Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas upaya untuk memaksimalkan penerimaan negara melalui pemilihan metode alokasi biaya bersama hulu migas yang tepat, melalui analisa atas laporan keuangan yang dikirimkan pada pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data dari laporan keuangan kontraktor dan disimulasikan atas berbagai metode yang diusulkan. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemilihan atas metode alokasi biaya bersama sangat mempengaruhi penerimaan negara, dimana persentase bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor untuk kedua jenis produk berbeda. Penggunaan metode alokasi volume-liftings, dapat memaksimalkan penerimaan negara dari kedua jenis produk.

---

The focus of this study is maximizing Indonesia share from PSC in the upstream oil & gas industry by selecting the appropriate upstream joint cost allocation method. The purpose of this study is analyzing the method commonly used in allocating upstream joint cost, and maximizing Indonesia share from crude oil & gas by finding the appropriate joint cost allocation method from PSC financial report approach. The data is qualitative from PSC financial report to the government. The researcher suggests that volume-lifting allocation method is the appropriate joint cost allocation method, that will increase the Indonesia share from contract area."

"Untuk mengatasi alokasi biaya atas penggunaan fasilitas Santan dibuatlah JOA yauitu Santan Terminal Joint Operating Agreement dengan makasud untuk mengatur tentang penggunaan asset dan fasilitas di Santan Terminal. Terlepas dari metode apa saja yang digunakan, yang terpenting adalah bahwa metode alokasi biaya ini harus dapat dirasakan adil bagi semua pihak, transparan, dapat diaudit dan memberikan manfaat baik berupa peningkatan fungsi control serta efisiensi biaya atas pelaksanaannya."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, memahami ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66, serta penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yang menitikberatkan pada studi literatur terhadap PSAK 66, dan manual akuntansi. Selanjutnya akan dilakukan analisis secara sistematis perihal analisis kesenjangan akuntansi beserta ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66 dan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, yaitu PBE PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas, dan tidak terdapat kesenjangan akuntansi perpajakan atas perubahan kebijakan akuntansi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas (metode one-line consolidation). Ketentuan transisi dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas (metode one-line consolidation) mensyaratkan Perusahaan untuk mengagregasikan (menggabungkan) sajian dalam laporan keuangan sebelumnya ke periode sajian per 01 Januari 2014, yang merupakan tanggal pertama periode tahun buku terdekat dari periode buku penerapan pertama kali PSAK 66. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sesuai PSAK 66 pada tanggal 31 Desember 2014, menyebabkan perubahan rasio keuangan yaitu terjadinya kenaikan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak, penurunan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan, dan penurunan kebutuhan dana perusahaan yang dibelanjai dari utang (financing).

---

ABSTRACTThe objective of this study is to understand the accounting gap analysis on the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, understand the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The method uses in this study is a case study, which focuses on PSAK 66?s study of literature and Company's accounting manual. Further, this study will involve a more detailed, systematic gap analysis of accounting, and the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Pertamina?s Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The results show there were gaps in accounting for the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, namely PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas but there is no tax accounting gap when changing from proportionate consolidation to the equity method (one-line consolidation method). Restated consolidated financial statements in accordance with PSAK 66 as of December 31, 2014, has lead to changes in financial ratios, i.e. the increase of the Company's ability to generate earning after taxes, the decrease of the efficiency with which a company is deploying its assets to generate sales, and the decrease of financing needs from debt."

"Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan juga merupakan negara maritim mengingat Indonesia memiliki 13.466 pulau yang berpotensi sangat besar. PT. Ocean Mitramas yang sebelumnya bergerak di industri perikanan ingin melakukan utilisasi kapal angkut ikan nya menjadi kapal kargo & penumpang. Penelitian ini membahas mengenai biaya-biaya apa saja yang akan muncul dari operasional kapal kargo penumpang tersebut dan apa saja yang akan menjadi pemasukan dari kapal kargo & penumpang setelah dioperasikan. Penelitian ini berfokus pada kedua permasalahan PT. Ocean Mitramas tersebut. Analisis akan dilakukan dan diolah dengan menggunakan metode Cargo Allocation Model (CAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Ocean Mitramas dapat meningkatkan muatan kargo nya sampai dengan tingkat kenaikan sebesar 80%. Disisi lain, PT. Ocean mitramas perlu menurunkan biaya bahan bakar dan meningkatkan tarif kargo agar dapat menurunkan biaya operasional kapal kargo setiap bulannya menjadi Rp 473,345,834.

