Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaporan pelayanan KIA secara rutin setiap bulan telah dilakukan oleh puskesmas di Kota Tangerang, waiaupun masih ada yang belum tepat waktu. Laporan pelayanan KIA puskesmas berasal dari PWS KIA dan LB3 Puskesmas. Laporan texsebut merupakan alat manajemen program KIA untuk memantau calcupan pelayanan KIA diwilayah kexja puskesmas.Pemanfaatan laporan tersebut sudah dilakukau dalam memantau dan mengevaluasi program KIA di puskesmas. Analisis terhadap laporan tersebut sudah dilakukan dalam bentuk narasi, tabel atau grafik, demikian juga umpan balik ke puskesmas dilakukan melalui supervisi atap rapat rutin tiga bulanan di Seksi KIA dan KB. Namun demikian, analisis terhadap cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA dimasing-masing puskesmas belum optimal dilakukan. Dengan aglanya evaluasi program KIA dengan analisis spasial maka dapat diketahui keterkaitan tingkat cakupan pelayanau KIA dengan ketersediaan layanan KIA di setiap puskesmas. Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk peta tematik sehingga lebih memudahkan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi program KIA.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan plating posisi puskesmas dalam peta. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan analisis sistem mulai dari mengidentitikasi masalah sampai pada menentukan data yang dibutuhkan sistem. Kemudian mendisain sisten; mulai dari pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta perancangan program aplikasinya. Tahap selanjutnya dilakukan analisis spasial.Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya prototipe pengembangan analisis spasial PWS KIA secara komputerisasi dengan menghasilkan informagsi dalam bentuk peta cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA. Berdasarkan hasil tersebut puskesmas yang ada di Kota Tangerang dapat diklasiiikasikan berdasarkan tingkat cakupan indikator KIA dan ketersediaan pelayanan KIA.Ada 8 puskesmas dengan tingkat cakupan indikator KIA masuk kategori baik dan 4 diantaranya adalah ketersediaan pelayanan KIA-nya kurang yaitu Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari dan Jatiuwung. Sebaliknya ada 7 puskesmas dengan indikator KIA kurang dan 4 diantaranya ketersediaan pelayanan KIA cukup yaitu Puskesmas Jurumudi Baru, Gembor, Kedaung Wetan dan Pasar Baru.

---

Reporting of MCH services regularly each month had been undertaken by Tangerang City community health center (puskesmas), although it was not reported on time. Puskesmas MCH service taken from MCH Local Area Monitoring (Pemarztauan Wilayah Setempat) and MCH/Family Planning Monthly Report (LB3). These reports are a management tool for monitoring of MCH services coverage at puskesmas working area.

The reports had been utilized in monitoring and evaluating of MCH Program at puskesmas. Then, it analyzed in types of narration, table, and graphic. In addition, the feed back to puskesmas given by supervision or three-monthly regular meeting at MCH Section and Family Planning. However, analysis for MCH service coverage related to the availability of MCH services in each puskesmas had not been implemented optimally.

Through MCH Program evaluation with spatial analysis, the association between MCH service coverage level and its availability in each puskesmas known. The result of analysis presented in thematic map in order to facilitate evaluation of MCH Program by management.

Data collection methods are observation, interview, and plotting of puskesmas in map. The system development using system analysis approach starting from the problem identification until data determination needed by system. Then, system design starting fiom data collection, analysis, and presentation and also the design of application program. The final step is spatial analysis.

The product of research is prototype of MCH Local Area Monitoring (Pemanfauan Wilayah Serempat) spatial analysis development by computerization. The prototype of information is map of MCH service coverage related to the MCH Program availability. Hence, all puskesmas in Tangerang City classified based on the level of MCH indicator coverage and its availability.

There were 8 puskesmas with its MCH indicator coverage level put in good category and four of them have poor MCH availability, namely Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari, and Jatiuwung. In contrary, there were 7 puskesmas with poor MCH indicator. Four of them have enough the availabilities of MCH service i.e. Puskesmas Jurumudi Barn, Gembor, Kedaung Wetan and Pasar Baru."

