Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan manajemen lokakarya mini di puskesmas merupakan sarana evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya. Tujuan dari lokakarya mini ini adalah untuk membahas hambatan yang ditemui terhadap pencapaian target cakupan program, serta membuat rencana kerja baru untuk bulan yang akan datang (Plan of Action/POA). Masih belum optimalnya manajemen lokakarya mini di puskesmas dicerminkan dengan proses perencanaan yang belum tersusun dengan baik, jadwal lokakarya mini yang sering ditunda, frekuensi yang tidak rutin, sehingga belum sesuai dengan pedoman lokakarya mini. Akibatnya, evaluasi dan lokakarya mini tidak dapat dilakukan secara optimal untuk penilaian kinerja puskesmas. Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran manajemen lokakarya mini di puskesmas dengan pendekatan sistem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada pimpinan puskesmas dan staf puskesmas yang terdiri dari kepala tata usaha, pemegang program KIA, imunisasi, dan PKM, serta melakukan telaah dokumen terhadap proses manajemen lokakarya mini yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Puskesmas Kebun Sikolos, pelaksanaan lokakarya mini puskesmas belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan petunjuk buku pedoman lokakarya mini puskesmas. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan lokakarya mini, masih kurangnya pedoman dan protap lokakarya mini bagi seluruh staf, dan sebagian besar staf belum mengetahui pedoman dan protap tersebut. Perencanaan belum berjalan dengan baik, dimana jadwal kegiatan belum ada, pelaksanaan lokakarya mini sering ditunda karena kesibukan pimpinan dalam mengikuti rapat. Frekuensi lokakarya mini masih jarang, pelaksanaannya kadang-kadang 3 bulan sekali. Lokakarya mini sering diadakan karena keadaan yang mendesak, sering dilaksanakan pada pagi hari sebelum pelayanan puskesmas dimulai dengan waktu 1-1,5 jam, sehingga tujuan yang diharapkan belum maksimal. Hambatan yang ditemukan belum pernah dibahas untuk mencari upaya pemecahan masalahnya. Belum adanya rencana kerja bulan berikutnya dari hasil pelaksanaan lokakarya mini yang dilakukan untuk setiap program. Evaluasi pelaksanaan lokakarya mini juga belum pernah dilaksanakan sehingga penilaian kinerja puskesmas tidak tergambar. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk menyusun suatu petunjuk teknis lokakarya mini puskesmas dan melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas Kebun Sikolos agar menjalankan lokakarya mini puskesmas secara rutin. Bagi Puskesmas Kebun Sikolos disarankan untuk melaksanakan lokakarya mini secara rutin, terjadwal, sesuai dengan baku pedoman lokakarya mini puskesmas dengan tetap memperhatikan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, misalnya dari jam 11.00 - 16.00, sehingga waktu diskusi dan perumusan pemecahan masalah dapat berjalan optimal, membuat perencanaan yang baik dengan melibatkan seluruh staf yang ada, didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang cukup sehingga tujuan dari lokakarya mini dapat tercapai. Diharapkan pimpinan puskesmas dapat mendorong pemberdayaan staf, membina kerjasama, serta membangun semangat kerjasama tim, sehingga dapat dihasilkan tim kerja yang solid dan handal.

---

The practice of mini workshop management in puskesmas serves as an evaluation tool for activities conducted in the previous month. The purpose of the mini workshop is to discuss obstacles encountered in achieving program coverage targets and to create a new action plan for the upcoming month (Plan of Action/POA). The less-than-optimal management of mini workshops in puskesmas is reflected in poorly organized planning processes, frequently postponed schedules, and irregular frequency, which do not align with the mini workshop manual. Consequently, evaluations and mini workshops are not optimally conducted for puskesmas performance assessment.

This research aims to review mini workshop management in puskesmas using a systems approach. The study employs qualitative methods, including in-depth interviews with puskesmas leadership and staff, such as administrative heads, KIA program holders, immunization officers, and PKM staff, as well as a document review of the mini workshop management process.

The research shows that at Puskesmas Kebun Sikolos, mini workshop management has not been well implemented and does not adhere to the puskesmas mini workshop manual. There is a lack of facilities and infrastructure required for conducting mini workshops, insufficient guidelines and protocols for all staff, and most staff are unaware of these guidelines and protocols. Planning is not well-executed, with no established schedule, and mini workshops are often postponed due to the leadership's involvement in meetings. The frequency of mini workshops is infrequent, sometimes occurring only once every three months. Mini workshops are often held under urgent circumstances, typically in the morning before puskesmas services start, taking 1-1.5 hours, which prevents achieving the desired outcomes. Obstacles encountered have not been addressed to find solutions. There is no working plan for the next month based on mini workshop results for each program. Evaluation of mini workshop execution has not been conducted, resulting in an unclear assessment of puskesmas performance.

