Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kepentingan India dalam pembentukan kerjasama Mekong - Ganga Cooperation Initiative (MGCI), yang secara resmi disepakati pada 10 Nopember 2000, di Vientiane, dalam MGC Ministerial Meeting yang pertama. Dalam periode pertama pelaksanaan kerjasama MGCI, diketahui bahwa India hanya sedikit mendapat keuntungan dari seluruh sektor kerjasama formal dalam program kerja MGCI. Namun demikian pada Fifth MGC Ministerial Meeting, di Manila tahun 2007, telah disepakati perpanjangan kerjasama MGCI untuk periode kedua hingga tahun 2013. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa sebenarnya kepentingan India dalam kerjasama MGCI. Dengan meminjam penjelasan mengenai Kerjasama Regional oleh John Ravenhill ditambah dengan ventur dalam kerjasama regional, disimpulkan bahwa kepentingan India dalam kerjasama MGCI terdiri dari dua jenis kepentingan, yaitu kepentingan ekonomis berupa: a) Alih Teknologi Komunikasi dan Informatika, dan b) Pembentukan Jalur Mekong ? Asia Tenggara, serta kepentingan strategis berupa: a) Kepentingan Energi dan b) Pembendungan Terhadap Pengaruh Cina di Asia.

---

The focus of this Thesis is to study the interest of India in forming Mekong - Ganga Cooperation Initiative, later called MGCI, which launched on November 10 2000, in Vientiane. Within the first period of MGCI, it is known that India only enjoyed little benefits. But in Manila, 2007, India and the rest of the members of MGCI agreed to extend the cooperation for the second period until 2013. Within this event, question raises about what exactly the interest of India in MGCI cooperation.

Taking the approach in understanding Regional Cooperation by John Ravenhill, and the ventures of regional cooperation, it is concluded that the interest of India in MGCI initiation lies on two main forms. First, Economic Interests including the tranfer of Informations and Communication Technology (ICT) and Connectivity of India and Southeast Asia to support commerce. Second, Strategic Interests including long term Energy Supply and Containment of China's influences in Southeast Asia."

"Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir sehingga dikenal sebagai transnational organized crime. Mayoritas korban dari perdagangan manusia adalah perempuan dan anak dibawah usia delapan belas tahun yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual. Asia Selatan dalam hal ini menduduki posisi kedua sebagai kawasan dengan jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak terbanyak yang dilakukan secara global. Meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak dari tahun ke tahun di India kemudian menarik perhatian dari South Asian Association of Regional Cooperation SAARC untuk mentuntaskan kejahatan perdagangan manusia tersebut melalui pembentukan Konvensi Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Prostitusi yang dibentuk pada tahun 2002. Penelitian ini berusaha melihat advokasi SAARC terhadap Pemerintah India dalam pembentukan klausul dan kebijakan dari Konvensi Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak di India dengan menggunakan teori Policy Cycle dalam melihat tahap-tahap pembuatan kebijakan, serta konsep Transnational Advocacy Network dalam melihat strategi-strategi yang dilakukan SAARC dalam melakukan advokasi terhadap Pemerintah India. Dalam upayanya, SAARC melakukan empat bentuk strategi advokasi yakni information politics, symbolic politics, leverage politics dan accountability politics.

---

Human trafficking is a cross border crime considered as a transnational organized crime. The majority victims of human trafficking are women and underaged children for sexual exploitation. In this case, South Asia has the second highest rate practice of women and children trafficking. The increasing number of women and children trafficking cases through years in India subsequently raises the awareness of the South Assian Association of Regional Cooperation SAARC to resolve the case by establishing the Convention of Preventing and Combatting Women and Children for Prostitution established in 2002. The number of women and children trafficking cases decreased for 9 since the establishment. This research aims to analyse SAARC rsquo s advocacy towards the Government of India to formulate the clause and the policy of Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Children for Prostitution in India using the Policy Cycle Theory in viewing of policy making, and the concept of Transnational Advocacy Network in viewing strategic plans by SAARC in advocating the Government of India. In order to do the purpose, SAARC undertakes four forms of advocacy strategy that are information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. "

"Penelitian ini membahas peningkatan kerja sama antara Korea Selatan dengan ASEAN dan India melalui New Southern policy pada masa pemerintahan Moon Jae-in di tahun 2017 - 2022 sebagai strategi dalam merespon rivalitas dua mitra pentingnya. Memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Cina di awal periode kepemimpinan Moon Jae-in menempatkan Korea Selatan pada posisi dilematis dan tidak dapat berpihak kepada salah satunya yang merupakan mitra pentingnya. Amerika Serikat sebagai sekutu keamanan dan Cina sebagai mitra dagang terbesar negaranya merefleksikan ketergantungan Korea Selatan pada dua aspek tersebut kepada dua negara yang berkompetisi tersebut. Dengan posisi ini, Pemerintahan Moon Jae-in kemudian mengeluarkan New Southern Policy sebagai komponen kebijakan luar negerinya yang dapat menjadi salah satu upaya untuk mereduksi ketergantungan Korea Selatan terhadap Cina dan Amerika Serikat serta menghindari konsekuensi keberpihakan dalam rivalitas kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik studi literatur dimana melalui konsep strategi hedging, studi ini menemukan bahwa Korea Selatan melakukan hedging ketiga dengan meningkatkan kerja sama dengan ASEAN dan India di bidang ekonomi yang salah satunya adalah penandatangan Free Trade Agreements, di bidang sosial-budaya dengan penyediaan beasiswa untuk masyarakat dari negara mitra NSP, dan di bidang politik keamanan dengan meningkatkan keaktifan pada forum-forum internasional.

---

This research discusses the increase in cooperation between South Korea and ASEAN and India through the New Southern policy during the Moon Jae-in administration in 2017-2022 as a strategy in responding to the rivalry between two important partners. The heated relations between the United States and China at the beginning of Moon Jae-in's leadership period put South Korea in a dilemmatic position and could not take sides with one of them, which was an important partner. The United States as a security ally and China as the country's largest trading partner reflect South Korea's dependence on the two competing countries in both aspects. With this position, the Moon Jae-in Government then issued the New Southern Policy as a component of its foreign policy which could be an effort to reduce South Korea's dependence on China and the United States and avoid the consequences of partisanship in the rivalry between the two countries. This research uses qualitative methods and literature study techniques where through the concept of hedging strategies, this study finds that South Korea conducts the third hedging by increasing cooperation with ASEAN and India in the economic field, one of which is the signing of Free Trade Agreements, in the socio-cultural field by providing scholarships for people from NSP partner countries, and in the political security field by increasing activeness in international forums."