Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaporan pelayanan KIA secara rutin setiap bulan telah dilakukan oleh puskesmas di Kota Tangerang, waiaupun masih ada yang belum tepat waktu. Laporan pelayanan KIA puskesmas berasal dari PWS KIA dan LB3 Puskesmas. Laporan texsebut merupakan alat manajemen program KIA untuk memantau calcupan pelayanan KIA diwilayah kexja puskesmas.Pemanfaatan laporan tersebut sudah dilakukau dalam memantau dan mengevaluasi program KIA di puskesmas. Analisis terhadap laporan tersebut sudah dilakukan dalam bentuk narasi, tabel atau grafik, demikian juga umpan balik ke puskesmas dilakukan melalui supervisi atap rapat rutin tiga bulanan di Seksi KIA dan KB. Namun demikian, analisis terhadap cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA dimasing-masing puskesmas belum optimal dilakukan. Dengan aglanya evaluasi program KIA dengan analisis spasial maka dapat diketahui keterkaitan tingkat cakupan pelayanau KIA dengan ketersediaan layanan KIA di setiap puskesmas. Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk peta tematik sehingga lebih memudahkan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi program KIA.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan plating posisi puskesmas dalam peta. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan analisis sistem mulai dari mengidentitikasi masalah sampai pada menentukan data yang dibutuhkan sistem. Kemudian mendisain sisten; mulai dari pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta perancangan program aplikasinya. Tahap selanjutnya dilakukan analisis spasial.Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya prototipe pengembangan analisis spasial PWS KIA secara komputerisasi dengan menghasilkan informagsi dalam bentuk peta cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA. Berdasarkan hasil tersebut puskesmas yang ada di Kota Tangerang dapat diklasiiikasikan berdasarkan tingkat cakupan indikator KIA dan ketersediaan pelayanan KIA.Ada 8 puskesmas dengan tingkat cakupan indikator KIA masuk kategori baik dan 4 diantaranya adalah ketersediaan pelayanan KIA-nya kurang yaitu Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari dan Jatiuwung. Sebaliknya ada 7 puskesmas dengan indikator KIA kurang dan 4 diantaranya ketersediaan pelayanan KIA cukup yaitu Puskesmas Jurumudi Baru, Gembor, Kedaung Wetan dan Pasar Baru.

---

Reporting of MCH services regularly each month had been undertaken by Tangerang City community health center (puskesmas), although it was not reported on time. Puskesmas MCH service taken from MCH Local Area Monitoring (Pemarztauan Wilayah Setempat) and MCH/Family Planning Monthly Report (LB3). These reports are a management tool for monitoring of MCH services coverage at puskesmas working area.

The reports had been utilized in monitoring and evaluating of MCH Program at puskesmas. Then, it analyzed in types of narration, table, and graphic. In addition, the feed back to puskesmas given by supervision or three-monthly regular meeting at MCH Section and Family Planning. However, analysis for MCH service coverage related to the availability of MCH services in each puskesmas had not been implemented optimally.

Through MCH Program evaluation with spatial analysis, the association between MCH service coverage level and its availability in each puskesmas known. The result of analysis presented in thematic map in order to facilitate evaluation of MCH Program by management.

Data collection methods are observation, interview, and plotting of puskesmas in map. The system development using system analysis approach starting from the problem identification until data determination needed by system. Then, system design starting fiom data collection, analysis, and presentation and also the design of application program. The final step is spatial analysis.

The product of research is prototype of MCH Local Area Monitoring (Pemanfauan Wilayah Serempat) spatial analysis development by computerization. The prototype of information is map of MCH service coverage related to the MCH Program availability. Hence, all puskesmas in Tangerang City classified based on the level of MCH indicator coverage and its availability.

There were 8 puskesmas with its MCH indicator coverage level put in good category and four of them have poor MCH availability, namely Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari, and Jatiuwung. In contrary, there were 7 puskesmas with poor MCH indicator. Four of them have enough the availabilities of MCH service i.e. Puskesmas Jurumudi Barn, Gembor, Kedaung Wetan and Pasar Baru."

