Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas bagairnana pembingkaian media oleh koran Jakarta Globe dalarn pemuatan berita isu negatif dengan perspektif konstruksi realitas sosial seperti proses persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Billy Sindoro, rnantan presiden direktur PT First Media dan salah seorang eksekutif grup Lippo, yang merupakan grup konglomerasi media pernilik Jakarta Globe dan First Media. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif beiparadigrna konstruktivis dengan metode analisis pembingkaian model Gamson dan Modigliani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bingkai yang ditampilkan dalam pemberitaan ini menunjukkan pembelaan kepada eksekutif grup konglomerasi pemilik media ini, walau ada usaha yang jelas untuk menjaga faktualitas berita.

---

This study focuses on media framing of news report in Jakarta Globe daily on a graft case involving a top executive of a pay-television and Intemet provider aliiliated with the paper's conglomeration group. it analyses how the paper frames the news report to accommodate its editorial aim to remain objective and impartial This is a qualitative study based on constructivism paradigm and it employed analysis framing method developed by Gamson and Modigliani. The result showed that the newspaper’s reports tend to defend the execuLive's position as innocent in the case though there are obvious efforts to maintain their factuality."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media massa dalam membentuk persepsi publik mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kerja pemberantasan korupsi dan korupsi itu sendiri. Penulis menemukan bahwa meski media memang dapat berperan sebagai watchdogterhadap pemerintah terutama dengan melakukan liputan investigasi mengenai korupsi sehingga dapat mengerjakan fungsi sebagai penyeimbang, tapi media tidak dapat begitu saja mengurangi laju korupsi. Penyebabnya adalah kurangnya daya ingat masyarakat, kontrol media yang lemah, tarik-menarik kepentingan di ruang redaksi hingga bias pemberitaan pemberantasan korupsi. Akibatnya, meski masyarakat menganggap korupsi penting untuk ditangani segera tapi mereka belum tergerak untuk ikut memberantas korupsi dan menyerahkan pemberantasan korupsi kepada penegak hukum yaitu KPK dan aparat penegak hukum lain. Perlu ada aturan hukum agar pers sebagai watchdog dalam pemberantasan korupsi terjaga independensinya sekaligus peningkatan kualitas jurnalis itu sendiri."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kasus Korupsi Gayus Tambunan), pelaku kejahatan penggelapan pajak yang dalam pemberitaan tentang dirinya memunculkan pemberitaan yang dipolitisasi oleh kalangan elit instansi pemerintah. Berita berfokus terhadap selebritas sosok seorang Gayus yang sekaligus dijadikan alat berpolitik di kalangan pemerintah, bukan memfokuskan kepada proses dan penyelesaian kasus korupsi itu sendiri. Populasi yang diambil adalah pemberitaan yang disampaikan dua portal berita di Indonesia (media online) yaitu Kompas.com dan Tempo.co. Sementara sampelnya adalah beberapa berita yang mana dalam kasus Gayus ini, bias dan keluar dari konteks permasalahan penyelesaian kasus korupsi seorang pegawai negeri yang diberitakankan secara online dalam kurun waktu 27 Maret 2010 hingga 14 Januari 2011.Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Robert Entman. berasumsi dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pembingkaian kasus korupsi Gayus pemberitaan di kedua media diatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus ini menjadi menyimpang proses hukumnya ketika pemerintah menanggapi, Gayus menjadi alat tarik ulur dalam kepentingan-kepentingan politik penguasa.

---

ABSTRACTThe research was motivated by the interest the authors of the corruption case of Gayus Tambunan), tax evasion crimes in the news about him bring news that politicized by government elites. News focuses on the figure of a celebrity as well as a political tool in government, instead focusing on the process and completion of corruption itself. Population coverage taken is given two news portal in Indonesia (online media) that Kompas.com and Tempo.co. While the sample is some news which in Gayus case, biased and out of context of the settlement of the problem of corruption of a public servant who reported online in the period March 27, 2010 until January 14, 2011. This study uses framing analysis Robert Entman which assumed in order to describe how the framing of corruption in both media coverage Gayus above. This study concludes that this case becomes distorted legal process when the government responded, ans also Gayus becomes a tool in the tug of political interests ruler."

