Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis keuangan Asia pada tabun 1997 merupakan satan satu pintu gerbang maraknya aktivitas merger dan akuisisi di industri perbankan yang dilakukan perusabaan asing, Hai ini tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti Letter of Intent (Loi) antara pemerintah dengan IMF serta adanya liberalisasi peraturan mengenai batas kepemilikan asing di industri perbankan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah meneliti berbagai motivasi yang mendasari perusabaan asing atas aktivitas merger dan akuisisi yang dilakukan, daya tarik indonesia khususnya lndustri perbankan bagi pernsahaan asing, dan situasi perbankan nasional saat ini sebagai implikasi gencarnya tren aktivitas merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan asing beserta fokus penyaluran kredit perbankan pasca krisis Asia tahun 1997. Penelitian mengenai merger dan akuisisi pada umumnya hanya seputar kinerja perusahaan. Yang berbeda dari penelitian ini adalah, secara spesifik meneliti berbagai bal dibalik gencarnya dominasi asing di industri perbankan saat ini beserta implikasinya terhadap situasi perbankan nasional. Untuk menjawab dari pennasalahan penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data selama periode tahun 1997 hingga tahun 2008. Data yang diperoleh berupa data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari perusahaan asing yang melakukan aktivitas merger dan akuisisi di Indonesia, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode ex post facto dimana selanjutnya akan dilakukan proses pengidentifikasian dan pendalaman guna memperoleh gambaran yang komprehensif untuk menjawab tujuan dari penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi perusahaan asing melakukan aktivitas merger dan akuisisi, yaitu : menciptakan skala ekonomi) memperluas pasar, dan memperoleh market power. Selain itu terdapat lima faktor yang menjadi daya tarik Indonesia khususnya sektor perbankan bagi perusahaan asing, yaitu : perekonomian Indonesia, populasi Indonesia, perbaikan iklim investasi di Indonesia, kinerja perbankan dan deregulasi. Dan untuk situasi perbankan saat ini dimana 42,78 % pangsa pasar industri perbankan dikuasai oleh asingserta terjdinya perubahan fokus penyaluran kredit pasca krisis Asia tahun 1997 yaitu adanya tren peningkatan pada kredit konsumsi.

---

Asian financial crisis in 1997 is one of the gates merger and acquisition activity in the banking industry by foreign company. It can be of various factors, such as the Letter of Intent (Lol) between the government and the IMF and the liberalization of rules on foreign ownership limits in the banking industry.

The general objectives of this research is to examine the underlying motivations of foreign companies on mergers and acquisitions activity is carried out, particularly Indonesia attractiveness of the banking industry to foreign companies, the situation of national banking as the implications of current trends amid merger and acquisition activity undertaken with foreign companies, and the focus of banking loans in the postff1997 Asian crisis.

Research on mergers and acquisitions in general, only about the company's performance. Different from this study is. specifically examining various things behind the onslaught of foreign domination in the current banking industry and its implications for the national banking situation.

To answer the problems of this research, data collection is performed during the period 1997 to year 2008. Data obtained in the form of primary and secondary data. Primary data obtained from foreign companies doing mergers and acquisitions activity in Indonesia, while the secondary data obtained from existing publications.

This study used ex post factor method, which will then be carried out and deepening the process of identification in order to obtain a comprehensive picture to answer the purpose of this research.

The findings show that there are three factors behind foreign companies doing mergers and acquisitions activity, namely: to create economies of scale, expand markets and gain market power. In addition there are five factors are the main attraction, especially Indonesian's banking sector to foreign companies, namely: the economy of Indonesia, the performance of banks, and deregulation. And for the current banking situation in which 42.78% industry market share controlled by foreign banks and the credit focus changes after the 1997 Asian crisis is a trend increase in consumption credit."