"Kematian ibu yang tinggi di Indonesia dapat dicegah antara lain dengan pelayanan antenatal adekuat dan proses persalinan yang aman. Fakta menunjukkan belum semua ibu hamil dan bersalin mendapatkan pelayanan optimal, walaupun pencatatan dan pelaporan pemerintah menunjukkan capaian yang hampir memenuhi target. Hal ini merupakan cerminan kinerja institusi penyelenggara pelayanan kesehatan ibu (dalam hal ini puskesmas). Penelitian ini bertujuan mengetahui pemodelan multilevel determinan kinerja program kesehatan ibu (capaian indikator K4 dan PN) pada tingkat puskesmas di Indonesia, dan opsi kebijakan yang dapat diterapkan sebagai upaya meningkatkan capaian program tersebut. Penelitian ini menggunakan metoda kombinasi, cross-sectional pada tahap pengembangan model konfirmatif, dan kualitatif-explanatory pada tahap eksplorasi masalah. Sampel berjumlah 2002 ibu batita, diperoleh dari data sekunder hasil Studi Analisis Capaian Indikator Renstra Program Gizi dan KIA 2012 di 8 provinsi, 16 kabupaten/kota, 64 puskesmas, 128 desa terpilih di Indonesia. Selain itu juga digunakan data set puskesmas dan desa. Informan pada tahap dua adalah pemangku kepentingan terkait program kesehatan ibu baik di tingkat puskesmas, kabupaten/kota, maupun tingkat pusat. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kepuasan ibu terhadap pelayanan antenatal sebelumnya mempunyai kontribusi paling besar terhadap kinerja K4, sementara perencanaan mempunyai kontribusi paling besar pada kinerja PN, dan kemampuan sistem informasi berkontribusi paling besar terhadap kinerja PNfaskes, setelah dikontrol variabel lainnya. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian serius oleh jajaran Kementerian Kesehatan RI dan pemangku kepentingan lainnya. Disarankan kepada Kementerian Kesehatan RI, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan puskesmas untuk melakukan intensifikasi promosi kesehatan, menjadikan upaya fokus pada pelanggan sebagai upaya kesehatan masyarakat pengembangan di puskesmas, pemenuhan kebutuhan tenaga dan sarana pelayanan antenatal dan persalinan di daerah terpencil, meningkatkan kapasitas perencanaan dan penguatan kemampuan sistem informasi program kesehatan ibu.

---

Maternal deaths can be prevented with adequate antenatal and delivery care. Evidence suggests that not all women received optimal services during her pregnancy and delivery, although based on recording and reporting system, its shows that government achieved the performance’s targets. This is a reflection of the health care provider performance (in this case is Puskesmas/ health center). The study aimed to seek a multilevel model of maternal health program performance determinants (performance indicators K4 and PN) at the primary care level in Indonesia, and the policy options that can be implemented as an effort to improve the performance of the program. The study used Mix Methods with cross sectional design; a quantitative approach was used to develop confirmatory model, and qualitative exploratory (to explore the problems). The sample was obtained from secondary data from “Indicators Achievement of Program Nutrition and MCH Strategic Plan 2012 in 8 provinces” survey, which has 2002 toddler's mother as a sample from 16 districts/cities, 64 health centers, and 128 selected villages in Indonesia. The analysis also includes dataset from Puskesmas and villages. Informant for qualitative study was from relevant stakeholders of maternal health programs both at the health centers, district/city, as well as the central level. The results showed that satisfaction on previous antenatal care have contributed most to the performance of K4, while planning has contributed most to the performance of PN, and the ability of information systems contribute most to the performance of PN-faskes, after controlling other variables. Recommendation for Ministry of Health, District Health Office, and Puskesmas is to intensify health promotion, focus on customer as a public health efforts in the health centers, making sure availability of health workers and services for prenatal and delivery care in remote areas, improve planning capacity and strengthent capability of maternal health information systems."