This research suggests that the Health Agency of Padang Panjang City should develop technical guidelines for puskesmas mini workshops and provide technical guidance to Puskesmas Kebun Sikolos to conduct mini workshops regularly. Puskesmas Kebun Sikolos is advised to hold mini workshops routinely, on a scheduled basis, in accordance with the mini workshop manual, while maintaining service activities to the public, for example from 11:00 AM to 4:00 PM, so that discussion and problem-solving time can be optimized. Proper planning should involve all staff, supported by adequate facilities and infrastructure, so that the objectives of the mini workshop can be achieved. It is expected that puskesmas leaders will encourage staff empowerment, foster cooperation, and build team spirit to produce a solid and reliable team."

"Berdasarkan Keputusan Dirjen Binkesmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96 diharapkan Puskesmas dapat meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal informasi SP2TP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran tingkat pemanfaatan SP2TP dalam menunjang manajemen Puskesmas di Kota Padang Tahun 2000. yang dititik beratkan dari sisi pengguna dan ketersediaan data dalam menunjang manajemen Puskesmas serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan SP2TP, yaitu faktor pengetahuan, persepsi, kebiasaan menggunakan data dalam bekerja, kebutuhan informasi, ketersediaan informasi umum, ketersediaan informasi program, proses pengolahan data SP2TP. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang (cross sectional) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Responden dan informan penelitian ini adalah para penanggung jawab program, dan kepala Puskesmas terpilih. Analisis data dilakukan dengan uji chi square dan analisis multivanat regresi logistik, sedangkan analisis secara kualitatif dilakukan dengan analisis isi. Dari hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa pemanfaatan SP2TP untuk menunjang manajemen Puskesmas adalah sebesar 2,6 %. Dari 7 (tujuh) varibel yang dipelajari terdapat hanya 3 (tiga) variabel yang mempunyai hubungan secara bermakna terhadap pemanfaatan SP2TP. Ketiga variabel tersebut adalah pengetahuan petugas tentang data yang terkandung dalam SP2TP, kebutuhan infonnasi SP2TP dan ketersediaan informasi program di dalam SP2TP. Disimpulkan bahwa pemanfaatan SP2TP dalam menunjang manajemen Puskesmasberhubungan erat dengan faktor pengetahuan petugas, faktor kebutuhan informasi dan faktor ketersediaan informasi program di dalam SP2TP itu sendiri. Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan informasi SP2TP oleh Puskesmas, perlu kiranya memperhatikan ketiga faktor tersebut. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul di dalam pemanfaatan SP2TP adalah mengadakan 1). Pelatihan petugas Puskesmas, 2). Meningkatkan kualitas pembinaan (supervisi), 3). Melakukan kordinasi untuk mengadakan perbaikan terhadap item SP2TP agar datanya sesuai dengan kebutuhan program dan 4) Menyebarluaskan hasil pemantauan dan evaluasi kepada lintas program maupun lintas sektoral pada pertemuan-pertemuan secara berkala.

---

Based on letter of the director general of community health No. 590/BM/DJ/Info/V/96 intend the utilization the SP2TP for strengthening the quality of management effectively and efficiency at the health center level. The purpose of this research is to obtain information regarding the performance utility of SP2TP to provide support for the management process at the health center level in municipality in the year 2000, which be focused of user side and availability of data to provide support for strengthening the management process at the health center level, and factors related with the utilization of SP2TP. The factors are Knowledge, Perception, Habitual to use data in working, Needs of information, Availability of general information, Availability in program information, and the Processing of data.

This research used the cross sectional design, to identify the relationship between variables with transitory measurement, which quantitative and qualitative approach. Sample population and informant of this research are staff which responsibility of program, the chief of the health center, namely 114 workers. Test of statistic is chi square and logistic regression of multivariate, meanwhile qualitative data is analyzed with content analysis.

The result of this research shows that the utilization of SP2TP to provide support the management process at the health center level is 2, 6%. There are 7 variables studied, three variables have related significantly with the utilization of SP2TP, they are Knowledge about SP2TP, Need of information on SP2TP and availability of program information in the SP2TP.

It is concluded that the utilization of SP2TP to provide support the management process at health center level have relationship with knowledge, need information and availability of program information in the SP2TP. The effort of the utilization of SP2TP for strengthening the management process at the health center level, we should have to consider three factors which have been mentioned above.

To overcome these problems, makes recommended 1) Training of the health center worker about the management process, 2) Strengthening the quality of supervision, 3). Coordination meetings are held between those responsible for SP2TP, programmer and other health decision maker for improvement of SP2TP. 4) Dissemination of monitoring and evaluation involved unit be held in periodic meeting."