"Tesis ini membahas seksisme dalam pemberitaan media online terhadap pelaku korupsi perempuan dan laki-laki. Penelitian ini mengangkat empat subjek penelitian yakni dua pelaku korupsi perempuan yaitu Malinda Dee dan Ratu Atut Chosiyah, dan dua pelaku korupsi laki-laki yaitu Ahmad Fathanah dan Tubagus Chaeri Wardana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana seksisme ditampilkan dalam pemberitaan di situs berita online mengenai kasus korupsi, khususnya pada keempat subjek tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi di tiga situs berita online yakni Detik.com., Kompas.com, dan Tribunnews.com. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaku korupsi perempuan ditampilkan sebagai objek seksual dengan banyak menampilkan tubuh dan penampilan sebagai berita yang diluar konteks dan cenderung sensasional, sedangkan pelaku korupsi laki-laki, ditemukan pemberitaan mengenai perempuan-perempuan di sekitar mereka yang juga ditampilkan sebagai objek seksual dan adanya stigma perempuan bersalah atas kasus korupsi yang dilakukan oleh laki-laki. Komentar masyarakat sebagai respon atas pemberitaan kasus tersebut pada umumnya menggunakan kata-kata yang kasar dan seksis, utamanya ditujukan pada perempuan pelaku korupsi dan perempuan di sekitar pelaku korupsi laki-laki.

---

This thesis discusses sexism in the online news media coverage of female and male corruption perpetrators. The research studied four research subjects; two female corruption perpetrators I.e. Malinda Dee and Ratu Atut Chosiyah, and two male corruption perpetrators I.e. Ahmad Fathanah and Tubagus Chaeri Wardana. The purpose of this research was to describe how sexism is displayed in corruption cases covered by online news sites, focusing on the four subjects. The data collection was done using documentation study of three online news sites, namely Detik.com, Kompas.com, and Tribunnews.com. The study found that female corruption perpetrators were often displayed as sexual objects with news featuring their female body partsor appearance making the newsout of the context and tend to be sensational. On the other hand,news on male corruption perpetratorswere often found to be about the women around them who were also shown as sexual objects and with a stigma that these women were guilty of the corruption committed by these men. Public comments in response to news wereoften found to be using abusive and sexist language, mostly targetted to the female corruption perpetrators and the women around male corruption perpetrators."

"Iklan tidak dapat lepas dari hiperrealitas, karena iklan merupakan penggambaran dari realitas sosial dengan simbol dan makna yang sudah diubah sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan korporasi. Dengan mengetahui realitas sosial masyarakat, pengiklan seringkali mengeksploitasi masyarakat lewat persuasinya melalui celah berupa kurangnya literasi media masyarakat. Misinterpretasi sering terjadi karena kurangnya kemampuan literasi media. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya kemampuan literasi media oleh kedua belah pihak. Pengiklan dapat menyampaikan pesan yang dapat membujuk konsumen tanpa harus mengorbankan etika periklanan, dan masyarakat dapat memahami pesan iklan tersebut dengan konteks yang sesuai.

---

Advertisement is always tied to hyperreality, since advertisement mirrors the social reality within a society, but with its symbols and meanings altered to fit the corporation's needs. By acknowledging the social reality, advertisers often exploit the society through its persuasion, through the gap which is their target's lack of media literacy. Misinterpretation is a common case because of the absence of this skill. As a solution to this, it is important to possess media literacy, be it the advertisers or the people. Advertisers can convey messages without sacrificing the ethics, while the people can comprehend the advertisement's message with the proper context. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar peraturan pertambangan di Indonesia menyebut subjek hukum korporasi dengan frasa badan usaha. Dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakomodir adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang berstatus badan hukum. Namun dalam praktiknya belum pernah ada putusan pengadilan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dan membebankan sanksi pidana dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin, walaupun secara teori korporasi tersebut dapat dibebankan sanksi pidana.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about corporate criminal liability in mining offences in Indonesia. The purpose of this research is to find out about corporate criminal liability implementation in mining offences without permit. The Law No. 4 Year 2009 about Minerals and Mining Coal as basic mining regulation in Indonesia mentions subject of legal entities as business entities. The provisions of the law on mining mineral coal accommodate the imposition of criminal liability for corporate with legal entity status. But practically, there have never been court verdicts that make corporation into legal subject and impose criminal sanctions in the offences of mining without permit, although theoretically, corporations can be imposed by some criminal sanctions."