---

Indonesia is the largest archipelagic state and also being maritime country. It is supported by the fact of Indonesia has 13,466 islands which have large potentiality. PT. Ocean Mitramas, operates in fishing industry, wants to utilize its fish vessel into cargo ship and passenger (commercial) ship.

This research discusses what kind of costs that will arise by operating its passenger cargo ship and what kind of income from its cargo ship and passenger ship after they are operated. Thus, the research focuses on those two major problems in PT. Ocean Mitramas. The analysis was done by using Cargo Allocation Model (CAM) Method.

The result shows that PT. Ocean Mitramas could increase its cargo freight until 80%. In other hands, PT. Ocean Mitramas needs to decrease the fuel cost and increase the cargo fare in terms of decreasing the operational cost of cargo ship into Rp 473,345,834 per month."

"Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan yang merupakan produsen makanan dan minuman dengan skala multinasional sehingga memiliki risiko biaya selisih kurs yang berasal dari translasi mata uang asing akibat dari transaksi bisnis menggunakan mata uang asing. Selisih biaya kurs yang muncul perlu dialokasikan hingga tingkat produk agar PT X dapat menghitung biaya produksi yang sesuai sehingga menghasilkan harga produk dengan akurat dan andal. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian adalah menganalisis dasar alokasi yang tepat dengan menggunakan metode ABC untuk mengalokasikan biaya selisih kurs pada akun PRO dan menganalisis dampak penggunaan dasar alokasi terhadap biaya produksi sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang akurat dan andal.

---

This research is a case study of a company that is a multinational food and beverage producer, so it has a risk of foreign exchange costs originating from foreign currency translation as a result of business transactions using foreign currencies. The difference in exchange costs that arise needs to be allocated to the product level so that PT X can calculate the appropriate production costs so as to produce product prices accurately and reliably. The approach used in this study is a descriptive analysis using qualitative methods. The result of this research is to analyze the appropriate allocation basis using the ABC method to allocate foreign exchange costs to PRO accounts and analyze the impact of using the allocation basis on production costs so as to produce accurate and reliable decision-making."

"Penelitian ini menganalisis dampak perubahan skema bagi hasil gross split terhadap proses evaluasi biaya operasi kontraktor dan proses administrasi penerimaan migas bagian negara (PNBP Migas). Penelitian dilakukan melalui studi literatur dan wawancara kepada narasumber dari SKK Migas dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-Kementerian Keuangan. Penelitian dampak gross split ini berfokus pada tiga aspek, yaitu pengawasan dan pengendalian biaya operasi, penganggaran penerimaan migas dalam APBN, dan administrasi PNBP Migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor gross split tidak lagi berfokus pada biaya operasi kontraktor karena tidak ada lagi cost recovery. Sementara itu, biaya operasi hanya sebagai pengurang pajak penghasilan sehingga pengawasan dan pengendalian beralih dari Direktorat PNBP ke Direktorat Jenderal Pajak. Penganggaran penerimaan migas dalam APBN tidak lagi memperhitungkan cost recovery sehingga selisih antara target dan realisasi penerimaan dapat diminimalkan. Dari sisi administrasi gross split, PNBP Migas lebih mudah diadministrasikan karena pemerintah tidak lagi menanggung pembayaran kewajiban kontraktual kepada pihak terkait dan PNBP SDA Migas dapat diakui lebih awal tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan pencadangan atas kewajiban kontraktual.

