisasi yang terjadisemakin tegas batas pemisahnya, seperti penggolongan kaum merah dan kaum hijau,rakyat kota dan desa, penduduk Jawa dan luar Jawa. Bila di masa revolusi rakyatdimobilisasi untuk tujuan bangsa, pada era Demokrasi Liberal, rakyat dimobilisasiuntuk tujuan politik tertentu. Kesimpulannya, keterwakilan politik di parlemen hasilPemilu 1955 berkaitan erat dengan terbentuknya parlemen hasil pemilu dan kabinetbeserta presiden dan militer sebagai satu perangkat yang membentuk kekuasaan politikberkuasa. Keberadaan kekuatan politik berkuasa ini secara otomatis akan berhadapandengan kekuatan-kekuatan politik yang tidak berkuasa. Ada dua kekuatan politik yangberebut pengaruh rakyat untuk mencapai legitimasinya. Gejolak politik yang terjadi ditahun 1950-an ini dapat ditarik benang merah, bahwa tidak ada penguasa yang memilikikekuasaan mutlak. Kekuatan politik berkuasa akan diiringi keberadaan kekuatan politiktidak berkuasa, disamping itu keberadaan rakyat menjadi tarik ulur di antara keduakekuatan politik ini.

---

ABSTRACTThe 1955 Indonesian Election as the first election was well-known by its festivereaction and by the supportive people's participation. Public gauging whispered thatthey wanted the stability in any aspects of life after the first election.Politicalrepresentatives in parliament were expected to be the representatives of the people as awhole, especially if they were directly elected by the people. In fact, the expectedstability did not happen. Indeed polarization and the gap increased significantly in theemergence of political upheaval in some regions, such as in Sumatra and Sulawesi. Theauthority of the central government was questionable. The increasingly tapered conflictmaking the sovereign Ali Sastroamijoyo II's cabinet finally fall down. Theimplementation of Penerapan Keadaan Bahaya and the establishment of the DewanNasional had taken the power of parliament as a link between the people and theauthorities. This study aims to analyze the causal relationship between The 1955Indonesian Election with the emergence of political upheaval after the election. Thisstudy used historical method, which consisting of 4 steps, namely; (1) heuristics; (2)source critism; (3) interpretation; (4) historiography. This study found that The 1955Indonesian Election contributed to the create of the national disintegration. Themobilization of the masses in the election campaign had made the polarization of thekaum merah and kaum hijau, the urban and rural people, the Javanese and the outerislands. If people were mobilized for national purpose during revolution period, incontrast, people weremobilized for certain political purposes in liberal democracy. Toconclude, political representation in parliament resulted from The 1955 IndonesianElection was closely related to the formation of parliamentary election results andcabinet with the president and military as a device that form the political power inpower. The existence of this powerful political power would automatically deal withunpopular political forces. There were two political forces fighting over the influence ofthe people to achieve their legitimacy. Political turmoil that occurred in the 1950s couldbe reflected, that no ruler who has absolute power. Political power in power will beaccompanied by the presence of political power is not in power, in addition to theexistence of the people become a tug of war between these two political powers."