Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Unmet Need adalah Pasangan Usia Subur yang sudah mempunyai keinginan untuk mcmbatasi atau menjarangkan kelahiran berikumya 2 tahun atau lebih, tetapi belum memakai kontrasepsi. Kelompok unmet need merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap KB dan TFR. Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau unmet neednya masih tinggi, untuk itu perlu diketahui detenninannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat profil perempuan/is1:eri yang unmet need spacing dan limiting sena falctor-faktor yang mempengaruhi unmet need tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data mentah SDKI 2007, menggxmakan program Statistical Package for Social Science version 16.0. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan statistik model regresi multinomial logit serta wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Dari 1.136 responden, yang unmet need spacing 6 % dan 5 % unmet need limiting, sisanya tidak unmet need. Analisis deskxiptif menggambarkan bahwa akses ke tempat pelayanan dan penolakan tokoh agama/adat tidak menjadi masalah untuk unmet need. Persentase unmet need ber KB untuk penjarangan keiahiran lebih tinggi pada perempuan yang tidak be1'KB karena alasan kontrasepsi terlalu mahal, adany penolakan suami/responden, alasan kesehatan/takut efek samping, responden umur muda dan tamat SMA keatas, suami tamat SMP dan jumlah anak lahir hidup kecil dan sama dengan 2. Persentase unmet need berKB untuk pembatasan kelahiran lebih tinggi pada perempuan yang tldak berKB karena alasa kontrascpsi terlalu mahal, suami atau isteri menolak KB, mengalami masalah kesehatan/takut efek samping, usia 40 - 49 tahun, isteri dan suarni tidak sekolah, jumlah anak lebih dari dua tidak adanya kunjungan dari petugas KB. Analisis Inferensial menunjukan bahwa falctor-iiaktor yang mempengaruhi perernpuan/isteri dengan unmet need spacing adalah kontrasepsi yang terlalu mahal, adanya penolakan suami/responden, aiasan kesehatan/takut efek samping dan umur responden yang muda. Sodangkan untuk unmet need limiting, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah jumlah anak lahir hidup, lcunjungan petugas KB, kontrasepsi yang terlalu mahal dan alasan kesehatan/takut efek samping.

---

Unmet need is couple of child bearing age who don't want to get pregnant for at least 2 years but not using contraception as a birth control. Unmet need was one of many components which influenced the demand of community to birth control and total fertility rate (TPR). Rate of umnet need in Sumatera Barat, Riau and Kepulauan Riau was still high so that the determinant of it must be recognized. The pinpose of this research was to get a profile of urmiet need spacing and limiting among those couples of child bearing age and to investigate the factor influenced to unment need.

The data used in this research was Indonesia Demographic and Health Survey 2007, with the software used in data processing was Statistical Package for Social Science Version 16.0. The method used in this research was descriptive analysis, multinomial logistic and interview with MUI, LKAAM.

Among 1.136 respondent, prevalence unmet need spacing and limiting were 6 percent and 5 percent. Result of descriptive analysis showed that ditiiculty in acces and rejection of prominent figures did not influenced unmet need.

Prevalence of unmet need spacing were high to those women who were not using contraception because of cost reason, husband or wife refused contraception, faced health problem, young age, level of education at least senior high school, had a husband with at least junior high school educated, had maximum two children. Prevalence of unmet need limiting were high to those women who were not using contraception because of cost reason, husband or wife refused contraception, faced health problem, 40-49 years of age, not educated, had more than two children, not visited by official of birth control.

Inferential analysis showed that unmet need for birth control were high to those women who said that contraception was costly, husband or wife refused contraception, afraid of side eiect of contraception and young age. Prevalence of unmet need limiting were high to those women who were visited by oiificial of birth connol, had at least three children said that contraception was costly and afraid of of side eiect of contraception."

