Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teori justifikasi sistem mengklaim bahwa anggota kelompok tak beruntung cenderung lebih menjustifikasi status quo dibandingkan kelompok beruntung terutama pada situasi yang kesenjangannya sosial ekonominya sangat ekstrem. lni terjadi karena anggota kelompok tak bernntung mengalami disonansi ldeologis. Melalui metode eksperimen, penelitian ini melihat apakah klaim tersebut berlaku di Indonesia. Berefleksi terhadap situasi yang terjadi dl Indonesia, peneliti menempatkan perempuan sebagai kelompok tak-beruntung dalam domain agama dan mereka yang memiliki tingkat ekonomi rendah sebagai kelompok tak­ beruntung dalam domain ekonomi. Hipotesis yang diajukan adalah pada domain agama, perempuan cenderung lebih menjustifllcasi aturan berpoligami dibandingkan laki-laki sebagai upaya untuk mereduksi disonansi ideologis mereka. Sementara hipotesis kedua, dalam domain ekonomi. kelompak dengan lingkat ekonomi rendah cenderung lebih tidak menjustifikasi kebijakan pemerintah dlbandingkan kelompok dengan tingkat ekonoml tinggi sebagai upaya mereduksi disonami ideologis mereka. Hasilnya, hipotesa pertama dan hipotesa kedua terbukti. Khusus domain agama, penelitian ini menemukan hubungan negative yangcukup kuat antara disonansi ideologis dengan justifikasi terhadap status quo. Saran untuk penelitian selanjutnya, manipulasi disonansi pada kelompok eksperimen harus lebih diperkuat agar mendapatkan hasil yang lebih signifikan."

"Teori justifikasi sistem mengklaim bahwa anggota kelompok tak beruntung cenderung lebih menjustifikasi status quo dibandingkan kelompok beruntung terutama pada situasi yang kesenjangannya sosial ekonominya sangat ekstrem. Ini terjadi karena anggota kelompok tak beruntung mengalami disonansi ideologis. Melalui metode eksperimen, penelitian ini melihat apakah klaim tersebut berlaku di Indonesia. Berefleksi terhadap situasi yang terjadi di Indonesia, peneliti menempatkan perempuan sebagai kelompok tak beruntung dalam domain agama dan mereka yang memiliki tingkat ekonomi rendah sebagai kelompok takberuntung dalam domain ekonomi.Hipotesis yang diajukan adalah pada domain agama, perempuan cenderung lebih menjustifikasi aturan berpoligami dibandingkan laki-laki sebagai upaya untuk mereduksi disonansi ideologis mereka. Sementara hipotesis kedua, dalam domain ekonomi, kelompok dengan tingkat ekonomi rendah cenderung lebih tidak menjustifikasi kebanyakan pemerintah dibandingkan kelompok dengan tingkat ekonomi tinggi sebagai upaya mereduksi disonansi ideologis mereka. Hasilnya, hipotesa pertama dan hipotesa kedua terbukti. Khusus domain agama, penelitian ini menemukan hubungan negatif yang cukup kuat antara disonansi ideologis dengan justifikasi terhadap status quo. Saran untuk penelitian selanjutnya, manipulasi disonansi pada kelompok eksperimen harus lebih diperkuat agar mendapatkan hasil yang lebih signifikan."

