Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba menganalisis efektivitas penyelesaian konflik antara masyarakat Pasirwangi dan Perusahaan Chevron sebagai pemangku kepentingan perusahaan di Kawasan Darajat Garut Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif; sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, pengamatan terlibat, dan studi dokumen. Kasus yang diteliti adalah penyebab konflik antara masyarakat Pasirwangi dengan Perusahaan Chevron di Keeamatan Pasirwangi, dan penyelesaian konflik yang dilnkukan oleh Perusahaan Chevron, kepolisian, dan pemerintah daerah. Wawancara mendalam difokuskan pada !rum belakang konflik, pelaksanaan comunity development, reaksi masyarakat hubungan antara pemangku kepentingan, penyelesaian konflik. Pengamatan difokuskan pada aktivitas perusahaan Chevron, masyarakat Pasirwangi, Polres Garut dan Polsek Pasirwangi, serta pemerintah daerah dari tingkat desa sampai kabupaten. Dan pengamatan terlibat difokuskan pada gejala sosial untuk menemukan penyebab konflik dan cara terbaik menyelesaikan konflik. lnforman kunci ditentukan bukan berdasarkan hubungan pribadi atau kedekatan peneliti ini dengan mereka, melakukan berdasarkan gejala dan fungsi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa penyebab konflik bukan konsep comunity development yang telah dibuat Perusahaan Chevron, melainkan pelaksanaannya oleh Humas Chevron, adanya kerenggangan hubungan dan ketidakpedulian Perusahaan Chevron terhadap masyarakat dan tokoh internal yang beard di Kecamatan Pasirwangi, kurangnya kepedulian pemerinsah daerah Kabupaten Garut terbadap konflik, lemabnya deteksi dini dari Polres Garu dan ketiadaan sinergi dan integrasi antara pemangku kepentingan perusahaan dalam menyelesaikan konflik. Adapun cara terbaik menyelesaikan konflik adalah melakukan pembenahan da1am tataran

---

This lhesis attempts to analyse effectiveness of conflict resolution between Pasirwangi community with Chevron Company as the company stakeholders in Darajat Gam! area. The research is done by qualitative metllod, while data collection by using depth interview, observation, direct involved observation and document studies. The observed case are the causes of eonflict between community of Pasirwangi with Chevron Company in Pasirwangi Subreagent, and conflict resolution conducted by Chevron Company, the police, the local goverment. In depth interviews were focused on the conflict background, implementation community development, people's response, relationship between stakeholders, conflict resolution. Observation on focused on the Chevron Company, Pasirwangi Community, Polres Gam! and Polsek Pasirwangi, and the goverment village level up to regency. And the direct involvement observation was focused on the conflict causes and best method in resolving the conflict. Key interviewees were chosen not based on personal relation with the writter; but its was based on symptoms and facts related to the research subject. The research proved point that the causes of the conflict are not the community development concept drawn by Chevron Company, instead they are caused by the implementation by community relation of the company, gap in the relations and the preceived uncaring attitude by the Chevron Company toward the community and the informal leadars in the Pasirwangi Subreagent, lack of attention from the local goverment of Gam! Regency toward the conflict, weakness and early"

"Perawat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pemulihan pasien. Memperhatikan dan meningkatkan kepuasan kerja sangat penting demi meningkatkan kualitas perawat. Salah satu hal yang dapat menghambat kepuasan adalah timbulnya konflik. Oleh karena itu setiap individu perlu untuk menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Ada lima macam gaya penyelesaian konflik yang dapat digunakan oleh individu, yaitu kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan akomodasi.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya hubungan antara gaya penyelesaian konflik dan kepuasan kerja pada perawat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan desain non-experimental dan tipe field study. Partisipan penelitian ini berjumlah 87 perawat yang bekerja di dalam sebuah rumah sakit. Kepuasan kerja diukur dengan menggunakan Minnesota Staisfaction Questionnare, sedangkan gaya penyelesaian konflik dengan menggunakan Thomas-Kilmann MODE Instrument yang telah diubah menjadi bentuk skala.Hasil yang di dapat dari perhitungan One Way Anova adalah bahwa gaya penyelesaian konflik tidak berhubungan dengan kepuasan kerja. Sementara itu gaya penyelesaian konflik yang paling banyak dipilih oleh partisipan adalah gaya kolaborasi.

