Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini pada dasarnya merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mengembangkanpengukuran mengenai kondisi integrasi. Dengan menggunakan aksi kekerasan ko1ektifsebagal fokus pengamatan, dan Indonesia sebagai kasus, tesis ini memperoleh temuan- temuanteoritik dan empirik sebagai berikutIntegrasi adalah suatu konsep derivasi dari struktur sosial. Bila struktur sosialmerujuk kepada pola hubungan di antara unit-unit sosial yang membentuknya~ rnakaintegrasi merujuk kepada derajat kekuatan hubungan di antara unit-unit tersebutAda berbagai cara untuk mengukur kekuatan hubungan di antara unit-unit yangterdapat dalam struktur sosial. Narnun dengan menggunakan perspektif keteraturansosial, studi ini memusatkan perhatian kepada aksi.aksi kekerasan kolektif Asumsinyaadalah semakin rendah tingkat aksi kekerasan semalkin tinggi tingkat keteraturansosial atau integrasinya, Dernikian pula sebaliknya.Secara konseptual, integrasi setidaknya memiHki dua dimensi: integrasi nasionaldan integrasi sosietaL Dimensi pertama merujuk kepada kek:uatan hubungan di antaranegara dan masyarakat, sedangkan dimensi kedua merujuk kepada kekuatan hubungan diantara unit-unit dalam masyarakat itu sendiri.Kategori integrasi terentang antara kuat hingga lemah. Dalam rentang tersehut,kategori yang paling ekstrim memang adalah disintegrasL Yakni, pemisahan antara unit-unit sosial yang terlibat Namun di antara dua kategori ekstrim --integrasi kuat dandisintegrasi masih terdapat kategori lairnya: maiintegrasi Berbeda dengan istilahpcrtama yang merujuk kepada penolakan bahkan pemisahan. istilah yang disebut terakhirlebih merujuk kepada adanya gangguan hubungan di antara unit-unit. Berdasarkan itu,studi ini kemudian mengembangkan tipologi: malintegrasi tipe A (kerusuhan), tipe B(penjarahan dan perusakan), dan tipe C (tawuran).Dengan memanfaa!kan data sekunder dari berbagal sumber~ penelaahanmenunjukkan bahwa Indonesia selama periode 1946 hingga April 1999 mengalamipeningkatan aksi kekerasan kolektif. Dan puncak aksl tersebut terjadi pada masa periodeOrde Reformasi. Namun berbeda dengan anggapan umum. kerusuhan sebenamyacenderung terus menurun; aksi-aksi kekerasan kolektiflainnya yang justru meningkat. Diantaranya adalah penjarahan. perusakan, tawuran. dan pertempuran etnik. Mengikutikonsepsi sebelumnya. studi ini memiliki kerangka pemikiran tersendiri dalammenggunakan aksi~aksi kekerasan koiektif sebagai indikator integrasi.Berdasarkan suatu rumus sederhana yang menyatakan hahwa integrasi nasionalsama dengan satu dikurangi aksi separatis (sebagai indikator disintegrasi nasional); sertaintegrasi sosietal sebagai satu dikurangf pertempuran primordial (sebagai indikatordisintegrasi sosietal); kerusuhan, penjarahan, perusakan dan 1awuran (sebagai indikatorindikatormalintegrasi), maka studi ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut.Studi berkesimpulan bahwa, hingga batas keberlakuan data yang dikumpulkan,sebenarnya kondisi integrasi nasional Indonesia masih tinggi. Berdasarkan periodepemerintahan, hingga batas tertentu dapat dikatakan bahwa integrasi nasional di masaHabibie dan Soeharto cenderung lebih tinggi ketimbang masa Soekamo. Hal yangmemperihatinkan adaiah justru kondisi integrasi sosietal. Ada kecenderungan bahwakondisi integrasi sosietallndonesia tidak pernah mencapai tingkat paling optimal. Bahkanberdasarkan perkembangan periode, terlihat bahwa tingkat integrasi sosietal di masaHabibie yang baru beriangsung sekJtar setahun ini berada pada titik yang paling rendahdibanding masa Soeharto dan Soekamo.Secara umum tesis ini juga menyimpulkan bahwa sebenarnya kita tidak periumencemaskan kondisi disintegrasi nasional. Karena sebenamya fenomena ini tidak selaluberjalan penuh kekerasan. Hal yang hams ditakuti adalah fenomena disintegrasi sosietal,dan komplikasinya ke arah disintegrasi nasional. Hal inilah yang sebenamya tetjadi disemenanjung Balkan yang menghancurkan Yugoslavia.Narnun terlepas dari berbagai temuan empirik di atas, tesis ini masih memerlukansejumlah penyempumaan di masa mendatang. Dari segi alat ukur. ia p.erlu memasukkanaspek kuantitatif kerugian jiwa dan material sebagai indikator substantif. Sedangkan darisegi ketersediaan data, ia perlu memasuk berbagai data laiTlllya yang lebib lengkap danrelevan.

