Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"I. MASALAH PEMILIHAN JUDIJL: Perkawinan atau nik£ih dan percercaian dengan bentuk talak (selanjutnya disebut talak saja) yang dilangsungkan tanpa dilakukan pancatatan atau pendaftaran dikenal dengan istilah perkawinan atau nikah dan talak yang dilangsungkan di bawah tangan. Bentuk perkawinan atau nikah dan talak di bawah tangan ini disatu pihak memenuhi syarat-syarat maupun rukun-rukun Hukum Perkawinan Islam tetapi dipihak lain terjadi penyimpangan, yaitu tidak memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Disiniliih timbul permasalahan apakah perkawinan atau nikah dan talak yang dilangsungkan di bawah tangan sah atau tidak dan bagaimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya terutama bagi keturunan atau ahli waris. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penulis berhasrat menuangkannya dalam karya tulis dengan judul "Akibat Hukum dari Nikah dan Talak di bawah tangan ditinjau dari sudut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974". II. PENBATASAN PEMBAHASAN MASALAH: Pembahasan periiawinan atau nikah dan talak hanya dititikberatkan pada pasal 2 ayat 2) Undang-undang Mo. 1 Tahun 1974 jo Undang-Llndang Mo. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, Disamping itu talak dianggap sah apabila memenuhi pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jelas disini bahwa masalah pencatatan atau pendaftar an perkawinan atau nikah dan talak sangat penting untuk kepastian hukum yang akan berakibat hukum disamping bagi pihak-pihak yang bersangkutan juga terutama bagi keturunan atau ahli waris. III. METOPE PENULISAN SKRIPSI I. PENDAHULUAN II. A. PENQERTIAN NIKAH DAN SYAF5AT-SYARAT SAHNYA PERNIKAHAN B. PENGERTIAN TALAK III. PEN8ERTIAN NIKAH DAN TALAK DI BAWAH TANGAN IV. SAH TIDAKNYA NIKAH DAM TALAK DI BAWAH TANGAN V. AKIBAT HUKUM NIKAH DAN TALAK DI BAWAH TANGAN VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN CARA PENGANGGLILANGANNYA VII. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN IV. KESIMPULAN Perkawinan atau Nikah dan Talak yang dilangsungkan di taawah tangan adalah tidak sah menurut pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Demikian pula talak yang tidak di1angsungkan dimuka pengadilan adalah tidak sah besrdasarkan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974."

"Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadikan jarak ribuan kilometer tidak lagi menjadi halangan untuk menikah. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut ketika ada pasangan yang menikah melalui media teleconference antara Inggris dan Cirebon. Kedua mempelai yang masih berada di Inggris dinikahkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan yang tetap berada di Cirebon. Dengan demikian, wali mengucapkan ijabnya dari Cirebon, kemudian mempelai laki-laki menjawab kabulnya dari Inggris melalui media teleconference.Perkawinan melalui media teleconference ini adalah hal yang baru, hal yang perlu dikritisi apakah perkawinan yang dilakukan seperti itu telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan. Perkawinan dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, sedangkan menurut undang-undang perkawinan selain harus sesuai dengan hukum agamanya, perkawinan harus dicatatkan.Dilihat dari sudut hukum Islam perkawinan melalui teleconference adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Fatwa MUI Kabupaten Cirebon juga telah menyatakan bahwa perkawinan melalui media teleconference adalah sah. Demikian juga apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan melalui media teleconference adalah sah karena selain telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan agama Islam juga telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga telah tercapai tertib administrasi. Dengan demikian, karya ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan akan permasalahan perkawinan melalui media teleconference ini."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan tingginya angka perceraian dan kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Penelitian difokuskan pada bagaimana Keluarga Sakinah Teladan Nasional 2011-2012 dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dapat mempertahankan keluarga dan bagaimana religiusitas dan kesetaraan gender dijalankan dalam rumah tangga. Pendekatan kualitatif dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan penelusuran data sekunder. Data hasil penelitian dianalisis dengan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas diterapkan keluarga sakinah dari proses pemilihan pasangan, dalam kehidupan keluarga seperti adanya keyakinan, praktik, pengamalan beragama dan dimensi agama lainnya. Secara umum, keluarga sakinah juga menerapkan kesetaraan gender dengan saling menyayangi, menghormati, menghargai, mempercayai, memaafkan dan memberikan ruang bagi pasangannya untuk mengaktualisasikan diri.

