Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel perspektif nazhirwakaf uang terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang. Penulis mengadakansurvey pada yayasan Dhompet Dhuafa Republika dan yayasan Pos KeadilanPeduli Umat (PKPU). Metode sampling yang digunakan adalah conveniencesampling terhadap 51 nazhir. Penulis menggunakan metode regresi logistik.Dalam penelitian ini variabel perspektif nazhir terdiri dari profesionalisme nazhir,sosialisasi, sistem database, network/jaringan keija, dan regulasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa variabel profesionalisrne nazhir memiliki pengaruh terhadappelung peningkatan dana wakaf uang, sedangkan ke-empat variabel lainnya tidakmempunyai pengaruh signifikan.

---

AbstractThe objective of the thesis is to find out the impact of variables of perspective ofwakaf fund nazhir on the opportunity to increase the wakaf fund. The writerconducted a sur'vey on Dompet Dhuafa Republika foundation and Post KeadilanPeduli Umat (PKPU) foundation. The sampling method used is conveniencesampling on 51 nazhir. The writer uses logistics regression method. In theresearch, nazhir perspective variables consist of nazhir professionalism,dissemination work, database system, network, and regulations. The result of theresearch indicates that the variable of nazhir professionalism has an impact on theopportunity to increase the wakaf fund; meanwhile, the other four variables do nothave a significant impact."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel perspektif nazhir wakaf uang terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang. Penulis mengadakan survey pada yayasan Dhompet Dhuafa Republika dan yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Metode sampling yang digunakan adalah convenience sampling terhadap 51 nazhir. Penulis menggunakan metode regresi logistik.Dalam penelitian ini variabel perspektif nazhir terdiri dari profesionalisme nazhir, sosialisasi, sistem database, network/jaringan kerja, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profesionalisme nazhir memiliki pengaruh terhadap pelung peningkatan dana wakaf uang, sedangkan ke-empat variabel lainnya tidak mempunyai pengaruh signifikan.

---

The objective of the thesis is to find out the impact of variables of perspective of wakaf fund nazhir on the opportunity to increase the wakaf fund. The writer conducted a survey on Dompet Dhuafa Republika foundation and Post Keadilan Peduli Umat (PKPU) foundation. The sampling method used is convenience sampling on 51 nazhir. The writer uses logistics regression method.In the research, nazhir perspective variables consist of nazhir professionalism, dissemination work, database system, network, and regulations. The result of the research indicates that the variable of nazhir professionalism has an impact on the opportunity to increase the wakaf fund; meanwhile, the other four variables do not have a significant impact."

"ABSTRAKPenelitian ini didorong oleh rendahnya tingkat pemahaman wakaf uang, nazhir dan pemahaman Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi wakaf uang nazhir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-korelasional (kausal) dengan melihat faktor-faktor yang memiliki variabel independen untuk dilihat apakah ada hubungan dan seberapa besar mempengaruhi masing-masing variabel independen terhadap pengikatan variabel. Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah deskriptif analysis dan regresi logistik. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebayoran Baru Jakarta Selatan melalui kuesioner dari 60 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nazhir dipengaruhi oleh media akses informasi dan pemahaman tentang peraturan amal."

