Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang timbulnya permasalahan dalam tesis ini, berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Heri Suyanto kepada Ismono Jossianto dalam transaksi jual beli tanah, dimana Heri menyerahkan tanah kepada Ismono tidak sesuai dengan jumlah tanah yang telah dibelinya, sehingga terjadi kekurangan luas dan dokumen tanah. Diketahui ternyata Heri telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari Ismono selaku pemilik tanah yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian hukum normatif yang bertipologi deskriptif analitis, jenis data; sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, alat pengumpulan data; studi dokumen dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Simpulan dari tesis ini; mengenai perjanjian jual beli tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional hanya mengacu pada peraturan-peraturan yang bersifat umum/general, yakni Pasal 1320 jo. 1457 KUHPerdata. Implikasi hukum perjanjian jual beli tanah yang menimbulkan sengketa adalah berupa pembatalan perjanjian. Saran; pembeli harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh terlalu memegang prinsip kepercayaan kepada orang yang dikuasakan penerima kuasa dalam transaksi jual beli tanah, para pihak dalam transaksi jual beli tanah seharusnya senantiasa menerapkan prinsip itikad baik dalam melakukan jual beli tanah.

---

The background of the problem in this thesis is in the form of illegal acts committed by Heri Suyanto to Ismono Jossianto in the sale and purchase transactions of land, where Heri surrendered the land to Ismono not in accordance with the amount of land he had purchased, resulting in widespread shortages and documents of the land. It turned out that Heri had sold the land to a third party without the knowledge and permission of Ismono as the new landowner. The research method used is a form of normative legal research with analytical descriptive nature, type of data secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, data collection tools document studies using qualitative data analysis methods.

The conclusion of this thesis Regarding the land purchase agreement in the perspective of the Civil Law and the Law of the National Land only refers to the general rules, namely Article 1320 jo. 1457 Civil Code. The legal implications of the land purchase agreement that cause disputes are in the form of cancellation of the agreement. Suggestion the buyer must always apply the principle of prudence and should not overly hold the principle of trust to the authorized person in the sale and purchase transactions of the land, the parties in the sale and purchase transactions of land should always apply the principle of good faith in buying and selling land."

"Kampung kota tidak bisa dipisahkan dari kota dan perkembangan kota, lebih-lebih bagi Bandung sebagai kota keempat terpadat di Indonesia. Pada 402 luasan hektar lahan, terdapat 205.465 penduduk. Populasi selalu memiliki keterkaitan dengan masalah perumahan, termasuk bagi kota Bandung, dari 139 kelurahan, tercatat 60 dalam kondisi buruk, hanya 17 pada kondisi yang baik. Kota selalu berkembang, sementara tanah tidak, kemudian masalah menjadi semakin rumit, terjadi invasi lahan terhadap permukiman oleh berbagai jenis fungsi. Konflik lahan selalu menjadi isu sehari-hari, juga di Kota Bandung. Ruang juga arsitektur mendapatkan gangguan , semakin buruk dari hari ke hari. Pemerintah kota memiliki wewenang untuk mengatur hal tersebut tapi masalah selalu muncul karena terjadi pembangunan sebagai Negara berkembang, meskipun suatu kota adalah kota yang terencana. Selalu terjadi kenyataan tidak seperti rencana. Mengkaji dari perkembangan kota di Negara maju, meskipun suatu kota adalah kota yang terencana, hal tersebut sulit dihindari. Terjadi peningkatan invasi lahan , yang diperebutkan adalah lokasi, lokasi dan lokasi, pengusiran selalu terjadi sementara terhadap penduduk-penduduk illegal. Pada kondisi ini hendaknya peneliti menjadi fasilitator. Terlebih penelitian mengenai aplikasi manajemen lahan masih sangat terbatas untuk kota-kota di Indonesia. Adapun penelitian ini adalah sebuah cara untuk mengatasi permasalahan tersebut."