---

"

"ABSTRAK Tesis ini pada dasarnya merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mengembangkan pengukuran mengenai kondisi integrasi. Dengan menggunakan aksi kekerasan kolektif sebagai fokus pengamatan, dan Indonesia sebagai kasus, tesis ini memperoleh temuan-temuan teoritik dan empirik sebagai berikut. Integrasi adalah suatu konsep derivasi dari struktur sosial. Bila struktur sosial merujuk kepada pola hubungan di antara unit-unit sosial yang membentuknya; maka integrasi merujuk kepada derajat kekuatan hubungan di antara unit-unit tersebut. Ada berbagai rasa untuk mengukur kekuatan hubungan di antara unit-unit yang terdapat dalam struktur sosial. Namun dengan menggunakan perspektif keteraturan sosial, studi ini memusatkan perhatian kepada aksi-aksi kekerasan kolektif. Asumsinya adalah semakin rendah tingkat aksi kekerasan kolektif, semakin tinggi tingkat keteraturan sosial atau integrasinya. Demikian pula sebaliknya. Secara konseptual, integrasi setidaknya memiliki dua dimensi: integrasi nasional dan integrasi sosial. Dimensi pertama merujuk kepada kekuatan hubungan di antara negara dan masyarakat, sedangkan dimensi kedua merujuk kepada kekuatan hubungan di antara unit-unit dalam masyarakat itu sendiri. Kategori integrasi terentang antara kuat hingga lemah. Dalam rentang tersebut, kategori yang paling ekstrim memang adalah disintegrasi. Yakni, pemisahan antara unit-unit sosial yang terlibat. Namun di antara dua kategori ekstrim --integrasi kuat dan disintegrasi-- masih terdapat kategori lainnya: malintegrasi. Berbeda dengan istilah pertama yang merujuk kepada penolakan bahkan pemisahan, istilah yang disebut terakhir lebih merujuk kepada adanya. gangguan hubungan di antara unit-unit. Berdasarkan itu, studi ini kemudian mengembangkan tipologi: malintegrasi tipe A (kerusuhan), tipe B (penjarahan dan perusakan), dan tipe C (tawuran). Dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber, penelaahan menunjukkan bahwa Indonesia selama periode 1946 hingga April 1999 mengalami peningkatan aksi kekerasan kolektif. Dan puncak aksi tersebut terjadi pada masa periode Orde Reformasi. Namun berbeda dengan anggapan umum, kerusuhan sebenarnya cenderung terus menurun; aksi-aksi kekerasan kolektif lainnya yang justru meningkat. Di antaranya adalah penjarahan, perusakan, tawuran, dan pertempuran etnik. Mengikuti konsepsi sebelumnya, studi ini memiliki kerangka pemikiran tersendiri dalam menggunakan aksi-aksi kekerasan kolektif sebagai indikator integrasi. Berdasarkan suatu rumus sederhana yang menyatakan bahwa integrasi nasional sama dengan satu dikurangi aksi separatis (sebagai indikator disintegrasi nasional); serta integrasi sosietal sebagai satu dikurangi pertempuran primordial (sebagai indikator disintegrasi sosietal); kerusuhan, penjarahan, perusakan dan tawuran (sebagai indikatorindikator malintegrasi), maka studi ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Studi berkesimpulan bahwa, hingga batas keberlakuan data yang dikumpulkan, sebenarnya kondisi integrasi nasional Indonesia masih tinggi. Berdasarkan periode pemerintahan, hingga batas tertentu dapat dikatakan bahwa integrasi nasional di masa Habibie dan Soeharto cenderung lebih tinggi ketimbang masa Soekarno. Hal yang memperihatinkan adalah justru kondisi integrasi sosietal. Ada kecenderungan bahwa kondisi integrasi sosietal Indonesia tidak pernah mencapai tingkat paling optimal. Bahkan berdasarkan perkembangan periode, terlihat bahwa tingkat integrasi sosietal di masa Habibie yang baru berlangsung sekitar setahun ini berada pada titik yang paling rendah dibanding masa Soeharto dan Soekarno. Secara umum tesis ini juga menyimpulkan bahwa sebenarnya kita tidak perlu mencemaskan kondisi disintegrasi nasional. Karena sebenarnya fenomena ini tidak selalu berjalan penuh kekerasan. Hal yang harus ditakuti adalah fenomena disintegrasi sosietal, dan komplikasinya ke arah disintegrasi nasional. Hal inilah yang sebenarnya terjadi di semenanjung Balkan yang menghancurkan Yugoslavia. Namun terlepas dari berbagai temuan empirik di atas, tesis ini masih memerlukan sejumlah penyempurnaan di masa mendatang. Dari segi alat ukur, ia perlu memasukkan aspek kuantitatif kerugian jiwa dan material sebagai indikator substantif. Sedangkan dari segi ketersediaan data, ia perlu memasuk berbagai data lainnya yang lebih lengkap dan relevan."