"Prediksi pertambahan jumlah penduduk dunia menunjukkan Indonesia akan masuk ke dalam negara yang diprediksi akan mengalami pertambahan dalam jumlah besar. Penekanan nilai TFR menjadi salah satu cara dan mempresentasikan hasil kinerja dalam mengendalikan jumlah penduduk. Nilai TFR salah satunya dapat dipengaruhi oleh unmet need kontrasepsi karena berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi yang memengaruhi angka kelahiran. Nilai unmet need kontrasepsi di Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan. Terdapat perbedaan angka penurunan unmet need kontrasepsi yang cukup signifikan antara Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dari tahun 2021 hingga 2023. Provinsi Riau dapat menurunkan nilai unmet need kontrasepsi sebesar 7,81% sedangkan Provinsi Kepulauan Riau hanya dapat menurunkan sebesar 3,12%. Padahal, kedua provinsi tersebut memiliki karakterisitk yang hampir sama, seperti kebudayaan dan kebiasaan masyarakat karena Provinsi Kepulauan Riau merupakan pemekaran dari Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang paling berhubungan dengan kejadian unmet need kontrasepsi di Provinsi Riau adalah keterpaparan informasi tentang KB dari petugas (AOR 0,030 CI 95% 0,010-0,084) dan diskusi dengan suami (AOR 2,833 CI 95% 1,352-5,934). Sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan status pekerjaan (AOR 1,639 CI 95% 1,011-2,660) dan tempat tinggal (AOR 2,554 CI 95% 1,034-6,306) sebagai faktor-faktor yang memiliki hubungan paling kuat dengan kejadian unmet need kontrasepsi.

---

Population growth projections indicate that Indonesia will be among the countries expected to experience significant increases. Lowering the Total Fertility Rate (TFR) is one of the strategies to manage population growth effectively, and TFR serves as a key performance indicator in controlling population numbers. One of the factors influencing TFR is the unmet need for contraception, which is directly related to contraceptive use and birth rates. The level of unmet need for contraception in Indonesia is still far from the targeted goal. Between 2021 and 2023, there was a notable difference in the reduction of unmet need for contraception between Riau Province and the Riau Islands Province. Riau Province successfully reduced the unmet need for contraception by 7.81%, whereas the Riau Islands Province only managed a reduction of 3.12%. This is noteworthy because both provinces share similar characteristics, such as culture and societal habits, given that the Riau Islands Province was carved out from Riau Province. Research findings highlight that in Riau Province, the factors most associated with the occurrence of unmet need for contraception are exposure to family planning information from health workers (AOR 0.030, CI 95% 0.010-0.084) and discussions with husbands (AOR 2.833, CI 95% 1.352-5.934). In contrast, in the Riau Islands Province, employment status (AOR 1.639, CI 95% 1.011-2.660) and place of residence (AOR 2.554, CI 95% 1.034-6.306) are the strongest factors associated with the unmet need for contraception."

"

Berdasarkan hasil laporan SDKI, angka unmet need KB di Indonesia pada tahun 2012 berada pada angka 11,4% menjadi 10,6% di tahun 2017. Berdasarkan SDKI 2017, angka unmet need Jawa Barat adalah 11% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan berada angka 14.4%. Tingginya angka unmet need menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan aborsi yang tidak aman dan berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada wanita kawin di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional dengan sampel wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin/tinggal bersama pasangan. Penelitian ini meggunakan uji chi-square dan regresi logistik untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil penelitian ini yaitu angka unmet need KB Jawa Barat adalah 10.3% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan adalah 14%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki odds ratio terbesar untuk unmet need KB di kedua provinsi adalah dukungan pasangan [AOR=5]. Wanita yang tidak mendapat persetujuan dari pasangan untuk menggunakan kontrasepsi memiliki kemungkinan lima kali lebih tinggi untuk mengalami unmet need KB. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus diprioritaskan lewat pendekatan pasangan/ peran pria dalam program KB.