"Untuk mengundang investor asing menanamkan modalnya di sebuah negara, negara tersebut pada umumnya memberikan insentif kepada investor asing tersebut yang salah satunya berbentuk hak atas tanah. Tanah sebagai salah satu faktor produksi utama dalam kegiatan produksi menjadi salah satu alasan mengapa investor asing ingin menanamkan modalnya di sebuah negara. kepemilikan tanah oleh pihak asing dengan skala yang besar dapat menciptakan fenomena land grabbing. Land grabbing sendiri memiliki berbagai dampak buruk seperti munculnya pengungsi internal dan rusaknya lingkungan. Indonesia sebagai negara yang memiliki tanah luas dan kaya akan sumber daya alam saat ini sudah merasakan dampak dari land grabbing. Adapun pembahasan di skripsi ini akan mencakup mekanisme yang saat ini diterapkan di negara Republik Demokrasi Kongo dan Australia untuk mencegah dan menanggulangi land grabbing dan bagaimana mekanisme tersebut dapat diterapkan di Indonesia agar dampak dari land grabbing sendiri dapat diminimalisir.

---

To invite foreign investors to invest in a country, the country generally provides incentives to foreign investors, one of which is land rights. Land as one of the main production factors in production is one reasons why investors want to invest in a country. Land ownership by foreign parties on a large scale can create the phenomenon of land grabbing. Land grabbing itself has various bad impacts such as the emergence of internal refugees and environmental damage. Indonesia, as a country with vast land and rich in natural resources, is currently feeling the impact of land grabbing. The discussion in this thesis will cover the mechanisms currently applied in the Democratic Republic of the Congo and Australia to prevent and combat land grabbing and how these mechanisms can be applied in Indonesia so that the impact of land grabbing itself can be minimized."

"Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentangPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Program ini digadang-gadangkan sebagai pendaftarantanah yang gratis atau tanpa pungutan biaya. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Seperti yang terjadi di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, banyak warga yang mengeluhkan bahwa pengajuan PTSL mereka ditolak. Adapun yang menjadi alas an penolakan pengajuan penerbitan sertifikat tanah warga tersebut salah satunya adalah masalah status tanah eks-kotapraja.Dari latar belakang permasalahan tersebut didapatkan dua pokok permasalahan yakni yang pertama adalah bagaimana ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran tanah eks-kotapraja dalam rangka PTSL di Jakarta Selatan, dan yang kedua adalah bagaimana implikasi pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja dalam pelaksanaan PTSL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja berimplikasi dalam kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Mengingat bahwa seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untukmenjamin kepastian hukum sehingga tercipta perlindungan hukum bagi pemegang hak, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat yang memiliki tanah ekskotapraja kemudian mendaftarkannya melalui PTSL, maka akan terhambat prosesnya akibat diharuskan terlebih dahulu untuk membayar retribusi agar terbit rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta, sehingga tidak terjamin kepastian hukum atas pemilik tanah eks-kotapraja.As stated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and GovernanceRoom/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerningComplete Systematic Land Registration, Complete Systematic Land Registration, hereinafter abbreviated as PTSL, is a Land Registration activity for the first time which is carried out simultaneously for all Land Registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area or other names of the same level, which include collection of physical data and juridical data regarding one or several objects of Land Registration for the purposes of its registration. This program is predicted as registrationfree or free land. However, in reality it is not like that. As happened in Bukit Duri Village, Tebet District, South Jakarta, many residents complained that their PTSL applications were rejected. One of the reasons for the refusal to apply for the issuance of the residents' land certificates was the issue of the status of the ex-municipal land.From the background of these problems, two main problems were obtained, namely the first is how the provisions governing the registration of ex-municipal land in the context of PTSL in South Jakarta, and the second is how the implications of regulations regarding ex-municipal land in the implementation of PTSL are. The method used in this research is normative legal research. The results of the study indicate that the regulation regarding ex-municipal land has implications for the implementation of Complete Systematic Land Registration. Bearing in mind that as previously mentioned that the purpose of land registration is to guaranteeing legal certainty so as to create legal protection for rights holders, this cannot be implemented because people who own exkotapraja land then register it through PTSL, the process will be hampered due to being required to first pay a levy in order to issue a recommendation from the Governor of DKI Jakarta, so there is no guarantee of certainty law on ex-municipal land owners."