"Angka Kematian Ibu dan Bayi masih menjadi perhatian nasional dan global. Bahkan penurunan angka kematian ibu dan bayi masih menjadi prioritas daerahdaerah di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah terhambatnya pelayanan kesehatan dasar yang merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah dikarenakan masih rendahnya belanja kesehatan di beberapa wilayah di Indonesia. Angka nasional untuk belanja kesehatan sendiri masih berada di kisaran 3 %. Sementara Undang-Undang mengamanatkan 5% dari total APBN. Ketersediaan dana dan kondisi fiskal merupakan salah satu alasan dibalik rendahnya proporsi belanja untuk kesehatan di setiap daerah. Komitmen pemerintah daerah dan kebijakan dari pemerintah yang dibuat, merupakan faktor penentu dalam jumlah anggaran yang diterima oleh Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan biaya Standar Pelayanan Minimal SPM) program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Majalengka tahun 2017?2019 menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahun 2015, pembiayaan program KIA yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp1.628.255.186 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp33.890.000. Hasil perhitungan kebutuhan biaya SPM program KIA yaitu tahun 2017 sebesar Rp3.680.558.521, tahun 2018 sebesar Rp2.705.532.478 dan tahun 2019 sebesar Rp1.661.271.066. Dalam pendekatan kualitatif, pemerintah daerah baik dari sisi eksekutif ataupun legislatif sudah memiliki komitmen dalam pemenuhan kebutuhan biaya program KIA. Tetapi besar kecilnya anggaran yang diterima ditentukan oleh ketersediaan anggaran, kondisi fiskal daerah dan unsur politik dan kebijakan pemerintahan. Perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum berdasarkan SPM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan biaya SPM program KIA memerlukan dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah daerah dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan program tersebut.

---

Maternal and infant mortality remains a national and global concern. Even, the conditions in Indonesian the decline of maternal and infant mortality are still a priority for small Indonesian regions. One of the factors that led to this high rate of maternal and infant mortality is the obstruction of primary health care services, which is the authority of the local governments, due to the low spending on health care budget in several regions in Indonesia. The national average for health spending alone is in the range of 3%. While, the national constitution states that the minimum of health care budget is 5% of the total state budget. The availability of funds and fiscal conditions is one of the reasons behind the low proportion of health care spending in every region. The commitment of the local government and the policies is a decisive factor for the budget proportion received by the local health department.

This study aimed to analyze the cost requirements of Maternal and Child Health (MCH) program in Majalengka region in 2017 to 2019 using case study design with quantitative and qualitative approaches. In 2015, the budget forthe MCH program in the health department of Majalengka region came from the government budget for Rp1.628.255.186 (97.96%) and the financial aids from West Java Province for Rp33.890.000 (2.04%).

The results of the calculation need for the MCH program cost based on Minimum Service Standards (MSS) which in 2017 was Rp3.680.558.521, and were Rp2.705.532.478 and Rp1.661.271.066 in 2018 and 2019. In the qualitative approach, the local government, both the executive and the legislative, has a commitment in meeting the needs of the MCH program costs. However, the amount of the budget depends on to budget availability, fiscal conditions and elements of local politics and government policy. The planning and budgeting in health department of Majalengka region has not been determined based on MSS.

The study concluded that the cost requirement of the MCH program requires encouragement and support from the local government. Therefore, commitment and concrete action from the local government is needed to sustain the program."

"Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu yang ditur;juk sebagai daerah pelaksana program PKH. Kewajiban Peserta PKH adalah membawa anak usia 0-6 tabun ke fasilitas kesebatan untuk melakakan pemantauan tumbuh kembang, imunisasi dan vitamin A. Sedangkan untuk ibu hamil, harus memeriksakan kehamilan, pertolongan persalinan dan kunjungan nifas ke fasiJitas pelayanan kesehatan dengan alat pemantauannya beropa verifikasL Sistem verifikasi program PKH selama ini belum ada atau belum bexjatan. Disamping itu terdapat masalah lain, yait.u beJum terintegrasinya sistem pcncatatan dan peJaporan program keschatan ibu dan anaperbaikan gizi dan imunisasi di Puskesmas. Penelitian ini bertujuan mewujudkan rancangan sistem informasi manajemen program kesehatan ibu dan anak untuk mendukung verifikasi program keluarga harapan di tingkat Puskesmas. Metodologi yang digunakan adalah operasional design dengan pendekatan incremental model. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari berkas pencatatan dan pelaporan serta telaah dokumen. Data primer didapat dengan cara wawancara mendalam (indepth interview). Seluruh data yang diperlukan untuk indikator program keluarga harapan terdapat dalam kohor ibu dan anak yang berasal dari Bidan dan Posyandu, sehingga dengan memperkuat sistem informasi program kesehatan ibu dan anak di tingkat Puskesmas maka seluruh informasi keberhasilan PKH kesehatan dapat diketahui. Prototype yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menghasilkan indikator program sesuai dengan standar pe1ayanan minimal serta dapat mendukung kebutuhan data primer verifikasi PKH kesehatan, namun prototype tersebut baru tahap satu, sehingga perlu dikembangkan lagi dengan memasukkan indikator lain, seperti resiko kehamilan dan persalinan.

