Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tema tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah sengaja diangkat oleh penulis, karena kedua lembaga pemerintahan di daerah ini sesungguhnya memegang peranan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berbicara tentang DPRD dan Kepala Daerah tentu tidak akan terlepas dari pembi.caraan mengenai otonomi daerah, begitu pula sebaliknya, berbicara tentang otonomi daerah tidak akan sempurna jika tidak dikaitkan dengan pembicaraan mengenai DPRD dan Kepala Daerah.Hubungan antara kedua lembaga pemerintahan di daerah ini selalu bergeser dan mengalami pasang surut sepanjang sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang pernah berlaku di Indonesia, di mana dominasi antara kedua lembaga pemerintahan daerah ini saling bergantian, di mana DPRD pernah begitu dominan atas lembaga eksekutif di daerah, begitupun sebaliknya, lembaga eksekutif daerahpun pernah begitu dominan atas DPRD.Penelitian ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa dengan beriakunya tindang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-uridang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah telah mengalami pergeseran. Lembaga perwakilan rakyat daerah yang pernah memiliki kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, namun dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar dengan mengembalikan kedudukan DPRD pada keadaan di masa masih berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 3 ayat (1) ini disebutkan bahwa "Pemerintah daerah adalah: a. pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, b. pemerintah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Di sini, penulis dapat mengatakan bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, hak DPRD telah banyak yang dipangkas atau dipreteli.Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki kedudukan yang kuat dalam mewakili kepentingan rakyat di daerah. Kedudukan yang kuat ini, hanya dapat terlaksana apabila diimbangi dengan kedudukan kepala daerah yang kuat pula. Harapan ini kiranya dapat terpenuhi, apabila kedua lembaga pemerintaha di daerah ini sama-sama menyadari bahwa mereka adalah samasama memegang kedaulatan rakyat di daerah, karena sama-sama dipilih secara langsung melalui pemilihan (umum).Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa fakta sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kepala daerah, seperti faktor pendidikan yang masih rendah dari anggota DPRD, faktor pengalaman sebagai anggota DPRD dan faktor rekruitmen awal yang dilakukan oleh partai politik, sementara di sisi lain pihak eksekutif memiliki sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik.Faktor-faktor tersebut akan sangat mempengaruhi pelaksanaan hubungan antara DPRD dengan kepala daerah sebagai wakil pihak eksekutif daerah, terlebih dalam pelaksanaan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawaman atau fungsi kontrol, di mana dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut DPRD akan selalu berhadapan dengan pihak eksekutif Dalam kedudukannya yang sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ini, perlu dikembangkan suatu etika yang dapat merefleksikan bahwa sesungguhnya antara kedua lembaga pemerintaha di daerah ini tidak ada yang paling dominan satu di antara yang lainnya, karena keduanya sama-sama bekerja untuk kepentingan rakyat.Hubungan yang dibangun antara kedua lembaga pemerintahan di daerah ini secara realistik dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) bentuk, antara lain: 1. bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi; 2. bentuk kerjasama atas beberapa subyek, program, masalah dan pengembangan regulsai, dan 3.klarifikasi atas beberapa permasalahan."