---

Based on the Indonesian Demographic and Health Survey, the percentage of unmet need for family planning in Indonesia namely at 11.4% in 2012 to 10.6% in 2017. Meanwhile, based on IDHS 2017, the unmet need for West Java is 11% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14.4%. The high rate of unmet need raises various kinds of problems including unwanted pregnancies, causing unsafe abortions and contributing to high maternal and infant mortality rates. This research was conducted with the aim of knowing the determinants of the incidence of unmet need for family planning among married women in West Java and South Sulawesi. The study design that is used in this study is cross-sectional with a sample of women aged 15-49 years who were currently married/living with a partner. This study uses the chi-square test and logistic regression to describe the strength of the relationship between variables. The results of this study are the unmet need for family planning in West Java is 10.3% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14%. The results of the multivariable analysis showed that the variable that had the greatest odds ratio for unmet family planning needs in the two provinces was spousal support [AOR=5]. Women who do not receive consent from their partners to use contraception are five times more likely to experience unmet need for family planning. The family as the smallest unit of society must be prioritized through the male partner/role approach in family planning programs.

"

"ABSTRAKKebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi unmet need KB didefinisikan sebagaipersentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkankelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Tren unmet need KBdi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 11,4 pada Tahun2012 menjadi 15,8 pada Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuideterminan pada tingkat individu dan tingkat kabupaten/kota terhadap status unmet needKB di empat provinsi dengan proporsi unmet need tinggi dan rendah Maluku,Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat . Analisis data sekunder dariSusenas pada tingkat individu, laporan rutin BKKBN dan BPS Tahun 2016 pada tingkatkabupaten/kota. Sampel yang digunakan sebesar 23.276 wanita usia subur berstatuskawin PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Baratyang merupakan bagian dari sampel Susenas Tahun 2016. Analisis data dilakukandengan menggunakan regresi logistik multilevel. Determinan yang berpengaruhterhadap status unmet need KB pada PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKIJakarta dan Kalimantan Barat secara keseluruhan terdiri dari faktor-faktor yang terdapatpada tingkat individu yakni umur wanita, usia kawin pertama, jumlah anak masih hidup,daerah tempat tinggal dan kepemilikan asuransi BPJS kesehatan. Umur wanitamerupakan faktor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perbedaan status unmetneed KB. Faktor-faktor yang terdapat pada tingkat individu memiliki peran yang lebihbesar terhadap kejadian unmet need KB dibandingkan dengan faktor-faktor yangterdapat pada tingkat kabupaten/kota.

---

ABSTRACTUnmet Need for Family Planning services is the proportion of women of childbearingage who do not want children anymore or want to delay childbirth but do not usecontraception to prevent pregnancy.Trends unmet need for family planning in Indonesiain the last five years has increased from 11,4 in 2012 to 15,8 in 2016. The studyaims to kmow determinants of the unmet need for family planning the individual at theindividual level and the at district city in the four provinces with a high need proportion Maluku, North Sumatera, DKI Jakarta and West Kalimantan. At the individual level,data were taken from Susenas 2016 and at the district city data were taken from regularbkkbn and bps report. 23,276 married women of reproductive age in Maluku, NorthSumatera, Jakarta and West Kalimantan were used as sample which is part of theSusenas sample in 2016. Data analysis was done by using multilevel logistic regression.Overall, determinants of unmet need for family planning in Maluku, North Sumatera,Jakarta and West Kalimantan are factors at the individual level ie women age, the age offirst marriage, number of living child, residence, BPJS health insurance ownership.Women age is the factor with the greatest contribution to unmet need for familyplanning status. Factors at the individual level have a greater influence on the unmetneed of family planning compared to the factors at the district city level. "