---

This study analyzes the impact of changes to the gross split scheme on the process of evaluating contractor operating costs and the administration process of state oil and gas non-tax revenue (PNBP Migas). The study was conducted through literature studies and interviews with resource persons from SKK Migas and the Directorate of Non-Tax State Revenues (Direktorat PNBP) - Ministry of Finance. This study focuses on the impact of gross split to three aspects, namely supervision and control of operating costs, budgeting of oil and gas revenues in the state budget, and administration of oil and gas PNBP. The results showed that the aspects of supervision and control of gross split contractors no longer focused on contractor operating costs because there was no cost recovery. Meanwhile, operating costs only become a deduction from income tax so that supervision and control shifts from the Direktorat PNBP to the Directorate General of Taxes. Budgeting of oil and gas revenues in the APBN no longer takes into account cost recovery so that the difference between the target and realization of revenues can be minimized. In terms of gross split administration, PNBP Migas is easier to administer because the government no longer bears the payment of contractual obligations to related parties and Oil and Gas Natural Resources PNBP Migas can be recognized earlier without being calculated in advance with the provision of contractual obligations."

"Dalam pelaksanaan proses konstruksi, percepatan waktu penyelesaian proyek dari rencana awal sering ditemui untuk mengembalikan ke kondisi yang normal akibat keterlambatan atau membuat kondisi yang lebih baik untuk mempercepat penyelesaian proyek konstruksi tersebut. Metode least- cost scheduling merupakan cara yang sering digunakan dalam mengoptimalisasikan biaya dan penjadwalan dari sebuah proyek konstruksi.Metode least-cost scheduling menurut Brian J Dregar(1992) pada dasarnya mengkaji hubungan antara waktu selesainya suatu bagian pekerjaan dengan biaya proyek yang bertujuan meyakinkan klien, meningkatkan cara pencapaian mutu, mencapai batas waktu yang telah ditentukan, mengendalikan pengeluaran biaya, dan mengembangkan minimum-cost schedule sesuai dengan permintaan klien dan komitmen proyek.Namun menurut Stevens (1990), solusi least cost tidak dapat dibuktikan secara absolut karena durasi aktivitas maupun biaya tidak dapat diketahui secara pasti diawal. Diguakan pendekatan probalistik setelah tahapan deterministik dengan metode least-cost scheduling. Setelah melakukan pendekatan studi kasus pada Proyek Pembangunan Flyover Arif Rahman Hakim, Depok, yang mewakili kondisi diperlukannya percepatan, didapat biaya optimum sebesar Rp. Rp. 1,725,811,984.00 pada durasi normal pelaksanaan yaitu 67 hari.

---

During planning and execution of construction project, it often becomes necessary to escalate the duration of the project in order to adjust to the original schedule, due to time overrun or to simply finished the project ahead of schedule. A widely use technique for reducing the duration of a project in term of project schedule and cost optimalization is commonly referred to a least-cost scheduling.According to Brian J Dregar (1992), least-cost scheduling method, basically is to examine relation between finishing time from certain activity duration with project cost to assure owner, increased the project quality, finished the project according to time schedule, control the cost project, and to gain minimum-cost schedule according to the owner?s demand and project goal.But, According to Stevens (1990), there is no absolute, provable least-cost solution, because the activity durations and cost values cannot be precisely known in the beginning. The probabilistic approach were used after deterministic with least-cost scheduling technique.After case study approach at Arif Rahman Hakim?s Flyover project, Depok, which represent the condition that need to be shorten, the result the optimum cost Rp. 1,715,811,984.00 in normal duration that is 67 days."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan tentang dampak adanya akuisisi saham perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) terhadap kepemilikan participating interest yang dimiliki oleh Kontraktor KKS tersebut. Dalam hal ini, participating interest merupakan aset yang dimiliki oleh Kontraktor KKS yang berupa hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam suatu wilayah kerja. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sendiri pada dasarnya tidak mengatur secara spesifik mengenai pengalihan participating interest ini, adapun ketentuan tersebut baru dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004, namun juga belum diterangkan secara jelas mengenai bagaimana suatu participating interest dapat beralih. Ketentuan pengalihan participating interest ini baru secara spesifik dapat dilihat dalam kontrak Production Sharing Contract (PSC) dan Joint Operating Agreement (JOA). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini untuk meninjau apakah dengan diadakannya akuisisi terhadap Kontraktor KKS maka secara serta merta participating interest yang dimiliki oleh Kontraktor KKS tersebut beralih kepada pengendali barunya atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu participating interest kepemilikannya tetap dipegang oleh Kontraktor KKS yang diakuisisi dan tidak beralih kepada pengendali baru.