"Skripsi ini membahas tentang kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi kebijakan publik di Indonesia dengan mengamati kasus maladministrasi pada kebijakan revitalisasi Monas. Monas sebagai lambang kemegahan Kota Jakarta merupakan salah satu kawasan yang di revitalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, ditengah-tengah pelaksanaannya terdapat dugaan maladministrasi yang mengakibatkan penghentian sementara kebijakan tersebut. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta melakukan investigasi terhadap maladmisnistrasi yang terjadi di dalam revitalisasi Monas. Dalam investigasi tersebut ditemukan terdapat tiga instansi pemerintah yang melakukan maladministrasi diantaranya Pemerintah Povinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi Jakarta, serta Menteri Sekretaris Negara. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan bentuk penelitian kualitatif-deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas eksternal dalam pemerintahan dan menjadi lembaga yang berperan penting dalam mengatasi maladministrasi kebijakan publik. Saran dari skripsi ini adalah Ombudsman Republik Indonesia harus memiliki kewenangan yang lebih di hargai dengan adanya peraturan yang menguatkan proses pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in overseeing public policy in Indonesia by observing cases of maladministration in the Monas revitalization policy. Monas as a symbol of the greatness of the city of Jakarta is one of the areas revitalized by the DKI Jakarta Provincial Government. However, in the midst of its implementation there were allegations of maladministration which resulted in the temporary suspension of the policy. The Ombudsman of the Republic of Indonesia, Representative of Jakarta, conducted an investigation into the maladministration that occurred during the revitalization of Monas. In the investigation, it was found that there were three government agencies that carried out maladministration including the DKI Jakarta Provincial Government, Jakarta Provincial DPRD, and the Minister of State Secretary. This type of thesis research uses juridical-normative research in the form of qualitative-descriptive research. The conclusion of this thesis is that the Ombudsman of the Republic of Indonesia is an external supervisory agency in government and has an important role in overcoming public policy maladministration. The suggestion from this thesis is that the Ombudsman of the Republic of Indonesia should have more authority that is respected by the existence of regulations that strengthen the supervisory process carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. "

"ABSTRAKRPJMN 2015-2019 mengamanatkan pencapaian target akses universal air minum tahun 2019 sehingga diperlukan upaya mencapai target tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pencapaian kebijakan 100 akses air minum berdasarkan tren pendanaan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kepadatan penduduk, serta mengetahui pendanaan yang paling berpengaruh terhadap cakupan air minum. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah regresi data panel, dilengkapi analisis deskriptif. REM menunjukkan variabel pendanaan, PDRB per kapita, dan kepadatan penduduk mampu menjelaskan variabel cakupan air minum sebesar 23,57 , sementara sisanya dijelaskan variabel diluar model. PDRB per kapita merupakan variabel berpengaruh terbesar terhadap cakupan, diikuti variabel Kepadatan Penduduk. Untuk pendanaan, APBN merupakan variabel yang signifikan memberikan pengaruh tertinggi terhadap cakupan, diikuti variabel APBD, sedangkan variabel pendanaan lain tidak signifikan. Cakupan air minum tahun 2019 berdasarkan perhitungan harga satuan adalah 80,21 , artinya target akses universal tidak tercapai. Investasi berpengaruh positif pada cakupan, namun investasi total per kapita yang tinggi belum tentu memberikan tambahan cakupan yang tinggi. Dana pemerintah berpengaruh positif terhadap cakupan, meskipun pada level investasi per kapita yang sama, tambahan cakupan yang dihasilkan berbeda dengan range yang cukup besar. Intervensi publik untuk infrastruktur air minum mutlak diperlukan karena besarnya distribusi layanan dan besarnya kemungkinan kegagalan pasar. Oleh karena itu, untuk mencapai akses universal, diperlukan peningkatan pendanaan yang substansial sejalan dengan peningkatan PDRB per kapita dan kepadatan penduduk di wilayah pelayanan. Kata kunci: Data Panel; Akses Universal; Air Minum; Pendanaan.