---

Tasikmalaya Regency is one of the areas designated as Program Keluarga Harapan (PKH) implementers. Participant obligations PKH is bringing children aged 0-6 years to health facility for growth monitoring. immunization and vitamin A. As for pregnant women ; must visit to health care facilities for antenatal care, child bearing and postnatal care with a monitoring tool in the form of verification. PKH program verification systems have not been there or not running. Beside there is another problem, which the system is not integrated for recording and reporting programs maternal and child health, nutrition and immunization in the public health center.

This study to make design of management information system of maternal and child health program for support program keluarga harapan verification's at public health center level. Methodologies model approach. Secondary data collection is done by studying the file recording and reporting, review of documents. The primary data obtained by in-depth interviews.

The mother and child cohort derived from the midwife and Posyandu contain a the data needed of PKH indicator's, so by strengthen the system information management of maternal and child health programs at the public health center level so gained PKH success information can be known.

The prototype produced in this study can be issued in accordance with indicator as minimum service standards and can support the needs of primary data PKH verification. but the new prototype onJy tin stage one, which needs to be developed again by including other indicators, such as the detection risk of pregnancy and childbearing."

"Kesehatan ibu dan anak adalah salah satu indikator derajat kesehatan yang dapat dinilai sebagai keberhasilan pelayanan kesehatan dan menjadi komponen indeks pembangunan dan indeks kualitas hidup. Namun, masalah kematian dan kesakitan Ibu dan anak di Indonesia masih merupakan masalah besar. Dengan demikian, pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Upaya penurunan angka kematian ibu dan anak diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang memiliki kualitas data dan utilitas data yang baik. Pelaporan dan pencatatan kesehatan ibu dan anak digunakan untuk melihat dan memantau faktor-faktor resiko dan non resiko selama proses kehamilan normal maupun tidak normal dalam melakukan intervensi segera. Puskesmas Berastagi dan Puskesmas Tiga Panah merupakan beberapa dari Puskesmas yang ditemukan ketidaksambungan data, tidak kredibel di Kabupaten Karo. Risiko dari data yang tidak kredibel adalah tidak bisa mengetahui besarnya masalah yang sesungguhnya sehingga tidak bisa memonitor, mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan program. Pukesmas Berastagi dan Tiga Panah menerima pelaporan KIA dari Bidan di Desa. Oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan ibu dan anak untuk melihat data kesehatan ibu dan anak yang ada di Puskesmas Berastagi dan Tiga Panah terutama pelaporan data dari Bidan di Desa. Penelitian ini merupakan peneltian kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Berastagi memiliki kualitas data yang lebih baik dibandingkan dengan Puskesmas Tiga Panah namun masih terdapat desa yang harus diperbaiki dalam kualitas data; Penilaian lima komponen fungsi manajemen data, Puskesmas Berastagi memiliki pemanfaatan data dan informasi nilai yang paling rendah sedangkan untuk Puskesmas Tiga Panah dimana Pengolahan dan analisis data serta pemanfaatan data dan informasi memiliki nilai paling rendah ; Puskesmas Berastagi memiliki e-puskesmas namun belum mendukung pencatatan dan pelaporan KIA sedangkan Puskesmas Tiga Panah tidak memiliki e-puskesmas/SIMPUS; tidak terdapat SOP ; Formulir yang tidak tersedia secara rutin untuk Bidan di Desa di Puskesmas Berastagi sedangkan Puskesmas Tiga Panah tersedia secara rutin namun masih ditemukan Bidan di Desa mengirimkan dengan selembar kertas; tidak terdapat kebijakan secara tertulis terkait pencatatan dan pelaporan KIA; tidak pernah dilakukan pre dan post test di Puskesamas Berastagi dan Tiga Panah; Puskesmas Berastagi tidak memiliki dana khusus pencatatan dan pelaporan KIA.