"Pemberlakuan Automatic Exchange of Information AEoI dan Foreign Account Tax Compliance Act FATCA di Indonesia bertujuan meningkatkan pemasukan pajak bagi Indonesia dan negara mitranya dengan menggunakan informasi keuangan milik masyarakat. Karena diberlakukan secara bersamaan, harus dipahami persamaan dan perbedaan antara AEoI dan FATCA. Selain itu harus diamati bagaimana AEoI dan FATCA akan berdampak pada kegiatan perbankan di Indonesia. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dari bahan hukumprimer, sekunder dan tersier. Dikembangkan dari basis yang sama, yakni Intergovernmental Agreement Model 1 FATCA IGA Model 1 , menjadikan AEoI dan FATCA memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya latar belakang dan tujuan pembentukan, media serta sifat pemberlakuan, klasifikasi lembaga jasa keuangan yang terlibat serta informasi yang wajib dilaporkan. Adapun perbedaannya antara lain, subjek yang terlibat, objek yang wajib dilaporkan, prosedur pemberlakuan, peran dan keterlibatan negara, sanksi dan kondisi penerapan di Indonesia. AEoI dan FATCA memberikan dampak pada kegiatan dalam industri perbankan Indonesia. Adanya kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan nasabah membuat berubahnya ketentuan mengenai akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Perubahan ini membuat Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses rahasia bank secara langsung. Perubahan ketentuan rahasia bank ini dapat pula mengganggu fungsi intermediasi dalam perbankan. Nasabah yang tidak nyaman dengan ketentuan ini berkemungkinan melakukan capital flight atau terjadi banking panic yang dapat mengganggu kesehatan perbankan. Penerapan AEoI dan FATCA harus menjadi perhatian bagi stakeholder di bidang perbankan. Bank juga harus mempersiapkan solusi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat seiring dengan perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan.

---

The enactment of the Automatic Exchange of Information AEoI and the Foreign Account Tax Compliance Act FATCA in Indonesia aims to increase tax revenue for Indonesia and its partner countries by using publicly owned financial information. Because it is applied simultaneously, we must understand the similarities and differences between AEoI and FATCA. In addition it should be observed how AEoI and FATCA will impact on banking activities in Indonesia. This research is a normative juridical research with data collection method in the form of literature study from primary, secondary and tertiary law materials. Developed from the same base, namely Intergovernmental Agreement Model 1 FATCA IGA Model 1 , making AEoI and FATCA have several similarities and differences. These equations include the background and objectives of the formation, the media as well as the nature of enforcement, the classification of the financial services institutions involved and the information that must be reported. The differences are among others involved subjects, objects that must be reported, enforcement procedures, roles and state involvement, sanctions and conditions of application in Indonesia. AEoI and FATCA have an impact on activities in the Indonesian banking industry. The existence of an obligation to report the financial information of the customer makes changes to the provisions concerning the secret access of the bank for tax purposes. This change makes the Directorate General of Taxes have direct access to bank secrets. Changes to the bank 39 s confidentiality provisions may also interfere with the intermediation function in the banking sector. Customers who are not comfortable with this provision are likely to make a capital flight or a banking panic that may disrupt banking health. The application of AEoI and FATCA should be of concern to stakeholders in banking. Banks should also prepare solutions to maintain public trust in line with changes in bank secrecy provisions for tax purposes."

"Krisis keuangan menimbulkan dampak sosial yang besar dan terus-menerus, membuat hubungan stabilitas perbankan, kompetisi dan penetrasi bank asing menjadi penting. Perhatian utama tesis ini adalah mengenai dampak dari penetrasi bank asing dan kompetisi terhadap stabilitas industri perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan asumsi Ordinary Least Square (OLS) untuk menguji pengaruh dari penetrasi bank asing dan kompetisi terhadap stabilitas perbankan. Populasi dalam penelitian ini adalah 83 bank di sektor perbankan Indonesia, yang menerbitkan laporan bulanan dari tahun 2008-2013. Hasil penelitian menggunakan pendekatan Panzar-Ross menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia tergolong ke dalam kategori pasar monopolistik. Temuan lainnya menunjukkan bahwa penetrasi bank asing dan kompetisi mempengaruhi stabilitas perbankan. Penetrasi bank asing, dalam hal pembatasan masuknya bank asing yang ketat dan kompetisi memiliki efek yang cenderung membuat sektor perbankan menjadi stabil, namun persyaratan modal yang ketat cenderung melemahkan stabilitas perbankan.