"Belum optimalnya manajemen lokakarya mini di puskesmas dicerminkan dengan proses perencanaan yang belum tersusun dengan baik dan pelaksanaan dari Iokakarya mini yang belum teralur dengan frekwensi pelaksanaan lokakarya mini yang tidak teljadwal scsuai deugan pctunjuk pedoman lokakarya mini puskesmas, yang akhimya evaluasi dari lokakarya mini itu sendiri tidak dapat diiakukan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran proses manajemen lokakarya mini puskcsmas dan faktor-faktor yang melatar-belakangi proses manajemen lokakarya mini puskesmas itu sendiri. Penelitian menggunakan metode kualitatif dcngan melakukan wawancara mendalam pada pimpinan puskesmas dan sraf yang terkail sepcrti kepala tata usaha, koordinator komunisasi puskesmas Sukajadi dan Lais di Kabupaten Musi Banyuasin serta observasi proses manajemen lokakarya mini yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di puskesmas Sukajadi proses lokakarya mini puskesmas telah bcijalan dengan baik sesuai dcngan buku pedoman lokakarya mini puskesmas. Hal ini terlihat dari pcrcncanaan tingkat puskesmas (PTP) dan perencanaan jadwal serta pérencanaan frekwensi kegiatan lokakarya mini sudah dibuat yang melibatkan seluruh staf pada waktu menyusun perencanaan iingkat puskesmas. Dari hasil evaluasi lokakarya mini tampak bahwa kebersamaan dan kcrjasama tim telah beijalan dengan baik, sehingga beban kerja jauh berkurang Semcntaia di puskesmas Lais prosesi lokakarya mini puskesmas tidak berdasarkan buku panduan Iokakarya mini puskesmas. Ini tériihat bahwa percncanaan tidak disusun scwaktu awai tahun dan pcrcncanaan tingkat puskesmas (PTP) juga tidak dibuat sehingga kcgialan lokakarya mini tidak sesuai dcngan pedoman lokakarya mini puskesmas yang ada. Pelaksanaan lokakaqfa mini puskesmas itu sendiri lidak memberikan hasil yang dapat meningkatkan cakupan program-program puskesmas. Analisa hambatan dan pemecahan masalah serta pembuatan rencana kerja bulan berikutnya, yang akhimya evaluasi pelaksanaan lokakarya mini itu tidak bisa dilakukan penilaian akan kemajuan program bulan sebelumnya. Hasil penelitian ini menyarankan kegada Dinas Keschatan Kabupaten Musi Banyuasin: untuk melakukan perencanaan bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan ke puskesmas yang belum menjalankan manajemen puskesmas termasuk lokakarya mini puskesmas, pembinaan oleh kepala puskesmas yang telah berhasil dalam menjalankan manajcmen ke puskesmas sekitamya yang belum baik manajemennya dalam rangka memperlancar proses transformasi pendidikan manajemen puskesmas dan lokakarya mini. Bagi puskesmas Lais disarankan membuat perencanaan tingkal puskcsmas (PT P) dan perencanaan manajemen lokakarya mini puskesmas yang sesuai dengan buku pedornan Iokakarya mini, taar akan jadwal lokakarya mini yang trlah ditetapkan, mcngadakan studi banding ke puskesmas lain yang telah berhasil dalam manajemen puskesmas baik dalam kabupalen maupun lain kabupaten unluk mencari masukan untuk perbaikan manajemen puskesmas dan lokakarya mini. Untuk puskesmas Sukajadi agar memperlahankan atau meningkatkan iinensitas manajcmen puskesmas dan Iqkakarya mini yang telah ada agar kelangsungan fungsi manajemen itu temp bcrjalan.

---

Small workshop management in public health center (PHC) is not optimum as rchccted not well arranged, implementation irregular and unscheduled time as suggested in thc guideline of small workshop in public health center, finally, small workshop couldn?t evaluation.

This study is to tind out why the small workshop management is not optimum, it has the aim to shows describe management process of small workshop in public health center and detemtinant factors.

The method of the research is qualitative by in-depth interview with the public health center chief and staffs in Sukajadi and Lais public health iventer, and observation to small workshop management process.

The result of this study shows that small workshop in Sukajadi public health center have been realization as well as, appropriate with the small workshop guideline. this could be showed at PHC level planning (PTP), schedule planning, and small workshop licquencies planning_ which have made at the same time, all PHC staffs has been participated when the prepare of PHC level planning.

The result of small workshop evaluated, togethcrness and teamwork was well applied, so that it can decrease of workload. On the contrary, small workshop in Lais public health centre is not based to the the small workshop guideline, this could be showed at planning is not prepare in the beginning of this year and not prepare of PHC level planning, so that small workshop was not appropriated with small workshop guideline. Small workshop in Lais PHC is not collective, because not increase of PHC programs scope, trouble analysis, and problem solving. Small workshop was not evaluated program for the progress of the month before.