---

Maternal and child health is one indicator of health status that can be assessed as the success of health services and is a component of the development index and quality of life index. However, the problem of maternal and child mortality and morbidity in Indonesia is still a big problem. Thus, maternal and child health services are a top priority in health development in Indonesia. Efforts to reduce maternal and child mortality require a recording and reporting system that has good data quality and data utility.Maternal and child health reporting and records are used to view and monitor risk and non-risk factors during normal and abnormal pregnancy processes in carrying out immediate interventions. Puskesmas Berastagi and Puskesmas Tiga Panah are some of the Puskesmas that were found to be data disconnected, not credible in Karo District. The risk of data that is not credible is not being able to know the true magnitude of the problem and so being unable to monitor, evaluate the success or failure of the program. Pukesmas Berastagi and Tiga Panah receive MCH reports from the village midwife. Therefore, it is necessary to have an evaluation of the recording and reporting system for maternal and child health to see the data on maternal and child health at the Berastagi and Tiga Panah Puskesmas, especially the reporting of data from village midwives. This research is a qualitative research by collecting data through observation interviews and documentation studies. The results showed that Puskesmas Berastagi has better data quality than Tiga Panah Puskesmas but there are still villages that need improvement in data quality; b. The assessment of the five components of the data management function, Puskesmas Berastagi has the lowest value data and information utilization, while for Tiga Panah Puskesmas that data processing and analysis as well as data and information utilization has the lowest value; Berastagi Puskesmas has an e-puskesmas but it does not yet support MCH recording and reporting, while the Tiga Panah Puskesmas does not have an e-puskesmas / SIMPUS; there isn’t standard operating procedures; Forms that were not regularly available for Village Midwives at Puskesmas Berastagi while Puskesmas Tiga Panah were available regularly but were still found. Village midwives sent them with a sheet of paper; there is no written policy regarding MCH recording and reporting; never done pre and post test at Puskesamas Berastagi and Tiga Panah; Berastagi Puskesmas does not have special funds for recording and reporting MCH."

"Persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor penting untuk mengurangi angka kematian maternal atau ibu. Persalinan yang didampingi tenaga kesehatan terampil di Indonesia masih rendah, yaitu hanya 52,4% dari ibu hamil (bumil) yang mendapatkan pelayanan kesehatan secara lengkap. Penelitian ini mencoba mencari gambaran faktor aksessibilitas yang berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal. Penelitian ini menggunakan disain penelitian potong lintang, dari survey "Kinerja Pelayanan Kesehatan berdasarkan Indikator Kabupaten Tangerang Sehat 2010", Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang-Banten tahun 2006. Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care/ANC) pada kunjungan satu kali 97,6%, dengan 85,7% memeriksakan kehamilannya ke bidan. Kunjungan pertama (K1) yang benar/murni sebesar 73,3%, dan kunjungan minimal 4 kali dan lengkap (K4) sebanyak 52,5%. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 80,3%. Pemilihan tempat bersalin di pelayanan kesehatan sebesar 70,7%. Pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal lengkap (utilisasi) adalah pemanfaatan pelayanan K4, dan melahirkan dengan didampingi petugas kesehatan yang terlatih, jika didistribusikan terhadap akses ekonomi, dapat diterangkan oleh variabel kemampuan membayar (ATP), sedangkan akses sosial diwakili oleh pengetahuan risiko kehamilan, risiko melahirkan, ANC dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Faktor aksesibilitas fisik tidak ada yang dapat menerangkan terjadinya perbedaan proporsi utiliasi tersebut. Uji multilevel, membuktikan ada perbedaan random intercept dari level 1 ke level 2, dengan median odds ratio (MOR)= 2,13, berarti ada perbedaan median OR variabel independen pada level 1, terhadap level 2, di tingkat kecamatan. Perbedaan dapat dijelaskan dengan faktor suplay, yaitu rasio bidan per 10.000 penduduk, meskipun nilai IOR (0,24-4,16), melalui 1, yang berarti efek variasi kecamatan relatif lebih besar dari variabel kontekstual.

