Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas efektivitas kebijakan keamanan nasional dalam penanganan konflik Maluku melalui Deklarasi Malino II yang dinilai hanya berjalan pada tataran elit. Masyarakat Maluku yang terlibat langsung dalam konflik menganggap bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan solusi perdamaian secara nyata, namun lebih mengedepankan pada tindakan strategis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dan penelitian intelijen stratqjik. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Maluku terhadap pelaksanaan Perjanjian Malino II dapat mengancam stabilitas keamanan nasional, jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah konilik serupa di masa yang akan datang.

---

This thesis explores the effectiveness of national seem-ity policy in handling conflict through the Malino Declaration II Maluku assessed only runs at elite level. Maluku people who were directly involved in the conflict assume that the central government has not iiilly give peace areal solution, but it tends to emphasize the strategic action. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the central government that the people of Maluku dissatisfaction towards the implementation of the Malino ll Agreement could threaten the stability of national security, if not done in anticipation of measures to prevent similar conflicts in the future."

"Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional dalam jangka waktu implementasi pada tahun 2016 sampai 2020 serta melihat dampaknya terhadap penguatan keamanan nasional Indonesia. Pemerintah merumuskan KSP atau One Map Policy dikarenakan pemetaan dan pendataan informasi geospasial (IGT) yang sudah ada masih terjadi tumpang tindih dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam rangka memperkuat keamanan nasional Indonesia. KSP yang diimplementasikan secara elektronik pada tahun 2016 menjadi momentum bagi penguatan keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang melaksanakan KSP. Ruang lingkup penyelidikan dibatasi pada peta tematik wilayah pertahanan militer yang dibuat dengan perbandingan skala 1:1.000.000 untuk menganalisis aspek militer dan peta tematik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 sampai 2019 dengan perbandingan skala 1: 250.000 untuk menganalisis aspek ekonomi pada penguatan keamanan nasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemetaan dan pengumpulan data informasi geospasial telah dilakukan sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia untuk keperluan transportasi, eksplorasi sumber daya alam, kepentingan ekonomi dan militer. Keberhasilan implementasi KSP ialah telah berhasil menyatukan 85 peta tematik dari berbagai kementerian/lembaga menjadi satu standar, satu database, satu referensi ke dalam satu geoportal nasional. Pada peta tematik wilayah pertahanan telah terimplementasi dan memperjelas batas darat dan laut nasional. Untuk hasil peta tematik RPJMN 2015 sampai 2019 telah terimplementasi dan memberikan informasi proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah ke dalam satu peta elektronik geoportal nasional. KSP diperbaharui dengan Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian skala 1:50.000.