"Penelitian ini menganalisis utilisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan menggunakan data sampel BPJS tahun 2015-2022 yang berisi data kunjungan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Chi-square. Dalam penelitian ini dapat diobservasi bahwa utilisasi pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh peserta JKN pada tahun 2015-2022 sebesar 331.008.686 kunjungan dengan total kunjungan ke pelayanan kesehatan mental di FKTP sebesar 1.158.843 kunjungan. Proporsi utilisasi pelayanan kesehatan mental di FKTP di Indonesia lebih besar pada jenjang umur dewasa dengan besar 994.553 kunjungan, jenis kelamin laki-laki sebesar 639.442 kunjungan, status belum kawin sebesar 632.421, tinggal di Provinsi Jawa Tengah sebesar 234.583 kunjungan, berkunjung ke puskesmas sebesar 935.204 kunjungan, dan segmen peserta PBI APBN sebesar 470.619 kunjungan. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mental di FKTP beserta tenaga ahli kesehatan mental yang terlatih dan sesuai standar harus ditingkatkan, terlebih daerah dengan kunjungan tertinggi.

---

This study analyses the utilisation of first-level health facilities for mental health services in Indonesia. The study used a cross-sectional design using BPJS sample data for 2015-2022 which contained visit data for 2022. This study used Chi-square. It was observed that the utilisation of primary healthcare services by JKN participants in 2015-2022 was 331,008,686 visits with a total of 1,158,843 visits to mental health services at primary healthcare facilities. The proportion of mental health service utilisation at primary healthcare facilities in Indonesia is greater in the adult age group with 994,553 visits, male gender with 639,442 visits, unmarried status with 632,421 visits, living in Central Java Province with 234,583 visits, visiting puskesmas with 935,204 visits, and the PBI APBN participant segment with 470,619 visits. Therefore, ensuring the availability of mental health service facilities at FKTP along with trained and standardised mental health experts must be improved, especially in areas with the highest visits."

"Latar Belakang: Pada tahun 2019 Kecamatan Bogor Barat merupakan kecamatan yang memiliki jumlah kasus dari empat penyakit berbasis lingkungan terbanyak di Kota Bogor yaitu penyakit diare, pneumonia, DBD, dan tuberkulosis yang mana beberapa penyakit tersebut meningkat jumlah kasusnya dari tahun sebelumnya. Dalam mengatasi dan menurunkan jumlah kasus penyakit berbasis lingkungan diselenggarakanlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan melalui Puskesmas.Tujuan: Mengetahui hasil evaluasi komponen input yang terdiri dari ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, sistem pelaporan dan pencatatan, serta pedoman pelaksanaan; komponen proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan; serta komponen output yang terdiri dari cakupan pasien yang dikonseling, cakupan tindak lanjut hasil konseling ke lapangan, dan cakupan pasien yang melaksanakan saran inspeksi kesehatan lingkungan. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil: Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas wilayah Kecamatan Bogor Barat belum maksimal. Dilihat dari petugas kesehatan lingkungan yang belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai klinik sanitasi, terdapat sarana prasarana yaitu ruangan konseling yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pendanaan untuk kegiatan pasca konseling sanitasi di beberapa Puskesmas belum memadai, sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Puskesmas, masih adanya petugas kesehatan lingkungan yang merangkap pekerjaan, belum semua pasien PBL yang datang ke Puskesmas mendapatkan konseling sanitasi, terdapat dua Puskesmas yang belum memenuhi target cakupan pasien PBL yang dikonseling yaitu Puskesmas Semplak dan Gang Kelor, hanya Puskesmas Gang Kelor yang mendata cakupan tindak lanjut hasil konseling ke lapangan, dan cakupan pasien yang melaksanakan saran inspeksi kesehatan lingkungan belum didata oleh kelima Puskesmas. Kesimpulan: Penentuan prioritas masalah berdasarkan hasil evaluasi di dapatkan bahwa variabel yang harus dilakukan perbaikan yaitu sumber daya manusia di mana belum adanya pelatihan klinik sanitasi untuk petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas, sarana dan prasarana yang mana belum adanya laboratorium kesehatan lingkungan, ketersediaan pendanaan untuk klinik sanitasi yang masih kurang memadai, pengorganisasian berupa pemberian tugas tambahan di luar tupoksi sanitarian yang seharusnya, pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi yaitu konseling dan inspeksi kesehatan lingkungan yang belum berjalan optimal, serta indikator cakupan klinik sanitasi yang masih harus ditingkatkan pencapaiannya dan target yang belum dibuat dimasukkan ke dalam indikator keberhasilan klinik sanitasi.

