Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DJP melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara lain melalui pembentukan KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO), KPP Madya (Medium Taxpayer Ojice, MT O) dan KPP Pratama (Small Taxpayer Office, STO). Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Jakarta Pusat dengan responden para Wajib Pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner dianalisis untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, menggunakan uji beda yang dilanjutkan dengan analisis diskriminan. Hasii uji beda menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah modernisasi dilaksanakan, sedangkan hasil analisis diskriminan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar kelompok Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Pusat atas pemisahan fungsi pemeriksaan dengan keberatan dan penambahan fasilitas TPT.

---

The Directorate General of Tax has reformed the tax administration in order to ir/rorove services in the taxation by among others, Forming Large Taxpayer Office (LTO), Medium Taxpayer Office (MTO), and Small Taxpayer Office (STO). This study is conducted at the Tax Service Office for Medium Companies in the Central Jakarta, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the effect between tax administrative reform to the tax payer compliance and analyzed if tax payer perception by using Sign Test, and continued with Analysis of Discriminant. The results of Sign Test show that reforming the tax administrative will significantly affectly the tax payer compliance before and after reforming. The results of analysis discriminant show that there was difference perception between two group of tax payer at the Medium Taxpayer Office at Central Jakarta for separated function between tax audit and objection, and added facilitation on TPT."

"Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk memenuhi target penerimaan pajak setiap tahun. Walaupun target ini selalu dapat dipenuhi, tetapi penerimaan pajak tersebut belum mengoptimalkan potensi pajak berdasarkan aktivitas ekonomi sebenarnya (potensi pajak teoritis). Indikator lain adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa kajian diungkapkan, bahwa hal tersebut disebabkan kelemahan administrasi perpajakan. Direktoral Jenderal pajak sudah melakukan beberapa kali reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara Iain pembentukan KPP WP Besar (Large Tax Office), KPP Madya (Middle Tax Ofiice) dan KPP Pratama (Small Tax Office). Juga digunakan e- payrrent dan e-filling untuk memudahkan transaksi perpajakan. Dengan pelayanan yang baik diharapkan akan lerbentuk kepatuhan wajib pajak. Mengingat pentingnya hubungan administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, maka penulis mencoba mengangkat tema ini untuk materi penelitian.Reformasi administrasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melibatkan perubahan struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi. dan budaya organisasi. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara Iain: core citizenship values, general tax belief inhibitor guilt, dan behavioral intentions.Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Jakarta dengan responden para wajib pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner kemudian dianalisis untuk mengetahui korelasi dan pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas menggunakan korelasi Pearson yang dilanjutkan analisis of varian (Anova).Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa reformasi struktur organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi mempunyai korelasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan strategi organisasi tidak berkorelasi secara signitikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi menunjukkan struktur organisasi dan prosedur organisasi berpengaruh positif dan signirikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada strategi organisasi dan budaya organisasi walaupun berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi pengaruhnya tidak signifikan.Mengingat reformasi administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kebijakan reformasi administrasi perpajakan harus terus dilakukan sehingga merupakan kebijakan yang komprehensif dan kontinu. Agar dampak upaya reformasi administrasi perpajakan dapat dirasakan oleh wajib pajak, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu dilakukan prioritas kepada reformasi struktur organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi perlu dilakukan, dibandingkan pada slrategi organisasi.

---

Directorate General of Tax is required to fulfill tax revenue target every year. This target may always be fulhlled, but such revenue has yet to optimize the tax potential based on the actual economic activity (theoretical tax potential). Another indicator is the low tax compliance on the part of the tax payers. Out of several studies made, it is revealed that this matter is due to weaknesses on the part of tax administration. The Directorate General of Tax has reformed the tax administration several times in order to improve services in the taxation by, among others, forming Large Tax Ofhce (KPP WP), Middle Tax Office (KPP Madya), and Small Tax Office (KPP Pratama). There are also e-payment and e-filling in order to facilitate tax transactions. It is expected that proper tax services would increase compliance on the part of the tax payers. Considering the importance of the relationship between tax administration and tax payer compliance, the writer tries to introduce this theme in the study materials.

Administration reform for increasing performance of organization with change organization structure?s, organization procedure's, organization strategy?s, and organization cuiture's. Meanwhile, tax payer compliance influence by: core citizenship vaiues, general tax belief, inhibitor guiit, and behavioral' intentions.

This study is conducted at the Tax Service Office for Public Companies in the Jakarta Stock Exchange, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the correlation and the effect between dependent variable and independent variable by using Pearson correlation, and continued with Analysis of Variance (ANOVA).