The results of this research is suggest to chief of Health Ofiice Musi Banyuasin to implementation of technical guidance plan tiom health office to PHC, include the small workshop and establishment by chief PHC. To Lais PHC is recommendation to make PI-IC level planning and PHC management planning of small workshop that _was appropriate with small workshop guideline, discipline of small workshop schedule, comparative study to PHC has been progress in the management in the other municipaiities. For Sukajadi public health center to maintain or improve of PHC management and small workshop so that survival of the management function will be exist."

"Kebijakan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas gratis di Kota Medan telah memasuki tahun kelima. Dalam masa tahun lima tahun pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis tentunya perlu dikaji keberhasilan kebijakan ini dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi penduduk Kota Medan. Pelayanan kesehatan yang bermutu harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau pasien antara lain pelayanan dilaksanakan dengan sopan santun, tepat waktu, sesuai dengan budaya setempat dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta efektif menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Apabila kebutuhan terhadap pelayanan bermutu ini terpenuhi maka pasien atau masyarakat akan merasa puas dan pada akhirnya meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengunjung Puskesmas Glugur Darat dan Darussalam dalam pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas Tahun 2005. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara terhadap responden pengunjung puskesmas dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam terhadap informan kepala Puskesmas dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Variabel terikat adalah kepuasan pengunjung yang meliputi dimensi reliability, responsiveness, empathy, assurance dan tangible, sedangkan variabel babas adalah karakteristik pengunjung dan frekuensi kunjungan. Karakteristik pengunjung meliputi pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Analisis dilakukan dengan chi square dan regresi logistik gander. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pengunjung di Puskesmas Darussalam adalah 37% sedangkan tingkat kepuasan pengunjung di Puskesmas Glugur Darat adalah 32%. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan, pekerjaan dan penghasilan serta frekuensi kunjungan ke puskesmas dengan kepuasan pengunjung.Hasil analisis multivariat menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan frekuensi kunjungan ke Puskesmas dengan kepuasan pengunjung di Puskesmas Glugur Darat dan Darussalam. Diperlukan upaya antisipasi sedini mungkin dalam meningkatkan kepuasan pengunjung Puskesmas melalui upaya peningkatan kinerja seluruh staf dan pimpinan Puskesmas dengan dukungan dana, sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan puskesmas dari Pemerintah Kota Medan sehingga Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas Kota Medan dapat tercapai secara optimal.

---

Free Puskesmas basic health service in Medan City after fifth year. In five year of free basic health services policy execution, perhaps the success of this policy in improving health service that achievable and certifiable for Medan City society need to studied. Certifiable health service has to fulfill public needs and patient, for example service done with well mannered, time precise, appropriate with local culture, achievable for public economies and effective in curing diseases. If needs for this certifiable service fulfilled, the patient and public will satisfy and finally improving health service exploiting.This research aim is to analyze visitor satisfaction rate of Puskesmas Glugur Darat and Darussalam in free basic health service in Puskesmas year 2005. Data gathering do by interview and observation. Interview to Puskesmas visitor as the respondent is using questioner and circumstantial interview to Puskesmas chief informant is using interview manual. Bonded variable is visitor satisfaction that included reliability, responsiveness, empathy assurance and tangible, while free variable is visitor characteristic and visit frequency. Visitor characteristic is education, job and earnings. Analysis does by chi-square and double logistic regression.Research result shows visitor satisfaction rate in Puskesmas Darussalam is 37% while visitor satisfaction in Puskesmas Glugur Darat is 32%. Bivariate analysis shows connection between education, job and earnings and visit frequency to puskesmas with visitor satisfaction. Multivariate analysis result shows connection between education level and visit frequency to Puskesmas with visitor satisfaction in Puskesmas Glugur Darat and Darussalam. Need effort to anticipate earlier in improving Puskesmas visitor satisfaction through performance improving from entire Puskesmas staff and chief with financial support, medium and pre-medium suited with Puskesmas needs from Medan City Government so that Free Basic Health Service in Puskesmas Medan City can achieved optimally."

"Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang turut mengelola pajak restoran. Masalah kepatuhan pajak restoran di Kota Padang Panjang berdampak pada jumlah dan realisasi penerimaan pajak daerah. Untuk mengatasi masalah kepatuhan dan penerimaan pajak tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak restoran dari 10% menjadi 5% pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang, serta mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak setelah kebijakan ini diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan teori Implementation as A Political and Administrative Process oleh Grindle (1980). Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan tujuan penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang sudah baik. Namun, ketersediaan dana, perubahan jangkauan pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana penerimaan penerapan kebijakan ini masih butuh perhatian. Sedangkan kondisi kepatuhan pajak restoran sudah lebih baik dengan hadirya kebijakan penurunan tarif pajak restoran ini. Namun demikian, faktor penegakan hukum dan regulasi mengenai sanksi yang belum diatur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