"Skripsi ini membahas mengenai peran Baperki sebagai organisasi sosial politik dari golongan Cina peranakan di Indonesia. Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang menjadi latar belakang berdirinya Baperki. Baperki sejak awal terbentuknya diharapkan dapat memayungi kepentingan golongan Cina di Indonesia, terutama menyangkut masalah kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Pencarian data terutama difokuskan pada artikel yang terdapat dalam majalah terbitan Baperki, serta sumber sejaman lainnya. Selanjutnya untuk melengkapi data-data tersebut digunakanlah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Setelah itu dilakukan kritik dan interpretasi terhadap data-data tersebut yang kemudian disusun secara kronologis sehingga dapat menceritakan peran Baperki. Berdasarkan anggaran dasar Baperki, anggota yang masuk dalam internal Baperki diberikan kebebasan untuk masuk juga dalam partai politik pilihannya masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan Baperki memiliki anggota-anggota dari cabang-cabang Baperki di berbagai daerah yang juga merupakan simpatisan dari partai politik seperti Partindo, PSI dan PKI. Memang setelah terbentuk, Baperki telah mempersiapkan program awal dengan jalan ikut serta dalam pemilihan umum nasional yang diselenggarakan pada tahun 1955. Pemilihan Urnum tahun 1955 bagi Baperki merupakan suatu ajang untuk menentukan perwakilan golongan Cina yang dapat mewakili mereka dalam lembaga pemerintahan. Baperki ikut serta dalam pemilihan umum dengan daftar calon mereka sendiri tanpa melakukan stembus-accoord dengan partai politik lainnya. Dengan mempelajari aktivitas Baperki, dapat menggambarkan perjuangan golongan Cina peranakan sebagai etnis minoritas yang tergabung di dalamnya untuk mendapatkan persamaan dalam segala bidang. Baperki terutama terus mengkritisi diskriminasi yang dihadapi oleh golongan Cina di Indonesia. Masalah kewarganegaraan menjadi pangkal masalah yang mempengaruhi bidang lainnya. Masalah yang menjadi perhatian utama Baperki selain masalah kewarganegaraan, yaitu yang menyangkut masalah ekonomi dan pendidikan. Ketika masa Demokrasi Terpimpin, Baperki menjadi pendukung kebijakan Presiden Soekarno dengan maksud untuk dapat terus mempertahankan eksistensinya dalam memperjuangkan kepentingan etnis Cina minoritas. Keputusan tersebut yang kemudian mengakibatkan Baperki berada dalam satu kubu dengan PKI. Paska terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965, Baperki ikut mengalami pembersihan yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan organisasi pendukungnya karena Baperki memiliki kedekatan dengan PKI. Peristiwa tersebut menjadi tanda berakhirnya Baperki sebagai organisasi sosial politik Cina peranakan di Indonesia."

"Anggapan terhadap atribut-atribut keelitan antara lain, seperti penggunaan benda bermerek mahal serta penggu-naan bahasa asing sebagai suatu tindakan yang hanya tcrdapat pada individu atau golongan atas memang ada di Jakarta ini, sehingga orang-orang yang mengaktifkan ke dua hal tersebut bisa dianggap kelompok atau golongan elite Anggapan itu yang tanpa di sengaja menjadi dasar bagi orang-orang tertentu untuk menciptakan suatu kelompok yang hanya dapat dihadiri oleh mereka yang memiliki atribut-atribut keelitan itu. Tulisan ini menggambarkan mengenai tiga kelompok elite yang mengaktifkan atribut-atribut keelitan itu sebagai alternatif strategi dalam rangka mempertahankan status keelitan mereka yang mengakibatkan adanya batas sosial baik antara kelompok atau golongan elite sendlri maupun antara individu atau golongan yang bukan elite."

"Dalam suatu kapal yang dicarter berdasarkan waktu, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa kapal tersebut dalam kondisi baik berdasarkan pasal 460 KUHD. Agar dapat memastikan bahwa kewajiban tersebut terpenuhi, maka salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan jenis asuransi kapal seperti asuransi Mesin dan Lambung Kapal. Dengan mengedepankan metode penelitian normatif, maka skripsi ini akan berfokus pada analisis terhadap konsep asuransi mesin dan lambung kapal, status quo pengaturan, dan beban untuk mengasuransikan asuransi tersebut untuk kapal carter menurut waktu. Secara umum, asuransi mesin dan lambung kapal adalah jenis asuransi laut yang secara khusus memproteksi mesin dan lambung dari suatu kapal. Asuransi ini memberikan pertanggungan dari kerugian total, kerusakan fisik, dan kerusakan tabrakan. Akan tetapi, dari segi pengaturan asuransi Mesin dan Lambung Kapal memiliki ketidakpastian hukum. Hal tersebut terjadi karena dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 menyatakan bahwa asuransi Mesin dan Lambung Kapal adalah asuransi wajib sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2021 menyatakan bahwa asuransi tersebut adalah pilihan. Terkait dengan permasalahan tersebut, diperlukan analisa hukum berdasarkan sifat dari Instruksi Presiden yakni sebagai sebuah beleidsregels dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Disisi lain, mengenai beban untuk mengasuransikan asuransi Mesin dan Lambung Kapal untuk kapal carter menurut waktu, harus berpedoman pada prinsip Insurable Interest. Dalam hal ini, maka dapat diketahui baik Pemilik Kapal dan Pencarter sebagai pihak dalam perjanjian carter menurut waktu sama-sama memiliki insurable interest yang lahir dari faktor yang berbeda.