"Saat ini, pemerintah sedang gencar dalam membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu aspek terpenting dalam pembangunan PSN adalah ketersediaan tanahnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan PSN, cara utama yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu melalui studi kepustakaan baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun sumber literatur lainnya. Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya membawa beberapa pengaturan baru terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memberikan dampak signifikan dalam kemudahan pembangunan PSN. Namun, pengaturan pengadaan tanah baru tersebut menimbulkan permasalahan karena terdapat pengaturan yang bertentangan dengan esensi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang seharusnya. Dalam pelaksanaannya, kemudahan yang diberikan untuk pengadaan tanah PSN tidak selamanya berjalan dengan baik. Seringkali pelaksanaan  pengadaan tanah PSN mendapatkan penolakan yang besar dari masyarakat. Hal tersebut karena kemudahan pengadaan tanah yang diberikan justru mengesampingkan hak-hak masyarakat dan bahkan mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengadaan tanah PSN sudah seharusnya dilakukan dengan merujuk pada esensi pengadaan tanah seharusnya. Dengan begitu, hak-hak dari masyarakat yang terdampak dapat terjamin dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. 

---

Currently, the government is intensively promoting National Strategic Projects (PSN) to meet domestic infrastructure needs. One of the most critical aspects of PSN development is the availability of land. To fulfill land requirements for PSN development, the primary method employed by the government is land acquisition for public interest. This research examines the policies surrounding land acquisition for public interest in the context of National Strategic Projects (PSN), particularly after the enactment of the Omnibus Law (Job Creation Law), and evaluates the implementation of these policies. The research adopts a doctrinal method, utilizing a literature-based approach by analyzing statutory regulations and other relevant sources. The Job Creation Law and its derivative regulations introduce several new provisions related to land acquisition for public interest, significantly facilitating the development of PSN. However, these new regulations pose challenges as some provisions conflict with the fundamental principles of land acquisition for public interest. In practice, the ease provided for PSN land acquisition does not always proceed smoothly. Frequently, the implementation of PSN land acquisition faces strong resistance from the public. This resistance arises because the ease of land acquisition often disregards community rights and even neglects environmental sustainability aspects. Therefore, PSN land acquisition should adhere to the essence of proper land acquisition. By doing so, the rights of affected communities can be safeguarded, and public welfare can be improved. "

"Reformasi pertanahan yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat dan Negara. Reformasi tersebut meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Dalam prakteknya kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tidak selamanya lepas dari gugatan/klaim dari pihak lain yang menolak kepemilikan sertipikat tersebut. Penulis dalam penelitian ini menemukan sengketa tumpang tindih overlapping bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik dengan bekas tanah KINAG. Sengketa semacam ini sering terjadi di masyarakat, sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 13/G/2017/PTUN.BDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 327/B/2017/PT.TUN.JKT dalam memutus kasus tumpang tindih overlapping belum sepenuhnya konsisten. Selain itu terhadap pihak yang memiliki sertipikat yang telah dibatalkan dalam putusan tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena perolehan tanahnya tidak dengan itikad baik. Sedangkan dipihak pemilik tanah bekas tanah KINAG yang memperoleh dan menguasai tanah dengan itikad baik, memperoleh perlindungan hukum dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah mereka setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

---

Land reform that begins with the enactment of Law No. 5 of 1960 Concerning Basic Regulations on Agrarian Principles should be implemented consistently in accordance with the goals and interests of the people and the state. Such reforms include the implementation of land registration, which aims to obtain a land title certificate. In practice, ownership of a land titling certificate that is valid as a strong evidentiary instrument is not always free from claims from other parties who reject the ownership of the certificate. The author in this study has found the case of overlapping Freehold Title with ex KINAG land. Such disputes often occur in the community, raises many problems. To find out and learn about the problem, the author has used the method of normative legal research or legal research literature, namely the legal research done by examining library materials or secondary data.

