Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan manusia secara tidak sadar diliputi oleh unsur-unsur politik. Unsur-unsur politik tersebut digunakan untuk mencapai tujuan lertentu. Unsur-unsur politik yang digunakan terkadang didapat dengan cara mengaktifkan atribut kebudayaan yang dimiliki seseorang untuk dipertentangkan dengan atribut orang lain. Isu berupa stereotip dan praduga kemudian diciptakan untuk mendukung pengaktifan atribut lersebut untuk mencapai tujuan.TOEFL adalah sebuah alat yang berguna untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris dari orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Sebagai sebuah produk, TOEFL memiliki target sasaran yang jelas sekaligus menjadi pasar, yaitu golongan minorilas yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Isu yang dikembangkan dalam TOEFL adalah penutur asli bahasa Inggris yang notabene tidak perlu diukur kemampuan bahasa Inggrisnya karena dibawa secara askriptif dan penulur asing bahasa asing yang harus diukur kemampuan bahasa Inggrisnya. Isu penutur asli dan asing ini dikembangkan dinegara-negara bagian yang mempromosikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional.Tesis ini membahas unsur-unsur politik bahasa dalam TOEFL di Amerika yang menjadikan TOEFL sebagai sebuah "kebijakan" dalam pranata pendidikan tinggi dan badan-badan lainnya di negara-negara bagian yang mempromosikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional.

---

The term "politics" has long been considered to be several troublesome side-issues to the mainstream of human's culture. People are never aware that whatever they do often times involve `politics' to reach the goal in their real life situation.

TOEFL is a tool that functions to measure the English proficiency of those people whose mother tongue is not English. As a product, TOEFL has a 'political target' which also becomes the market; that is, those who belong to the minorities where English is not their mother tongue. The issue raised in the TOEFL is the differentiation among those who are Native Speakers and Non-Native Speakers of English. Those who are Native Speakers of English do not need to be measured in terms of their language proficiency whereas those who are minorities need to be assessed. The issue of Native and Non-Native Speaker of English is then widely dispersed in the states which promote English as a National Language which then it becomes a "Covert Policy" in the US.

This study discusses some political elements of language in TOEFL in America that make TOEFL a "Covert Policy" as in English in Higher Educational institutions suh as Universities, Colleges as well as agents on which slates that promote English as a National Language are located. This study also attempts to demonstrate several implicatures of TOEFL throughout research findings."

"Penelitian ini dilatar-belakangi kenyataan bahwa di dalam masyarakat yang trauma terhadap budaya militerisme (kekerasan militer) setelah dipraktekkan penguasa Orde Baru selama lebih dari tiga dekade, Jendral Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meraih kemenangan, dalam kampanye Pemilihan Presiden yang, karena dipersepsi sebagai "warga militer berwajah sipil" Dalam menjalankan pemerintahannya, SBY harus dapat mencapai sasaran-sasarannya dan tetap diterima oleh masyarakatnya, untuk dapat mendominasi.Bahasa dalam komunikasi digunakan secara aktual untuk mencapai sasaran tertentu (parole). Saussure telah menjalankan bagaimana penggunaan bahasa sebagai speech (parole) dan sebagai bahasa formal (language). SBY pula melakukan komunikasi dengan bahasanya dalam upaya mendominasi masyarakatnya. Selanjutnya apakah ideologi baru tertuang dalam pesan-pesan disampaikan dalam komunikasi politik SBY untuk mendominasi masyarakat ini? Melalui analisa wacana kritis (Critical Discourse Analysis - CDA) penelitian ini memfokuskan pada wacana dan teks yang mempromosikan ideologi yang dibawa SBY, untuk membangun dan memelihara kekuasaan. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: pertama, melihat bagaimana SBY merepresentasikan ideologi militerisme dalam teks-teks pidato lisannya; kedua, menemukan nilai-nilai baru yang diciptakan SBY dalam ideologi yang ditularkannya ke masyarakat melalui teks-teks pidatonya.Penelitian ini kemudian meneliti pesan dalam teks-teks transkripsi pidato pengarahan dan sambutan Presiden mulai bulan Oktober hingga Desember 2004. Transkripsi teks-teks pengarahan dipilih dengan melihat arahan yang merujuk pada skup kepentingan nasional, serta pertimbangan kedekatan konteks penelitian.Melalui model Norman Fariclough yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana berdasarkan linguistik dan pemikiran sosial - politik, penelitian ini, menyimpulkan bahwa SBY terbukti membawa ideologi baru melalui teks-teks pidato yang disampaikan, untuk dapat diterima dan mendominasi seluruh masyarakatnya Ideologi ini termasuk nilai-nilai militer yang secara hegemoni ditekankan pada makna positif, sesuai nilai yang diterima oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan ditemukannya nilai-nilai militer yang secara positif masih dimaknai oleh SBY yaitu: loyalitas, kedisiplinan, kejantanan. Sedangkan ideologi baru yang dibawanya yaitu: perdamaian, profesionalisme dan konsiliasi. Juga adanya perubahan makna-makna dalam nilai-nilai yang pemah dibawa Orde Baru yaitu padakosa kata seperti : normalisasi, demokrasi dan pembangunan."

