Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajayang mempcngaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita di Indonesia periode waktu 1997 - 2006. Apakah pendapatan per kapita, penanaman modal asing (PMA), iniiastruktur, sumber daya manusia (SDM) Serta desentralisasimempcngaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita dan berapa besarpengaruhnya terhadap kecepatan laju tersebut. Dan juga dampak dari kebijakan dwentralisasi apakah meningkatkan kecepatan laju _pendapatan per kapita yang notabene akan meningkatkan kemakmuran di wilayah tcrscbut_Penelitian ini mencakup 33 propinsi yang digabung menjadi 26 propinsi.Pengolahan data dengan menggunakan fixed e#ct model dari program eviews 5.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor di atas mempengaruhikecepatan Iaju pendapatan per kapita, PMA dan SDM menurunkan kecepatan laju pendapatan per kapita sedangkan pendapatan per kapita dan infrastruktur meningkamkan kocepatan laju pendapatan per kapita Desentralisasi ada yang mcningkat dan ada yang menurunkan laju pendapatan per kapita di wilayah yang berbeda-beda."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui perbedaan karakteristik daerah berdasarkan letak geografis dan status administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menujukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta mempunyai hubungan yang positif dan siginifikan dengan penumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta terdapat perbedaan karakteristik daerah antara kabupaten/kota di propinsi Jawa-Bali dengan di Iuar propinsi Jawa-Bali dan antara kabupaten dengan kota.

---

The research is investigated a favourable influence of own revenues, balance funds and private capital investment on economic regency/town growth in decentralization era and as well as to recognize the difference of district characterization based on geographies and administration status. The study was mainly based on secondary data and was analysed by descriptive and inferential statistical. The results showed that own revenues, balance tirnds and private capital investment have significantly correlated with economic regency/town growth. Data analysis also revealed that seem differential characteristic area between regency/town in Java-Bali province compare between regency/town outer parts of lava-Bali province. "

"Kebijakan Desentralisasi fiskal ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menjadi satu strategi untuk mempercepat pembangunan daerah di Indonesia sejak 2001. Kebijakan desentralisasi fiskal ini juga telah membawa perubahan dalam perkembangan keuangan kabupaten/kota di provinsi Lampung. Penelitaan ini bertujuan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Lampung tahun 2001-2007.Dalam penelitian ini digunakan PDRB perkapita yang lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen digunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja. Studi ini menggunakan data panel dan alat analisis Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan tingkat pendidikan tenaga kerja secara umum menujukan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Fiscal decentralization policies aimed to stimulate economic growth and has become a strategy to accelerate regional development in Indonesia since 2001. Fiscal decentralization policy has also brought changes in the financial development districts / cities in the province of Lampung. This study aims to look at the impact of fiscal decentralization on economic growth of the district / city in the province of Lampung years 2001-2007.This study is using Gross Domestic Product per capita which could give more illustration on the level of welfare as the dependent variable. And the independent variables are used as local revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the amount of labor and workforce education levels. This study uses panel data and analytical tools Least Square Dummy Variable (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM). The results showed that the local revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), and the level of workforce education, in general those give a positive impact on economic growth while the amount of labor gives negative impact."

"Tesis ini membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009 oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam instrumen kebijakan fiskal berupa dana perimbangan (Intergovermental transfer). Besaran dana perimbangan yang telah diberikan pemerintah pusat diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan di daerah tertinggal.Analisis desentralisasi fiskal pada penelitian ini difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan Human Capital sebagai variabel independen dan pertumbuhan PDRB percapita sebagai variabel dependen. Data berupa data panel dan diestimasi dengan pendekatan Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM) dengan crosssection weigth (pembobotan).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal namun nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif masih sangat kecil sehingga rata-rata PDRB per kapita di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata PDRB perkapita nasional.

---

This thesis discusses the implementation of the National Mid-term Development Plan (RPJMN) 2005 - 2009 by the government in developing disadvantaged regions in Indonesia. Central government policies embodied in the instruments of fiscal policy in the form of grants (Intergovernmental transfer). The amount of grants which is provided by the central government is expected to accelerate economic growth and development in disadvantaged regions.