---

ABSTRACTRPJMN 2015 2019 mandates the achievement of universal access of drinking water in 2019 so that efforts are needed to achieve these targets. This study aims to analyze the achievement of 100 access of drinking water based on funding trend, considering the economic condition and population density, as well as to find the most impacted funding to water coverage. Quantitative approach used is panel data regression, equipped with descriptive analysis. REM shows variables of funding, GRDP per capita, and population density is able to explain the drinking water coverage variables of 23.57 , while the rest are explained by variables outside the model. PDRB per capita has the biggest impact on coverage, followed by Population Density. On funding, APBN is a significant variable that giving the highest impact on coverage, followed by APBD, while other funding variables are not significant. The drinking water coverage in 2019 based on unit cost calculation is 80.21 , so that universal access target is not reached. Investment has a positive effect on coverage, but high per capita total investment may not necessarily provide high coverage. Government funds have a positive effect on coverage, although at the same level of investment per capita, the additional coverage generated will be different with a considerable range. Public intervention for drinking water infrastructure is absolutely required because of large distribution of services and the high probability of market failure. Therefore, to achieve universal access, substantial funding is required in line with increasing per capita GDP and population density in service areas. Keywords Panel Data Universal Access Safe Drinking Water FundingJEL Classification C23 H54 H76."

"Menurut hasil survey salah satu organisasi peneliti teknologi informasi (TI), pegeluaran organisasi untuk teknologi informasi tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengeluaran TI tersebut, sudah seharusnya organisasi bisa banyak mendapat manfaatnya. ITGI menyebutkan masih banyak organisasi yang belum bisa mendapatkan manfaat dari investasi berbasis TI, sehingga perlunya dilakukan pengukuran terhadap manfaat TI tersebut. Untuk mengukur manfaat TI tersebut, baik yang bersifat tangible maupun intangible, diperlukan metode pengukuran yang dapat memberikan gambaran terhadap organisasi dalam melakukan sebuah investasi berbasis TI. Saat ini, metode/framework yang dapat digunakan untuk mengukur manfaat TI sudah banyak tersedia, antara lain Business Value Index, Total Economic Impact, Applied Information Economic, dan Val IT. Masing-masing metode tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Penulis melakukan penelitian di PT. XYZ, dimana organisasi tersebut sudah menerapkan COBIT 4.0 secara baik. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan framework Val IT dikarenakan Val IT selaras dengan COBIT 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemapanan tata kelola investasi di PT. XYZ, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan juga wawancara dengan beberapa pihak yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemapanan tata kelola investasi TI di PT. XYZ sudah berada pada level 3 (defined) dari skala 0-5. Hal ini berarti tingkat kemapanan tata kelola TI sudah cukup baik. PT. XYZ sendiri menargetkan untuk meningkatkan tingkat kemapanan tersebut, sehingga bisa mencapai level yang lebih baik. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa rekomendasi menggunakan key management practices yang sudah disediakan di framework Val IT 2.0.

---

Survey on various organizations shows increasing number of corporate spending in IT investment each year. However, ITGI claims there are lots of organizations which have not achieved proportional benefit compared to the amount of their IT investment. Based on this fact, measurement of IT benefit is required. Measurement method that could describe an organization behavior on IT investment is required to measure tangible and intangible IT benefit of the organization.

There are various methods or frameworks that have been could be to measure IT benefit such as Business Value Index (BVI), Total Economic Impact (TEI), Applied Information Economics (AIE), and Val IT. This research takes PT XYZ as the study case, which already implemented COBIT 4.0 framework properly. This research will measures IT benefits in PT XYZ with Val IT framework. Both of the framework (COBIT 4.0 and Val IT) are complement and align with each other. This research aims to measure the maturity level of IT investment governance in PT XYZ using questionnaires and interviews with several corresponding parties.

This research shows that IT investment governance in PT XYZ reaches 3 (defined) scale 0-5. The score describes decent performance of their IT investment governance. PT XYZ aims higher maturity level of their IT investment governance, hence some recommendations based on key management practices in Val IT 2.0 framework was given."

"Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.