---

Financial crises imposed large and persistent social costs, making the relationship of banking stability, competition and foreign bank penetration important. The main concern of this thesis is the impact of foreign bank penetration and competition on the stability of the Indonesian banking industry. This research used multiple regression analysis with assumption Ordinary Least Square (OLS) to examine the influence of foreign bank penetration and competition on the banking stability. The sample of this study consist of 83 banks in Indonesia banking sector, which were published monthly report from 2008-2013.

Using the Panzar-Rosse approach indicated that Indonesian banking industry could be cataragorized into monopolistic market. Other results show that foreign bank penetration and competition affect banking stability. Foreign bank penetration, in terms of restrictions on the entry of foreign banks were tight and competition had similar effects tended to stabilize the banking stability, but stricter capital requirements tended to destabilize the banking stability."

"Tujuan penelitian ini mengestimasi struktur pasar perbankan Indonesia serta menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap tingkat persaingan di sektor perbankan Indonesia. Penelitian ini mengaplikasikan metode Panzar-Rosse (1977, 1987) menggunakan data panel dari 109 bank umum pada periode 2009-2011. Hasil estimasi menunjukkan bahwa: 1) struktur pasar industri perbankan Indonesia adalah persaingan monopolistik; 2) persaingan di kelompok bank asing lebih tinggi dibandingkan di kelompok bank nasional.

---

The objective of this study is to estimate the market structure of Indonesian banking industry and to analyze the effect of foreign ownership on the level of competition in Indonesian banking sector. This study applies Panzar-Rosse method (1977, 1987) using panel data for 109 commercial banks in Indonesia during the period from 2009 to 2011. The results show: 1) the market structure of Indonesian banking industry is monopolistic competition; 2) the level of competition in the foreign banks is higher than in the national banks."

"Dibukanya perbankan Indonesia kepada asing selepas Krisis Finansial 1998 berujung pada berbagai akuisisi dan merger bank-bank domestik dengan/oleh institusi-institusi asing. Mengikuti Taboada (2011), studi ini melihat apakah perubahan kepemilikan asing dalam sistem perbankan mempengaruhi efisiensi alokasi modal, yaitu pemberian lebih banyak kredit ke industri-industri nilai tambah tinggi dan lebih sedikit kredit ke industri nilai tambah rendah. Studi ini juga melihat karakteristik industri-industri yang mendapatkan lebih banyak kredit seiring bertambahnya kepemilikan asing di industri perbankan. Selain itu, studi ini juga mempelajari apakah meningkatnya kepemilikan asing berakibat pada berfokusnya industri perbankan kepada sektor konsumtif. Dengan metode panel pertumbuhan kredit ke sembilan sektor industri dari 2004Q1-2010Q4, studi ini menemukan bahwa penetrasi asing di perbankan Indonesia berakibat pada: a) efisiensi alokasi modal yang lebih baik; b) lebih banyak kredit kepada sektor-sektor pertumbuhan tinggi-porsi PDB rendah dan lebih sedikit kredit kepada sektor-sektor pertumbuhan rendah-porsi PDB tinggi; c) tidak ada perbedaan pertumbuhan kredit yang signifikan antara sektor konsumsi dan sektor produktif.

---

The opening of the Indonesian banking system to foreign penetration following the 1998 financial crisis have led to a series of takeovers and mergers of domestic banks by/with foreign institutions. Following Taboada (2011), we study attempts to find if changes in foreign ownership in the Indonesian banking system affects the efficiency of capital allocation, that is increasing the loans the banking system makes to higher value added industries and decreasing them to lower value added industries. We also look for the characteristics of the industries that foreign penetration on the banking system leads more credit growth towards, and also whether of not it leads to more consumer credit.