"Penelitian ini merupakan kajian variasi bahasa Melayu di Riau Daratan dan di Riau Kepulauan. Kajian ini bersifat komparatif, membandingkan bahasa Melayu di dua wilayah Riau tersebut. Yang dibandingkan adalah perbedaan etimon dan realisasi vokal dan konsonan pada suku kata pertama dan kedua. Bahasa Melayu yang dibandingkan itu terdapat di i S daerah pengamatan, 9 di Riau Daratan dan 9 di Riau Kepulauan.Hasil kajian ini membuktikan bahwa bahasa Melayu di Riau Daratan lebih variatif daripada bahasa Melayu di Riau Kepulaun. Buktinya adalah banyak glos yang memiliki etimon lebih banyak di Riau Daratan daripada di Riau Kepulauan. Di samping itu, realisasi vokal dan konsonan, juga menunjukkan ada kecenderungan lebih bervariasi bahasa Melayu di Riau Daratan. Kebervariasian bahasa Melayu di Riau Daratan itu disebabkan oleh kemungkinan adanya pengaruh atau unsur pinjaman dari bahasa lain, antara lain, bahasa Minangkabau, Jawa, dan Sunda. Ada penanda khas antara bahasa Melayu di Riau Daratan dan di Riau Kepulauan. Penanda itu, antara lain, adanya etimon bahasa lain lebih banyak di Riau Daratan daripada di Riau Kepulauan, bunyi vokal tengah swa terdapat di Riau Kepulauan, dan realisasi konsonan [t] di Riau Kepulauan dan [k] atau [?] di Riau Daratan pada akhir berian glos tertentu.

---

This research is a study of the variation of Malay language in the Riau Land and the Islands of Riau. This is a comparative study, to compare Malay language in two regions of Riau. This study compares the difference of etimon and the vowel and consonant realization on the first and second syllable. On the Malay language, there are eighteen research point area, nine of them are in the Riau Land and the rest are in the Islands of Riau.The result finding proves that Malay language in are more variation than the Malaya language in the Islands of Riau. The evident show that there many gloss with more etimons in the Riau Land morever, the realization of vowel and consonant, show that the Malay language in the Riau Land has tend to have more variations. The variations from other languages such as the influence of, Minangkabau, Javanese, and Sundanese. There is a special sign between the Malay language in Riau Land and the Islands of Riau. One of signs is that there are more etimons of other languages in Riau Land than in the Islands of Riau. In the Islands of Riau there are the sound of middle vowel swa and the consonant realization [t] and [k] or [?] in the Riau Land on the second on the syllable of the certain given gloss."

"Adanya keinginan Pemda Provinsi Kepulauan Riau yang menghendaki suatu jaringan telekomunikasi terpadu yang dapat menghubungkan seluruh Ibu Kota Kabupaten dengan Ibu Kota Provinsi dan dapat digunakan untuk menunjang dan sebagai sarana telekomunikasi internal Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai konsep pembangunan wilayah Propvinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan industri, perdagangan dan pariwisata terdepan di Indonesia, mutlak diperlukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang handal dan efektif. Pemilihan teknologi transmisi yang sesuai dengan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau disasarkan atas analisa kelayakan investasi menggunakan metode Benefit Cost Ratio memudahkan dalam perencanaan pemilihan pembangungan infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang akan menghubungkan seluruh kabupaten / kota dengan kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan teknologi transmisi yang paling tepat untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau yakni menggunakan gabungan antara transmisi gelombang mikro dan transmisi VSAT.

---

Since there is a demand from Kepulauan Riau Province to crate network telecommunication, connecting all capital cities of province which can be used as telecommunication facility internally in Kepulauan Riau Province. As a development concept of Kepulauan Riau Province to make their area as industrial trading and tourism object, advanced telecommunication structure are needed. Choosing proper transmission technology compared to geographic condition of Kepulauan Riau Province based on Benefit Cost Ratio method to make planning development of infrastructure telecommunication easier. The best options to connect all of all in Kepulauan Riau Province based on geographic condition is to use combination between VSAT transmission and microwave transmission."

