Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas potensi retribusi pasar hewan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus pasar hewan Kota Cilegon dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif retribusi pasar hewan telah diterapkan sejak tahun 2001 dengan tujuan untuk membiayai pemeliharaan fasilitas pasar hewan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Pada kenyataannya realisasi penerimaan retrihusi pasar hewan menurun sehingga pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi belum optimal. Oleh sebab itu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi retrihusi pasar hewan Kota Cilegon dan mengevaluasi penerapannya berdasarkan kriteria penilaian pungutan daerah yang potensial.Hasil dari penelitian ini bahwa retrihusi pasar hewan Kota Cilegon kurang potensial untuk dijadikan salah satu sumber retrihusi daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon.Metode penelitian yang digunakan adalah (1) Analisis potensi pasar hewan. (2) Kriteria penilaian pungutan daerah yaitu kriteria kecukupan dan elastisitas, kriteria keadilan, kriteria kemampuan administrasi, kriteria kesepakatan politik, kriteria non-distorsi ekonomi.Penelitian ini menyarankan bahwa retrihusi pasar hewan yang ada masih dapat ditingkatkan dengan mengadakan perbaikan-perbaikan dari pihak intern (pengelola/petugas) maupun ekstern (pedagang ternak). Selain itu pemerintah daerah dalam menerapkan retrihusi daerah harus memperhatikan potensi dan kriteria penilaian lainnya agar retribusi yang diterapkan agar dapat memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan masyarakatnya.

---

This thesis is targeted mainly to examine the potency of live stock market as one of source for source of local revenue (PAD), case study of live stock market of Cilegon City. The thesis is using both quantitative and qualitative method. Retribution for live stock market concept has been applied since 2001 with aim to finance the maintenance cost for the facilities of live stock market which provided by the city government. However, the retribution income has been decrease which results both operation and maintenance of the market not optimal. Therefore, a research should be done to examine the potency of retribution income from Cilegon live stock market and to evaluate the retribution application system based on the assessment classification of retribution potency for regional income.The result from this research showed that the retribution of live stock market of Cilegon City is not potential to be the source one of Cilegon local government retribution.The research method which employed are: (1) Analysis of live stock market potency (2) Classification assessment used which are: Sufficiency and elasticity criteria, equality criteria, administration capability criteria, policy agreement criteria and ?non-distorsi? economic criteria.The research result advised that the existing live stock market retribution can be increased by repairing the system for both internal (management/government civil service incharge) and external (the live stock merchants). Additionally the local government in employing local retribution system should have concern to the real potency and other classification assessment qualification in order to gain a retribution system which will benefit both the local government and its society."

"Penelitian ini membahas tentang penerimaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah di kabupaten bener meriah aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan penerimaan retribusi pasar, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi pasar, dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penerimaan retribusi pasar tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan karena adanya jenis pungutan retribusi lain yang dimasukkan dalam penerimaan retribusi pasar. Fasilitas pasar yang kurang memadai serta masih kurangnya ketegasan petugas dan kesadaran wajib retribusi merupakan faktor penyebab penurunan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pembenahan tersebut dimulai dari dibentuknya Sub dinas pasar di dalam Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah.

---

The focus of research is to analyze market user charges revenue as local own source income in Bener Meriah Aceh Regency. The purpose of this research is to describe implementation of market user charges revenue, the factors that led to the decline in market user charges revenue, and local government efforts to increase market user charges revenue. This research descriptive qualitative approach. The results of this research stated that the implementation of market user charges revenue does not fit the rules that have been established because of the types of charges other fees included in the market user charges revenue. Facilities are less adequate market and the lack of assertiveness and awareness officer shall market user charges a factor contributing to the decline in the market user charges the Bener Meriah Regency. Local governments should be to reform the management system market user charges in the Bener Meriah Regency. Settling the beginning from the establishment of the market office in Regional Office of Financial Management."

"Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, sebagai upaya dalam mendapatkan pemasukan bagi Pemerintah Daerah guna membiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.Potensi Retribusi Terminal di Kota Bekasi sangat besar, namun pada kenyataanya realisasi penerimaan Retribusi Terminal dari tahun ke tahun sangat kecil (namun apabila dibandingkan dengan target penerimaan rata-rata mendekati 100%), sehingga kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi juga kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Retribusi Terminal di Kota Bekasi, mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dan mengetahui proyeksi penerimaan Retribusi Terminal di rasa yang akan datang.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kontribusi Retribusi Terminal terhadap penerimaan retribusi daerah saat ini masih relatif kecil, rata-rata sebesar 4,30% per tahunnya. Pemberi kontribusi terbesar bagi penerimaan Retribusi Terminal berasal dari penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Umum di Dalam Terminal yang mencapai 90,35% dari total penerimaan Retribusi Terminal. Dilihat dari pertumbuhannya sangat bervariasi; namun cenderung menurun. Nilai elastisitas Retribusi Terminal lebih besar dari satu, dan nilai AER yang meningkat pada tahun berikutnya, maka Retribusi Terminal cukup potensial untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Kota Bekasi. Hasil analisis proyeksi untuk lima tahun ke depan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun hal yang perlu diperhatikan pula adalah pertama melihat potensi yang masih sangat besar, maka sebaiknya dalam penetapan target penerimaan Retribusi Terminal harus disesuaikan dengan potensi yang ada. Kedua, kendala di lapangan cukup berat/serius, antara lain, kondisi terminal yang ada di Bekasi, saat ini jauh dari memadai dan jumlah petugas retribusi masih kurang, baik dalam kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu segera diadakan pembenahan terminal dan peningkatan kuantitas dan kualitas petugas."

"Penelitian ini membahas pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis latar belakang pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori administrasi pendapatan daerah yang dikemukakan McMaster, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilatarbelakangi oleh dorongan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam antisipasi bencana kebakaran dan kontribusi penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran bagi PAD Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta antara lain kurangnya kesadaran dari pemilik/pengelola gedung akan pentingnya proteksi kebakaran, kurangnya jumlah sumber daya manusia, sarana yang belum memadai, serta prosedur pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

The focus of this study is to analyze the management of fire protection?s inspection charge in DKI Jakarta Province. Recently, fire disaster is becoming one of urban?s serious problem. This is related with rapid increase of urban population. The synergy system between local government and population nearby is needed to overcome this problem and upgrade fire protection?s inspection service that could be financed from fire protection?s inspection charge.The purpose of this study are to analyze the background of fire protection?s inspection charge, the management of fire protection?s inspection in DKI Jakarta Province based on theory of local tax and charge management by Mc.Master, and also analyze set of problems on fire protection?s inspection charge management.The research?s approach is the quantitative approach, the method data?s collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.The result of this study suggest that there are two arguments of fire protection?s inspection charge. First, providing an encouragement to residents to anticipate fire disaster and second, the need for contributions to DKI Jakarta?s province local own revenue. The management system is not accordance with enforce government rule. The problems on fire protection?s inspection charge are careless of fire protection system, lack of human resources, limited amount of facilities, and also different procedure of payment which is not accordance with government rule."

"Tesis ini membahas tentang Alternatif Pengukuran PAD Pada Formula DAU 2010. Metode analisis yang digunakan adalah teknik kuantitatif regresi data cross section dan Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil regresi data cross section menunjukkan hasil metode PAD estimasi lebih tinggi dari pada metode PAD aktual. Dengan menggunakan PAD estimasi disparitas kapasitas fiskal lebih baik.