---

This study aims to analyze the implementation of the National One Map Policy (KSP) during 2016-2020 and its impact on strengthening Indonesia's national security. The government formulated the KSP or One Map Policy, because the existing mapping and data collection of geospatial information (IGT) was overlapped and has not been optimum yet on its policy’s formulation and implementation, especially in the context of strengthening Indonesia's national security. KSP which was implemented electronically in 2016 became one of the momentums for strengthening Indonesia's national security. This study used qualitative methods combined with library research and in-depth interviews with stakeholders who formulated and implemented KSP. The scope of the investigation was limited to the thematic map of the military defense area made with a ratio of 1: 1,000,000 to analyze the strengthening of military aspects and the thematic map of the 2015 to 2019 National Medium Term Development Plan (RPJMN) with a scale of 1: 250,000 to analyze economic aspects in strengthening national security. The results of this study found that mapping and data collection of geospatial information had been carried out before and after Indonesia's independence for transportation, natural resource exploration, economic and military purposes. The implementation of KSP achieved the goal by integrating 85 thematic maps from various ministries/agencies with same standard, database, and reference into one national geoportal. On the defense area’s thematic map, it implemented and helped to clarify the national land and sea boundaries and for the thematic map of the 2015 - 2019 RPJMN, it implemented and provided information on development projects carried out by the government into one National Geoportal electronic map. The amendment of KSP was amended with Presidential Regulation Number 23 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 9 of 2016 focusing on the acceleration of KSP implementation at a scale of accuracy of 1:50,000."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta kerawanan konflik Sunni- Syi'i di Indonesia yang mengalami tren ketegangan yang semakin meningkat. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini diupayakan mampu menggambarkan secara menyeluruh tentang sumber kerawanan, titik-titik kerawanan, dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari hubungan Sunni-Syi'i di Indonesia sehingga diperoleh peringatan dini melalui proses warning intelligence yang dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam menyikapi perkembangan hubungan kedua kubu ini serta faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya. Temuan penelitian ini menghasilkan adanya indikasi-indikasi kuat mengenai peran aktor negara dan non negara yang mengeksploitasi hubungan Sunni-Syi'i di Indonesia. Konflik antar keduanya dapat ditelusuri lebih jauh penyebabnya sebagai akibat dari adanya proyek gerakan Syi'ahisasi yang dipelopori oleh Iran sebagai pusat Syi'ah internasional. Benturan keduanya dipicu oleh penetrasi gerakan Syi'ahisasi dengan penolakan masyarakat yang sudah sadar akan ketidakcocokan Syiisme bila dikembangkan di tempat mereka secara khusus dan di Indonesia secara umum. Gerakan Syi'ahisasi sudah terindikasi kuat pula dapat berdampak negatif bagi keamanan nasional dengan berbagai informasi yang relevan terkait adanya indikasi gerakan ideologi transnasional Syi'ah yang juga menjangkiti negara-negara muslim lainnya.

---

This study aims to determine the vulnerability map of Sunnis-Shiites conflict in Indonesia, which experienced a trend of increasing tensions. The research uses qualitative methods which is able to describe the source of vulnerability, the points of vulnerability , and impacts on the whole arising from the Sunnis-Shiites relations in Indonesia in order to obtain early warning through the process of warning intelligence that serve as material for making policy in addressing the development of relations between two sides and factors affecting them.

The findings of this study resulted in the strong indications of the role of state and non-state actors are exploiting Sunnis-Shiites relations in Indonesia. Cause of escalating conflict can be traced even further as a result of the Shia movement project spearheaded by Iran as Shia international center. The conflicts are triggered by the penetration of Shia movement toward rejection from people who are already aware of incompatibility of Shiism when it is developed in a special place and in Indonesia in general. The Shia movement project has been strongly indicated it can also negatively affect national security with a variety of relevant information related to indications of a transnational movement of Imamah ideology that also plagued other muslims countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis efektivitas pemberdayaan personel Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dalam penanganan konflik pilkada di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bentuk pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Dalam upaya pengamanan pilkada harus melakukan pemberdayaan sumber daya manusia secara benar dan efektif agar dapat mengantisipasi potensi-pontesi konflik. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam suatu manajemen organisasi. Peran manajer atau pimpinan menjadi penting dalam melakukan pemberdayaan sumber daya manusia secara efektif bila mampu memenuhi 6 dimensi yaitu kemampuan, kelancaran, konsultasi, kerja sama, membimbing, dan mendukung. Penelitian ini berbentuk penelitian studi kasus dengan mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh personel Satuan Brimob Kaltim yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data yang dilakukan pengujian data secara triangulasi, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan refrensi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum adanya efektivitas dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur bila dilihat dari dimensi kemampuan, kelancaran, konsultasi, kerja sama, membimbing, dan mendukung. Dalam penanganan pengamanan pilkada calon gubernur dan calon wakil gubernur di provinsi Kalimantan Utara juga belum efektif dalam pelaksanaan.