"Saat ini, kesadaran atas kebenaran suatu alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan semakin meningkat seiring dengan sikap kritis yang dilakukan baik oleh konsumen ataupun produsen terhadap alat ukur yang digunakan dalam transaksi tersebut. Lalu bagaimana dengan pelayanan kemetrologian yang dilakukan guna menunjang tuntutan dari pasar tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metrologi terhadap perekonomian dan apa saja yang menjadi penghambat dalam peningkatan mutu pelayanan kemetrologian di provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan dua analisa dimana analisa pertama dengan simulasi perbandingan dari provinsi di wilayah Sumatera dengan melihat kontribusi metrologi terhadap perekonomian dengan jumlah sumber daya yang dimilikinya dan analisa kedua dengan menggunakan waktu kebutuhan untuk mengetahui jumlah aktual tenaga penera dari data jumlah alat ukur yang dimiliki oleh provinsi Kepulauan Riau, lalu dalam mengetahui kelayakan dari suatu rencana digunakan metode Analisis Manfaat Biaya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : (1) peranan metrologi dalam perekonomian sangat besar; (2) jumlah tenaga penera provinsi Kepulauan Riau masih sangat kurang dan perlu dilakukan penambahan guna meningkatkan mutu dari pelayanan yang diberikan; (3) manfaat yang diberikan dari penambahan tenaga penera di provinsi Kepulauan Riau sangat layak untuk dilakukan.

---

Nowadays, awareness of the truth of a measuring instrument used in trade transactions are increasing with the critical stance taken either by the consumer or the manufacturer of the measuring instruments used in the transaction. And what about the metrology services performed to support the demands of the market, the study aims to determine how much influence metrology on the economy and what are the barriers to improving quality of care in the province of Riau Islands metrology. This study used two analyzes where the first analysis by simulation comparison of provinces in Sumatera to view metrology contribution to the economy by the number of available resources and second analysis needs to know the actual penera manpower time requirement in order to figure out the number of ideal penera province Riau Islands, and in knowing the feasibility of a plan to use Cost benefit Analysis method. Based on the survey results revealed that: (1) the role of metrology in the economy is very large, (2) the amount of force applica Riau Islands province is lacking and needs to be added in order to improve the quality of services provided, (3) the benefits provided from the addition of power applica in the province of Riau Islands is very feasible."

"Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera direncanakan melalui provinsi Riau, Sumatera Barat dan Jambi sepanjang 1150 Km dan dengan tujuan meningkatkan ekonomi daerah yang dilaluinya. Dengan nilai investasi yang besar diharapkan Jalan Tol Trans Sumatera melewati daerah dengan pencapaian nilai PDRB tertinggi dan jumlah penduduk terbesar yang kaya akan potensi dan sumber daya manusia sehingga layak dilewati sebagai rute jalan tol .Akan tetapi perencanaan Jalan Tol Trans Sumatera eksisting belum mempertimbangkan peringkat PDRB dan peringkat kepadatan penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk perencanaan rute JTTS berdasarkan PDRB dan jumlah penduduk, menghitung initial cost yang diperlukan serta mengidentifikasikan sektor unggulan. Rekayasa rute berdasarkan PDRB dan jumlah penduduk tersebut kemudian akan diintegrasikan dengan infrastruktur lain yang telah dan akan dibangun. Initial cost Rp 118.053.400.074.696 didapatkan dengan menggunakan metode benchmarking pada jalan tol dengan topografi yang sejenis. Untuk menarik minat investor dilakukan pengidentifikasian sektor unggulan. Pertambangan dan pertanian adalah sektor unggulan di sebagian besar kabupaten yang dilalui JTTS. Sektor unggulan diidentifikasikan menggunakan metode location quotient.

---

Trans Sumatra Highway project planned 1150 Km long in purpose to boost the local economy but the existing planning of the Trans Sumatra Highway has not been ranked consider GDP and population density rankings. The purpose of this research is to develop new route of Trans Sumatera highway based on the biggest GDP and population rank, to calculate initial cost and to identify leading sector of the district based on Trans Sumatera Highway route. These engineered route based on GDP and population will be integrated with other infrastructure that has been and will be built. Initial cost Rp 118.053.400.074.696 obtained using the benchmarking method on toll roads with similar topography. In purpose to attract investor, leading sector is being identified. Mining and agriculture is the leading sector of mostly districts that traversed by JTTS.Leading sector is being identified using location quotient method."