Analysis of fiscal decentralization in this study focused on expenditure approach, which is the ratio of total expense of local government to the total expense of the central government, as well as applying a set of control variables consist of Initial Level of Growth, Population Growth, Investment, and Human Capital as independent variable and regional srowth as dependent variable. Panel data is used and estimated by adopting Least Square Dummy variable approach (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM) with a cross-section weight.

The results indicate that the effect of fiscal decentralization have positive and significant impact on economic growth in disadvantaged regions, but the resulting growth rate is relatively small, therefore the average of GDP per capita in disadvantaged regions is far behind the average of national GDP per capita."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajayang mempengaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita di Indonesia periodewaktu 1997 - 2006. Apakah pendapatan per kapita, penanaman modal asing(PMA), infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) serta desentralisasimempengaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita dan berapa besarpengaruhnya terhadap kecepatan laju tersebut. Dan juga dampak dari kebijakandesentralisasi apakah meningkatkan kecepatan laju pendapatan per kapita yangnotabene akan meningkatkan kernakmuran di wilayah tersebut.Penelitian ini mencakup 33 propinsi yang digabung menjadi 26 propinsi.Pengolahan data dengan menggunakan fixed effect model dari program eviews 5.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor di atas mempengaruhikecepatan laju pendapatan per kapita, PMA dan SDM menurunkan kecepatan lajupendapatan per kapita sedangkan pendapatan per kapita dan infrastrukturmeningkatkan kecepatan laju pendapatan per kapita. Desentralisasi ada yangmeningkat dan ada yang menurunkan laju pendapatan per kapita di wilayah yangberbeda-beda."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efek dari kebijakan desentralisasi fiskal terhadap beberapa indicator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia. Secara teori desentralisasi fiskal dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi karena kebijakan tersebut menciptakan suatu efisiensi dengan cara mendekatkan pemerintah kepada masyarakat (Musgrave, 1959). Penelitian ini berargumen bahwa selain memberikan efek langsung, desentralisasi fiskal juga dapat memberikan efek tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indikator ekonomi lain seperti tingkat kesenjangan ekonomi. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur desentralisasi fiskal, seperti yang dijelaskan oleh IMF dalam dokumen 'Government Financial Statistics' (2001), dan penelitian ini menggunakan salah satu indicator tersebut dalam mengukur tingkat desentralisasi fiskal yaitu tingkat desentralisasi fiskal berdasarkan total penerimaan provinsi dibagi dengan total produk domestik bruto provinsi tersebut. Dan dalam rangka melakukan test 'robust' terhadap hasil pengukuran, penelitian ini juga menggunakan indikator lain dari desentralisasi fiskal dalam dokumen IMF tersebut yaitu tingkat desentralisasi fiskal berdasarkan total pengeluaran provinsi dibagi dengan total produk domestik bruto provinsi tersebut. Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap efek dari desentralisasi fiskal di 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan jenis data panel dan metode 'Seemingly Unrelated Regression' (SUR) dalam proses analisis untuk mengakomodasi efek tidak langsung yang diberikan oleh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tingkat kesenjangan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal terbukti memiliki efek yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Efek langsung dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif, namun efek tidak langsung dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penurunan tingkat kesenjangan ekonomi adalah positif, dan apabila dianalisis lebih lanjut, total efek yang diberikan oleh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung adalah positif.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of fiscal decentralization policy on regional economic indicators such as economic growth and inequality in Indonesia. Theoretically, fiscal decentralization can lead to economic growth because it creates efficiency by bringing government closer to the public (Musgrave, 1959). This study argues that besides directly affect economic growth, fiscal decentralization also indirectly affects economic growth through other economic indicators such economic inequality. There are several indicators can be used to measure fiscal decentralization as explained by IMF Government Financial Statistics (2001), this study uses one of them, which is fiscal decentralization as a total provincial revenue as a share of GDP as fiscal decentralization measurement, and for robustness test, this study uses the other indicator measurement from the IMF which is fiscal decentralization as a total provincial expenditure as a share of GDP. Furthermore, this study analyzes the effect of fiscal decentralization across 33 provinces in Indonesia from 2004 to 2013. This study uses panel data and seemingly unrelated regression method in the analysis to accommodate the indirect effect of fiscal decentralization on economic growth through inequality. The result shows that fiscal decentralization does have a significant relationship with economic growth directly and indirectly through inequality level. The direct effect of fiscal decentralization on economic growth is negative, but the positive effect of fiscal decentralization in reducing inequality levels indirectly improves economic growth, which makes the actual total effect of fiscal decentralization on economic growth is positive. Relevance to Development Studies Fiscal decentralization was first implemented in Indonesia in 2001, and after more than a decade, this policy should have given positive impact to Indonesian economy. If it does not have positive impact on the economy then Government of Indonesia should discover what went wrong with this policy. Because of that reason, this study try to analyze do the fiscal decentralization policy in Indonesia can improve their economic growth and reduce inequality level across provinces after more than years of implementation. Improving economic growth means creating more wealth for people and by reducing inequality all people can experience the effect equally. One of the purposes of Development Studies is to improve and create equal welfare for the people especially in the poor and developing countries. Because of that reason, this study is very relevance to development studies because it analyzes the impact of fiscal decentralization policy in Indonesia in improving economic growth and creating economic equality across provinces to improve their people wealth. "