This study uses panel estimation of credit growth towards industries towards nine economic sectors plus consumer loans from 2004Q1-2010Q4. We find that foreign bank penetration in Indonesia leads to: a) better capital allocation; b) more credit growth towards high-growth-low-share industries and less credit growth towards low-growthhigh share industries; c) no significant difference on consumer credit growth compared to other industries."

"Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil berbeda-beda terhadap pengaruh merjer dan akuisisi terhadap harga saham. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tren abnormal return serta cumulative abnormal return dan rata-rata cumulative abnormal return di sekitar tanggal pengumuman merjer dan akuisisi untuk bank pengakuisisi di industri perbankan Indonesia. Metode analisis dengan menggunakan event study. Hasil penelitian untuk tren abnormal return serta cumulative abnormal return sangat bervariasi untuk masing-masing bank, namun terlihat bahwa fluktuasi sudah terjadi pada periode sebelum pengumuman dan pengaruh pengumuman merjer dan akuisisi terhadap rata-rata cumulative abnormal return ternyata belum dapat memberikan hasil yang positif.

---

Previous studies showed different results to the effects of mergers and acquisitions on stock prices. The purpose of this study was to determine the trend of abnormal return and cumulative abnormal returns and average cumulative abnormal return around the announcement date of mergers and acquisitions for the acquirer bank in Indonesia's banking industry. The method of analysis using the event study. The results for the trend of abnormal returns and cumulative abnormal return varies for each bank, but it appears that the fluctuations have occurred in the period prior to the announcement and the announcement effect of mergers and acquisitions on the average cumulative abnormal return is not yet able to provide positive results."

"Pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, dan yang paling marak adalah melalui merger dan akuisisi (M&A), yaitu dalam kondisi perbankan di Indonesia, diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum. Dengan ini, kegiatan M&A di industri Perbankan Indonesia makin marak, sehingga tidak dapat lepas dari peran auditor selaku praktisi yang memiliki kompetensi dalam melakukan financial due diligence (FDD) atau uji tuntas keuangan untuk menyoroti aspek-aspek kritis yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak langsung dengan kondisi pandemi sehingga mampu mengurangi risiko kegagalan M&A melalui konfirmasi kebenaran data. Tujuan penelitian berfokus pada evaluasi proses FDD untuk mendukung M&A agar tidak terjadi kerugian dan berhasil menciptakan penambahan nilai bagi pemegang sahamnya. Untuk memahami praktik tersebut, penelitian metode campuran konkuren diterapkan pada kasus akuisisi PT Bank Mayora (Mayora) oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) melalui wawancara dan dokumentasi. Evaluasi penelitian ini tidak hanya dalam lingkup M&A seperti penelitian sebelumnya, namun mengusung proses FDD M&A industri perbankan terhadap berlakunya POJK tersebut di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menemukan beberapa aspek baru yang menjadi sudut pandang tambahan yang lebih luas bagi auditor dalam melakukan FDD, juga termasuk perkembangan proses dan prosedur FDD ke arah yang lebih berbasis teknologi.

---

The COVID-19 pandemic took enormous effect on company's ability to survive, and the most popular way to survive is through mergers and acquisitions (M&A), which in Indonesia, is triggered by the stipulation of Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2020 on Commercial Bank Consolidation. Thus, M&A activities in Indonesian Banking industry were increased, in relation to the role of engaged auditors as practitioners who have competency in conducting financial due diligence (FDD) through critical aspects that are directly and not directly affected with pandemic conditions. This research focused on FDD process evaluation to support the aims on reducing failure of M&A by confirming the veracity of data, so it could prevent loss and create value for shareholders. To understand the practice, concurrent mixed method research was applied to the acquisition case of PT Bank Mayora (Mayora) by PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) through interviews and documentation. The evaluation of this research is not only within the scope of M&A in previous research but carries the banking industry's FDD for M&A process to comply on POJK during the COVID-19 pandemic. The study finds some new aspects to contribute wider points of view for auditors in conducting FDD, including technology based FDD development of process and procedures."