"ABSTRAKWakaf merupakan salah satu bentuk distribusi ekonomi Islam yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ummat. Ciri khas dari wakaf adalah keabadian harta benda yang diwakafkan dan hanya boleh dimanfaatkan hasilnya saja. Ciri khas ini yang pada akhirnya menuntut Nazhir untuk mengembangkan harta wakaf sekreatif mungkin sehingga harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan wakaf uang yang fleksibel sangat berpeluang untuk dikelola dalam bentuk Reksa Dana syariah dengan segala keunggulannya dibandingkan instrumen investasi lain. Untuk memperoleh analisis yang komphrehensif, penulis menganalisis dua pokok permasalahan yaitu mengenai perkembangan pengaturan wakaf uang setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan analisis mengenai penerapan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam menganalisis dua pokok permasalahan ini, penulis menggunakan metode deskriptif sehingga menghasilkan skripsi yang deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf uang di Indonesia dikenal ketika dikeluarkan Inpres No.1 Tahun 1999 dan fatwa MUI 11 Mei 2002, tetapi pada waktu itu belum diatur mengenai penerapan wakaf uang secara menyeluruh oleh karena itu pemerintah mengundangkan Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 untuk menjamin kepastian hukum tentang wakaf uang. Secara kualifikasi, BWI telah memenuhi persyaratan untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi khususnya Reksa Dana Syariah, baik dari segi modal dalam bentuk peraturan, dana, maupun, Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, hingga kini BWI belum menerapkan pengelolaan wakaf uang karena masih terfokus pada pembinaan Nazhir wakaf di Indonesia.

---

ABSTRACTWaqf is a form of economic distribution of Islam which has a strategic role in realizing the welfare of the ummah. The hallmark of the waqf is eternity property and should only be used just results. These characteristics, which in turn requires Nazhir to develop the property waqf waqf creative as possible so the property can be utilized optimally. The existence of a flexible cash waqf is very likely to be managed in the form of Islamic Mutual Fund with all its advantages compared to other investment instruments. To obtain a komphrehensif analysis, the authors analyzed two main issues regarding the development of cash waqf regulation after Act No. 41 Year 2004, and an analysis of the application of cash waqf management in the Agency Endowments Indonesia (BWI). In analyzing these two fundamental issues, the author uses descriptive method to produce a descriptive analytical thesis. The study produced the conclusion that the waqf money in Indonesia known as issued Presidential Instruction No.1 of 1999 and May 11, 2002 MUI fatwa, but at times it has not been set concerning the application of waqf money overall and therefore the government enacted Act No.41 Year 2004 to ensure legal certainty regarding waqf money. In qualifying, BWI has met the requirements for managing the endowments of money in the form of investments in particular mutual fund Sharia, both in terms of capital in the form of regulations, funding, and, Human Resources (HR). However, until now BWI has not implemented the management of cash waqf because it is still focused on coaching Nazhir waqf in Indonesia. "

"Wakaf uang, sebagai salah satu jenis wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, memiliki manfaat yang besar, yaitu dapat dilakukan oleh orang yang memiliki dana terbatas dan dapat mengisi aset-aset wakaf berupa tanah dengan pembangunan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Agar manfaat wakaf uang berjalan optimal, diperlukan nazhir yang profesional dalam mengelolanya. Sebagai nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa mengelola wakaf uang yang berasal dari Alumni ESQ Training. Sebelum mengetahui bagaimana cara pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan apakah pengelolaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu terdiri dari penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang kepada mauquf ?alaih. Peran nazhir tersebut dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, yaitu dengan melakukan penghimpunan wakaf uang secara langsung maupun tidak langsung, mengembangkan wakaf uang melalui investasi langsung di Menara 165, dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf uang secara tidak langsung kepada fakir miskin dan dhuafa.Pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghimpun wakaf uang, masih menggunakan bank konvensional serta rekening bank syariah berbentuk rekening mudharabah, belum berbentuk rekening wadi?ah. Sertifikat wakaf uang juga masih diterbitkan sendiri, bukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga mengakibatkan pelaksanaan ikrar wakaf uang maupun pendaftaran wakaf uang yang seharusnya dilakukan melalui LKS-PWU menjadi belum terlaksana. Pengembangan wakaf uang yang dilakukan juga belum diasuransikan pada asuransi syariah dan tidak ada persentase wakaf uang yang diinvestasikan di bank syariah.Cash waqf, as one type of waqf is regulated in Indonesia legislation, have great benefits, which can be done by people who have limited funds and can fill waqf assets such as land with a more productive development tools for the benefit of the people. In order that the benefits of cash waqf running optimally, it would require professional nazhir to manage it. As a nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa manages cash waqf derived from alumni of ESQ Training. Before knowing cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa and whether the management has been in accordance with Indonesia legislation, it is important to know the role of nazhir in cash waqf management according to Indonesia legislation.