The results of this study Show that tax administrative reform significantly affect the tax payer compliance. The results of Pearson Correlation Analysis show that reforming the organizational structure, organizational procedure, and organizational culture will significantly affect the tax payer compliance, while organizational strategy doesn't have any significant correlation with tax payer compliance. The results of regression analysis show that both organizational structure and organizational procedure have positive, significant effect on tax payer compliance. However, both organizational strategy and organizational culture have positive, but insignificant, effect on tax payer compliance."

"Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi dapat mengurangi biaya administrasi. Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi juga mampu memberikan informasi yang lebih terinci sehingga dapat merangsang pelaksanaan administrasi yang lebih efektif. Sistem teknologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik karena nilai dan manfaat dari sistem informasi secara finansial adalah signifikan. Pengendalian atau kontrol merupakan salah satu komponen sistem teknologi informasi yang penting sehingga perlu dikelola dengan balk. Kontrol yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan sistem teknologi informasi tidak dapat mencapai tujuannya karena sistem teknologi informasi menghasilkan output yang tidak akurat. Pelayanan pajak merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan secara aktif dengan birokrasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan metalui kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam melaksanakan tugas mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak mempergunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengolah, menata, mengatur dan memanfaatkan data menjadi informasi. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana pengaruh teknologi sistem informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui sejauh mana hubungan antara teknologi sistem informasi elektronik dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi, dengan teknik pengumpulan data berupa survey (penyebaran kuesioner) dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Teknologi Informasi dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak yaitu sebesar 0,768. Sedangkan besar pengaruh dari Teknologi informasi terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak adalah sebesar 0,589 atau 58,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dapat memberikan kontribusi sebesar 58,9% terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak sedangkan sisanya sebesar 41,1% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak dibahas pada tesis ini. Nilai koefisien regresi sebesar 0, 499 hal ini berarti bahwa Teknologi Informasi mempunyai pengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak. Nilai tersebut juga memberikan arti bahwa apabila Teknologi Informasi naik sebesar satu satuan, maka Pemenuhan Kewajiban Pajak akan meningkat sebesar 0, 499 satuan.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : Penerapan sistem Administrasi Pajak Modern yang memanfaatkan teknologi informasi sudah berjalan baik. Akan tetapi memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak harus dilakukan secara berkesinambungan oleh semua komponen organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memaksimalkan penggunaan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan sistem informasi elektronik tersebut.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka prosedur organisasi, baik yang mencakup intern organisasi maupun prosedur yang berkaitan dengan pelayanan kepada Wajib Pajak (ekstern), perlu mendapatkan perhatian paling besar dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan semua prosedur organisasi tersebut agar tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat tercapai.

---

Tax administration is a useful tool to succeed implementation of taxation policy. As regulatory tax-collecting tool, tax administration should be prepared as effective as possible to enable effective and efficient work. Application of computerized system will minimize administrative cost. It will also give more detailed information to encourage effective administration. Information technology system already operated should be properly managed as the values and benefits thereof are financially significant. Control shall be one of the important components in the information technology system that needs a proper management. Improper management control will affect the information technology system unable to attain its goals since it will have inaccurate output. Tax service is one undertaken by tax authority with simple and rule-based bureaucracy in order to optimize state revenue from tax sector. In order to realize vision and mission, Directorate General of Taxes has adopted information technology to process, organize and transform the data into applicable information. Therefore one should know how electronic information technology applies to taxpayer's compliance. This study is aimed at knowing correlation between electronic information technology and taxpayer's compliance. Method adopted in this study is regression analysis with survey (questionnaire) and literature study being the data collection technique to be further analyzed by using quantitative analysis.The result of analysis showed that there is correlation between Information Technology and Taxpayer's Compliance of 0,589 or 58,9%. This indicates that Information Technology may give 58,9% contribution to Taxpayer's compliance while the remaining 41,1% is influence of other factors, which are not covered under this study. Regression coefficient is 0,499 indicating that Information Technology has positive value on Taxpayer's compliance. This value also means that as Information Technology raises one unit, then Taxpayer compliance increases 0,499 units. From the foregoing, the application of a modern tax administrative system which is utilizing information technology has been running well.I conclude that maximized Taxpayer's awareness should be main goals of and carried out continuously by all lines of Directorate General of Taxes, which is wrapped into a modern tax e-administration.Through this study, I recommend that in order to advance taxpayer's compliance, good organizational procedure either internal organization or external procedure, relating to taxpayer services, should be preempted in the implementation of tax administration reforms i.e. by maximizing the utilization of information technology in running all organizational procedures to achieve taxpayer's compliance as expected."

