Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Trans Pacific-Partnership Agreement di Asia Pasifik dan polemik yang terjadi di Jepang dalam keputusan pemerintah untuk terlibat dalam negosiasi Trans-Pacific Partnership Agreement. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian dan politik Jepang yang melatarbelakangi keputusan pemerintah untuk ikut serta dalam negosiasi Trans-Pacific Partnership Agreement, pihak-pihak yang mendukung dan menolak keputusan tersebut, serta pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Interest Group berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah Jepang dalam negosiasi Trans-Pacific Partnership Agreement.

---

This thesis provide brief description about the Trans Pacific-Partnership Agreement in Asia Pacific and the controversy surrounding the Japanese Government decision to join the Trans Pacific-Partnership Agreement negotiation. It also explain the economic and political background of the government of Japan in announcing this decision. The research study the involvement of relevant parties that influence the government decision to enter the Trans Pacific-Partnership Agreement negotiation, focusing on the action of Interest Group."

"Skripsi ini menganalisis alasan pemerintah Jepang meliberalisasi sektor agrikulturnya pada European Union-Japan Economic Partnership Agreement (EU-JEPA) padahal sebelumnya, seringkali mendapatkan penolakan dari aktor-aktor domestiknya. Metodologi yang digunakan studi ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Melalui teori two-level games, skripsi ini menjelaskan proses negosiasi dan alasan Jepang meliberalisasi sektor agrikulturnya melalui tiga determinan dan satu faktor pendukung dalam penelitian ini yang dirangkum dari proses negosiasi di Level I dan Level II. Pada Level I, terdapat kompromi antara Jepang dan UE terhadap tarif produk sektor agrikultur yang menguntungkan kedua belah pihak dan adanya kebijakan Abenomics dengan salah satu pilar reformasi agrikultur. Pada Level II determinan I, terdapat pengurangan dominasi aktor-aktor domestik yang tidak pro liberalisasi sektor agrikultur dan adanya kepentingan Shinzo Abe untuk melakukan kerja sama ekonomi. Pada Level II determinan II, semakin besarnya peran lembaga eksekutif Jepang (perdana menteri dan Kantei) di bawah Shinzo Abe yang intervensionis dan suara partai oposisi yang terpecah belah dan lemah. Adapun faktor pendukung yang ditemukan dalam studi ini adalah keberhasilan liberalisasi sektor agrikultur Jepang di Trans-Pacific Partnership (TPP). Berdasarkan temuan tersebut, studi ini melihat bahwa sikap proteksionis Jepang terhadap sektor agrikulturnya mengalami adaptasi seiring dengan desakan liberalisasi.

---

"

"Cool Japan merupakan bagian dari kebijakan Jepang dalam menguatkan citra baiknya di mata dunia. Sejak 2004, Cool Japan digunakan sebagai instrumen dalam diplomasi publik Jepang. Hingga 2009 Cool Japan diberdayakan dalam berbagai kegiatan diplomasi publik oleh MOFA. Namun sejak 2011, Cool Japan menjadi komoditas dan strategi dalam pengembangan industri kreatif Jepang. Perkembangan ini menarik untuk dikaji. Cool Japan diketahui memiliki keunggulan sebagai alat diplomasi publik Jepang. Cool Japan juga ternyata memiliki keunggulan kompetitif yang dapat menghasilkan profit. Lebih jauh, penelitian ini menemukan penggunaan Cool Japan oleh METI menggabungkan kedua keunggulan sekaligus, keunggulan dalam ekonomi dan dalam diplomasi publik Jepang.

---

Cool Japan is part of Japan's policy to enhance its prestige globally. Since 2004, Cool Japan is instrument for Japan's public diplomacy. Up to 2009 MOFA used Cool Japan in several public diplomacy activities. In 2011, Cool Japan is being assigned to METI, being used as commodity and for enhanching Japan's creative industry. Cool Japan has been widely used for the benefit in public diplomacy attempts. It is also acknowledged as profit generator. This research found that METI's Cool Japan gives double advantages for Japan. Cool Japan benefits Japan on public diplomacy as well as on creative industry."