"ABSTRAKDidalam bentuk negara kesatuan dikenal dua asaspemerintahan yaitu sentralisasi dan desentralisasi,sentralisasi menciptakan keseragaman sedangkandesentralisasi menciptakan keberagaman, sehingga daerahdapat menentukan pilihan kebijakan apa yang sesuaikeinginan daerah masing-masing. Dengan diberlakukannyadesentralisasi, maka tiap-tiap daerah mempunyai kewenanganuntuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.Pengimplementasian dari otonomi daerah terkadang membuatsebagian masyarakat di daerah merasa kurang puas terhadapkinerja dan pelayanan pemerintah daerah. Hal tersebutmendorong sebagian masyarakat untuk membentuk daerah otonombaru. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berlaku saat inimengatur mengenai persyaratan dan prosedur Pembentukan danpemekaran. Ada dua pokok permasalahan yang menjadi telaahandalam tesis ini, yaitu persyaratan dan prosedur Pembentukandan pemekaran daerah menurut hukum positif, dan persyaratandan proses pembentukan Kota Tangerang Selatan dalamperspektif hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian inidibahas juga mengenai perkembangan pemekaran daerah diIndonesia.Dalam penelitian ini digunakan metode hukumnormatif, dengan titik berat kepada materi peraturanperundang-undangan yang mengatur pembentukan daerah. Datadi kumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, jenisdata tersedia adalah data primer dan data sekunder yangdidapat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia danPemerintah Kabupaten Tangerang. Pendekatan penelitiandengan mengunakan deskriptif analisis dengan analisis yangbersifat kuantitatif, terakhir penarikan kesimpulan denganmetode induktif. Persyaratan dan prosedur pembentukandaerah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 32 Tahun 2004dimana terdapat syarat administratif, teknis dan fisikkewilayahan. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwauntuk persyaratan administratif, terdapat beberapapersyaratan yang belum dipenuhi oleh Kabupaten Tangeranguntuk pembentukan Kota Tangerang Selatan. Kemudian untukpersyaratan teknis masih dinyatakan lulus bersyarat. Untukpersyaratan fisik calon Kota Tangerang Selatan telahmemenuhi persyaratannya."

"Pasca Amandemen UUD 1945, Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui pemilihan langsung. Hal mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah. Pelaksanaan demokrasi dalam Pilkada langsung ini menimbulkan konsekuensi yang besar terhadap kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia. Proses pelaksanaan Pilkada yang syarat dengan berbagai kepentingan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan selalu berujung dengan sengketa. Lembaga peradilan yang merupakan benteng terakhir untuk menyelesaikan sengketa Pilkada harus selalu dituntut untuk mengedepankan putusan yang menjunjung rasa keadilan bagi semua kepentingan yang terkait dengan sengketa Pilkada. Adanya konflik yang berkepanjangan pasca putusan sengketa Pilkada oleh Mahkamah Agung menimbulkan kegamangan yang berujung dengan pengalihan kewenangan untuk mengadili sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara jelas mengatur tentang mekanisme pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait tenggat waktu pelimpahan kewenangan tersebut, meskipun pada akhirnya permasalahan tersebut berakhir setelah ditandatanganinya Berita Acara Pelimpahan Kewenangan Mengadili Sengketa Pilkada dari Mahkamah agung ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2008. Proses penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi tidaklah jauh berbeda dengan penyelesian sengketa di Mahkamah Agung, adanya tenggat waktu 14 (empat belas) hari untuk menyelesaikan sengketa tersebut, menyebabkan proses penyelesaian sengketa tersebut harus dilaksanakan secara cepat dengan acuan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah hal mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Adanya upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pasca putusan yang bersifat final dan mengikat, menyebabkan upaya menyelesaikan sengketa Pilkada berlarut-larut sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Hal tersebut yang menjadi salah satu pembeda antara proses penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi."

"Konsep Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah dan wilayah hukum adat di Sumatera Barat mengalami degradasi dengan munculnya Undangundang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintahan Nagari yang bersifat otonom dan demokratis telah diganti menjadi pemerintahan desa yang bersifat sentralistik. Pemerintahan Nagari hanya semata-mata merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Munculnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kesempatan kepada Pemerintahan Nagari untuk kembali menunjukkan eksistensi nya. Kembali ke pemerintahan nagari diharapkan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi dan untuk menggali lagi potensi dan peran serta masyarakat dalam upaya mempercepat pembangunan di daerah sebagaimana dulunya.

---

The government concept of Nagari as the lowest administration and as the region of customary law suffered from degradation with the emergence of 1979 Law Number 5 about Village Government. The autonomous and democratic Nagari Government has been replaced with a centralistic village governemnt. As a result, the Nagari government plays the role only as a unity of customary law society. The emergence of 2004 Law number 32 about Local Government as a replacement of 1999 Law number 22 gives the chance to the Nagari Government to represent its existence. The return to Nagari Administration is expected to be able to become the solution to the problem that happened and to explore again the potency and role of the society in the effort of quickening the development in the area as before now."