Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana terjadinya fenomena berkurang dan menghilangnya pekerjaan pertanian di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk melestarikan dan menciptakan pekerjaan pertanian dengan menganalisis hukum dan kebijakan ketenagakerjaan dalam sektor pertanian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan pertanian di Indonesia masih belum dilestarikan karena perlindungan hukum yang kurang memadai. Salah satu kebijakan hukum yang problematik adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang biasa disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja membahas secara rancu mengenai definisi petani, subjek produksi pertanian, alih fungsi lahan, dan perencanaan budi daya pertanian. Hal ini tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu lembaga internasional yang memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan kesejahteraan pekerja di sektor pertanian adalah International Labour Organization (ILO). ILO bertujuan untuk menciptakan standar ketenagakerjaan yang adil dan layak di seluruh dunia untuk segala sektor, termasuk pekerja di sektor pertanian, dengan mengeluarkan Konvensi ILO No. 184 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertanian. Namun, Indonesia masih belum meratifikasi konvensi tersebut karena adanya keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, terdapat negara-negara yang sudah memiliki kebijakan yang lebih memadai terhadap pekerja di sektor pertanian. Amerika Serikat disokong oleh dukungan pemerintah melalui subsidi, penggunaan teknologi canggih, dan sistem agribisnis. Taiwan memiliki prinsip “membangun industri melalui pertanian dan membangun pertanian melalui industri” yang didukung oleh Council of Agriculture dan teknologi canggih. Sementara itu, Afrika Selatan adalah contoh negara dengan regulasi ketenagakerjaan di sektor pertanian yang layak sesuai perkembangan zaman, meskipun penerapannya masih perlu diperbaiki.

---

This paper analyzes how the phenomenon of decreasing and disappearing agricultural jobs in Indonesia occurs. This paper employs a juridical-normative research method conducted by reviewing literature materials. This paper aims to preserve and create agricultural jobs by analyzing labour laws and policies in the agricultural sector in Indonesia. The results of the study show that agricultural work in Indonesia is still not preserved due to inadequate legal protection. One of the problematic legal policies is UU No. 6 of 2023 concerning Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law, commonly called the Job Creation Law. Job Creation Law discusses ambiguously the definition of farmer, the subject of agricultural production, land conversion, and agricultural cultivation planning. This is not in line with the ideals of the Indonesian nation to advance general welfare. One of the international institutions that has an important role in helping to realize the welfare of workers in the agricultural sector is the International Labour Organization (ILO). ILO aims to create fair and decent labour standards worldwide for all sectors, including workers in the agricultural sector, by issuing ILO Convention No. 184 on Occupational Safety and Health in Agriculture. However, Indonesia has still not ratified the convention due to limited resources. On the other hand, there are countries that already have more adequate policies for workers in the agricultural sector. United States is supported by government support through subsidies, the use of advanced technology, and agribusiness systems. Taiwan adheres to the principle of developing industry through agriculture and enhancing agriculture through industry, supported by the Council of Agriculture and advanced technology Meanwhile, South Africa serves as an example of a country with labour regulations in the agricultural sector that are appropriate for the current era, although their implementation still needs improvement."

"Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri pertimbangan pemerintah kolonial dalam membangun prasarana perhubungan untuk memfasilitasi eksploitasi ekonomi di pesisir barat Kalimantan. Untuk itu, tulisan ini menyoal pembangunan jalan sebagai satu-satunya pilihan pemerintah kolonial ketika dihadapkan pada gagasan pembangunan jalur rel kereta api yang kala itumerupakan tren terbaru perhubungan darat dan kenyataan lingkungan yang telah terbangun, yakni jalur air. Persoalan tersebut dikaji menggunakan metode sejarah melalui pendekatan studi perkotaan. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan jalan merupakan“jalan tengah” yang selaras dengan “ide kemajuan” yang sedang mengemuka di Hindia Belanda dalam konteks Zaman Baru (the New Colonial World). “Ide” yang meliputi ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan terdeteksi dari: (1) embrio jalan di pesisir telah berkembangsejak paruh kedua abad ke-19, (2) pengamanan dan pengawasan daerah-daerah pesisir yang merupakan area bekas pusat Perang Kongsi, (3) pengoptimalisasian lalu lintas ekonomi, dan (4) pengembangan jalan alternatif."

"Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri pertimbangan pemerintah kolonial dalam membangun prasarana perhubungan untuk memfasilitasi eksploitasi ekonomi di pesisir barat Kalimantan. Untuk itu, tulisan ini menyoal pembangunan jalan sebagai satu-satunya pilihan pemerintah kolonial ketika dihadapkan pada gagasan pembangunan jalur rel kereta api yang kala itu merupakan tren terbaru perhubungan darat dan kenyataan lingkungan yang telah terbangun, yakni jalur air. Persoalan tersebut dikaji menggunakan metode sejarah melalui pendekatan studi perkotaan. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan jalan merupakan “jalan tengah” yang selaras dengan “ide kemajuan” yang sedang mengemuka di HindiaBelanda dalam konteks Zaman Baru (the New Colonial World). “Ide” yang meliputi ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan terdeteksi dari: (1) embrio jalan di pesisir telah berkembang sejak paruh kedua abad ke-19, (2) pengamanan dan pengawasan daerah-daerah pesisir yang merupakan area bekas pusat Perang Kongsi, (3) pengoptimalisasian lalu lintas ekonomi,dan (4) pengembangan jalan alternatif."

"Pada tahun 2002-2008 terjadi kenaikan harga internasional yang cukup tajam pada sejumlah komoditas primer. Studi ini akan mencoba menjelaskan bagaimana pola konvensional transformasi struktur produksi dan ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas primer tersebut menggunakan regresi data panel 33 provinsi di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa kenaikan harga internasional komoditas primer terbukti tidak menghambat pola konvensional transformasi struktur produksi dan ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan oleh teori Chenery. Studi ini menawarkan sejumlah penjelasan mengapa kenaikan harga internasional komoditas primer tidak signifikan mempengaruhi struktur produksi, yang diukur dengan kontribusi produksi sektoral, maupun struktur ketenagakerjaan yang diukur dengan proporsi tenaga kerja sektoral.

---

During the year 2002-2008, international primary commodity price experienced a significant increase. This study will explain how the conventional pattern of transformation of the production and labor market structure have been influenced by the rising international price of primary commodity, using the panel data regression from 33 provinces in Indonesia. This study finds no evidence that increases in international primary commodity price has restricted the conventional pattern of transformation of both production and labor market structure, as explained by Chenery's theory. This study also offers some explanations of why increases in international primary commodity price has not been significant in influencing neither the production structure, measured by contribution of sectoral production, nor the labor market structure, measured by sectoral labor proportion."