Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Magang ini membahas kesesuaian syariah dan akuntansi produk pembiayaan berbasis akad ijarah menurut PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI di Bank Syariah X. Penulis membandingkan kebijakan pelaksanaan akad ijarah dalam produk-produk pembiayaan berbasis ijarah di Bank tersebut dengan Fatwa DSN MUI terkait dan Shari'a Standard No. 9 AAOIFI. Lalu penulis membandingkan kebijakan akuntansi produk-produk tersebut dengan PSAK 107: Akuntansi Ijarah dan Financial Accounting Standard No. 8 AAOIFI. Hasil penelitian ini adalah masih ditemukan ketidaksesuaian syariah dalam pelaksanaan pembiayaan dan masih ada keanehan dalam perlakuan akuntansi pembiayaan tersebut.

---

This Internship report discusses the shari'a and accounting compliance of ijarah­-based financing products to DSN MUI's Fatwas and PSAK 107 in X Shari'a Bank. Author compares the implementation policy of ijarah products to related DSN MUI's Fatwas and AAOIFI's Shari'a Standard No. 9. Author also compares the products' accounting policy to PSAK 107: Akuntansi Ijarah and AAOIFI's Financial Accounting Standard No. 8. The result of the analysis indicates that there are deficiencies both in the implementation and accounting policies compared to those standards."

"Sistem ekonomi dan keuangan Syariah telah diperkenalkan lebih dari duadekade lamanya di Indonesia. Saat ini, sistem tersebut telah mencapai perkembanganyang luarbiasa. Karena itu, penting kiranya mengkaji prinsip-prinsip, jenis-jenis, danpelaksanaan akad dari perspektif hukum yang khas ini. Kajian berikut memperlihatkanasas-asas yang berlaku dalam kesepakatan sistem syariah terdiri dari prinsipkeseimbangan, keadilan, dan konsensualisme. Sementara jenis-jenis kesepakatanyang berlaku di antaranya adalah pembelian dan penjualan, penyewaan, bagi hasil,jasa/tarif, dan simpanan murni. Di bawah undang-undang dan regulasi yang baru, Bank Syariah memiliki potensi penawaran jasa yang lebih banyak dibandingkan bank yang dikelola secara konvensional."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan unit usaha mikro di Bank XYZ Syariah Indonesia, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah serta dengan peraturan akuntansi terkait, yaitu PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur transaksi pembiayaan murabahah pada pembiayaan unit usaha mikro tersebut telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut.

---

This study aims to explains the procedures of Murabahah financing and accounting treatment on micro small and medium size enterprises unit in Bank XYZ Syariah Indonesia, and analyze its suitability based on the provisions in force in Indonesia with Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 about Murabahah and Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 about Wakalah and the related accounting regulations, namely PSAK 102, Accounting for Murabahah. The result shows that mostly of the procedures of the murabahah financing on micro small and medium size enterprises unit is appropriate to those rules and policies."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam dasawarsa terakhir telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbanyak di dunia masa depan Bank Syariah sangat menj anj i kan dan karenanya pemerintah terutama Bank Indonesia sedang bergiat melakukan pembenahan bank syariah baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan cabang syariah clari Bank umum konvensional. Karakteristik utama Bank Syariah adalah operasional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah dengan sistem jual-beli dan bagi hasil serta mengharamkan riba. Salah satu produk yang menjadi unggulan Bank Syariah adalah Dana Talangan Haji yang dalam pelaksanannya dilakukan bersama dengan layanan jasa perbankan Pengurusan Pendafaran Haji bagi Nasabah yang memerlukan pinjaman dana untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) agal' memperoleh Seat Perjalanan, Haji.Akad yang dipergunakan untuk yang pertama adalah Akad Qardh Dana Talangan Haji dan untuk yang kedua adalah Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji. Kedua Akad (perjanjian) pernbiayaan tersebut secara formal dibuat terpisah rneskipun sesungguhnya secara materiil merupakan dua Akad yang menyatu satu sama lain. Pokok permasalahannya adalah Apakah klausul dalam Akad Qardh Talangan Haji dan Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji Bank Syariah Mandiri telah memenuhi ketentuan akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Serta kaidah hukum perjanjian serta Bagaimana keduclukan Nasabah Bank Syariah Mandiri dalam perjanjian baku Akad Qardh Talangan Haji dan Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji Bank Syariah Mandiri. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hulcum tertier Serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.Hasilnya mendapatkan kesirnpulan pada prinsipnya Akad tersebut sangat bermanfaat bagi Nasabah Calon Jemaah Haji dan Biro Perjalanan Haji Kluusus, tetapi dalam akadnya masih mengandung klausul yang berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah, tumpang tindih dan terclapatnya kekeliruan. Kedudukan Nasabah sangat lemah karena bunyi klausul pada umumnya bersifat sepihak dan adanya jaminan berlapis yaitu Rekening Giro Nasabah dan Surat Aksep, sebagaimana tertuang dalam tesis ini."

"ABSTRAKPenelitian ini melihat Pengaruh Inflasi terhadap NPF jenis Akad pembiayaan di bank syariah X. Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dari periode Maret 2004 sampai dengan Februari 2007, meliputi data Inflasi, Migrasi NPF per akad di Bank X dan data lain yang bersumber dari Bank Indonesia serta Badan Pusat Statistik.Metode penelitian yang digunakan adalah regresi dengan variabel bebas dummy karena metode ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabelvariabelbebas yang diteliti terhadap variabel terikat serta dapat memberikan informasi perbedaan nilai variabel terikat dari berbagai kelompok pembiayaan dansektor ekonomi.Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pengaruh inflasi terhadap pembiayaan Bank Syariah X. Pengaruh yang terjadi secarastatistik signifikan maupun tidak signifikan terhadap NPF masing-masing Akad pembiayaan. Perbedaan yang paling signifikan dari seluruh akad pembiayaan adalah pada akad Qardh yang memiliki pengaruh inflasi tertinggi, ini berimplikasi pada kehati-hatian bagi pihak Bank syariah dalam mengelola Akad tersebut padamasa datang.Disamping membandingkan NPF setiap akad pembiayaan, diteliti pula interaksi antara inflasi dengan setiap akad untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap migrasi NPF setiap akad.

---

ABSTRACTThis study examined the influence of inflation on the NPF of Akad types of financing in Islamic bank X. The data used in this study were collected from the period March 2004 to February 2007, Including Data Migration of nonperforming financing problems in Bank X and other data are sourced from Bank Indonesia and the Central Bureau of Statistics.The research method used is regression with independent dummy variable because this method can be used to see the influence of independent variables on the dependent variable under study and may provide information difference variable value of the various financing groups and economic sectors.In this research can be seen that there are differences in the effects of inflation on the financing of Islamic Banking X. Influence happens to be statisticallysignificant or not significant to the NPF of each financing's Akad. The most significant difference of entire contract financing is in Akad Qardh which have the highest inflation effect, this implies a caution on Islamic banks in managing this Akad in the future.In addition to comparing the respective NPF Akad financing, also investigated the interaction between inflation with each contract to determine the effect of inflation on their respective migration Akad NPF."