---

Puskesmas is a primary health facility that has an important role in providing basic health services. The health service effort prioritizes promotive and preventive efforts to achieve the highest degree of public health. Physiotherapy is an innovative service at the health center that provides health services that are promotive and preventive without compromising curative and rehabilitative efforts. The purpose of this study was to analyze the role of Physiotherapy services in efforts to provide health services in 6 District Health Centers in the DKI Jakarta area. This study uses a qualitative research methodology with a phenomenological. The results of this study are physiotherapy services for musculoskeletal cases to visit all Puskesmas in the DKI Jakarta area. Physiotherapy services for neurology cases can be served at Puskesmas of Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, and Pancoran Districts. Physiotherapy services for cardiorespiratory cases can be served at the Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, and Pancoran. The role of physiotherapy services in Puskesmas based on Permenkes No.65 2015 included in team members was only in the Puskesmas Kec. Pasar Minggu and Jatinegara, there was a lack of policy support, inequality in physiotherapy HR at the Puskesmas and a lack of physiotherapist skills in implementing public health services. The conclusion in this study is the dominance of physiotherapy services in curative efforts in cases in Puskesmas compared to promotive and preventive efforts in groups."

"Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan melaksanakan kegiatan berdasarkan pada hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Perencanaan yang disusun melalui pengenalan permasalahan secara tepat berdasarkan data akurat dapat mengarahkan upaya yang dilakukan puskesmas untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja puskesmas dalam perencanaan kegiatan UKM di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan menggunakan kerangka kerja Malcolm Baldrige.Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan sequential eksplanatory design (urutan pembuktian) yang didahului oleh penelitian kuantitatif pada 237 orang dengan pengisian kuesioner dan dilanjutkan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan observasi proses minilokarya puskesmas. Variabel independen terdiri dari kepemimpinan; perencanaan strategis; fokus pelanggan; pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan; fokus tenaga kerja; dan fokus proses. Variabel dependen adalah hasil kinerja perencanaan kegiatan UKM puskesmas. Hasil analisis bivariat diketahui bahwa seluruh variabel berhubungan signifikan, yaitu kepemimpinan (r = 0.516; R2 = 0.266; p = 0.001), perencanaan strategis (r = 0.540; R2 = 0.2916; p = 0.001), fokus pelanggan (r = 0.395; R2 = 0.1560; p = 0.001), pengukuran-analisis-manajemen pengetahuan (r = 0.518; R2 = 0.2683; p = 0.001), fokus tenaga kerja (r = 0.526; R2 = 0.2767; p = 0.001) dan fokus pada proses (r = 0.595; R2 = 0.3540; p = 0.001). Hasil pemodelan terakhir multivariat menunjukkan hanya variabel kepemimpinan (Coef B = 0.16; p = 0.029) dan fokus pada proses (Coef B = 0.14; p = 0.005) yang signifikan dapat memprediksi hasil kinerja perencanaan kegiatan UKM puskesmas. Disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar mengembangkan upaya kaderisasi untuk kepemimpinan masa datang serta memperhatikan sistem antisipasi dan manajemen bencana dalam menyusun perencanaan kegiatan UKM Puskesmas.

---

Puskesmas as the healthcare facility organizes Public Health Efforts (PHE) and carries out activities based on the analysis of public health issues and healthcare services necessity. Planning which is prepared through proper problem recognition based on accurate data is able to direct the efforts made by the puskesmas to achieve its goals and objectives. This research was conducted to determine the factors related to the puskesmas performance in planning PHE activities in Muaro Jambi District, Jambi Province using Malcolm Baldrige framework.This study uses a mix method approach with sequential explanatory design which was preceded by quantitative research on 237 people by filling out questionnaires and followed by qualitative research by conducting in-depth interviews, and observing the Puskesmas Minilokarya process. Independent variable consists of leadership; strategic planning; customer focus; measurement- analysis and knowledge management; focus of workforce; and focus on the process. The dependent variable is the result of the performance of planning activities of the Puskesmas PHE. The results of bivariate analysis revealed that all variables were significantly related, namely leadership (r = 0.516; R2 = 0.266; p = 0.001), strategic planning (r = 0.540; R2 = 0.2916; p = 0.001), customer focus (r = 0.395; R2 = 0.1560; p = 0.001), measurement of knowledge-management analysis (r = 0.518; R2 = 0.2683; p = 0.001), workforce focus (r = 0.526; R2 = 0.2767; p = 0.001) and focus on the process (r = 0.595; R2 = 0.3540; p = 0.001).The final multivariate modeling results shows that leadership (Coef B = 0.16; p = 0.029) and focus on the process (Coef B = 0.14; p = 0.005) are able to significantly predict the results of the Puskesmas PHE activity planning performance. It is recommended that the Head of Departement of Health and Puskesmas to develop regeneration efforts for future leadership and to pay attention to disaster management and anticipation system in planning the activities of Puskesmas PHE."