---

This thesis is discuss about alternative measure of local revenue formula for formula of DAU 2010. The tools of analysis are Regression model using cross section regression and Williamson Index. Estimation using with cross section regression method, we found that the result of estimated PAD (local revenue) was higher than actual PAD. Based on Williamson Index, we found that using estimated PAD can decrease disparity of fiscal capacity."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Tingkat Diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Elastisitas Fiskal terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia dalam rentang tahun 2015 s.d. 2021. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada dampak PAD terhadap kemandirian daerah tetapi tidak melihat dari sisi tingkat diversifikasi dan elastisitas PAD terhadap kemandirian daerah. Tingkat diversifikasi PAD diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sedangkan elastisitas fiskal dihitung dengan membandingkan perubahan PAD terhadap perubahan PDRB. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal daerah dan tingkat kepadatan penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, PDRB, jumlah penduduk, luas wilayah dan indeks kapasitas fiskal daerah yang tersedia untuk 330 kabupaten dan 87 kota di Indonesia dalam periode 2015- 2021. Penelitian ini menggunakan metode pengujian regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi PAD memiliki hubungan negatif dengan kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya komponen pendapatan dalam PAD atau semakin banyaknya diversifikasi PAD justru memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemandirian daerah. Selanjutnya, elastisitas fiskal terbukti tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa elastis tidaknya PAD suatu daerah tidak berhubungan dengan kemandirian fiskalnya. Untuk tiga variabel kontrol yang ada hanya satu variabel yang tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yakni pertumbuhan ekonomi dan dua sisanya memiliki hubungan positif dengan kemandirian daerah yakni kapasitas fiskal daerah dan kepadatan penduduk. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang hanya berfokus hanya pada hubungan nominal PAD terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD ke depan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah.

---

This research has objective to analyze the relationship between the Level of Local Own-source Revenue (LOR) Diversification and Fiscal Elasticity on Level of Local Autonomy in Local Governments in Indonesia from 2015 to 2021. Previous studies have focused solely on the impact of LOR on Level of Local Autonomy, without considering the aspects of diversification and LOR elasticity in relation to Level of Local Autonomy. The level of LOR diversification is measured using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), while fiscal elasticity is calculated by comparing changes in LOR to changes in Gross Regional Domestic Product (GRDP) Control variables used in this study include economic growth, regional fiscal capacity, and population density. The data used in this study include actual regional revenue, local own-source revenue, PDRB, population size, land area, and the index of regional fiscal capacity for 330 regencies and 87 cities in Indonesia from 2015 to 2021. The research employs a panel data regression test using a fixed effect model. The results indicate that the level of LOR diversification has a negative relationship with Level of Local Autonomy, suggesting that an increased number of revenue components in LOR or greater diversification of LOR is negatively associated with the level of Level of Local Autonomy. Furthermore, fiscal elasticity is found to have no relationship with Level of Local Autonomy, indicating that the elasticity of a region's LOR is not related to its fiscal autonomy. Among the three control variables, only one variable, economic growth, is not associated with Level of Local Autonomy, while the other two variables, regional fiscal capacity, and population density, show a positive relationship with Level of Local Autonomy. This study has objective to fill the gap in previous research that focused solely on the nominal impact of LOR on Level of Local Autonomy. It is also expected to provide information and evaluation for regional governments in managing LOR in the future to enhance Level of Local Autonomy."

"Skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan cara membagikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, disertai dengan kebijakan yang didesain pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menyarankan perlu ada kebijakan lain untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, penguatan peraturan yang telah ditetapkan, serta visi yang jelas dan political will yang tinggi dari pemimpin daerah.

---

The focus of this study is the analysis the role of central government in order to improve the local finacial independence of local government through increase local revenue. The ratio of local financial independence can be measured by allowing local revenue to total revenue. This research is qualitative descriptive interpretive. This research result show that there are several factors constraints faced by the government in effort to increase the independence of the central financial area, along with the central government's policies to help improve the region's financial independence. This study suggests that there needs to be other policies to help improve the region's financial independence, strengthening the regulations that have been established, as well as a better vision and a great of political will from the local government leaders."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Faktor-Faktor yang memengaruhi efektifitas DPPKA (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset) dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada lingkup Pajak Daerah Kota Depok dengan menggunakan teori 7S David McKinsey (Systems, Strategy, Structure, Style, Skills, Staff, dan Shared Values). Penelitian ini menggunakan metode positivist, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Strategy, Style, Skills, dan Shared Values memberikan hasil yang efektif sedangkan Staff, Systems dan Structure memberikan hasil yang kurang efektif.

---

ABSTRACTThis Study was conducted to examine the factors that influence the effectiveness DPPKA (Department of Revenue Financial management of assets) in target achievement Depok city local tax by using the theory of David McKinsey 7S (Systems, Strategy, Structure, Style, Skills, Staff, and Shared Values). This research is positivist method, the result of study concluded that the Strategy, Style, Skills, and Shared Values deliver effective results while the Staff, Systems, and Structure provide less effective result."