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Analisis desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan, indikator belanja, dan indikator otonomi serta menggunakan variabel pengendali yang terdiri dari pertumbuhan populasi, rasio investasi domestik terhadap PDRB, dan tingkat inflasi daerahh. Studi ini menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia periode 2008-2012 dengan metode Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan meningkatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi. atas dasar tersebut, diperlukan peninjauan kembali kebijakan fiskal daerah terkait perencanaan dan penganggaran, serta penetapan skala prioritas pembangunan daerah. sebagai konsekuensi, perlu adanya upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah di bidang kebijakan fiskal dan kebijakan publik."

"Pada fungsi produksi Cobb-Douglas, faktor A(t) tidak hanya mencerminkan teknologi namun juga perbedaan kontribusi sumber daya dan institusi lintas wilayah dan waktu (Lin dan Liu, 2000). Penelitian ini mengasumsikan bahwa A(t) dicerminkan oleh belanja daerah sebagai parameter desentralisasi dan belanja pemerintah pusat di daerah. Sehingga penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh belanja daerah namun juga pengaruh belanja pemerintah pusat di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji hubungan antara belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah. Dengan menggunakan data panel kabupaten/kota di Indonesia untuk periode 2010-2019 dan metode fixed effect model (FEM), hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja desentralisasi yang diukur dengan belanja daerah serta belanja pemerintah pusat di daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat di daerah juga memiliki korelasi positif dengan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia.

---

In Cobb-Douglas production function, the term A(t) reflects not only technology but also difference in resource endowments and institutions across regions and over time (Lin & Liu, 2000). This study assumes that A(t) is reflected by local expenditure as decentralization measure and central expenditure spent in local. This study examines not only the effect of local expenditure but also the effect of central expenditure spent in local to economic growth. Using panel data of regencies/cities in Indonesia for 2010-2019 period and fixed effect model (FEM) methodology, the result shows that decentralization expenditure as measured by local expenditure, together with central expenditure spent in local has positive effect on local economic growth in Indonesia. Furthermore, central expenditure spent in local also has positive correlation with local expenditure of regencies/cities in Indonesia."

"Pertumbuhan ekonomi provinsi pasca desentralisasi masih berada di bawah periode sebelum krisis. Selain itu, tidak adanya teori formal yang menunjukkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan masih minimnya penelitian yang menggunakan unit analisis provinsi menjadikan latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dengan menggunakan data panel dari 26 propinsi tahun 1999 sampai dengan 2008 yang diolah dengan metode efek random maka hasil studi ini menunjukkan bahwa porsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja seluruhnya berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi.

---

Province economic growth during fiscal decentralization still below before crisis happened. The lack of formal theory that shows decentralization fiscal impacts on economic growth and research using provincial as unit analysis become the background of this research. Using pool data from 26 province from 1999 until 2008 estimated with random effect method, this research confirms that ratio intergovernmental funds (Dana Perimbangan) to total revenue, private investment and labor have positif and significant impact on province economic growth. It also indicate that central government is still needed to increase province economic growth."