Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini adalah tentang keadilan distributif antara ingroup-outgroup dalam konteks mayoritas-minoritas. Dalam bidang studi psikologi, keadilan distributive secara empiric lebih banyak diukur melalui cara-cara subjek mendistribusikan alokasi imbalan. Berbagai studi mengenai hubungan antarkelompok menunjukkan bahwa dalam menerapkan prisnsip keadilan senantiasa terdapat kecenderungan individu untuk lebih berpihak kepada ingroup atau kepentingan kedua belah pihak dipengaruhi oleh tingkat kekuasaan, antisipasi hubungan di masa yang akan datang, input, dimensi individualism-kolektivisme, status sebagai mayoritas atau minoritas, serta jenis kelamin, Variabel-variabel tersebut menjadi variable bebas dalam studi ini, sedangkan perilaku distributive subjek terhadap ingroup menjadi variable terikat.Dalam masyarakat multicultural seperti Indonesia, keberadaan mayoritas-minoritas merupakan fenomena yang tak terelakkan. Potensi konflik yang menonjol dalam hubungan antarkelompok di Indonesia adalah konflik antara mayoritas penduduk asli dengan minoritas Cina. Sementara isyu sentral dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia adalah bagaimana menciptakan suatu konteks sosiopoltis, di mana setiap individu dapat mengembangkan identitas yang sehat dan sikap antarkelompok menjadikan studi ini relevan untuk diteliti.Subjek studi adalah mahasiswa Jawa dan Cina Universitas Indonesia dan Universitas Atma Jaya.Dengan menggunakan teknik statistic LISREL, dalam studi ini diajukan dua kelompok hipotesis, yang pertama adalah hubungan antara variable-variabel bebas dan variable terikat, yang kedua adalah interaksi antara variable-variabel bebas dalam hubungannya dengan variable terikat. Varaiabel-variabel yang diduga memberikan pengaruh yang bermakna pada perilaku distributive subjek didukung oleh hasil uji hipotesis yang signifikan, kecuali variabel individualism-kolektivisme.Hasil studi menyimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam hubungan antarkelompok cenderung memunculkan favoritisme ingroup. Namun demikian, peningkatan atau penurunan kecenderungan ini didukung oleh sejumlah variable baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Peningkatan keberpihakan kepada ingroup didukung oleh tingkat kekuasaan subjek yang lebih tinggi dari tingkat kekuasaan outgrop, status sebagai mayoritas, pria, input yang lebih besar, dan tiadanya antisipasi hubungan. Secara bersama-sama perilaku distributive yang lebih cenderung menguntungkan ingroup muncul pada interaksi antara ; tingkat kekuasaan dan input; tingkat kekuasaan dan status sebagai mayoritas; input dan status sebagai mayoritas; tingkat kekuaasaan dan jenis dan jenis kelamin; input dan jenis kelamin; status sebagai mayoritas dan jenis kelamin. Secara unik, interaksi antara tingkat kekuasaanm status sebagai minoritasm dan jenis kelamin memunculkan perilaku distributive yang paling diskriminatif pada pria Cinam dibandingkan dengan pria dan wanita Jawa, serta wanita Cina pada posisi yang sama. Sebaliknya peneurunan keberpihakan kepada ingroup dipengaruhi oleh: tingkat kekuasaan yang setara, status sebagai minoritas, wanita, input yang setara, dan adanya antisipasi hubungan.Sintesa kesimpulan menghasilkan enam thesis mengenai keadilan distributive dalam konteks mayoritas-minoritas.Tidak bermaknanya variable individualism-kolektivisme vertical-horizontal dibahas dalam diskusi. Merujuk kepada sejumlah variable yang terbukti dapat meningkkan atau menurunkan favoritisme ingroup, diajukan beberapa saran teoritik mupun normatif."

"Dalam setiap interaksi antar kelompok, selalu terdapat kecenderungan munculnya konflik. Hal ini disebabkan oleh adanya cara berpikir ingroup-outgroup yang menyebabkan prasangka antar kelompok. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah bias prasangka berperan terhadap perilaku keadilan distributif dalam konteks ingroup-outgroup. Penelitian ini melibatkan 202 mahasiswa dari beberapa Fakultas dilingkungan Universitas Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui jawaban pada kuesioner yang menggunakan skala perilaku keadilan distributif yang disusun oleh peneliti dan skala prasangka yang diadaptasi dari Modern Racism Scale. Untuk memancing respon subjek terhadap perilaku keadilan distributif, digunakan vignette story dalam situasi ingroup-outgroup. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan perhitungan anova dan korelasi product moment. Analisis data menunjukkan terdapat bias ingroup-outgroup dalam ketiga jenis kelompok agama, suku, dan gender. Namun bias kelompok agama secara signifikan lebih kuat dibanding bias kelompok suku dan gender."

"Dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional salah satu tugas pemerintah adalah melindungi sektor usaha kecil yang banyak muncul di masyarakat, namun kenyataannya banyak usaha kecil yang dijalankan khususnya oleh perempuan pada tahap permulaan usaha ataupun dalam tahap pengembangan usahanya sering mengalami berbagai hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh UKM perempuan, yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan keahlian, kurangnya keterampilan manajerial, kurangnya pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus mampu memberdayakan UKM Perempuan dalam upaya meningkatkan tingkat perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. Apalagi sebelumnya pemerintah sudah memiliki landasan hukum dan operasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Economic, Social And Cultural Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk KUKM. Hambatan-hambatan untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan tersebut, terbukti berdampak buruk bagi pemberdayaan kegiatan usaha kecil yang dijalankan oleh perempuan. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Penulisan dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap norma atau hukum, antara lain tentang peraturan perundang-undangan yang terkait. Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait, dan pendapat para ahli hukum. Cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka, dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Adanya peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan dapat memberikan pedoman dalam memberdayakan UKM Perempuan antara lain dengan diberikan suatu skim penjaminan yang dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian kredit untuk usaha kecil. Untuk itu harus didukung dengan adanya Undang-Undang yang mengatur penjaminan kredit, peningkatan kapasitas modal perusahaan penjaminan kredit, perluasan jaringan kantor dan lain sebagainya.

---

To increase economic national, one task the government should given more protection to the interest of small enterprises that emerge plenty in the society, however as matter of fact, there some small business which is run by, in particularly, women at the first stage of their business and at the phase of starting to develop their business. The difficulties are experienced by the women on small and business middle enterprises, among others, lack of capital, have difficulties to sell their product in marketplace, tight business competition, have problem in obtaining raw materials, lack of production technique and skill. Lack of managerial skills, lack of financial management knowledge and less conducive climate (licensing, roles/regulations). Based on those factors above, the government in point of fact, could empower women on small and business middle enterprises in its attempt to augment the economic of households and people surroundings. Most of all, previously, the government has already had the legal and operational foundation and in the form of law and regulations, that is, Law Number 9 of 1995 on Small Business and Law Number 11 0f 2005 on the ratification of International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights, Presidential Decree Number 127 of 2001 on the types/kinds of business which open to middle or big business with partnership requirement, Government regulation number 7 of 2005 on National Middle Development Plan (2004-2009), and the regulation of State Minister for Cooperative Small and Medium Enterprises Number 14/per/M.KUKM/VII/2006 dated 27 July 2006 on Technical Manual for Funds of Credit Guarantee and Financing the Cooperative Small and Medium Enterprises. The barrier to get access for financing the Cooperatives Small and Medium Enterprises have provided an evidence to have bad impact for empowering the small business running by especially women. Of course, we cannot allow this happen continuously. For that reason, the writer makes an effort to conduct research in the field. This paper will be written by using the normative jurisdiction law research method, that is a research toward norms and law, among others, related law and regulations. Data needed for this research include, related law and regulations, and the opinion of law experts. The data will be collected qualitatively by library research and will be analyzed quantitatively. It is hoped with the existence of up coming law and regulation, could give a guidance in empowerment women on cooperatives small and medium enterprises among others by given a scheme of guarantee which could be alternative regarding credit resolution for the small business. This action should be supported by law which regulates credit collateral, enhancing the financial capacity of the credit assurance companies, and the extended of office branches etc."

"Ketatnya persaingan di industri garmen telah mengakibatkan tingginya permintaan produksi kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang dapat menyediakan tenaga kerja dengan upah yang rendah dan peraturan yang fleksibel, untuk mengurangi biaya produksi. Pekerja garmen Indonesia yang didominasi oleh pekerja wanita seringkali menghadapi ketidakadilan dalam hal promosi dan pembagian kerja, serta kurangnya dukungan sosial dengan dibatasinya pergerakan serikat pekerja. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan kelelahan emosional dan sikap menarik diri dari organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dukungan sosial dan keadilan distributif terhadap sikap menarik diri dengan kelelahan emosional sebagai mediasi menggunakan metode Structural Equation Modeling SEM. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan tertutup terhadap 491 pekerja wanita di pabrik-pabrik garmen Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dan keadilan distributif terbukti memiliki pengaruh tidak langsung terhadap sikap menarik diri melalui kelelahan emosional, namun dukungan sosial tidak terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap sikap menarik diri. Hasil-hasil tersebut dibahas lebih jauh dalam penelitian ini.

---

Intense competition in the garment industry has resulted in high production demand for developing countries such as Indonesia, which can provide workers with low wages and flexible regulations, to reduce production costs. Indonesian garment workers, dominated by women workers, often face injustice in terms of promotion and task assignment, and lack of social support with the limitation of union movement. Both of these can be related to emotional exhaustion and organizational withdrawal cognitions. This study aims to determine the effect of social support and distributive justice on withdrawal cognitions with emotional exhaustion as a mediation using Structural Equation Modeling SEM method. The research data was obtained by interviewing 491 female workers in Indonesian garment factories based on closed questions. The results showed that social support and distributive justice have an indirect effect on withdrawal cognitions through emotional exhaustion, but social support is not proven to have a direct effect on withdrawal cognitions. These results are discussed further in this study."

"Political transitions in Indonesia have implications on the enforcement through human rights values. its then has been focused on how to find toward the transitional justice concepts as the proper methods to accomplishing human rights violence 's were occurred beyond. In the author thoughts Constitutional Court has key roles to guarding transitional justice concepts in order to synchronize to Indonesian constitutional ideas. The better situations on public opinions that had elaborated here regarding the impartiality through the court shall he thought that the Constitutional Court role as "the helpful angel " to enforcing human rights values under Indonesia Constitution of l 945."