---

Nurses are unseparated part of the entire patient?s recovery process. To increase the quality of nurses, it is important to pay attention to job satisfaction among them. Conflict can become a block of job satisfaction. That?s why it is important for individual to use the right strategy to solve the conflict. There are five conflict resolution styles that can be used by individual; competition, collaboration, compromise, avoidance, and accommodation.The aim of this study is to seek the correlation between conflict resolution style and job satisfaction of nurses. This research is using quantitative method, nonexperimental design, and field study. The participants of this research were 87 nurses whose work in a hospital. Job satisfaction was measured by Minnesota Satisfaction Questionnaire, meanwhile conflict resolution style was measured by Thomas-Kilmann MODE Instrument which had been change in to scale.By using One Way Anova, the result show that conflict resolution style was not correlated with job satisfaction. In the meantime, the conflict resolution style which has been most chosen by participant is collaboration style."

"Tesis ini membahas tentang proses pelaksanaan Perjanjian Malino dan menganalisis dampaknya terhadap penyelesaian konflik Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif Data diperoleh dari para informan yang terdiri dari tokoh-tokoh Perjanjian Malino, yakni anggota Delegasi Islam dan Kristen, Mediator, Peninjau dan tokoh tertentu yang dianggap kompeten. Para informan juga diambil dari tokoh-tokoh yang menentang pelaksanaan dan basil basil Perjanjian Malino. Teori yang digunakan adalah teori-teori konflik, khususnya tend sandmen primordial dari Clifort Geertz yang menjelaskan tentang cumber konflik. Berkenaan dengan proses penyelesaian konflik, digunakan teori resolusi konflik (conflict resolution) dari Than Borton dan dan teori konflik dan konsensus yang diperkenalkan oleh Maswadi Rauf.Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, Perjanjian MaIino telah berransung dalam suasana dialogis, damai dan demokratis. Para pihak yang bertikai berhasil mensepakati 11 butir kesepakatan perdamaian karena keinginan yang kuat untuk mengbentikan konflik di Maluku. Kedua, dampak positif Perjanjian Malino adalah berkurangnya eskalasi konflik dan kekerasan di Maluku, bahkan saat ini konflik sudah berhenti sama sekali. Ada tiga hal yang menyumbangkan kepada kondisi tersebut. 1) Keberhasilan memulangkan Laskar Jihad dan pembubaran FKM/RMS, 2) Keberhasilan melakukan penegakan hukum dan keamanan, dan 3) Keberhasilan pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial. Namun demikian, penelitian ini rnenemukan bahwa Perjanjian Malino masih menyimpan beberapa kelemahan yang cukup serius, sebab perjanjian tersebut tidak menyentuh persoalan mendasar yang menjadi altar persoalan konflik Maluku. Seperti menguatnya sentimen keagamaan, kecemburuan sosial dan ekonomi serta konflik alit politiilc dan birokrasi.Secara teoritis penelitian ini rnemprkuat teori primordialisme-Geertz bahwa sentimen primordial yang disusupi oleh factor-factor eksternal seperti politic, ekonomi dan provokasi akan melahirkan konflik yang sangat dahsyat. Untuk menyelesaikan konflik sosial seperti yang terjadi di Maluku, maka pendekatan teori konsensus belumlah mencukupi, sehingga diperlukan langkah langkah resolusi konflik yang bersifat transformatif, untuk menjamin perdamaian secara berkelanjutan.

---

This thesis examines the implementation process of Malino Agreement and analyse its impact to conflict resolution in Molucca. In this research, the method of descriptive qualitative is applied. Data is collected from informants, who are main actors of the agreement, such as delegation members from Islam and Christian sides, mediator, observer and certain competence people who oppose the implementation of the agreement. Theory which is used is theory of conflict, especially the theory of primordial from Clifford Geertz that explains the sources of conflict. Related to the conflict resolution, the theory of conflict resolution from John Borton and the theory of conflict and consensus from Maswadi Rauf are applied in this thesis.

The conclusions of the research are 1) Malino Agreement has proceeded in discursive, peaceful and democratic situation. The actors involved in the agreement have achieved 11 items of peace agreement because of forceful eagerness to end up the conflict; 2) positive impact of the agreement is the decrease of conflict escalation and anarchism in MoIucca, yet nowadays the conflict has completely stopped. There are three factors which contribute to that condition, which are the accomplishment of the returning of Laskar Jihad and the dismissal of FKMIRMS, the success of law enforcement, and the ability to restore social economic life. However, this research found that the agreement has several serious weak points because it does not affect basic problems of the root of the conflict. For example of the basic problems are religion sentiment, social economic discrepancy and political and bureaucratic conflict elite.