---

This thesis presents a legal review regarding the impact of share acquisition in PSC Contractor company towards the ownership of its participating interest. Participating interest is a form of rights and obligations that owned by PSC Contractor as an asset in order to participate in the upstream oil and gas business activities. Law No. 22 year 2001 regarding Oil and Gas itself basically does not regulate transfer of participating interest as provisions regarding transfer of participating interest can only be found in Government Regulation No. 35 year 2004 regarding Upstream Oil and Gas Business Activities. However such provisions do not specifically address how the participating interest itself can be transferred. On the other hand, provisions regarding transfer of participating interest can often be found specifically on Production Sharing Contract (PSC) and Joint Operating Agreement (JOA).

The issue of this thesis is to review whether the ownership of participating interest has been transferred to the new controller of PSC Contractor regarding the acquisition issue. This thesis uses descriptive normative research method. The outcome of this research is to establish that the participating interest ownership still be held by the acquired PSC Contractor and not transferred to the new controller."

"Penelitian dilakukan untuk menganalisis metode alokasi biaya tidak langsung dengan menggunakan metode alokasi biaya tradisional dan metode alokasi biaya berdasarkan aktivitas atau metode activity based costing (ABC). Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh perbandingan kedua metode sebagai acuan bagi manajemen perusahaan dalam menerapkan metode alokasi yang tepat. Metode penelitian dilakukan dengan studi kasus, wawancara dan kepustakaan. Dampaknya adalah perbaikan perhitungan alokasi biaya dengan menggunakan metode ABC, yang mengatasi masalah distorsi biaya yang terjadi pada metode alokasi biaya tradisional. Hasilnya adalah metode ABC dapat mengalokasikan biaya secara lebih baik dibandingkan alokasi biaya tradisional, sehingga memberikan dasar pengambilan keputusan lebih baik bagi manajemen.

---

The study conducted to analyze indirect cost allocation method using traditional cost allocation compared with activity-based costing (ABC) methods. The purpose of this study is to produce a comparison of both methods as reference for the companys management to apply appropriate allocation method. The research were done by case study, interview, and literature study. Significant impact is the improvement of cost allocation calculation using ABC method, which overcomes the problem of cost distortion occurs in traditional cost allocation method. The results is that the ABC can allocate costs better than traditional cost allocations, which providing better decisionmaking base for management."

"Berangkat dari fenomena pajak tidak langsung, khususnya PBB, belakangan ini, skripsi ini berfokus pada proses formulasi kebijakan cost recovery atas pajak tidak langsung yang tercantum dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Proses formulasi mencakup latar belakang, tujuan, alternatif kebijakan, aktor yang terlibat, tahapan, serta faktor pendukung dan penghambat. Sebelum diundangkannya peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut dibebankan kepada pemerintah atau dikenal dengan klausa assume and discharge. Namun untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani setelah pengundangan peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut masuk ke dalam mekanisme cost recovery. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data terutama dilakukan melalui wawancara mendalam dengan key informants. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya dibuat perbaikan atau revisi terkait kebijakan ini melalui peraturan turunan atau ditingkatkan hierarkinya menjadi undang-undang pajak migas. Tentunya hal tersebut harus dilakukan melalui proses formulasi kebijakan berdasarkan perundangan yang berlaku dan konsep perpajakan.

---

Started from the phenomenon of indirect taxes, particularly the Land and Building Tax, recently, this undergraduate thesis aims to analyze the process of cost recovery policy formulation over indirect taxes listed in one article of Government Regulation Number 79 Year 2010. The formulation process includes background, objectives, policy alternatives, the actor involved, the stages, as well as supporting and inhibiting factors. Before this regulation promulgated, indirect taxes be borne by the Government or known as assume and discharge. However, for contracts signed after the promulgation of this regulation, the indirect taxes go into the cost recovery mechanism.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected mainly by means of in-depth interviews with key informants.

The results of the research suggested that revisions should be made related to this policy through the regulatory hierarchy into a derivative or enhanced oil and gas tax law. Surely, this must be done through the process of policy formulation based on existing law and the concept of taxation."