This research is a normative legal research using literature research and analytical approach. Role of nazhir in cash waqf management, according to the legislation in Indonesia, is related each other, which consist of collecting cash waqf, developing cash waqf, and distributing results of cash waqf development to mauquf ?alaih. The role of nazhir is performed by Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, consists of collecting cash waqf directly and indirectly, developing cash waqf through direct investment in Menara 165, and distributing results of cash waqf development indirectly to poor people.

Cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa has not been entirely in accordance with Indonesia legislation. In collecting cash waqf, still use conventional banks and mudharabah account, not wadi?ah account. Certificate of cash waqf is still self-issued, not by Sharia Financial Institution-Receiving Cash Waqf (LKS-PWU). Because of that, the implementation of waqf pledge and registration of cash waqf, that should be done through LKS-PWU, have not done yet. The developing of cash waqf has not insured with sharia insurance and there is no percentage of cash waqf which invested in sharia bank.<.i>"

"ABSTRAKDalam manajemen risiko terdapat struktur untuk menetapkan modal minimumyang hams dicadangakan untuk mengantisipasi risiko potensi kerugian. BankIndonesia telah mengeluarkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menetapkankewajiban penyediaan modal minimum pada BPRS, akan tetapi BPRS Lantaburbelum menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menghitung riaiko potensikerugian pembiayaan yang ditunjukkan melalui ATMR dan berapa modalminimum yang harus disediakan melui KPMM.Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi implementasi PBI No.8/22/PBI/2006 pada BPRS lantabur Jombang. Maksud dan tujuan penelitian iniadalah untuk melihat seberapa besar kerugian maksimum pembiayaan macet yangmelalui ATMR dan mengetahui berapakah kelebihan modal yang disediakanBPRS Lantabur atas KPMM. Data yang digunakan adalah data neraca bulanandan data outstanding bulanan sejak bulan Januari 2007 hingga Desember 2008pada BPRS Lantabur. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah ujivaliditas dengan metode Back Testing. Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-lata ATMR BPRS Lantabur tahun 2008 meningkat jika bibanding tahun 2007.Walaupun terdapat kelebihan modal yang disediakan atas KPMM, namun rata-rata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2008 menurun jikadibandingkan tahun 2008, sehingga BPRS lantabur perlu segera menerapkan PBINo. 8/22/PBL/2006 tersebut untuk mengontrol modal minimum yang harusdisediakan jika terjadi kerugian.

