Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu kebjjakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM terhadap APBN seiring dengan meningkatnya konsumsi premium dan solar di Indonesia sebagai net importir BBM adalah dengan mengurangi subsidi BBM premium dan solar. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menaikkan harga nominal BBM premium dan solar pada sektor transportasi. Penelitian ini mengestimasi penn!ntaan BBM premium dan solar pada sektor transportasi darat di Indonesia dengan mengaplikasikan model Dahl (I982). Berbeda dengan Dahl yang mengasumsikan individu hanya mengkonsurnsi satu jenis bahan bakar, tesis ini mengasumsikan individu mengkonsumsi premium dan solar. Melalui pendekatan fixed effect data panel dengan metode GLS (Generalized Least Square) pada model regresi diperolch besaran elastisitas pennintaan BBM premium dan solar terhadap harga riil premium, harga rill solar, pendapatan dan jumlah stok kendaraan.Hasil regresi menunjukkan komoditas BBM premium tersuhstitusi tidak st!mpuma dengan solar. Elastisitas pennint-aan BBM premium dan solar bersifat inelastis atau lrurang sensitif terhadap variasi perubahan harga riil dan tingkat pendapatan dan jumlah stok kendaraan. Harga riil komodhas BBM premium dan solar berpengaruh negatif terhadap besaran jum)ah konsums:i BBM premium dan solarscmento.ra tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap konsumsi BBM premium. Kebijakan kenaikan harga nominal BBM premiun dan solar tidak memberikan dampak perubahan konsumsi BBM yang tinggi, adanya perbedaan yang signifikan antara konsumsi BBM selama krisis dibandingkan dengan sebelum krisis. Elastisitas permintaan BBM, terhadap harga rill BBM (dimana i = premium atau solar) selama krisis lebih inelastis dibandingkan sebelum krisis."

"Penulisan thesis ini dilatarbelakangi keadaan di Indonesia dimana permintaan Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut BBM) subsidi saat ini di Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dari jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi BBM sesuai dengan jumlah subsidi BBM yang digunakan masyarakat dan nilai ini cukup besar apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis financial dan ekonomi pada tahun 1997-1998. Seiring dengan pertumbuhan konsumsi BBM semakin meningkat dan sejalan dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor (KBM) yang menyebabkan alokasi subsidi BBM yang ditetapkan pada APBN semakin membengkak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembatasan subsidi dan penghematan konsumsi BBM, dengan cara ini diharapkan subsidi untuk BBM yang dikeluarkan dapat dibatasi terhadap kelompok tertentu yang tepat daya belinya terhadap BBM subsidi, sehingga angka subsidi BBM di APBN mencerminkan kebutuhan aktual dari objek yang berhak disubsidi. Untuk itu diperlukan sistem monitoring, pengawasan, pencatatan penelusuran dan pengendalian transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, yang pada akhirnya akan menciptakan sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah. Selain itu untuk membangun kerjasama lintas sektoral dari Pemerintah Pusat, BPH MIGAS, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kepolisian Daerah dan Badan Usaha selaku mandatory pelaksana pendistribusian BBM Subsidi. Sehingga kesalahan pada proses pendistribusian BBM Subsidi terawasi dengan baik oleh semua pihak. Konsep pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi jenis bensin premium dan minyak solar dilakukan melalui metode pencatatan transaksi harian SPBU dan pelacakan transaksi kendaraan bermotor melalui front end device yang nantinya akan dipasang di tiap SPBU dan di dispenser Bensin Premium dan Minyak Solar. Perangkat front end device yang dipasang antara lain peralatan akuisisi data komputer SPBU dan card reader dan / atau alat pindai / EDC (Electronic Data Capture) di dispenser premium dan minyak solar. Sehingga apabila sistem tersebut diterapkan akan membawa dampak positif kepada BPH Migas selaku Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan Industri Hilir Migas khususnya BBM bersubsidi yang mana akan tersedianya sistem yang dapat menganalisa transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, tersedianya sistem pembatasan alokasi jenis BBM tertentu untuk tiap kendaraan bermotor (KBM) dalam rangka menentukan volume penggunaan BBM jenis tertentu jenis premium dan minyak solar. Dengan hasil akhir berupa tersedianya sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah, Volume BBM bersubsidi yang disalurkan oleh Badan Usaha Pelaksana PSO (Public Service Obligation) di tiap wilayah, penerima BBM bersubsidi berikut alokasi kuota per kendaraan di tiap wilayah terutama lokasi dan waktu penyaluran BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan/analisis terhadap sistem monitoring penggunaan BBM bersubsidi jenis premium dan minyak solar sektor transportasi darat di pulau bintan menggunakan kartu kendali dan barcode diperoleh total hasil penghematan pada tahun 2011 untuk BBM jenis premium 1.393,030 KL dan untuk minyak solar sebesar 32.557,616 KL atau total sebesar 33.950,646 KL. Jika pada APBN subsidi BBM diasumsikan sebesar Rp. 2.000 /liter maka total penghematan yang dilakukan dapat mencapai Rp. 67.901.291.146,- . Apabila hasil penghematan pengawasan dan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tersebut dibandingkan dengan besaran anggaran biaya pengawasan dan pengendalian yang sebesar Rp.23.467.710.200,- maka sistem ini dapat menghemat APBN sebesar Rp.44.433.580.936,- rupiah sehingga sistem pengawasan dan pengendalian BBM subsidi sebaiknya segera diterapkan dengan dasar hukum yang kuat."