---

This research aims to analyze effectiveness of empowerment East Kalimantan local police Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit in handling conflict of 2015 Election in North Kalimantan Province. This research also intends to look at the form of human resource empowerment done by East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit. In attempt to have a safe Election, human resource empowerment must be done correctly and effectively in order to anticipating potential conflicts. Human resource empowerment is one of the keys to success in a organizational management. The role of manager or leader becomes important in empowering human resource effectively if able to fulfill 6 dimesions; enabling, facilitating, consultating, collaborating, mentoring, and supporting. This research is conducted in the form of case study using a type of descriptive research with a qualitative approach. This research is focused on effectiveness of the empowerment of East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit located in East Kalimantan and North Kalimantan. Data for this research is collected by using non-probability sampling with purposive sampling method. This research is analyzed by doing data reduction, data presentation, data conclusions which done by triangulation data testing, analysing negative cases, dan using references. The result of this research concluded that there is no effectiveness yet in empowering human resource done by East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit if seen from capability, continuity, consultation, cooperation, guiding and supporting dimensions. The implementation of handling Regional Election for Governer and Vice Governor Candidates security is also not effective yet."

"Keamanan maritim merupakan isu keamanan krusial bagi negara kepulauan seperti Indonesia, karena negara kepulauan rentan akan berbagai potensi ancaman yang datangnya dari laut. Untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi di laut, maka penting untuk memiliki kebijakan keamanan maritim. Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, salah satu lembaga yang memiliki peran penting yaitu Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DEKIN bekerjasama dengan beberapa stakeholder guna menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan kebijakan keamanan maritim. Melihat permasalahan tersebut di atas, maka menjadi penting untuk mengetahui rumusan kebijakan keamanan maritim nasional di era SBY jilid II (periode 2009-2014) dan peran Dewan Kelautan Indonesia dalam perumusan kebijakan keamanan maritim nasional serta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Untuk menganalisis permasalahan penelitian, peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori, yaitu teori kebijakan publik, teori analisis kebijakan, konsep negara kepulauan, konsep keamanan maritim, teori kelautan dan maritim, serta teori ketahanan nasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.Melalui metode ini diperoleh sejumlah data dari narasumber berupa data primer melalui wawancara mendalam kepada Sekjen DEKIN Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, MS, Ketua Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksdya TNI (Purn) Abu Hartono, Anggota Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksma (TNI) Pranyoto, serta akademisi ahli hukum laut internasional Prof. Dr. Hasjim Djalal, dan data sekunder. Ada dua rumusan kebijakan keamanan maritim era SBY Jilid II periode 2009-2014 yakni UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Kebijakan Kelautan Indonesia (ocean policy), dengan isu sentralnya yakni pembentukan suatu badan yang sifatnya one command multifunction yaitu Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, Dewan Kelautan Indonesia melibatkan institusi-institusi terkait dengan isu yang diangkat, dari sinilah kemudian setelah dibahas kebijakan keamanan maritim akan diajukan kepada Presiden. Kebijakan keamanan maritim nasional berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional di laut erat kaitannya dengan kedaulatan negara, sementara untuk menjaga kedaulatan NKRI dibutuhkan kebijakan keamanan maritim yang tepat sasaran dan memadai, sehingga ketahanan nasional Indonesia di laut bisa terwujud."

"Metodologi dalam penelitian ini menggunakan Studi Literatur dan merupakan analisis kualitatif dan deskriptif. Studi ini akan berfokus pada tujuan peneliti untuk melakukan Analisis tentang kerja sama yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi. Analisis akan didasarkan pada implementasi hasil Kesepakatan Bersama antara Uni Eropa dan Turki dalam Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan dan Uni Eropa – Turkey Statement. Proses kerja sama internasional yang dilakukan Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi menarik para peneliti untuk melakukan penelitian tentang kerja sama yang dilakukan. Kesepakatan akhir antara Uni Eropa dan Turki dalam pernyataan Uni Eropa-Turki dikatakan memiliki dampak yang lebih efektif pada penanganan krisis pengungsi Suriah daripada kerja sama sebelumnya, Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan. Namun Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan belum memenuhi dengan hasil dari Konvensi Jenewa 1951, kemudia hadirlah EU – Turkey Statement dalam menangani permasalahan krisis pengungsi Suriah dan Langkah yang diambil oleh EU – Turkey dalam mengatasi Pengungsi Suriah. Sehingga dalam hal ini, peneliti juga akan melakukan Analisa mengenai kebijakan yang dibuat antara Turkey dan Uni Eropa dalam mengatasi krisis pengungsi Suriah dan membahas ancaman Kawasan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman Uni Eropa dan Turki mengatasi Pengungsi Suriah, Langkah – Langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan pengungsi Suriah dan ancaman Kawasan yang terjadi.