Based on this study, the author has concluded that the Decision of Bandung State Administrative Court Number 13 G 2017 PTUN.BDG jo Decision of the State Administrative High Court of Jakarta Number 327 B 2017 PT.TUN.JKT in deciding overlapping cases has not been fully consistent. Furthermore, the party who has the certificate that has been canceled in the decision does not get the legal protection as it should because the acquisition of the land is not in good faith. In the case of former landowners of KINAG land acquiring and controlling the land in good faith, obtaining legal protection by the issuance of a certificate of title to their land after fulfilling the provisions set out in law."

"Penelitian dengan judul diatas memperoleh kepastian bahwa konversi terhadap tanah eks hak barat (tanah eigendom) telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980, akibat dari konversi tersebut adalah hak atas tanah eks barat (tanah eigendom) tersebut telah dikuasai langsung oleh negara. Selama bidang tanah tidak dipergunakan oleh negara untuk kepentingan umum, maka pemegang hak dapat langsung mengajukan permohonan hak baru atas tanah eks barat (tanah eigendom) dalam rangka memperoleh alat bukti kepemilikan berupa sertipikat yang nantinya berfungsi sebagai jaminan akan perlindungan hukum dan penunjang utama dalam aspek kepastian hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa kepemilikan terhadap tanah eks barat (tanah eigendom) tersebut. Adapun penguasaan fisik terhadap tanah eks barat (tanah eigendom) harus didasarkan dengan alas hak yang benar dan kuat dengan berdasarkan pada ketentuan PP No.24 Tahun 1997.

---

Research with the above title assurance that the conversion of the western land rights (land eigendom) has expired since 24 September 1980, as a result of such conversion is the former western land rights (land eigendom) has been directly controlled by the state. During the plot is not used by the state for the public interest, then the rights holders can immediately apply new rights on land the former west (land eigendom) in order to obtain evidence of ownership in the form of a certificate that will serve as a guarantee of legal protection and the main support in the rigidity the law for the future ownership disputes over land the former west (land eigendom) is. As for the physical control of the former western land (land eigendom) should be based with the right base is correctly and securely with based on the provisions of Regulation 24 of 1997."

"Suatu perjanjian pinjam pakai tidak diperlukan suatu peralihan hak karena pemilik mutlak dari objek yang diperjanjian adalah pemberi pinjaman. Kemudian sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam pakai haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan untuk meminimalisir sengketa dikemudian hari. Namun, Notaris dalam membuat suatu akta sering kali terdapat klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat akta tersebut batal demi hukum. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris dengan adanya akta perjanjian kerjasama yang memuat klausula pinjam pakai sertifikat untuk dijaminkan dan peralihan hak atas objek tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sifat penelitian ini penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu. Hasil analisa adalah akibat dari suatu akta kerjasama yang mengandung klausula yang bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut yaitu Notaris dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata maupun dapan dikenakan sanksi pidana. Seharusnya Notaris sebagai orang kepercayaan masyarakat menjaga kepentingan dengan segala kewajiban serta dapat menentukan konstruksi hukum yang tepat dalam pembuatan akta.

---

A loan for use does not require a land right transitional because the absolute owner of the object in agreement is the lender. Then as a general agreement, A loan for use must be qualifying with the legal conditions of agreement as referred in Article 1320 The Book of Civil Code. An agreement considered made in front of Notary, intended for the importance of evidence in court or to minimize disputes at a later time. However, Notary in making authentic deed often have clauses that are not accordance with the laws and regulations and that the deed is null and void. Issues in this thesis are the legal consequences and responsibility of notary with the existence of a cooperatioan deed containing a loan for using certificates for gurantee and right transfer to the object. To answer these problems, legal research is carried out with a normative juridical approach by examining mere literature or secondary data, the nature of this research is descriptive research aimed at describing the exact nature of an individual. The results of the analysis are the legal consequences from a deed containing a clause that is against the law is null and void and the responsibility of notary with A loan for use deed that is notary may be subject to sanctions can be administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. Notary as a peson public trust must safeguard the interests with all obligations and be able to determine the appropriate legal construction in making the deed."