"ABSTRAKPenulisan thesis ini dilatarbelakangi keadaan di Indonesia dimana permintaan Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut BBM) subsidi saat ini di Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dari jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi BBM sesuai dengan jumlah subsidi BBM yang digunakan masyarakat dan nilai ini cukup besar apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis financial dan ekonomi pada tahun 1997-1998. Seiring dengan pertumbuhan konsumsi BBM semakin meningkat dan sejalan dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor (KBM) yang menyebabkan alokasi subsidi BBM yang ditetapkan pada APBN semakin membengkak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembatasan subsidi dan penghematan konsumsi BBM, dengan cara ini diharapkan subsidi untuk BBM yang dikeluarkan dapat dibatasi terhadap kelompok tertentu yang tepat daya belinya terhadap BBM subsidi, sehingga angka subsidi BBM di APBN mencerminkan kebutuhan aktual dari objek yang berhak disubsidi. Untuk itu diperlukan sistem monitoring, pengawasan, pencatatan penelusuran dan pengendalian transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, yang pada akhirnya akan menciptakan sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah. Selain itu untuk membangun kerjasama lintas sektoral dari Pemerintah Pusat, BPH MIGAS, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kepolisian Daerah dan Badan Usaha selaku mandatory pelaksana pendistribusian BBM Subsidi. Sehingga kesalahan pada proses pendistribusian BBM Subsidi terawasi dengan baik oleh semua pihak. Konsep pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi jenis bensin premium dan minyak solar dilakukan melalui metode pencatatan transaksi harian SPBU dan pelacakan transaksi kendaraan bermotor melalui front end device yang nantinya akan dipasang di tiap SPBU dan di dispenser Bensin Premium dan Minyak Solar. Perangkat front end device yang dipasang antara lain peralatan akuisisi data komputer SPBU dan card reader dan / atau alat pindai / EDC (Electronic Data Capture) di dispenser premium dan minyak solar. Sehingga apabila sistem tersebut diterapkan akan membawa dampak positif kepada BPH Migas selaku Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan Industri Hilir Migas khususnya BBM bersubsidi yang mana akan tersedianya sistem yang dapat menganalisa transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, tersedianya sistem pembatasan alokasi jenis BBM tertentu untuk tiap kendaraan bermotor (KBM) dalam rangka menentukan volume penggunaan BBM jenis tertentu jenis premium dan minyak solar. Dengan hasil akhir berupa tersedianya sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah, Volume BBM bersubsidi yang disalurkan oleh Badan Usaha Pelaksana PSO (Public Service Obligation) di tiap wilayah, penerima BBM bersubsidi berikut alokasi kuota per kendaraan di tiap wilayah terutama lokasi dan waktu penyaluran BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan/analisis terhadap sistem monitoring penggunaan BBM bersubsidi jenis premium dan minyak solar sektor transportasi darat di pulau bintan menggunakan kartu kendali dan barcode diperoleh total hasil penghematan pada tahun 2011 untuk BBM jenis premium 1.393,030 KL dan untuk minyak solar sebesar 32.557,616 KL atau total sebesar 33.950,646 KL. Jika pada APBN subsidi BBM diasumsikan sebesar Rp. 2.000 /liter maka total penghematan yang dilakukan dapat mencapai Rp. 67.901.291.146,- . Apabila hasil penghematan pengawasan dan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tersebut dibandingkan dengan besaran anggaran biaya pengawasan dan pengendalian yang sebesar Rp.23.467.710.200,- maka sistem ini dapat menghemat APBN sebesar Rp.44.433.580.936,- rupiah sehingga sistem pengawasan dan pengendalian BBM subsidi sebaiknya segera diterapkan dengan dasar hukum yang kuat. Monitoring penggunaan..., M. GeriYaniardi, FT UI, 2011."

