Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article aims at discussing 2 main problems: 1) in how far harm done by corporate crime in Indonesia; and 2) how is the criminal policy passed in overcoming corporate crime in Indonesia? The result of this discussion points: First, corporate crime is a kind of crime that makes society restless and that is risks the interests of State. The harm done is in the form of material an immaterial things for citizens, State and other corporations. Second, corporate crime should be included in the Code of Criminal Laws as a criminal act by the offender. In line with this, the subject of offence in the Code of Criminal Laws should be widened to include corporations with a threat of either grave punishment by prison or fine punishment, or both of them. However, said penal efforts should be integrated with the overcoming of non penal ones."

"Penyiaran berita kriminal di televisi merupakan bagian dari suatu kebebasan pers untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik_ Penyampaian informasi melalui tayangan media elektornik televisi, khususnya penyiaran berita kriminal (SCTV : Buser Siang, Buser Sabtu, Buser Minggu; RCTI: Sergap; TPI: Sidik, Sidik kasus; Lativi; Brutal Siang, Brutal, Tikam; TV7: TKP Siang, TKP Malam; Indosiar: Patroli, Jejak kasus ; ANTV: Sidik jari, Sidik jari Siang, Sidik jari Petang; Trans TV: Lacak; Global TV: Saksi mata Metro TV: tersebar di berbagai program, seperti Metro Siang, Metro hari ini, nine top news dll) memberikan gambaran tentang peristiwa kejahatan seolah-oleh melihat langsung dari tempat kejadian perkara. Dari kenyataan ini, di satu sisi begitu maraknya penyiaran berita-berita kriminal di berbagai stasiun televisi swasta sementara di sisi yang lain telah ada rambu-rambu untuk penyiaran berita kriminal seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam undang-undang pers dan penyiaran juga diatur tentang pembentukan Dewan pers yang menetapkan "kode etik wartawan" dan Komisi Penyiaran Indonesia yang menetapkan "Standar program siaran dan pedoman prilaku siaran", kedua lembaga ini menjalankan pengawasan terhadap berita atau siaran serta orang atau lembaga penyiaran yang melanggar aturan atau kode etik. Penyampaian berita kriminal yang menampilkan wajah dan identitas tersangka atau terdakwa merupakan pelanggaran terhadap asas "Presumption of innocent" yaitu seseorang harus dianggap atau diperlakukan tidak bersalah sampai ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Penyiaran berita kriminal mempunyai dampak terhadap tersangka atau terdakwa dalam memperoleh suatu proses hukum yang adil "due process of law", berdampak juga pada penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu perlu diupayakan penyiaran berita kriminal yang tidak melanggar kode etik atau aturan dan hak asasi manusia tersangka atau terdakwa."