"Keputusan Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam Trans-Pacific Partnership TPP pada tanggal 5 Oktober 2015 mengharuskan Jepang untuk meliberalisasi berbagai sektor perekonomiannya termasuk sektor pertanian. Selain penghapusan tarif, pemerintah Jepang juga mengubah pola kebijakan proteksi yang selama ini diimplementasikan menjadi suatu kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing sektor pertanian Jepang dalam menghadapi tren pasar bebas kawasan seperti TPP. Kondisi ini menyiratkan adanya perubahan yang cukup signifikan atas implementasi Developmental State Jepang yang sarat akan ideologi merkantilisme yang selama ini menjadi ciri pembangunan ekonomi Jepang. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa terjadi perubahan berupa pergeseran dalam implementasi Developmental State di Jepang ke arah Developmental State Dualism. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat pengaruh dari mekanisme pasar yang sarat akan prinsip-prinsip liberalisme dan memberikan pengaruh terhadap bagaimana pemerintah Jepang melakukan intervensi terhadap sistem pembangunan perekonomian.

---

Japan rsquo s decision to participate in Trans Pacific Partnership TPP on October 5, 2015 has made Japan to liberate economic sectors including the agricultural sector. Beside tariff abolition, Japan government also changed the pattern of protection policy that used to be implemented to be a policy that can promote Japan rsquo s agriculture competitiveness encountering free trade trend like TPP. This condition implies a significant change of Japan rsquo s merchantilism based Developmental State that well known as the main characteristic of Japan rsquo s economic development. However, this research discovered the transformation of Japan rsquo s Developmental State implementation in to Developmental State Dualism. The transformation occured due to the influence of liberalism based market mechanism that leverage how the government intervenes the the system of economic development."

"China dan Jepang adalah dua negara yang memiliki sejarah panjang hubungan rivalitas yang tinggi. Meskipun Jepang adalah rival China, China tetap menerima Official Development Assistance (ODA) dari Jepang. Jumlah ODA Jepang yang disalurkan ke China tidak lah sedikit. Jepang bahkan selalu menjadi salah satu donor utama di China. Hampir 60% ODA yang diterima China adalah dari Jepang. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa China memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang mempengaruhi keputusannya untuk tetap menerima ODA dari Jepang di tengah-tengah peningkatan hubungan rivalitas China dan Jepang di periode 2001-2007. Adapun kepentingan ekonomi China adalah mempertahankan nilai perdagangan dan investasi China dengan Jepang. Sementara itu, kepentingan politik China sendiri terbagi menjadi dua: politik domestik yang berkaitan dengan legitimasi Partai Komunis China dan politik internasional yang berhubungan dengan kepentingan China dalam mempertahankan citra dirinya sebagai negara berkembang.

---

China and Japan are two countries which posses long standing historical rivalry relations among each other. Despite the high tension between them, until 2007 China still accepts Japan`s Official Development Assistance (ODA). The amount of Japanese ODA disbursement to China is significantly large. Nearly 60% of cumulative total of ODA that China has received are from Japan. Through the use of qualitative method, this research identified that China has economic and political interests which influence China`s decision in accepting Japanese ODA. China`s economic interests towards Japan`s ODA lie in increasing trade with Japan and also securing Japanese investment in China. Moreover, China has domestic and international political interests as well. In domestic political dimension, China`s interest towards Japan`s ODA is to stabilize and strengthen China`s Communist Party`s legitimation as the one only party that rules China. Then, in international politics dimension, China wants to be seen as a peaceful developing country by accepting Japan`s ODA while China-Japan relations itself is full of hostility."

"Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menandai bentuk baru dari upaya integrasi perdagangan di Asia Timur. Perjanjian dagang tersebut merefleksikan upaya konkret dari negara anggota kawasan untuk mengonsolidasikan jalur perdagangan yang sebelumnya telah dibentuk dan mengarahkan mereka menuju integrasi yang lebih mendalam. Skripsi ini menganalisis pertimbangan yang melandasi keputusan Jepang dalam menyetujui pembentukan dan dimulainya negosiasi RCEP. Analisis ini penting untuk dilakukan mengingat beberapa studi mempertanyakan keuntungan perdagangan dari RCEP bagi Jepang. Selain itu, pola interaksi Jepang di kawasan selama ini menunjukkan karakteristik yang menegasikan Cina. Menggunakan kerangka analisis difusi kebijakan jalur kompetisi milik Solis & Katada (2009), penelitian ini menelusuri faktor internasional dan domestik yang melahirkan keputusan Jepang dalam menyetujui dimulainya negosiasi RCEP. Studi ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada studi dokumen, baik dokumen resmi maupun publikasi ilmiah, dan ditriangulasi melalui wawancara. Penelitian menemukan bahwa persetujuan Jepang terhadap pembentukan dan dimulainya negosiasi RCEP merupakan wujud tindakan strategis yang ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing serta posisinya di hadapan tekanan-tekanan kompetitif yang bersifat multidimensional, utamanya yang berasal dari tindakan dan posisi negara rivalnya, Cina. Kebutuhan untuk merespons tekanan tersebut pada akhirnya menghasilkan pertimbangan dalam ranah ekonomi, politik-keamanan, dan legal untuk menyetujui pembentukan dan dimulainya negosiasi RCEP