Theoretically, this research is strengthen the theory of primordialism initiated by Geertz that primordial sentiment is interfered by other external factors such as politics, economic, and provocation that endorse greater conflict. To resolve social conflict in Molucca, hence the approach of consensus theory is not enough, hence transformative conflict resolution is needed to guarantee permanent harmony."

"Bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal telah terjadi sejak tahun 2007. Pihak yang sering terlibat bentrokan antara lain mahasiswa yang berasal dari Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Mahasiswa asal Papua banyak membuat kerusuhan dalam bentuk pencurian dan perampokan harta benda, mahasiswa asat Nusa Tenggara Timur yang sering terlibat bentrok adalah mereka yang berasal dari Sumba dan Alor, penyebabnya perkelahian yang berujung bentrok atau kekalahan dalam pertandingan olahraga. Sedangkan mahasiswa dari Timor Leste yang sering terlibat bentrokan adalah mereka yang menjadi anggota perguruan silat Setia Hati dan perguruan silat Kera Sakti. Tindakan kerusuhan dan kekerasan yang dilakukan ketiga kelompok mahasiswa tersebut merupakan bentuk kekerasan kolektif primitive dan merupakan perilaku agresi yang disebabkan faktor-faktor biologis.

Tokoh masyarakat sebagai panutan dan tempat mengadu bagi warga ternyata kurang begitu efektif dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa. Karena walaupun mereka telah menepuh upaya untuk menyelesaikan dan mencegah kasus kembali terjadi, tetapi pada kenyataannya bentrokan dan kerusuhan tetap saja terjadi meskipun dalam skala kecil. Peran tokoh masyarakat yang terlihat dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal adalah sebagai penghubung antara pihak yang bertikai dengan ketua adat atau ketua paguyuban mereka, sebagai mediator dan saksi dalam proses mediasi dua pihak yang bertikai bersama-sama dengan pemerintah desa dan kepolisian, serta sebagai pemberi informasi atau pelengkap informasi bagi kepolisian mengenai kronologi kejadian. Penyelesaian kasus bentrokan dan kerusuhan antar mahasiswa pada akhirnya diserahkan kepada kepolisian.

Dengan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus kerusuhan antar mahasiswa hingga tuntas, bahkan ada sebagian tokoh masyarakat yang tidak mau terlibat sama sekali, akhirnya di dalam masyarakat timbul kesenjangan antara warga setempat dengan mahasiswa pendatang. Kehidupan mereka seolah berjalan sendiri-sendiri, padahal apabila terjadi kerusuhan bukan hal yang tidak mungkin warga setempat juga akan menjadi korban. Kondisi tersebut tentunya dapat mengganggu ketahanan daerah Desa Tambakbayan, yaitu hilangnya rasa nyaman masyarakat karena walaupun dari luar terlihat tenang tetapi dari dalam sebenarnya ada rasa was-was menjadi korban kerusuhan.

---

Clashes and riots amongs students in the Caturtunggal village have occurred since 2007. Parties who often involved clashes are students from Papua, East Nusa Tenggara and East Timor. Papuan students caused riots in the form of property theft and robbery, East Nusa Tenggara students who come from Sumba and Alor district  are often involved in conflicts, it was because of fights which led to clashes or defeat in a sport competition. While East Timor students who frequently involved in confilcts are those who become members of martial arts organizations “Setia Hati and  Kera Sakti”. Riots and violent actions that carried out by those three groups of students are primitive collective violence and aggression behavior that caused by biological factors.

Community figures as role models and people whom residents complain to are less effective in provide the resolution of student clashes and riots. Although they have sought to resolve and prevent re-occurring cases, nevertheless in fact clashes and riots still occur on a small scale. The role of community figures that are in the completion of the student riots and clashes in of Caturtunggal village are as liaisons between the warring parties and customary leaders or head of community, as mediators and witnesses in the mediation process for among  both two warring parties, government and police, as conduit of information or supplementary information about the chronology of events to the police. Eventually resolution of clashes between students and riot handed over to police.

Less of role of community figures in the resolution among the student riots case, some public figures who do not want to get involved in resolution of riot case at all, finally there is  a gap arises in the community between the residents and those students who caused riots. Those people  Their lives seemed to walk alone, but  people will also be a victim of the riots. Obviously, these conditions interfere resistance Tambakbayan Village, the loss of a sense of comfort.  From outside, people look calm but there is sense of anxiety about the riot."