"Penelitian ini menitikberatkan pada kepemilikan saham bank umum oleh investor asing, karena bank-bank besar di Indonesia sebagian besar telah dimiliki sahamnya oleh pihak asing. Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/8/PBI/2012"), terdapat kesatuan pengaturan yang baru sehubungan dengan kepemilikan saham pada bank umum. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas pengaturan hukum sehubungan dengan kepemilikan saham asing pada bank umum di Indonesia. Selain itu, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk membahas terkait posibilitas yang dapat terjadi sebagai dampak dari berlakunya suatu peraturan, yaitu PBI No. 14/8/PBI/2012 terhadap industri perbankan Indonesia. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian berupa tinjauan kepustakaan.Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, dengan berlakunya PBI No. 14/8/PBI/2012, maka terhadap calon pemegang saham bank umum, diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham. Terhadap pemegang saham eksisting, maka terdapat konsekuensi kewajiban penyesuaian kepemilikan saham bank yang perlu diperhatikan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini juga menunjukan bahwa terdapat potensi terjadinya divestasi yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia, sebagai akibat dari konsekuensi penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham tersebut. Namun, dibalik potensi permasalahan divestasi tersebut, dengan adanya pengaturan kepemilikan saham bank yang baru, Bank Indonesia telah mengupayakan agar kepemilikan saham bank menjadi pendorong industri perbankan Indonesia untuk semakin meningkatkan kualitasnya dengan memperhatikan kontinuitas penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan GCG yang baik.

---

This study focus on the law arrangements that regulating the ownership of commercial banks by foreign investors, with respect that ownership in major banks in Indonesia showed that most of it shares is owned by foreign investors. Entity of legal arrangements in relation to bank ownership has renewed within the enforcement of the provision of Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/8/PBI/2012"). This study aims to discuss the legal arrangements with respect to foreign ownership in Indonesian banking industry. In addition, the writing of this study also aims to discuss the related possible problems that can occur as a result of the enactment of the regulations of PBI No.14/8/PBI/2012 to the banking industry in Indonesia. The study written as a form of normative juridical, and using literatures review for the research methods.

The conclusion from this study found, that the upcoming candidates of bank shareholders must required the maximum ownership limits, which enforced by the latest provision. Also the existing shareholders must considering the consequences regarding the liability of adjusting limits on shares ownership as defined by the latest ownership provisions. This study also found that the new bank ownership regulation has possible problems that could impact Indonesian banking industry, whereas several banks in Indonesia could be doing a divestment, as the result of the liability to adjusting the new ownership limit. However, behind the possibility of divestment, trough the recent bank ownership regulation, Bank Indonesia has strive Indonesian banking industry to further improve its quality by keeping up the continuity of good rating in banks soundness and good corporate governance."

"Titik tolak penelitian ini adalah Undang Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 26 dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 yang mengakibatkan peningkatan kepemilikan asing pada bank-bank di Indonesia. Konsideran peraturan ini salah satunya adalah memperkuat permodalannya untuk menciptakan sistem perbankan yang efisien. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan perhitungan nilai efisiensi teknis bank umum konvensional di Indonesia dan menganalisis pengaruh kepemilikan saham bank oleh asing terhadap tingkat efisiensi perbankan. Dengan menggunakan metode non-parametrik DEA ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi perbankan di Indonesia masih rendah secara relatif terhadap unit bank yang paling efisien dalam sampel penelitian. Kemudian dari hasil analisis regresi panel Fixed Effect Model disimpulkan bahwa kepemilikan saham bank oleh asing tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi perbankan, sementara itu variabel kontrol berupa ukuran bank dan tingkat risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi perbankan.