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, pada awal tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak membentuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office) yang merupakan prototype Kantor Wilayah dan KPP yang modern di masa mendatang. Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari analisis diketahui pada tahun 2004 telah ditetapkan 9 (sembilan) Wajib Pajak patuh yang berhak memperoleh pengembalian pajak melalui penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SPPP Selesai yang telah dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebanyak 200 atau sebesar 61,7% dibandingkan dengan SPT yang masuk. Persentase SPPP yang terbit dengan SPPP yang selesai sebanyak 82,6% (200 berbanding 242). Hal ini cukup efektif mengingat penyelesaiannya sangat besar yaitu di atas 70%. Petugas Pemeriksa Pajak atau Fiscal dapat menyelesaikan maksimal 15 SPPP dalam satu tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya minimal setiap Petugas Pemeriksa Pajak dapat menyelesaikan 1 laporan hasil pemeriksaan pajak. Hasil tambahan penerimaan dari pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2003 adalah sebesar 9,2% dibandingkan dengan total penerimaan pajak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan.Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyesuaian terhadap struktur dan fungsi organisasi pada KPP Wajib Pajak Besar Satu, peran sistem administrasi perpajakan modern perlu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum disertai dengan peningkatan sumber daya pemeriksa baik dari segi kuantitas dan kualitas.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only held in 1985 but also continued by tax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by Tax Directorate General in 1985, 1994, 1997 and 2000, in fact, it has not been changed to make simpler of organization structure but just adding sections and sub sections. Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees, and enlarging procedure line.

To follow the up at beginning of year 2002 tax directorate general formed district office tax service office (ISO) of large taxpayer office as prototype of modem district office and tax service office (TSO) in the future. It becomes a prime case in the research, which is being done by the author. The aim of research is explaining and analyzing the role of modern tax administration system at large taxpayer office one in the way of improving taxpayer compliance.

Research methodology used in writing the thesis is analysis descriptive method, by data collecting technique through bibliography study and field study. Analysis characteristics are qualitative and quantitative analysis.

From the analysis is known that in 2004, the LTD One has determined 9 golden Taxpayers who are given an exclusive right to claim tax refund without prior audit by the issuance of Decision Letter on Prepayment of Refund. Completed SPPP, which has done by large taxpayer office one, is 2000 or equal to 61,7% compared with in coming SPT. SPPP percentage issued with SPPP completed is 82,6% (200 compared with 242). It is quite effective reminding that is a very big finalization to reach above 70% tax audit officer or Fiscal could finish maximum 15 SPPP in each year. It identifies that each month of each tax audit office could finish minimum I report of tax audit result. Revenue additional result from auditing to tax payer compliance at large taxpayer office one in 2003 is 9,2% compared with total of tax revenue.

The summary of research is about implementing modem tax administration system has very big superiorities and differences. There are very clear function separations among service function, controlling, auditing, complaining and developing.

Suggestion in the research one by adjusting to structure and organization function to tax service office of large tax payer office one, role of modem taxpayer administration system need to improve more optimum without eliminating law. Upholding aspects as long with audit human resources improvement, withes at quantity and quality side."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atas persepsi tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan wajib pajak pada Instansi ABC sebuah instansi administrasi perpajakan di Indonesia. Fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti berada pada tingkat kantor pusat yang dijalankan oleh unit VW dan unit XYZ. Penelitian ini menggunakan Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan tingkat kematangan manajemen risiko fraud, serta kesenjangan yang ada antara implementasi dengan kondisi ideal berdasarkan prinsip-prinsip COSO Fraud Risk Management (FRM). Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko dan penanganan risiko fraud, dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan literatur, peraturan, kebijakan, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penilaian tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak tersebut masih berada pada level 2 (Initial). Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ruang perbaikan yang dapat dilakukan untuk mencapai target tingkat kematangan yang ideal. Instansi ABC, khususnya Unit VW dan Unit XYZ harus segera mengintegrasikan fraud risk management dengan program anti-fraud yang sudah ada dan memperkuat peran unit-unit yang terlibat sesuai dengan prinsip-prinsip COSO FRM. Penelitian ini melakukan penilaian tingkat kematangan menggunakan subjektifitas peneliti berdasarkan COSO FRM, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dengan instrumen penelitian dan pendekatan lain yang lebih objektif.

---

This study aims to evaluate the maturity level perception of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at ABC Agency, a tax administration agency in Indonesia. The taxpayer compliance supervision function studied is at the head office level, which is carried out by the VW and XYZ units. This research uses the Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© to produce a clear picture of the condition and maturity level of fraud risk management and the gaps between implementation and ideal conditions based on COSO Fraud Risk Management (FRM) principles. This descriptive qualitative research uses a case study approach by collecting data through interviews with parties involved in risk management and fraud risk handling, and analyzing documents related to literature, regulations, policies, and related documents. The results of the assessment of the maturity level of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at the head office level are still at level 2 (Initial). These results indicate that there is still a lot of room for improvement that can be done to achieve the ideal maturity level target. This agency, especially the VW and the XYZ units, must immediately integrate fraud risk management with the existing anti-fraud program and strengthen the role of the units involved in accordance with the principles of COSO FRM. This study assesses the level of maturity using the subjectivity of researchers based on the COSO FRM, so further research is expected to develop with other research instruments and approaches that are more objective."

"Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak.

---

This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue."

"ABSTRAKPengetahuan perpajakan merupakan salah satu indikator dalam kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk analisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pedagang Pasar Tanah Abang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis nonprobability sampling dengan teknik accidental dengan 100 responden sebagai sampelnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survey dengan menyebarkan kuesioner kepada pedagang Pasar Tanah Abang Blok A. Pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pedagang Pasar Tanah Abang. Pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sebesar 28,5%, sedangkan sisanya sebesar 71,5% dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

---

ABSTRACT

Tax knowledge is one of the indicators in tax compliance. This study aims to analyze the effect of tax knowledge to tax compliance on seller of Pasar Tanah Abang Block A. This study used a quantitative approach. The technique sampling using a type of nonprobability sampling with accidental technique with 100 respondents as sample. The data was collected of survey by distributing questionnaires to seller of Pasar Tanah Abang Block A. The testing performed by the method of simple regression analysis. The results of this study describe that there is significant effect of tax knowledge to tax compliance on seller of Pasar Tanah Abang Block A. Tax knowledge affects the tax compliance of 28.5%, while the remaining 71.5% can be affected by other factors."

"ABSTRAKModernisasi administrasi perpajakan dimulai pada tahun 2002 dengan KPP Wajib Pajak Besar sebagai pilot project. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar Dua telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa puas kepada wajib pajak. Saran penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan cara menanamkan pola pelayanan prima kepada petugas pajak yaitu dapat selalu sigap merespons wajib pajak dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang muncul dari keluhan wajib pajak.

---

ABSTRACTModernization of tax administration was conducted in 2002 with Large Taxpayers Office as the pilot project. This research was conducted in order to analyze the application of tax administration modernization on KPP Wajib Pajak Besar Dua and the effect on taxpayers satisfaction. This research used a mix methods approach. In quantitative, researcher used questionnaires and processed using descriptive statistic, regression and coefficient of determination test. In qualitative, researcher used interview method and processed them to cross check and interpret the quantitative result. The results indicates that the tax administration modernization in KPP Wajib Pajak Besar Dua has been running well and able to satisfy the taxpayers. The recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua are maintaining and upgrading the service quality by embedding an excellent service of tax officers in delivering service to taxpayers so that tax officers can give a faster response and evaluate any lacks or insuffiency services."

"Indonesian tax reform could increase and maintain self - budget for development, which is not depending to oil and gas sector. For this condition, this is the time to achieve tax implementation to improve the quality, such as increasing certainty and tax - compliance. One of these efforts, in income tax there is achieving in time limitation to adjust the estimated tax payment based on tax - audit. Compliance with the income tax requires affirmative actions from each taxpayer in certain condition, but in another side income tax is one of the instrument of public policy to distribute the costs of government.This adjustment for tax payment is the example of estimated tax which is not having strong administrative sanctions for establishing commitment between taxpayer and government to secure the revenue. In another conditions, this action face the fluctuated business, the need professionalism of tax audit, and poor accounting system from taxpayer that can bring to uncertain condition and can increase the incompliance.The goals of this thesis are showing if there is disparity condition before and after limitation to adjust the estimate tax payment from based on tax - audit, and analyzing the conditions which appear from application in Jakarta Cakung Dua administmtive tax office (KPP Jakarta Cakung Dua) to eliminate the negative sides of application and get the benefit for the revenue and compliance. The reasons to choose KPP Jakarta Cakung Dua are new ofice to improve tax revenue and having taxpayer population as usual.Research--operation is comparative study with chi - square method to know the disparity and proportional comparative as a qualitative analyzing dependent variables of compliance to describe the conditions. The methods to collect of data are literature study and collecting premier data in KPP Jakarta Cakung Dua.The summaries of this study are there is no disparity compliance before and after limitation, and there are some conditions which are influenced by this adjustment. These conditions are this action is influenced by business fluctuation, could increase formal compliance, and could apply effectively in the official counting of tax liability personal taxpayer.To establish the compliance in KPP Jakarta Cakung Dua, it must imply the efective tax - audit and audit other taxpayers to build the deterrent effect. And for the tax head - office, it must manage the systematic tax - audit managerial to give effectively and efficient result such as RGTF and extra effort which could boost tax revenue. And there is potential tax - revenue from the officiaI counting of tax liability personal taxpayer."