---

On a time charter vessel, the Vessel owner is obliged to ensure that the vessel is in good condition based on article 460 of the Indonesia Commercial Code. In order to ensure this obligation is fulfilled, one of the mechanism that can be done is to use marine insurance such as Hull and Machinery insurance. By put forward the normative research methods, this thesis will focus on analysis of the concept of Hull and Machinery insurance, the status quo of the regulation, and the liability to insure such insurance for a time charter vessel. In general, Hull and Machinery insurance is a type of marine insurance that specifically protects the hull and machinery part of a vessel. This insurance provides a coverage from total loss, physical damage and collision damage. However, from the regulatory framework of this insurance, there is legal uncertainty. It is because in Presidential Instruction No. 5 of 2005 states that Hull and Machinery insurance is mandatory, meanwhile in Government Regulation no. 31 of 2021 states that it is an optional insurance. Regarding this issue, a legal analysis is needed based on the nature of the Presidential Instruction, namely as a beleidsregels and Government Regulations as the implementing regulation of the Law. On the other hand, regarding the liability to insure the Hull and Machinery insurance for a time charter vessel, it must be based on the principle of Insurable Interest. In this case, it can be seen that both the Vessel owner and the Charterer as parties to the time charter agreement both have insurable interest arising from different factors."

"Fokus pembahasan skripsi ini adalah keragaman nilai dalam kehidupan sosial. Tema tersebut akan dibahas melalui metode hermeneutik berdasarkan karakter dan interpretasi sosial. Penelitian ini berpijak pada keadaan faktual dan historis yang dipenuhi oleh interpretasi, koherensi di dalamnya, kontinuitas kesejarahan, dan deskripsi sebagai elemen metodologis yang berkesinambungan dengan nilai ideologis tertentu. Kenyataan bahwa fenomena sosial berlandaskan atas wacana, teks, dan metafor. Dalam analisa sosial, struktur dapat terlihat melalui karakter teks bersama strukturnya dan dunia di dalam pemahaman dialektis dan metode eksplanasi.

---

The Focus of this study is the heterogeneity of values in social life. The theme of study will be analyzed in the twor of hermeneutical sketch based on the textuality characters and the interpretation method. The research uses the method model of factual-historical of figure that consist of interpretation, internal coherency, historical continuity, and escription as the methodical element that related to certain ideological values. The fact that social phenomena based on discourse, text, and metaphor. In social analysis structure can be seen in the sketch of the text character with its structure and world and the dialectics of understanding and explanation method."

"Hubungan cina dengan negara-negara- Eropa telah berlangsung sejak lama melalui jalur perdagangan.Setelah Cina membuka hubungan diplomatik dengan masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1975, hubungan tersebut kian meningkat dan kerjasama antara dua pihak diperluas ke bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan pendidikan. Cina dan Uni Eropa juga terlibat aktif dalam penangnan masalah -masalah internasional. Artikel ini memaparkan berbagai kerjasama bilateral yang telah dan sedang dilakukan oleh Cina dan Uni Eropa , berbagi kendala yang dihadapi serta pencapaian dan prospek kerjasama tersebut di masa yang akan datang."