---

Maternal Health Accessibility in Tangerang District Banten, 2006. Indonesia has developed many programs to reduce maternal death, which is beliefs related to access to maternal care, but still only limited pregnant women have access to health facility. This research tried to show which variables that contribute the decision to utilize the maternal health care. Using secondary data from survey "Kinerja Pelayanan Kesehatan berdasarkan Indikator Kabupaten Tangerang Sehat 2010", conducted in 2006, by the Health District Office, Kabupaten Tangerang-Banten.. Maternal health utilization was consisted of complete antenatal care (ANC) examination, and delivery attended by professional birth attendance. In term of the ante natal care (ANC), 97.6% of the respondents had at least one time ANC to the health personnel, and 85.7% to the midwife. Complete ANC and at least 4 times meet medical personnel (K4) was 52.5%. Delivery by professional health attendance was around 80.3%, and 70.7% of the delivery were obtained in the health facility. Maternal health utilization is explained by variables ATP (ability to pay) from economic accessibility, and from the social accessibility by knowledge of ANC, knowledge of risk from the pregnancy, risk of giving birth and the involvement in decision making process to choose service delivery, but there was no physical accessibility could explained the utilization difference. Multilevel analysis proved that there was a random intercept from level I to level II, with MOR=2.13. It means there was a difference in median of OR in the level I to level II. The difference can be explained by the supply factor, which is measured by midwife ratio to 10.000 population, with IOR (0.24 ? 4.16). Since the variation of IOR exceeded 1, it means the variation among the sub-district is relatively bigger than the contextual variable (midwife ratio). Still this research could explain that midwives were playing the very important role in maternal health accessibility in district level."

"Sistem informasi geografis bidang kesehatan dapat digunakan untuk melihat status kesehatan (outcome) melakukan perencanaan program, perencanaan infrastruktur dan peralatan, untuk melihat kemajuan indikator kesehatan (sebagai sistem evaluasi & monitoring), melihat cakupan pelayanan kesehatan, dan hubungan antar sektor.Pemantauan wilayah setempat (PWS) adalah alat manajemen program KIA untuk memantau cakupan pelayanan KIA di suatu wilayah (Puskesmas/kecamatan) secara terus menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat lerhadap wilayah yang cakupan pelayanan KIA nya masih rendah.Kabupaten Majalengka telah lama melaksanakan program KIA namun masih memiliki permasalahan sistem informasi, diantaranya masih belum baiknya dalam penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.Tujuan dikembangkannya SIG PWS KIA adalah guna menghasilkan informasi yang berkualitas dalam rangka membantu para pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi dan intervensi program kesehatan ibu dan anak secara cepat, tepat dan akurat di Kabupaten Majalengka.Pengembangan SIG PWS KIA ini mengikuti tahapan siklus hidup pengembangan sistem (system developmemf Iife cycles) yang dibatasi sampai pada tahap implementasi sistem (ujicoba prototype).Hasil uji kelayakan (feasibility study) pengembangan SIG PWS KIA di Kabupaten Majalengka dilihat dari aspek kelayakan ekonomis, teknis, operasi maupun organisasi cukup layak untuk dikembangkan.Hasil wawancara menyatakan bahwa sebenamya data yang dihasilkan dari sistem pelaporan PWS KIA yang telah berjalan selama ini sudah cukup memadai. Hanya perlu di tambahkannya beberapa indikator penunjang seperti kualitas pelayanan ANC, dikarenakan saat tidak adanya instrumen rutin dalam laporan yang melihat kualitas pelayanan ANC oleh Bidan. DO Pelayanan ANC yang tidak tersedia dalam Iaporan PWS, Kantong taksiran partus dan kunjungan luar wilayah, distribusi kematian ibu dan bayi berdasarkan penyebab, waktu terjadinya dan penolongnya yang belum tersedia secara rutin pada laporan PWS bulanan. Juga disetujui jika output SIG PWS KIA berupa peta geografis, yang memperlihatkan status kerawanan tertentu di suatu daerah.Sistem Informasi Geografis PWS KIA di Kabupaten Majalengka dapat berjalan dengan baik di seluruh Puskesmas jika ada beberapa prasyarat di antaranya adalah : Semua Bidan di desa I di puskesmas melakukan pengisian kartu ibu, kohor bayi dan format autopsi verbal dengan baik dan benar, tersedianya sarana komputer di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan, tenaga pengelola SIG PWS KIA di Puskesrnas maupun di Dinas harus terlatih terlebih dahulu Software SIG PWS KIA."