---

The starting point of this study is Law umber 10/1998 article 26 and Government Regulation number 29/1999 which resulted an increased foreign ownership in banks in Indonesia. One of the considerants of this legislation is to strengthen its capital base to create an efficient banking system. Therefore, this study aimed to examine and analyze the value of the technical efficiency of conventional commercial bank in Indonesia and analyze the impact of foreign's share ownership toward Indonesian bank`s efficiency. By using DEA non-paramethric method, it's indicated that the level of efficiency of banking in Indonesia is low relatively to the most efficient banks unit in sample. Then, from the results of the panel regression analysis Fixed Effect Model concluded that the share ownership by foreign banks do not affect the level of banking efficiency, meanwhile bank`s size and credit risk rate as control variable significantly influence banking efficiency rate."

"ABSTRAKKebijakan kepemilikan asing pada Perbankan Indonesia telah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.Melalui undang-undang ini, kesempatan bagi investor asing untuk memiliki saham perbankan ataupun mendirikan bank di Indonesia semakin terbuka. Kuatnya kepemilikan asing pada suatu bank berpotensi menghambat proses pengawasan pada bank yang bersangkutan serta berlangsungnya praktik good governance. Lebih jauh, praktik tersebut juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan mengancam bagi ketahanan ekonomi negara Indonesia. Penelitian melakukan analisis terhadap kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan di Indonesia terhadap ketahanan ekonomi negara dengan melakukan narrative policy framework analysis dan stakeholder analysis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risalah Rapat Proses Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian bersifat deskriptif analitik terhadap data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan analisis terhadap subyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembukaan kesempatan kepemilikan asing dalam perubahan undang-undang merupakan solusi jangka pendek yang diberikan pemerintah. Kondisi krisis yang dialami negara Indonesia memaksa pemerintah untuk segera melakukan perubahan undang- undang untuk dapat menarik investor asing, dengan tujuan memperkuat struktur permodalan perbankan. Kebijakan kepemilikan asing pada perbankan Indonesia yang terlalu terbuka dapat menimbulkan beberapa peluang resiko bagi ketahanan ekonomi negara. Kekhawatiran adanya dominasi oleh pihak asing juga telah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang tidak sependapat dengan pemerintah terhadap perubahan undang-undang perbankan. Analisis resiko yang dilakukan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa skala tingkat resiko kebijakan kepemilikan asing hingga 99 persen berada pada tingkat resiko yang menengah dan tinggi. Analisis stakeholder menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR merupakan pihakyang memiliki kepentingan dan kekuatan yang besar dalam kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan Indonesia. Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian kembali terhadap undang-undang perbankan yang saat ini sudah digunakan selama 21 tahun.

---

ABSTRACTForeign ownership policy in Indonesian Banking has been regulated by theGovernment through Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Through this law, the opportunity for foreign investors to own banking shares or establish a bank in Indonesia is increasingly open. The strong foreign ownership in a bank has the potential to hinder the supervision process of the bank concerned and the practice of good governance. Furthermore, this practice also has the potential to disrupt financial system stability as a whole and threaten the economic resilience of the Indonesian state. Research conducted an analysis of foreign ownership policies in the Indonesian banking sector towards the country's economic resilience by conducting a narrative policy framework analysis and stakeholder analysis. The data used in this study is the Minutes of Meeting on the Process of Amending Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 into Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Research is descriptive analytical on data obtained from the results of observations, interviews, documentation, and analysis of research subjects. Based on the results of the study it was found that the opening of opportunities for foreign ownership in changing laws was a short-term solution provided by the government. The crisis conditions experienced by the Indonesian state forced the government to immediately amend the law to be able to attract foreign investors, with the aim of strengthening the banking capital structure. Foreign ownership policies in Indonesian banks that are too open can pose several risk opportunities for the country's economic resilience. Concerns about domination by foreign parties have also been conveyed by factions who disagree with the government regarding changes to the banking law. The risk analysis carried out in this study has shown that the scale of the risk level of foreign ownership policy up to 99 percent is at the level of medium and high risk. Stakeholder analysis shows that the Government and Parliament are parties that have a large interest and strength in foreign ownership policies in the Indonesian banking sector. Thegovernment and the House of Representatives need to review the banking laws that have been used for 21 years."