---

Background: In 2019 West Bogor District was the district that had the highest number of cases of four environmental-based diseases in Bogor City, there are diarrheal diseases, pneumonia, DHF (Dengue Hemorrhagic Fever), and tuberculosis. Where some of these diseases, the number of cases increased from the previous year. In overcoming and reducing the number of cases of environmental-based disease, an Environmental Health Services was held through the Primary Health Care. Objective: To find out the results of the evaluation of input components there are availability of human resources, infrastructure, funding, reporting and recording system, and implementation guideline; process components there are planning, organizing, implementing activities, and supervising; and output components there are coverage of patients being counseled, coverage of follow-up results of counseling (environmental health inspection), and coverage of patients who carry out environmental health inspection recommendation. Methods: This research is qualitative study with data collection techniques are indepth interview, observation, and document review. Results: Implementation of environmental health services in West Bogor District Primary Health Care has not been maximized. Judging from the environmental health officers who have never received training about sanitation clinic, also there is counseling rooms that do not function properly, funding for post-sanitation counseling activities in several health centers is not adequate, the recording and reporting system for environmental health services has not been integrated with the information system oh Primary Health Care, there are still many of environmental health officers that have concurrent work out of environmental health services, there are not all PBL patients who come to the Primary Health Care receive the sanitation counseling, there are two Primary Health Care that have not met the target coverage of PBL patients who are counseled, namely Semplak and Gang Kelor Primary Health Care, only Gang Kelor Primary Health Care that records the environmental health inspection coverage of the counseling patients, and the coverage of patients who carry out the recommendation for environmental health inspection has not been recorded by the five Primary Health Care. Conclusion: Determining the priority of the problem based on the evaluation results found that the variables that must be improved are human resources where there is no sanitation clinic training for environmental health workers at the Primary Health Care, facilities and infrastructure where there is no environmental health laboratory, the availability of funding for sanitation clinics that are still lacking. inadequate, organization in the form of providing additional tasks beyond the supposed sanitarian duties, implementation of sanitation clinic activities, namely counseling and environmental health inspections that have not been running optimally, as well as indicators of sanitation clinic coverage that still need to be achieved and targets that have not been made are included in the indicators of success. sanitation clinic."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model utilisasi layanan penanganan balita sakit di Masyarakat. Studi ini dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, Indonesia yang menerapkan program MTBS-M/REACH sejak tahun 2010. Penelitian ini dirancang sebagai studi ekologi yang menggunakan rancangan penelitian cross sectional untuk studi kuantitatif. Sejumlah 5.502 dari 7.675 anak usis 0-59 bulan terlibat dalam studi ini. Analisis kluster dilakukan untuk menghasilkan data 40 desa sebagai unit analisis statistik. Berdasarkan analisis multivariat regresi linier berganda didapatkan bahwa tingkat keberdayaan masyarakat dapat memprediksi utililisasi layanan promotif-preventif (β = 0.355; R2 = 16%). Secara bersama-sama, tingkat keberdayaan masyarakat (β = 0.196) dan availabilitas kader (β = 0.678) dapat memprediksi utilisasi layanan kuratif dengan R2 = 52.5%. Model spasial menunjukkan pola bahwa semakin tinggi aksesibilitas suatu desa, semakin tinggi utilisasi layanan di desa tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa upaya penanganan balita sakit di masyarakat melalui program MTBS-M relevan untuk diterapkan di banyak daerah di Indonesia yang masih menghadapi hambatan aksesibilitas geografis dan availabilitas fasilitas kesehatan.

---

This studi's aim is to develop a model of service utilization on community case management of childhood illnesses. It was conducetd in Central Southern Timor (CST) district, East Nusa Tenggara Province, Indonesia which implements C-IMCI/REACH program since 2010. This is a combined qualitativequantitative- qualitative study. The research was designed as an ecology study, using cross sectional method of quantitative study. 5.502 out of 7.675 children under five years old were involved in this study. Cluster analysis was done to produce analysis unit of 40 villages to be used for further statistic data processing. In multivariate of linier regression, we found that the level of community empowerment can predict the utilization of promotive-preventive services (β = 0.355; R2 = 16%). Altogether, the level of community empowerment (β = 0.196) and the cadre availability (β = 0.678) can predict curative utilization with R2 = 52.5%. Spatial model shows the patern that the higher accessibility of village the higher service utilization will be. This study concludes if delivery service of community case management of childhood illnesses through the CIMCI program is relevant to be implemented in many areas in Indonesia which have barrier in geographic accessibility and health facility availability"