"Tulisan ini membahas tantangan politik partisipasi pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah kebakaran di Kecamatan Tambora Tahun 2015-2022, dengan fokus pada peran pemangku kepentingan di tingkat lokal, baik Pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemadam Kebakaran Sektor III Tambora, unsur Kecamatan Tambora, Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 9 Jakarta Barat, maupun partisipasi masyarakat. Peran pemangku kepentingan tersebut diperlukan untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian kebakaran di perkotaan. Dalam penelitian Sutanti (2020), tingginya angka kebakaran di Kecamatan Tambora dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan sumber-sumber pemicu kebakaran sebagai dampak kerentanan sosial dan ekonomi. Kemudian juga diperparah dengan kurangnya langkah konkret dari elite politik serta lemahnya kolaborasi dan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah kebakaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara mendalam dan studi pustaka. Untuk menganalisis permasalahan penelitian, digunakan teori Good Urban Governance yang menyatakan pentingnya pemerintah kota dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola perkotaan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Teori ini akan menjelaskan sisi implementasi program/kebijakan pemerintah kota untuk mengatasi kebakaran. Konsep Participatory Governance digunakan untuk melihat partisipasi seluruh pemangku kepentingan atas penyelesaian isu kebakaran di Kecamatan Tambora. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sisi efektivitas program/kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kota tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga masih terdapat kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran secara terus-menerus. Padahal dalam good urban governance, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar terwujudnya tata kelola yang baik. Sementara sisi interaksi dan koordinasi para aktor tata kelola kota memperlihatkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam memadukan kepentingan publik dan pribadi dalam permasalahan kebakaran di Kecamatan Tambora. Hal ini yang menjadi alasan belum terselesaikannya permasalahan kebakaran di Kecamatan Tambora hingga saat ini.

---

This article discusses the political challenges of stakeholders participation in resolving fire issues in Tambora District in 2015-2022, focusing on the role of stakeholders at the local level, both the West Jakarta City Government, the Firefighters of Tambora Sector III, elements of Tambora District, DPRD of West Jakarta Constituency 9, and participation of the community, including convection entrepreneurs. The role of such stakeholders is needed to find the best solution in urban fire resolution. In Sutanti's (2020) research, the high number of fires in Tambora District is due to the low public awareness in paying attention to the sources of fire triggers as a result of social and economic vulnerability. Then it was also exacerbated by the lack of concrete steps from the political elite as well as the weak collaboration and effective coordination between stakeholders in solving fire problems. This research uses qualitative methods with data collection techniques based on in-depth interviews and literature studies. To analyze research problems, the Good Urban Governance theory is used which states the importance of city governments and various other stakeholders in managing urban areas efficiently, fairly, and sustainably. This theory will explain the implementation side of the city government's program/policy to overcome fires. The concept of Participatory Governance is used to see the relationship between all stakeholders and the resolution of fire issues in Tambora District. The findings of this study show that the effectiveness of the programs/policies implemented by the city government does not have a significant effect in increasing public awareness so there are still negligence that results in continuous fires. Whereas in good urban governance, community participation is needed for the realization of good governance. Meanwhile, the interaction and coordination side of city governance actors shows that there is a discrepancy in combining public and private interests in fire problems in Tambora District. This is the reason why the fire problem in Tambora District has not been resolved until now."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik keberlanjutan dan melakukan perancangan stakeholder engagement pada PT. ABC sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan laporan keberlanjutan. PT. ABC adalah sebuah perusahaan pertambangan emas yang status kepemilikannya adalah oleh perusahaan pertambangan besar Australia sebesar 75% dan BUMN Indonesia sebesar 25%, beroperasi di daerah timur Indonesia. PT. ABC belum membuat laporan keberlanjutannya sendiri, padahal kedua perusahaan induknya telah membuat laporan keberlanjutan yang sangat baik. Metode penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pimpinan dan personil PT. ABC. Perancangan stakeholder engagement dilakukan berdasarkan project stakeholder engagement dari A Guide to Project Management Body of Knowledge 6th edition (PMBOK 6th edition), mencakup tahapan pengidentifikasian, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan melakukan proses stakeholder engagement, perusahaan dapat memetakan para pemangku kepentingannya dan melakukan perubahan atau penyesuaian strategi perusahaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan stakeholder engagement yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keberlanjutan untuk meningkatkan transparansi perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze sustainability practice and to conduct stakeholder engagement at PT. ABC as one of the stages in the preparation of sustainability report. PT. ABC is a gold mining company whose ownership status is by Australia's largest mining company of 75% and Indonesia's state-owned enterprise of 25%, operating in eastern Indonesia. PT. ABC itself has not made its own sustainability report, but both of its parent companies have made excellent sustainability reports. The research method was conducted through library research and interview with PT. ABC. The stakeholder engagement design is done based on the project stakeholder engagement of the A Guide to Project Management Body of Knowledge 6th edition (PMBOK 6th edition), including the stage of identification, plan, manage, and monitor stakeholder involvement. By doing stakeholder engagement process, company can mapping their stakeholders and make changes or adjustments needed to meet the needs and expectations of stakeholders, particularly those related to corporate sustainability. The result of this study is the stakeholder engagement that can be used to preparing sustainability report to enhance corporate transparency towards its stakeholders."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pada risk appetite dan stakeholder pada pemangku kepentingan utama di Perguruan Tinggi akibat dampak dari COVID-19. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana perubahan risk appetite dan stakeholder engagement pada pemangku kepentingan utama setelah dampak pandemi COVID-19 dan bagaimana dampak perubahan risk appetite dan stakeholder engagement dalam kampus berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Universitas X. Data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dan observasi dan data sekunder yaitu dokumen berupa peraturan dan laporan dari Universitas X. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan pada risk appetite dan stakeholder engagement di Universitas X atas dampak dari COVID-19. Perubahan tersebut berkaitan dengan aspek kesehatan dan lingkungan, pelaksanaan pendidikan, dan sosial serta memberikan dampak pada pelaksanaan kampus berkelanjutan di Universitas X.