"Tesis ini membahas tentang penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis normatif), yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi bertentangan dengan undang-undang, kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana korupsi adalah demi terciptanya keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Selanjutnya terhadap putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi bukan merupakan yurisprudensi yang diikuti oleh peradilan-peradilan di bawahnya dan sampai saat ini belum ada satu pun putusan berupa pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi yang ditetapkan menjadi suatu yurisprudensi.

---

This thesis discusses the imposition of parole by a judge of the criminal offense of corruption by using the method of doctrinal studies (juridical normative), the study of criminal law norms contained in the criminal laws of Indonesia. From the results of these studies concluded that the imposition of parole in the criminal offense of corruption contrary to law, then that becomes the basis of consideration of the judge in imposing conditional punishment on corruption is for creating justice for both defendant and the public. Subsequent to a conditional punishment sentences imposed by the Supreme Court in a case of corruption is not a jurisprudence which is followed by a justice-court below and until this day there has not been a single verdict of conditional punishment on criminal offense of corruption set into a jurisprudence."

"Media massa telah lama diyakini menjadikan isu kejahatan sebagai salah satu isu utama dalam konten pemberitaannya.Kejahatan kerah putih, termasuk kejahatan korupsi didalamnya, turut menjadi isu yang sangat menarik untuk diberitakan bagi media massa. Dengan segala kemampuan media massa untuk melakukan konstruksi terhadap suatu realitas, sangat menarik untuk melihat bagaimana konstruksi kejahatan korupsi disajikan dalam halaman-halaman media cetak. Dengan menggunakan metode campuran (mix method) yang menjadikan majalah TEMPO sebagai sampel, peneliti melakukan analisis isi terhadap berita-berita korupsi yang tersaji. Didukung dengan wawancara mendalam terhadap redaktur di TEMPO, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi yang dilakukan oleh media massa terkait dengan kejahatan korupsi. Hasil dari penelitian ini berhasil menemukan bagaimana konstruksi yang dibentuk oleh media dengan menggunakan indikator turunan dari konsep media construction of crime yang dirumuskan oleh Vincent Sacco.From a decade ago, the news media are believed to make a crime as one of the main issues in their news coverage. A white collar crime, including a corruption, undoubtly become a very interesting issues for the news coverage. With all the media?s ability to constructing a reality, it is interesting to see how the construction of corruption presented in a paper news. By using a mix method with a TEMPO weekly magazine as a sample, this thesis using a content analysist to analyze a corruption news coveraged by TEMPO. Supported by an in-depth interview with TEMPO?s editor, this thesis aims to find out how news media constructing a corruption in their news coverage. The results of this study managed to discover how the media construction of corruption crimes formed by using indicators derived from Vincent Sacco?s concept of media construction of crime."

"Dalam hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, telah terjadi terobosan baru dimana perbuatan melawan hukum yang semula diartikan secara "formil" ("wederwettelijk") mengalami pergeseran, karena sifat dari perbuatan itu kini diartikan juga secara "materiel" yang meliputi setiap pembuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Perubahan arti menjadi "wederrechtelijk", khususnya perbuatan melawan hukum materil dalam hukum pidana ini (ederrechtelijk) mendapat pengaruh yang kuat sekali dari pengertian secara luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui arrest Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919.Pembaharuan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal 2 ayat 1 maupun Penjelasan pasalnya berkaitan antara penerapan ajaran perbuatan melawan hukum materiel dengan arrest Cohen-Lindenbaum. Semula dalam hukum pidana, ajaran perbuatan melawan hukum materiel dibatasi penggunaannya melalui fungsi Negatif sebagai alasan peniadaan pidana, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran Asas Legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang dalam hukum pidana.Perkembangan multi-tipologi kejahatan baru yang dianggap koruptif/tercela dan merugikan Masayarakat/Negara dalam skala yang sangat besar seringkali tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan tertulis yang ada sanksi pidananya, sehingga pelaku dapat bertindak secara bebas dengan berlindung dibalik Asas Legalitas. Dari aspek /pendekatan sejrah pembentukan undang-undang, norma kemasyarakatan, yudikatif dan legislatif, terdapatlah kecenderungan pergeseran kearah fungsi positif dari perbuatan melawan hukum materil, dengan kriteria yang tegas dan limitatif serta kasuistis, yaitu apabila perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik itu. Tentunya unsur melawan hukum materiel melalui fungsi positif ini diartikan dalam konteks komprehensif secara menyeluruh terhadap unsur-unsur lainnya dalam suatu delik."