---

Restaurant tax is a type of tax regulated in Law Number 28 of 2009. Padang Panjang City, West Sumatra Province is one of the areas that also manages restaurant taxes. The problem of restaurant tax compliance in Padang Panjang City has an impact on the amount and realization of local tax revenues. To overcome the problem of compliance and tax revenue, the Regional Government issued a policy to reduce restaurant tax rates from 10% to 5% in 2018. The purpose of this study was to analyze the implementation of a policy of reducing restaurant tax rates in Padang Panjang City, as well as describe the factors that influence taxpayer compliance after this policy is implemented. This research uses the theory of Implementation as A Political and Administrative Process by Grindle (1980). This research approach is post positivist with descriptive research objectives and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the policy of reducing restaurant tax rates in the city of Padang Panjang has been good. However, the availability of funds, changes in the scope of implementation of the policy, as well as the acceptance of the implementation of this policy still need attention. While the condition of restaurant tax compliance has improved with the presence of this restaurant tax rate reduction policy. However, law enforcement and regulatory factors regarding unregulated sanctions are one of the factors influencing taxpayer non-compliance."

"Puskesmas merupakan ujung tombak Pelayanan Kesehalan dan sebagai suatu organisasi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, salah satu fungsi tersebut adalah penggerakan pelaksanaan (P2) dan pada pclaksanaannya di Puskesmas dikenal dengan lokakarya mini Puskesmas yang berguna mengevaluasi kegiatan-kegiatan program yang telah dikeijakan bulan lalu, tennasuk P2 TB-Paru dalam penemuan penderita TB-Paru- Untuk dapat meningkatkan cakupan penemuan penderita TB Paru ini, sarana yang cukup strategis adalah membahasnya secara mendalam dalam kegiatan Iokakarya mini Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran atau informasi tcntang evaluasi pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas dalam penemuan penderita TB-Paru di Kota Jambi.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena belum ada penelitian serupa sebelumnya, dengan memakai pendekatan sistem meliputi input yaitu jadwal, data cakupan penemuan penderita TB-Pam bulan lalu, hambatan pelaksanaan penemuan penderita TB-Paru bulan lalu, proses pelaksanaan meliputi variabel daftar hadir, agenda/materi rapat, tema pembicaraan, laporan kegiatan penemuan penderita TB-Paru bulan lalu, metode pelaksanaan, analisis hambatan pelaksanaan kegiatan penemuan penderita TB-Paru bulan lalu, mekanisme keljasama antara pihak terkait, pemecahan masalah, perhitungan target cakupan penemuan penderita TB-Paru bulan yang akan datang, notulen rapat serta output berupa rencana keija baru (POA) penemuan penderi ta TB-Paru untuk bulan yang akan datang. Analisis data dilakukan dengan membuat transkrip hasil wawancara, membuat ringkasan data dalam bentuk matriks, mengkategorikan data yang mempunyai karakteristik atau pola yang sama, serta melakukan identifikasi persamaan, perbedaan dan kecenderungan antar variabel dengan melakukan interpretasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pcngetahuan petugas tentang Lokakarya mini Puskesmas cukup baik sementara untuk program P2 TB-Paru masih bervariasi, masih kurangnya sarana dan prasarana serta penghargaan terhadap petugas. Lokakarya mini Puskesmas telah dilaksanakan setiap bulan dengan tema yang berbeda dan tidak fokus pada kegiatan penemuan penderita TB-Pam saja. Kerjasama diantara petugas belum semuanya berjalan dengan baik, belum optimalnya pelaksanaan Lokakar-ya mini Puskesmas ini sehingga belum dapat menyelesaikan masalah rendahnya penemuan penderita TB-Paru di Kota Jambi serta belum ditindak lanjutinya hasil lokakarya mini Puskesmas ini dalam bentuk pembuatan Rencana Kerja Baru (POA).Dengan mclihat hasil penelitian di atas perlu bagi Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk menyusun suatu petunjuk teknis tentang Lokakarya Mini Puskesmas, meningkatkan pembinaan, mengadakan pelatihan serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Bagi Kepala Puskesmas agar membina kerjasama tim dengan baik atas dasar keterbukaan, saling menghargai dan memperbaiki sistem penyimpanan dokumen.

---

A Health Center is a Primary Health Service in the grass root level. Health Center is an organization that order management function like "implementation" (P2), known as a ?Lokakarya Mini" (a simple workshop) to evaluate all activities done in last month, including the TB control activities like case finding. To increase the coverage of TB case finding, a simple workshop in the Health Center is required. The objective of this study is to find out the infomation of TB case finding activities conducted in the city of Jambi through the implementation of a simple workshop.