---

The purpose of this study was to determine changes in risk appetite and stakeholders in primary stakeholders in Higher Education due to the impact of COVID-19. This research is to answer research questions, namely how changes in risk appetite and stakeholder engagement to primary stakeholders after the impact of the COVID-19 pandemic and how is the impact of changes in risk appetite and stakeholder engagement on sustainable campuses. This research is qualitative research with a case study approach at University X. This study uses primary data which is the result of interviews and observations and secondary data from regulations as well as reports and documents from University X which are related to the research. The results of this study indicate a change in risk appetite and stakeholder engagement at University X related to health and environmental aspects, education implementation, and social aspects and have had an impact on the implementation of a sustainable campus at University X

"

"Tesis ini mengkaji proses partisipasi pemangku kepentingan yang berlangsung selama penyusunan rencana pengeloiaan kolaboratif di Teluk Balikpapan pada tahun 1998 hingga 2002. Reneana pengelolaan ini tidak berlanjut meskipun telah memasuki tahap adopsi formal berupa penandatanganan kesepakatan bersama oleh tiga kabupaten-kota yang terkait Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif eksplanatoris. Untuk menggambarkan proses partisipasi yang berlangsung pada waktu itu peneliti menggunakan lima dimensi dari konsep partisipasi yang meliputi I) pihak-pihak yang berpartisipasi, 2) waktu pelaksanaan dan bentuk kegiatant 3) intensitas dari keterlibatan pemangku kepentingan. 4) J.tewenangan dan kemampuan para pemangku kepentingan untuk saling mempengaruhi dalam pengambiJan keputusan, dan 5) tujuan dari partisipasi. Hasil penelitian menunjukan tipologi partisipasi pada waktu itu berada ditingkat konsuitatif: sedangkan model pengelolaan kolaboratif yang dirumuskan dalarn RENSTRA Pengelolaan Teluk Balikpapan mensyaratkan partisipasi pemangku kepentingan ditingkat kemitraan. Perbedaan tingkat partisipasi pemangku kepentingan ini berpengaruh pada tidak berlanjutnya rencana penge1olaan Tefuk Balikpapan secara terpadu.

---

The aim of this research is to analyze the process of stakeholder's participation at colaborative management pJanning ofTeluk Balikpapan, which is held in 1998 until

2002. The programme was not sustained, even though the fonnal adoption processes have been signed among Balikpapan Municipality, Penajam Paser Utara and Kutai Kertanegara districts. This is qualitative research with explanatory descriptive designs. The process of stakeholder's participation comprises of five dimensions of participation concepts. Those are: 1) who is involved (stakeholders), 2) When - at what stage.they are involved, 3) the intensity ofinvo!vement, 4) the extent of power or influence the participants have, 5) the goals of participation process. Results of this research found that participation of stakeholders in collaborative management planning process at that time was on consultative level. Whereas collaborative management of Teluk Balikpap-an planning needs stakeholder participation in (cooperated)/ partnership level. Cooperated participation levels means there is an equality in sharing of power, responsibility, information and resources ro achieve the mutual joint goals. The differences level of stakeholder's participation on the planning, giving an influence to unsustainable of coJiaborative management planning."