---

marked another stage of trade integration in East Asia. The agreement signified the efforts of regional member countries to consolidate the existing trade routes to direct them to deeper integration. This thesis analyses considerations that underlie Japan’s decision in approving the launching of the RCEP. Such a study is important considering that the trade advantages of RCEP for Japan is still debateable in several prior studies. Additionally, the pattern of Japan’s interaction in the region has shown characteristics that negated China. This study employs policy diffusion framework by Solis & Katada (2009) as the analytical framework that guides examinations on the international and domestic factors driving Japan’s decision to approve the launching of the RCEP. In so doing, this study uses qualitative methodology with data acquired through desk studies and triangulated through interviews. Findings of the study show that Japan's approval of the launching, and consequently the establishment, of the RCEP was a form of strategic action aimed at maintaining and enhancing its competitiveness and position in the face of multidimensional competitive pressures, primarily arising from the actions and position of its rival country, China. The need to respond to these pressures ultimately resulted in a set of considerations in the economic, political-security, and legal spheres that led Japan to approve the establishment of the agreement and begin negotiation."

"Pandemik COVID-19 menimbulkan dampak yang sangat parah di berbagai bidang di dunia internasional. Uni Eropa dan Jepang membentuk kemitraan dan bekerjasama dalam menghadapi pandemik COVID-19 dan menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Tujuan dari penelitian berikut ini adalah untuk mengetahui sejauh apa peran, pengaruh dan dampak dari Kemitraan Uni Eropa dan Jepang dalam Menghadapi Pandemik COVID-19. Metode yang dipilih untuk penelitian berikut ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan antardisiplin. Temuan dari peneltian ini adalah bahwa Uni Eropa dan Jepang bekerjasama di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial dengan tujuan memitigasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemik COVID-19 di ketiga sektor tersebut. Kesimpulan sementara dari penelitian tersebut adalah kerjasama di antara Uni Eropa dan Jepang di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial dapat membantu menanggulangi dampak pandemik COVID-19. Mengingat kondisi pandemik COVID-19 yang masih berlangsung maka diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kerjasama Uni Eropa dan Jepang dalam menanggulangi pandemik COVID-19.

---

The COVID-19 pandemic has had a very severe impact on various fields in the international world. The European Union and Japan formed a partnership and cooperated in dealing with the COVID-19 pandemic and overcoming its negative impacts. The purpose of the following research is to find out the extent of the role, influence and impact of the European Union and Japan Partnership in Facing the COVID-19 Pandemic. The method chosen for the following research is a qualitative method with a case study and interdisciplinary approach. The findings of this study are that the European Union and Japan cooperate in the health, economic and social sectors with the aim of mitigating the impacts caused by the COVID-19 pandemic in these three sectors. The provisional conclusion of the study is that cooperation between the European Union and Japan in the health, economic and social sectors can help mitigate the impact of the COVID-19 pandemic. In view of the ongoing COVID-19 pandemic, further studies are needed regarding the cooperation between the European Union and Japan in tackling the COVID-19 pandemic."

"Penelitian ini mengkaji pertimbangan Jepang dalam membangun kemitraan strategis dengan India melalui India-Japan Strategic and Global Partnership. Analisis dilakukan dengan menggunakan kajian geopolitik dan geostrategi melalui metode kualitatif. Posisi geografi India yang bersinggungan dengan jalur pengiriman energi ke Jepang, seperti Selat Malaka, Laut China Selatan dan Samudera Hindia menjadi pertimbangan geostrategi Jepang. Selain itu, India telah berkembang cukup pesat di kawasan baik secara ekonomi, politik dan militer.Penulis juga berargumen bahwa Jepang dan India memiliki persepsi yang sama terkait kehadiran China di kawasan sebagai sebuah ancaman. Penelitian menemukan bahwa kebijakan 'Look East' India dan peningkatan kapabilitas angkatan laut menjadi pertimbangan geopolitik Jepang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peningkatan hubungan dengan India disebabkan oleh kebutuhan Jepang akan akses sumber daya alam khususnya energi. Situasi ini menunjukkan bahwa geopolitik dan geostrategi menjadi faktor pertimbangan yang penting bagi Jepang dalam membangun kemitraan straregis dengan India melalui India-Japan Strategis dan Global Partnership.