---

The methodology in this research uses Literary Studies and is a qualitative and descriptive analysis. The study will focus on the researchers' goal of conducting an Analysis of cooperation conducted by the EU and Turkey in dealing with the refugee crisis. The analysis will be based on the implementation of the results of the Joint Agreement between the EU and Turkey within the European Union – Turkey Joint Action Plan and the European Union – Turkey Statement. The process of international cooperation by the European Union and Turkey in dealing with the refugee crisis attracted researchers to conduct research on the cooperation carried out. The final agreement between the EU and Turkey in the EU-Turkey statement is said to have a more effective impact on the handling of the Syrian refugee crisis than the previous cooperation, the EU – Turkey Joint Action Plan. But the European Union – Turkey Joint Action Plan has not complied with the results of the 1951 Geneva Conventions, then came the EU – Turkey Statement in addressing the issue of the Syrian refugee crisis and the Steps taken by the EU – Turkey in dealing with Syrian Refugees. In this case, the researchers will also conduct an analysis of the policies made between Turkey and the European Union in addressing the Syrian refugee crisis and discussing the regional threats that occur. The purpose of this study is to find out how the European Union and Turkey are coping with Syrian Refugees, the steps taken in addressing the Syrian refugee problem and the Regional threats that occur."

"Penelitian ini membahas bagaimana pentingnya mitigasi potensi ancaman terhadap implementasi golden visa di Indonesia terhadap keamanan nasional. Kebijakan golden visa sudah banyak dilakukan oleh banyak negara guna menghadapi persaingan global yang disebabkan oleh derasnya arus globalisasi. Namun, dalam perkembangannya banyak negara yang kemudian menghentikan atau memberikan evaluasi pada kebijakan tersebut menyusul kekhawatiran atas potensi ancaman yang menganggu keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan intelijen serta collaborative governance sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap key informan serta studi literatur terhadap sumber terbuka. Hasil penelitian menunjukan golden visa dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, akan tetapi untuk menghadapi potensi ancaman yang dapat muncul seperti tindak pidana pencucian uang, konflik sosial, pendanaan terorisme, serta pelanggaran keimigrasian maka kolaborasi dalam melakukan analisis intelijen melalui wadah Timpora memiliki suatu peran yang strategis. Memaksimalkan Timpora dalam melakukan analisis intelijen diantara akan dapat memberikan optimalisasi terhadap upaya mitigasi potensi ancaman golden visa di Indonesia serta memberikan implikasi pada ketahanan nasional yang dimiliki.

---

This research discusses the importance of mitigating potential threats to the implementation of the golden visa in Indonesia on national security. The golden visa policy has been implemented by many countries to face global competition caused by the rapid flow of globalization. However, in the course of its development, many countries then stopped or evaluated this policy following concerns over potential threats that could disrupt national security. This research uses an intelligence and collaborative governance approach as an analytical framework. This research uses qualitative methods and research data collection is carried out by conducting interviews with key informants and studying literature on open sources. The research results show that the golden visa can have an impact on the national economy, however, to deal with potential threats that could arise such as money laundering crimes, social conflicts, terrorism financing, and immigration violations, collaboration in conducting intelligence analysis through Timpora has a strategic role. . Optimizing Timpora in conducting intelligence analysis will be able to provide optimization of efforts to mitigate the potential threat of the golden visa in Indonesia as well as have implications for national resilience."

"Sejak diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1 Januari 2014, telah ditemukan banyaknya indikasi fraud yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pihak fasilitas kesehatan. Sebagai respon atas hal tersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menerbitkan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan fraud. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan pakar dalam bidang fraud sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meramalkan efektivitas dari Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dalam memberantas fraud yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belum akan efektif dalam memberantas fraud di fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan karena komitmen Dinas Kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan yang masih meragukan, dasar hukum pembentukan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang masih belum kuat, dan terakhir Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belum komprehensif bila dijadikan sebagai strategi anti fraud.