"Artikel ini membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peran stakeholder dalam manajemen pelestarian pada Cagar budaya di Provensi Lampung. Masalah tersebut hadir dikarenakana sering terjadinya tumpang tindih kebijakan dalam proses pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran stakeholder dalam melaksanakan pelestarian pada kedua objek yang memiliki perbedaan status Cagar Budaya dan setelahnya dapat membantu manajemen pengelolaan yang tepat untuk kedua objek di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada para stakeholder. Hasil dari penelitian pada kedua objek Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya di Provinsi Lampung yaitu stakeholder sekunder menjadi pengelola dikedua situs. Stakeholder kunci dan stakeholder primer seharusnya turut dalam melakukan pelestarian, namun pada Situs Cagar Budaya hal ini tidak diterapkan. Sedangkan pada objek yang diduga Cagar Budaya, stakeholder kunci dan stakeholder primer telah melakukan perannya.

---

This article discusses issues related to the role of stakeholders in conservation management in Cultural Heritage in Lampung Province. This problem is present because of the frequent overlapping of policies in the process of implementing the management and proservation of Cultural Conservation in Lampung Province. For this reason, the purpose of this study is to determine the role of stakeholders in carrying out the preservation of the two objects that have different Cultural Conservation statues and after that can assist the proper management of the two objects in Lampung Province. The method used is qualitative data collection techniques by conducting in-depth interviews with stakeholders. The results of the research on the two objects of Cultural Conservation and the suspected Cultural Conservation in Lampung Province are secondary stakeholders who become managers of both sites. Key stakeholders and primary stakeholders should participate in carrying out conservation, but in Cultural Heritage Sites this is not applied. Meanwhile, in the object that is suspected of being a Cultural Conservation, key stakeholders and primary stakeholders have played their roles.

"

"Tujuan pembuatan laporan magang ini adalah untuk mengevaluasi teknik dan proses penilaian prinsip peran pemangku kepentingan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh KAP X pada PT XYZ yang berada di industri keuangan. Laporan magang ini juga bertujuan melakukan kegiatan refleksi diri atas pengalaman yang didapatkan saat melakukan aktivitas magang di KAP X. Terdapat lima komponen utama dalam ACGS, yaitu hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab direksi ditambah dua bagian lainnya yaitu bonus dan penalti. Namun, yang menjadi fokus pembahasan laporan magang ini adalah teknik dan proses penilaian pada bagian peran pemangku kepentingan. Hasil evaluasi dari teknik dan proses penilaian prinsip peran pemangku kepentingan menunjukkan bahwa KAP X sudah menunjukkan upayanya untuk mematuhi teknik dan proses yang seharusnya dilakukan, seperti yang tertera dalam kertas kerja. Namun, terdapat area yang masih dapat dilakukan perbaikan untuk dapat memberikan hasil penilaian yang lebih baik. Selain itu, melalui kegiatan refleksi diri atas kegiatan magang, dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Meskipun kekurangan tidak dapat dihindarkan, terdapat beberapa cara perbaikan yang dapat dilakukan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi lingkungan sekitarnya di masa depan. 

---

The purpose of making this internship report is to evaluate the technique and process of assessing the principle of stakeholder roles based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) by KAP X for PT XZY in the financial industry. This internship report also aims to carry out self-reflection activities on the experiences gained during internship activities at KAP X. There are five main components in ACGS, namely the rights of shareholders, fair treatment of shareholders, the role of stakeholders, disclosure and transparency, and the responsibilities of the directors plus two other parts, namely bonuses and penalties. However, the focus of the discussion of this internship report is the assessment technique and process on the part of the stakeholder role. The results of the evaluation of the technique and process of assessing the principle of stakeholder roles show that KAP X has shown its efforts to comply with the techniques and processes that should be carried out, as stated in the working paper. However, there are areas that can still be improved to provide better assessment results. In addition, through self-reflection on internship activities, strengths and weaknesses can be identified. Although shortcomings are unavoidable, there are several ways of improvement that can be made in order to become a better person and be useful to the surrounding environment in the future."