This study was conducted with qualitative method using the following information like time schedule, number of TB cases treated last month, problem arises on case tindi ng for last month. For process of the implementation of activities, the following are studied i.e. absenteism, agenda of the workshop, topic of discussion, TB cases reported for the last month, method of simple workshop implementation, analysis of case finding, the mechanism of collaboration of related units on TB control, to solve the existing problems, problem solving, estimating the total TB cases expected for the next month, minutes of the meeting, and the ?output? of preparing a new plan of action on the expected TB cases to be covered next month. Analysis of existing data made produced the following, a transcript of the result of the interview, a list of information tabulated in a matrix, categorizing data in groups, identified the same group and the different one, and the inclination of variables followed by interpretation of data with reference to the respective theory.

The result indicated that the knowledge of the Health Center staff on the simple workshop of the health center is good enough but it is varied for TB control because of less of availability of equipment and because of lack of rewards. A simple workshop is organized every month with different topics not.only for TB case finding. Lack of cooperation among the Health Center staff makes the Lokakarya Mini (simple workshop) not optimum enough to solve the problem of low TB coverage in Jambi township and because of no follow up taken based on the finding during the last workshop by introducing the plan of action (POA).

According that result the Municipal Health Department of Jambi township should arrange a manual for a simple workshop on TB control, to improve the services, the trainings and to provide the required resources. The head of the Health Center is required to build up a good collaboration of his/her staff based on transparancies, respecting each other, and improving the filing system."

"Dalam rangka menjamin akses masyarakat miskin ke pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah mengadakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JPS-BK, PDPSE, PKPS-BBM dan dilanjutkan pada semester I tahun 2005 dengan melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang dikelola melalui sistim asuransi oleh PT Askes untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin ke puskesmas dan rumah sakit, pada semester ke II tahun 2005 terjadi perubahan dimana pendanaan program JPKMM untuk puskesmas disalurkan oleh pemerintah melalui bank SRI ke puskesmas. Pelaksanaan program JPKMM semester ke 1I di kota Padang kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana oleh puskesmas, pemakaian dana baru berkisar 50 % setelah melewati waktu yang ditetapkan program.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program JPKMM semester kedua di puskesmas kota Padang dengan pendekatan sistem. Variabel input terdiri dari dana, tenaga, manlak dan juknis, pembinaan, variabel proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan variabel output adalah indikator program JPKMM serta diketahuinya masalah dalam penilaian manajemen yang mempengaruhi kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana.Penelitian dilakukan di empat puskesmas dikota Padang yang dipilih secara purposif berdasarkan penilaian kinerja paling baik dan kurang serta penyerapan dana paling tinggi dan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan serta melakukan telaah terhadap dokumen. Penilaian tolak ukur penelitian didasarkan kepada dimensi kecukupan dan kesesuaian.Hasil penelitian menunjukkan puskesmas yang penyerapan dana paling tinggi ternyata mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan dan pengorganisasian yang kurang baik dan puskesmas yang memiliki kinerja paling baik ternyata memiliki fungsi-fungsi manajemen paling baik dari ketiga puskesmas lainnya. Hampir sebahagian besar puskesmas yang diteliti memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan yang kurang baik. Kurang baiknya perencanaan disebabkan pembuatan POA JPKMM yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, turunnya dana yang tidak tepat waktu serta jumlah sasaran masyarakat miskin yang tidak akurat. Lemahnya pengawasan disebabkan kurangnya frekwensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Perencanaan dan pengawasan yang kurang baik diketahui menyebabkan kurang balk penyerapan dan penggunaan dana.Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan program JPKMM di puskesmas kota Padang masih belum baik terutama dari fungsi perencanaan dan pengawasan. Kepada pimpinan puskesmas disarankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan leadership. Bagi Dinas Kesehatan disarankan untuk memberikan pelatihan dan kursus manajemen kepada pimpinan, meningkatkan pengawasan secara berkala, mengizinkan realokasi dana dan membantu puskesmas mendapatkan data sasaran yang tepat dari BPS.

---

In order to assure a poor society access to health services, government performed an effort of health care for poor society by ]PS-BK, PDPSE and PKPS-BBM program since 1998 and in the first semester of 2005, government also performed a Health Care Assurance for Poor Society which is managed through an insurance system by a Health Assurance Firm of health services for poor society to primary health care and hospital, in the second semester of 2005 has been changed where program fund of Health Care Assurance for Poor Society at primary health care was re-distributed directly by government to primary health care through BRI bank. The performance of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester were not good in reserve and usage of fund by primary health care of Padang, usage of fund is almost 50% after its limited time is over.

This research purpose is to know an illustration of performance management of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester at primary health care of Padang by a system approach. Input variables consist of fund, human resources, operational guideline and technical guideline, supervising. Process variables consist of planning, organization, direction and controling, and output variables are program indicator of Health Care Assurance for Poor Society and also known an internal issue on management assessment which affected unsupport reserve and usage of fund.