---

Indonesia National Health Insurance (JKN) program has officially started on January 1, 2014. Right after that the indication of fraud arise which done by various party, especially by the healthcare providers. As the response, Ministry of Health Indonesia has issued Minister of Health Decree Number 36/2015 that rules about fraud prevention. This type of research is a descriptive-qualitative which ask the fraud experts to forecast the effectiveness of that fraud prevention policy. The aim of this research is to review the prospect of the implementation of fraud prevention policy in order to combat fraudulent act in healthcare providers in Indonesia. The result of this study shows that fraud prevention policy tend to less effective in combating fraudulent act. This could happen, according to fraud experts, because of the decree design is not enough comprehensive as a counter fraud strategy, also there is no clear cause of action, and the last to concern is the lack of commitment of District Health Offices and healthcare providers to cooperate."

"Pasca runtuhnya Orde Baru, isu pemekaran wilayah di Indonesia ramai muncul ke permukaan. Maluku Utara muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari provinsi induknya, Maluku. Gagasan ini muncul setelah upaya pengajuan pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1958 tidak mendapat tanggapan dan gagasan ini tenggelam pada masa Orde Baru. Pada masa Presiden Habibie, pemerintah pusat dan daerah sama-sama setuju mengenai pembentukan Provinsi Maluku Utara. Tantangan kemudian muncul antara pemerintah pusat dengan masyartakat dan elite lokal Maluku Utara, di mana pemerintah pusat dinilai lambat dan tidak serius oleh masyarakat dan elite lokal Maluku Utara dalam memroses pengesahan Undang-Undang. Sedangkan pemerintah pusat menilai tindakan masyarakat dan elite lokal Maluku Utara yang melakukan demo sepanjang awal tahun 1999 terlalu berlebihan. Persaingan elite lokal antar dua kesultanan kembali mengemuka yang terwujud dalam perdebatan dalam penentuan ibukota provinsi, serta konflik sosial dan konflik politik yang terjadi setelah Maluku Utara dibentuk. Kehidupan awal Maluku Utara sebagai provinsi baru diwarnai konflik sosial hingga diberlakukannya darurat sipil. Selain itu, pemilihan gubernur pertama menjadi bukti kebangkitan demokrasi lokal yang mengarah pada primordialisme. Pembentukan Provinsi Maluku Utara ini membawa dampak bagi berkembangnya kesejahteraan rakyat di Maluku Utara dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah kontemporer yang menggunakan metode wawancara dan penelusuran arsip sezaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara serta sejarah politik lokal di Indonesia.

---

After the fall of New Order, issues of formation of new provinces in Indonesia emerged. North Maluku appeared as one of regions which claimed for a regional autonomy to be separated from its main province, Maluku. These ideas emerged after efforts in requesting the establishment of the new province on 1958 had not been responded by the central government and so these ideas were concealed in New Order era. In the era of President Habibie 39 s leadership, central and local governments had come to an agreement to establish North Maluku Province. Thus many challenges rose between central government and local society along with its elites who perceived that the central government had been too slow and had not taken the matter seriously in order to legalise the laws of new province establishment. On the other hand, the central goverment perceived the measures taken by the local society and elites by doing demonstrations during first half 1999 to be an exaggeration. Local elite rivalries between the two sultanates reappeared as manifested in the debates in the determination of the provincial capital, as well as the social conflicts and political conflicts that occurred after the North Moluccas were formed. After establishing a new province, the early establishment of North Maluku was marked with social conflicts and this led to civilian emergencies. In addition to that, the first election of governor became a proof of rising local democratization, which directed to primordialism. The establishment of North Maluku brought about impacts in an increase in the society welfare, due to the growth of the province economy. This is a contemporary historical research, which uses methods by interviews and taking notes of historical archives. This research is done in hopes of contributing for historical studies of the establishment of North Maluku Province and the history of local politics in Indonesia."