---

AbstractIn Risk Management there is a structure to determine the minimum capital thatmust be spared to anticipate the risk of loss potential. In order to determine theobligation of minim capital allocation for BPRS, Bank Indonesia had issuedPBI No. 8/22/PBI/2006. BPRS Lantabur which is used as the case of study in thisthesis did not implement that regulation yet in calculating the risk of financial losspotential which is indicated by ATMR and several minimum capitals that must beallocated using CAR. This thesis wants to evaluate the implementation of PBI No.8/22/PBI/2006 at BPRS Lantabur, J ombang.The objectives of the research are to evaluate how big the maximum financial losswithin ATMR is, and to know the value of the capital surplus reserved by BPRSLantabur over CAR. The data used in the research is the monthly balance andoutstanding data of BPRS Lantabur from January 2007 to December 2008.Hypothesis which is used in the research is Back Testing Method. From theresearch, it is found that the mean of BPRS Lantabur?s ATMR in 2008 comparedto 2007 has been increased. Despite the capital surplus over CAR value, the meanof capital surplus in 2008 compared to 2007 has been decreased. From this resultwe can draw a conclusion that BPRS Lantabur need to implement PBI No.8/22/PBI/2006 to control the minimum capital should be allocated in the losscondition."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi praktik governance pada institusi amal wiyata Islam (wakaf) di Indonesia dengan menilai pemenuhan waqf core principles oleh negara sebagai regulator dan pengawas serta nazhir sebagai pengelola wakaf. Indonesia dipilih menjadi objek penelitian studi kasus disebabkan oleh karakteristiknya sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia dan menjadi salah satu negara pencetus standar internasional sistem pengaturan dan pengawasan wakaf yaitu Waqf Core Principles (WCP). WCP ini sendiri merupakan adaptasi dari standar internasional sistem pengaturan dan pengawasan bank yaitu Basel Core Principles (BCP). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data sekunder yaitu perundang-undangan wakaf di Indonesia, website, media sosial, dan kanal berita yang membahas mengenai institusi-institusi wakaf di Indonesia. Data-data yang dikumpulkan dari sisi negara sebagai regulator dan pengawas wakaf dinilai pemenuhannya terhadap 137 kriteria yang tercantum dalam 18 prinsip terpilih dari WCP. Begitu pula data-data yang dikumpulkan dari sampel Nazhir Wakaf Uang (NWU) yang terdiri dari 30 NWU pertama yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dinilai pemenuhannya terhadap 5 kriteria dari 4 prinsip WCP yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61 kriteria WCP telah dipenuhi oleh Negara sebagai regulator dan pengawas wakaf. Sedangkan untuk Nazhir, hanya Baitulmal Muamalat (BMM) satu-satunya NWU Sampel yang memenuhi semua kriteria WCP yang diteliti. Penelitian ini memberikan implikasi teori terhadap stakeholders theory dan implikasi praktis terhadap praktik Negara sebagai regulator dan pengawas wakaf, serta Nazhir sebagai lembaga penyelenggara wakaf. Hasil penelitian juga menunjukkan provinsi dengan jumlah sampel NWU terbanyak tidak mempengaruhi dengan banyaknya kriteria WCP yang terpenuhi. Adapun latar belakang pendiri Nazhir yang berasal dari sektor perbankan memiliki pengaruh terhadap terpenuhinya seluruh kriteria WCP yang diteliti. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Bank Muamalat sebagai pendiri BMM telah terlebih dahulu menerapkan BCP dalam operasinya, mendorong BMM memenuhi seluruh kriteria WCP yang diteliti.

---

The objective of the study is to evaluate the implementation of governance practices in Islamic endowment fund (waqf) institutions in Indonesia by assessing the fulfilment of Waqf Core Principles (WCPs) by Government as the regulator and the supervisor and Nazhir as the operator of Waqf in Indonesia. Indonesia was chosen to be the object of this study because of its characteristics as the largest muslim population country in the world and it was one of the countries which contributed as the originator of Waqf Core Principles. WCP itself is an adoption of international standard in management and supervision of banking, known as Basel Core Principles (BCP). Qualitative data which was used in this study were collected through various resources such as Indonesian laws and regulations, also, the website and its social media, and news. Data from the the Nation’s views as the regulator and supervisor of waqf which was gathered then examined to the fulfillment of 137 criterias from 18 principles of WCP. Data from samples of Cash Waqf Nazhir(NazhirWakafUang or NWU) which was formed of the first 30 Nazhir that was listed in Indonesian Waqf Board (Badan Wakaf Indonesia or BWI) was also examined to see its fulfillment to the 5 criterias from 4 relevant principles of WCP chosen. This study found that 61 criterias have been fulfilled by Indonesia as the regulator and supervisor of the implementation of WCP. Meanwhile for Nazhir as the operator, Baitulmal Muamalat(BMM) was the only NWU that had fulfilled all the relevant criterias of examined WCP. This study contributes to the stakeholders theory and practical implications to the practices of Nation as the regulator and supervisor of waqf, and Nazhir as the operator of wakaf. This study also found that provinces with highest number of NWU sample did not have influence to the number of criterias fulfilled. Meanwhile the background of NWU’s founder which came from banking sector influenced to the fulfillment of all criterias examined. It can be seen from on how Bank Muamalat as the founder of BMM has implemented BCP on its operation beforehand, supports BMM to fulfil all criterias of WCP examined."