---

This research examines the decision of Japan to build strategic partnership with India through ldquo India Japan Strategic and Global Partnership'. The analysis were employ geopolitics and geostrategy study through qualitative methods. In this research, the author will analyze the consideration of Japan choose India as a partner in the region by using the study of geopolitics and geostrategy. This study employs qualitative method to collect and analysis the data. India geographic position that intersects with strategic lines for delivery energy to Japan, such as the Strait of Malacca, South China Sea and the Indian Ocean become Japan geostrategy consideration. In addition India has developed quite rapidly in the region like economic, political and military.The author also argues that Japan and India have the same perception related to the presence of China in the region as a threat. This research found that the India Look East policy and the increasing capability of India navy become Japan Geopolitics consideration. Therefore, it can be said that improved relations with India due to the need of Japan access to natural resources, especially energy. This situation shows that geopolitic and geostrategy are important consideration for Japan to strategic partnership with India through ldquo India Japan Strategic and Global Partnership'."

"Pembahasan dalam skripsi ini mengangkat kasus ratifikasi U.S.-Japan Trade Agreement (USJTA) oleh Jepang pada tahun 2019. Pembahasan berfokus untuk menjawab mengapa Jepang bersedia untuk meratifikasi USJTA tanpa adanya kesepakatan penghapusan tarif pada komoditas otomotif asal Jepang, yang merupakan tujuan utamanya dalam memulai negosiasi USJTA. Alih-alih memprioritaskan tujuan utama Jepang, kesepakatan akhir yang terbentuk dinilai lebih mengakomodasi kepentingan Amerika Serikat dalam membuka pasar pertanian Jepang. Bahkan, hingga penulisan skripsi ini dibuat, belum ditemukan adanya tanda-tanda akan dimulainya pembicaraan terkait penghapusan tarif pada komoditas otomotif asal Jepang meskipun tiga tahun telah berlalu sejak USJTA resmi berlaku. Untuk memahami tindakan Jepang dalam meratifikasi USJTA, skripsi ini menggunakan kerangka analisis teori two-level games milik Robert Putnam dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan berpusat pada studi pustaka. Penelitian dalam skripsi ini menemukan bahwa kebijakan Jepang untuk meratifikasi USJTA tanpa kesepakatan tarif pada komoditas otomotifnya dipengaruhi oleh proses negosiasi USJTA yang berlangsung pada level internasional dan mayoritas konstituen domestik serta institusi politik Jepang yang mendukung ratifikasi USJTA pada level domestik. Menurut teori two-level games, temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat win-set yang tumpang tindih antara level internasional dan domestik Jepang sehingga memungkinkan Jepang untuk tetap meratifikasi USJTA walaupun bukan berada pada kondisi yang ideal.

---

The discussion in this thesis addresses the case of the U.S.-Japan Trade Agreement (USJTA) ratification by Japan in 2019. The focus of the discussion is to answer why Japan was willing to ratify USJTA without the inclusion of a tariff elimination agreement on automotive commodities originating from Japan, which was its main objective in initiating the USJTA negotiations. Instead of prioritizing Japan's main goal, the final agreement formed was deemed to accommodate the interests of the United States in opening Japan's agricultural market. Even as of the writing of this thesis, there have been no signs of initiating discussions on the tariff elimination of Japanese automotive commodities, despite three years having passed since the USJTA officially came into effect. To understand Japan's actions in ratifying the USJTA, this thesis utilizes the analytical framework of Robert Putnam's Two-Level Games theory with an exploratory qualitative research method that is focused on literature review. The research in this thesis finds that Japan's policy to ratify the USJTA without a tariff agreement on its automotive commodities is influenced by the USJTA negotiation process that took place at the international level, as well as the majority of domestic constituents and Japanese political institutions that supported the ratification of the USJTA at the domestic level. According to the Two-Level Games theory, these findings indicate that there is still an overlapping win-set between the international and domestic levels in Japan, allowing Japan to ratify the USJTA even though it is not under ideal conditions."