Research was conducted at four primary health cares in Padang which was selected purposively based on the most good and less job assessment and the most high and low reserve of fund. This research used a qualitative approach by a deep interview to informan from primary health care and District Health Services and studying document. Indicator assessment research based on sufficiency and conformity dimensions.

Research result indicated that the most high fund reserve of primary health care has not good on planning, guiding and organizing function and the most good performance of primary health care has the best management functions of the third primary health care. Most of primary health care which is studied has not good on planning and supervising functions. This planning is not good due to the inaccurate planning on POA, the funds came late, and the target number of poor society was not accurate. The weakness of supervising is caused by supervising frequency was low of District Health Services. The planning and supervising which were not good known that caused of reserve and usage of fund were not available.

From research result was concluded that the performance management of Health Care Assurance for Poor Society program at primary health care in Padang was still not good yet, especially for planning and supervising function. It was suggested to primary health care leader to improve a managerial skill in planning and controlling and improve a leadership skill in giving direction and guiding. It was also suggested to District Health Services to improve controlling periodically, permitted a fund reallocation for primary health care and cooperated with BPS to get a direct data of poor society."

"Skripsi yang penulis analisis membahas terkait dengan strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi strategi yang digunakan Pemerintah Kota Padang Panjang beserta faktor-faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut oleh BPKD Kota Padang Panjang dalam menerapkan strategi tersebut. Pemilihan Kota Padang Panjang sebagai site penelitian dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat hanya Kota Padang Panjang yang belum pernah mencapai target penerimaan PBB-P2 100 persen. Metode penelitian yang penulis pakai menggunakan pendekatan post-positivism. Yang mana penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn dalam menganalisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dinilai belum memenuhi kriteria kebijakan yang baik. Serta kendala yang ditemukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yaitu penegakan hukum yang dinilai masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemahaman akan PBB-P2 dinilai kurang. Untuk mengatasi hambatan penulis memberika masukan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang seperti menyelenggarakan pengawasan, menerapkan law enforcement secara ketat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta pengoptimalisasian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

---

This thesis discuss about the analysis is related to the strategy of the Padang Panjang City Government in optimizing its regional revenue. This research is to study the strategies used by the Government of Padang Panjang City along with the inhibiting factors encountered by BPKD of Padang Panjang City in implementing these strategies. The selection of Padang Panjang City as the research site was compared to cities in West Sumatra Province, only Padang Panjang City had never reached the 100 percent PBB-P2 revenue target. The research method that I use uses a post-positivist approach. Which is the author who uses William Dunn's theory of evaluation in analyzing. The result of this research is that the strategy applied by the Padang Panjang City Government in optimizing PBB-P2 revenue does not meet the criteria for a good policy. As well as the hard drive found by the Padang Panjang City Government, namely lack of law enforcement, lack of public awareness in an effort to fulfill their tax obligations and a lack of understanding of PBB-P2. To overcome the obstacles in writing input that can be used by the Government of Padang Panjang, such as conducting supervision, implementing strict law enforcement, increasing awareness and society, developing the quality of human resources and optimizing the use of information and communication technology."

"Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, dan berkualitas. Agar Puskesmas berkinerja optimal dan memuaskan masyarakat, diperlukan Manajemen Puskesmas untuk menjaga mutu melalui pengaturan sumber daya secara efektif, efisien, termasuk menjaga kualitas proses pengelolaannya. Belum semua puskesmas di Indonesia menerapkan manajemen puskesmas sesuai ketentuan Permenkes Nomor 44 tahun 2016. Di Kota Depok, baru 1 puskesmas yang memberikan pelayanan bermutu sesuai standar (terakreditasi paripurna) dan masih terdapat 12 Puskesmas dengan tata kelola cukup dan kurang. Tata Kelola puskesmas dan akreditasi sangat terkait dengan penerapan manajemen puskesmas. Disisi lain, cakupan pelatihan Manajemen Puskesmas sudah 100%. Penilaian akreditasi dan PKP di Puskesmas, tidak otomatis merefleksikan output dari puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen puskesmas pasca pelatihan Manajemen Puskesmas di Puskesmas X dan Y Kota Depok Tahun 2022, ditinjau dari sisi Input, Proses dan Output serta penerapan RTL pasca pelatihan di instansi masing-masing.

Metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assessment Procedure telah digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen untuk menjawab empat tujuan penelitian. Wawancara telah dilakukan informan kunci di Puskesmas terakreditasi madya, informan utama dan pendukung. Telaah dokumen dilakukan terhadap data sekunder Puskesmas serta Dinas Kesehatan. Hasil penelitian pada komponen input didapatkan bahwa faktor SDM, sumber pembiayaan, data dan SK tim belum terpenuhi secara optimal pada Puskesmas berkinerja cukup. Pada komponen proses, tahap P1 masih ada yang belum dilaksanakan sesuai pedoman, tahap P2 dilaksanakan belum sesuai agenda dan P3 pengawasan internal belum berjalan optimal serta belum memanfaatkan teknologi serta inovasi. Pada komponen Output, sebagian kecil Dokumen P1 dan P2 belum sesuai pedoman serta Rencana Tindak Lanjut Pelatihan belum seluruhnya diimplementasikan di Puskesmas karena beberapa kendala. Penerapan Manajemen Puskesmas Pasca Pelatihan Manajemen Puskesmas sangat dipengaruhi oleh komponen Input (SDM, sumber pembiayaan, tim efektif) serta Proses (P1, P2, Pengawasan dan Pengendalian). Pada akhirnya penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melaksanakan upaya optimalisasi penerapan manajemen puskesmas di Puskesmas, mendorong terciptanya inovasi puskesmas, serta memformulasi ulang form rencana tindak lanjut pelatihan. 

---

Health centers are required to provide health services for the community and individuals that are complete, fair, equitable, and of high quality. In order for Puskesmas to perform optimally and satisfy the community, Puskesmas Management needed to maintain quality through effective and efficient resource management, including maintaining the quality of the management process. Not all health centers in Indonesia have implemented health center management according to the provisions of Permenkes Nomor 44 of 2016. In Depok City, only 1 health center provides quality services according to standards (fully accredited) and there are still 12 health centers with sufficient and insufficient governance. PHC governance and accreditation are closely related to the implementation of PHC management. On the other hand, the coverage of Puskesmas Management training is 100%. Assessment of accreditation and PKP at Puskesmas, does not automatically reflect the output of the puskesmas. This study aims to determine how the implementation of puskesmas management after Puskesmas Management training at Puskesmas X and Y, Depok City in 2022, in terms of Input, Process and Output as well as the implementation of RTL after training in their respective agencies.

The qualitative method with the Rapid Assessment Procedure approach has been used in this study. Researchers used in-depth interviews and document reviews to answer the four research objectives. Interviews have been conducted with key informants at intermediate accredited health centers, leading and supporting informants. Document review was conducted on secondary data from the Puskesmas and the Health Office. The results of the research on the input component found that the factors of human resources, financial resources, data and team decree have not been fulfilled optimally in moderately performing health centers. In the process component, there are still P1 stages that have not been implemented according to guidelines, P2 stages have not been implemented according to the agenda and P3 internal supervision has not run optimally and has not utilized technology and innovation. In the Output component, a small part of the P1 and P2 documents have not been in accordance with the guidelines and the Training Follow-Up Plan has not been fully implemented at the Puskesmas due to several obstacles. Implementing Puskesmas Management after Puskesmas Management Training is strongly influenced by the Input component (HR, financial resources, effective team) and Process (P1, P2, Supervision and Control). Implementing Puskesmas Management after Puskesmas Management Training is strongly influenced by the Input component (HR, financial resources, effective team) and Process (P1, P2, Supervision, and Control).In the end, this study provides recommendations for carrying out efforts to optimize the implementation of puskesmas management at Puskesmas, encourage the creation of puskesmas innovations, and reformulate the training follow-up plan form."

"ABSTRAKAngka putus sekolah termasuk tinggi di Kota Padang Panjang, sehingga Pemda merumuskan Kebijakan Publik yang populis sejak tahun 2003 dan diimplementasikan sejak Juni 2009 melalui Perda No. 6 Tahun 2009. Tesis ini membahas langkah Pemda mengimplementasikan kebijakan tersebut; serta hasil evaluasi kebijakan pendidikan gratis tersebut. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatankualitatifini menunjukan bahwa Pemda telah melakukan langkah implementasi kebijakan pendidikan gratis berupa membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri, memberi stimulus berupa uang kepada siswa sekolah swasta; terkait dengan Evaluasi, kebijakan ini ternyata dinikmati oleh kelas menengah ke atas, selain itusekolah-sekolah belum menghasilkan lulusan 100 dari total siswa, serta kualitas pembelajaran berada pada 30,8 diuji melalui Kriteria Ketuntasan Minimal.

---

ABSTRACTThe dropout rate in the Kota Padang Panjang is high, so the local government formulate a populist Public Policy since 2003 and implemented since June 2009 through Regulation No. 6 Year 2009. This thesis discusses local government measures implementing those policies and the evaluation results of the policy of free education. Results of studies using qualitativeapproach shows that the local government has taken the implementation of free education policy in the form of free education for public schools, giving stimulus money to private school students related to the evaluation, this policy turned out to be enjoyed by the upper middle class, in addition to the schools has not resulted in 100 of the total graduate students, as well as the quality of teaching is at 30.8 tested by Criteria Complete Minimal."