"Energi yang digunakan oleh sektor transportasi di Indonesia hampir 90% merupakan energi yang bersumber dari fosil sehingga disebut fosil-oil yang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui (un-renuable resources). Sampai pada batas waktu tertentu sumber energi (cadangan) bahan bakar transportasi jenis minyak ini akan habis, sehingga perlu adanya beberapa program atau langkah nyata yang harus diambil untuk menghemat penggunaan sumber energi minyak tersebut. Beberapa kebijakan pemerintah disektor transportasi yang telah dilaksanakan pasta kenaikan BBM tahun 2003 antara lain diversifikasi energi, konservasi energi, kebijakan insentif dan disinsentif, kebijakan standarisasi, dan kebyakan tarif.Straiegi dan langkah aksi yang harus segera dilakukan dari kebijakan tersebut adalah mengurangi jumlah permintaan BBM jenis premium dan solar dalam rangka penghemalan energi khusus untuk sektor transportasi karena salah salu dominasi jenis angkutan jalan dalam pemakaiaan energi cukup tlinggi. Konsumsi energi disektor transportasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pergerakan dan aktivitas manusia dalam menunjang kegiatan ekonomi. Bentuk pergerakan tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap jenis angkutan, konsumsi energi dan prasarana system transportasi."

"Menurut teori ekonomi tradisional, pengaruh tingkat bunga terhadap volume investasi bersifat negatif. Karena permintaan terhadap kredit tergantung pada volume investasi maka, kenaikan tingkat bunga cenderung mengurangi permintaan terhadap kredit. Kekecualian dari teori yang diterima secara umum tersebut adalah hipotesa McKinon yang menyatakan hubungan antara tingkat bunga dengan investasi bersifat searah. Berdasarkan fungsi profit sektor perbankan, dapat diketahui elastisitas penawaran kredit oleh bank. Terungkap dalam penelitian ini bahwa elastisitas penawaran kredit oleh bank positif 2,782 dan elastisitas silang kredit dengan tingkat bunga deposit negatif 2,275. Dengan demikian, bila tingkat bunga kredit berubah dengan arah dan tingkat perubahan yang sama --misalkan tingkat bunga deposit dan tingkat bunga kredit meningkat sebesar satu persen, maka volume kredit yang disalurkan perbankan akan meningkat kira-kira sebesar 0,5 persen. Dampak perubahan tingkat bunga terhadap kredit bersifat positif apabila ratio perubahan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga deposit Rx sekitar 0,82. Bila IR., ≥ 0,82 pengaruh perubahan tingkat bunga bersifat searah, sebaliknya apabila FR, < 0,82 pengaruh tingkat bunga berlawanan arah. Elastisitas permintaan deposit oleh perbankan nilainya negatif 3,087, sedangkan elastisitas silang antara kredit terhadap permintaan deposit positif 3,809. Dengan demikian bila R, ≥ 0,81 pengaruh tingkat bunga terhadap volume deposit berlangsung searah. Dan sebaliknya bila Rx < 0,81, tingkat bunga mempengaruhi deposit dengan arah yang berlawanan."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh rencana kebijakan pemerintah dalammembatasi konsumsi BBM premium di Sektor Angkutan Darat terutama untukmobil pribadi pada tahun 2012. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampakkebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia, terutama dampak terhadapoutput, faktor produksi, sektor produksi, dan distribusi pendapatan rumah tangga.Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan analisis Sistem NeracaSosial Ekonomi (SNSE) tahun 2008 sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis.Dan untuk menghitung dampak tersebut penulis menggunakan multiplier analysis,Koefisien Gini, dekomposisi pengganda, dan structural path analysis (SPA).Hasil perhitungan dan analisis menunjukkan bahwa pembatasan konsumsi BBMpremium di Sektor Angkutan Darat akan memberikan dampak pada penurunanpeningkatan output, penurunan peningkatan pendapatan faktor produksi,penurunan peningkatan pendapatan sektor produksi, dan penurunan peningkatanpendapatan institusi rumah tangga. Meskipun demikian, kebijakan inimemberikan dampak pada membaiknya ketimpangan distribusi pendapatan. Halini dapat dilihat dari nilai Koefisien Gini yang lebih rendah ketika konsumsi BBMpremium dibatasi daripada sebelum dibatasi.

---

Abstract The research was motivated by a government?s policy plan in restrictingconsumption of premium fuel in the Land Transport Sector especially for privatecars in 2012. The research aims to determine the impact of these policy towardsIndonesia?s economy, especially impact on output, factors of production,production sector, and household income distribution. To achieve theseobjectives, the research was using Social Accounting Matrix (SAM) analysis in2008 as a framework and an analytical framework. And to calculate these impact,author used a multiplier analysis, the Gini Coefficient, decompotition multiplierand strutural path analysis (SPA). Calculation and analysis results indicate thatlimitation the volume consumption of premium fuel in the Land Transport Sectorwill impact on decreasing an addition output, factor income, production sectorincome, and household income. In spite of the fact that, this policy impact on theimprovement of income distribution inequality. It can be seen from the value ofthe Gini Coefficient that is lower when volume consumption of premium fuellimited than before limited."

"Tesis ini mengestimasi fungsi permintaan pelayanan kesehatan dan menganalisa pengaruh harga dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelizian ini adalah data cross-seclion dari Susenas 2004, dengan jumlah observasi sebesar 1.030.250 individu. Metode estimasi yang digunakan adalah regresi zero-inflated poisson dengan variabel dependen jumlah kunjungan ke tempat pelayanan kesehatan dalam satu bulan terakhir.Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pelayanan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap permintaan pelayanan kesehatan. Hubungan harga pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan negatitl artinya jika harga pelayanan kesehatan naik maka permintaan terhadap pelayanan kesehalan turun. Sementara untuk harga makanan berpengaruh signitikan dan berhubungan negatif terhadap permintaan pelayanan kesehatan. Jika harga makanan naik maka pemiintaan akan pelayanan kesehatan tumn. Harga pendidikan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap permintaan pelayanan kesehatan, sehingga ketika harga pendidikan naik maka permintaan akan pelayanan keschatan menjadi meningkat. Pendapatan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif dengan permintaan pelayanan kesehatan, sehingga ketika pendapatan naik maka pennintaan pelayanan kesehatan menjadi meningkat. Dengan demikjan iimgsi permintaan pelayanan kesehatan di Indonesia adalah : bahwa permintaan pelayanan kesehatan adalah fungsi dari (tcrgantung pada) harga pelayanan kesehatan, harga barang lain, pendapatan, dan karakteristik individu. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah : perlunya pengergdalian harga pelayanan kesehatan agar akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetap teramin."

"Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada energi semakin mendorong berkembangnya teori manajemen permintaan energi. Indonesia sebagai negarayang mengalami peningkatan kebutuhan konsumsi premium masih membutuhkan perbaikan dalam tata kelolakebijakan energinya. Salahsatunya dalam melakukan peramalan. Oleh karena itu,Dibutuhkan suatu cara agar dapat melakukan peramalan konsumsi BBM premium di Indonesia.Dalam penelitian ini, peramalan dilakukandengan dua cara. Yaitu dengan menggunakan Multi Linear Regrresi dan Neural network. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa metode Multi linear regresi memperoleh keakuratan yang lebih baik dibanding Neural network.

---

The increasing of energy consumption encouraging the development of energy demand management theory. Indonesia as a country which have increasing consumption premium fuel in few years is need to improve their energy policy, especially in forecasting. Therefore, there are need a methode to forecast premium demand in Indonesia. In this research, forecasting is done with using Multi Linear Regression and Neural Network. The result is the accuration of Multi Linear Regression methode better than the accuration of Neural network methode."

"Dalam upaya pengendalian harga dan mengantisipasi terjadinya kelangkaan pasokan semen di seluruh wilayah Indonesia khususnya pada kondisi dimana produksi semen di dalam negeri masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan nasional, pasokan semen impor cukup berperan untuk mensupply kebutuhan tersebut. Guna pengamanan ketersediaan stok semen di dalam negeri sehingga tidak terjadi kelangkaan dan melonjaknya harga semen telah dikeluarkan beberapa kebijakan Pemerintah dalam penentuan harga (harga eceran tertinggi/HET dan kernudian Harga Pedoman Setempat/HPS) menurut wilayah pemasaran tertentu serta diatur dan diawasi pelaksanaan ekspor semen yang dapat mengakibatkan terganggunya stok semen dalam negeri. Semakin berkembangnya industri semen dengan didirikannya pabrik semen baru baik yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah di beberapa wilayah, peranan semen impor semakin berkurang dan terjadi pergeseran produksi semen selain memenuhi kebutuhan dalam negeri juga dipasarkan ke luar negeri dengan tingkat harga yang cenderung lebih menguntungkan. Berkenaan dengan penulisan tesis ini, akan dibahas dan dianalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan semen dan ekspor semen yang dapat berakibat terganggunya pengadaan semen di dalam negen serta upaya pencapaian efektifitas dan efisiensi distribusi semen. Pengumpulan data diperoleh melalui instansi terkait dan lembaga-lembaga lainnya yang turut terlibat dalam distribusi semen. Sedangkan alat analisis data yang digunakan antara lain analisis regresi berganda dengan bantuan komputer melalui Program Statistical Package Social Science (SPSS) dan Program Linier (Model Tranportasildengan bantuan komputer melalui Program Quantitative System for BusinessPlus (QSB+). Dari hasil analisis dalam penelman ini disimpulkan bahwa permintaan semen seoara keseluruhan dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi nasional antara lain perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB), investasi Nasional dan Nilai Tambah Bruto sektor konstruksi. Untuk itu diperlukan dukungan Pemerintah dalam menciptakan kondisi perekonomian yang semakin membaik dan bagi para produsen atau peiaku niaga semen diharapkan dapat memanfaatkan peluang pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Disamping itu guna tercapainya efisiensi dan efektifitas distribusi semen, hendaknya ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana serta infrastruktur dalam menunjang kelancaran distribusi semen agar pemasaran semen dapat terlaksana sesuai mekanisme pasar yang mengarah pada persaingan bebas."