"Persoalan realitas media hingga kini masih menjadi perdebatan panjang. Media tidak hanya sekedar menghadirkan realitas berita ke hadapan publik pembacanya, melainkan juga menyertakan sejumlah penilaian atau evaluasi atas fakta berita yang dikonstruksikan dalam kemasan sikap (politik) tertentu. Hal ini tentunya tidak lepas dari kepentingan-kepentingan pers yang senantiasa dikaitkan dengan misi dan visi institusional, peran pers sebagai Iembaga ekonomi, medium dan pemroduk informasi. Dalarrl peristiwa Sidang Interpelasi Iran dengan agenda utama maminta keterangan (klarifikasi) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono PBB Nomor1747 tentang pemberlan sanksi perekonomian yang lebih luas kepada Iran, karena dianggap melakukan pengayaan uranium untuk tujuan senjata pemusnah, akan terlihat sekali bagaimana Republika, Kompas dan Jurnal Nasional mengkonstruksi berita sesuai dengan cara pandang (frame)-nya masing-masing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan frame media dalam mengkonstruksi berita seputar Sidang Interpelasi Iran, pada 10 Juli 2007. Dengan mengetahui perbedaan cara pandang (Fame) media, akan diketahui bagaimana orientasi politik media berdasarkan kepentingannya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing, yang menekankan pada penonjolan kerangka pemikiran, perspektif, konsep, dan klaim interpretatif masing-masing media dalam rangka memaknai obyek wacana. Unit observasi yang diteliti adalah laporan utama, sebab laporan utama berisi peristiwa penting yang harus sesegera mungkin diketahui pembaca. Haail penelitian menunjukkan bahwa Republika, Kompas, dan Jurnal Nasional memiliki cara pandang (frame) yang berbeda. Republika memaknai lnterpelasi Iran tidak membuahkan hasil apapun. Langkah DPR untuk meminta keterangan Presiden SBY terkait kebijakannya mendukung Resolusi DK PBB Nomar 1747 yang sudah berlangsung selama tiga bulan lebih menjadi sia-sia. Hal itu tercermin melalui penegasan Republika bahwa Rapat lnterpelasi tidak menghasilkan keputusan Penerimaan atas penolakan dari DPR, Sebaeai koran komunitas Muslim. Republika merasa berkepentingan untuk menyuarakan aspirasi publik pembacanya yang mayoritas adalah Muslim. Kompas memaknai Interpelasi Iran sebagai ajang perdebatan antara anggota DPR yang menerima (pro) terhadap ketidakhadiran Presiden di DPR dan anngota DPR yang menolak (kontra) dan kecewa atas ketidakhadiran Presiden. Frame yang dimunculkan di hadapan khalayak adalah kontroversi diantara anggota DPR yang pro dan anggota DPR Yang kontra dengan argumen yang sama besarnya. Pendapat yang pro dan kontra ditampilkan dengan detail yang sama. Frame semacam ini menunjukkan juga bahwa Kompas nampaknya cukup berhati-hati dalam menilai peristiwa tersebut. Pihak-pihak yang berpendapat dibiarkan tanpa pemaknaan dari media bersangkutan. Sementara Jurnal Nasional mempunyai frame yang berbeda dengan Kompas dan Republika. Dalam frame Jurnal Nasional Sidang lnterpelasi Iran telah selesai karena DPR telah memahami dan menerima jawaban Presiden melalui para Menteri pada Paripurna DPR, 10 Juli 2007. Artinya, masalah Interpelasi tidak perlu dipersoalkan lagi. Persoalan realitas media massa tidaklah sesederhana yang dibayangkan Kompleksitas kerja media semakin rumit di kala berbagai kepentingan berupaya mempengaruhi atau menekan media. Kiranya lebih bermanfaat bila intern dan ekstern pers memadukan asumsi dasar paradigma strukturai dan kultural, dengan harapan memungkinkan mendorong terwujudnya pers yang independen."