---

This study raised the issue of the high rate of divorce and domestic violence against women. The study focused on how the 2011-2012 National Family Sakinah Example of DKI Jakarta, West Java and Banten to preserve the family and how religiosity and gender equality in the household run. Qualitative approach used in this study using interviews, observations and secondary data retrieval. The data were analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The results showed religiosity applied sakinah family of mate selection process, in family life such as religious belief, religious practice and other religious dimension. In general, sakinah family also implement gender equality with mutual love, honor, respect, trust, forgive and give opportunity for his partner to actualize themselves."

"Dalam pranata masyarakat yang berifat patrilinial pada umumnya seorang perempuan yang menyandang predikat sebagai seorang istri dibebani oleh berbagai kewajiban yang dilandasi suatu konsep pengabdian terhadap suami (laki-laki). Dimana budaya dan penafsiran agama mendukukung hal itu. Dalam suatu perkawinan ada suatu sikap menerima dan memberi yang berlangsung secara terus menerus dimana struktur kekuasaan memainkan peranan penting dalam hal ini. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disebut juga sebagai penelitian normatif atau kepustakaan Serta data empiris berupa kasus-kasus dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK). Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana perlindungan terhadap perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang nomor 1 tahun 1974 mencakup Pasal 5. 6, 9. 10, 13. 14. 15, 16. 20. 21. 23 . 24. 27. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 41. 43 . 45 dan PP nomor 9/1975. Dalam Komp ilasi Hukum Islam. Pasal 16 . 55, 56, !5 8. 59. 1 65. 30, 39. 41. 42. 43 . 45 . 60 . 70 . 71 . 73 . 75 . 77 . 80 . 81 . 85 . 105 . 116 . Dari tiga kasus yang dianalisi telah terjadi pelanggaran -pelanggaran yang fatal dalam penerapan undang-undang. Yaitu Pasal 57.79.80.83.116 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 31. 34. 41. 45 . Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Disamping itu tingkat pendidikan dan budaya suku tertentu juga menentukan akan kesadaran perempuan atas hak-haknya."

"Perkawinan yang dilangsungkan secara agama tanpa dicatatkan, hanya akan berstatus sebagai perkawinan di bawah tangan, namun diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh keabsahan status perkawinannya. Namun pada kasus tertentu, pengesahan perkawinan tersebut malah akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak sebagaimana dalam Penetapan nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Pms. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum terkait pengesahan perkawinan di bawah tangan yang timbul dalam pelaksanaan pertimbangan hakim pada penetapan tersebut serta upaya hukumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa hakim telah memberikan solusi hukum yang baik dan tepat pada penetapan tersebut, yaitu untuk mengesahkan perkawinan terlebih dahulu kemudian mengajukan gugatan perceraian. Namun pengesahan perkawinan tersebut justru malah akan menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pihak dikarenakan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya beberapa upaya hukum dalam rangka menghindari atau mencegah agar akibat-akibat hukum tersebut tidak timbul. Upaya hukum ini tidak hanya memerlukan peran para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, tetapi juga melibatkan peran para praktisi hukum seperti hakim dan notaris, sehingga nantinya pengesahan perkawinan dapat terlaksana tanpa menimbulkan akibat hukum dan memenuhi tujuan hukum bagi para pihak.

---

Marriages that are held religiously without being registered will only have the status of an underhand marriage, but there is an opportunity for them to apply for marriage legalization to obtain the validity of their marital status. However, in certain cases, the legalization of the marriage will have legal consequences for the parties as stated in the determination number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms. This research raises the issue of the legal consequences related to the legalization of underhanded marriages that arise in the implementation of the judge's considerations on the determination number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms as well as the legal. The research method used is normative juridical using secondary data through literature study. This research obtained the results that the judge had provided a good and appropriate legal solution to the determination number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms, which is to legalize the marriage first and then file a divorce suit. However, the legalization of the marriage will actually cause legal consequences to the parties because they will violate the applicable laws and regulations. Therefore, it is necessary to have several legal remedies in order to avoid or prevent these legal consequences from arising. This legal effort not only requires the role of the parties involved in the marriage, but also involves the role of legal practitioners such as judges and notaries, so that later the ratification of the marriage can be carried out without causing legal consequences and fulfilling the legal objectives for the parties."

"Penelitian ini mengungkapkan pengalaman perempuan yang melakukan nikah sirri (pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama). Untuk mengetahui mengapa perempuan melakukan nikah sirri dan dampaknya, penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, konsep perkawinan menurut Islam, dan konsep diskriminasi berdasarkan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang berperspektif perempuan. Sepuluh perempuan yang menjalankan nikah sirri diwawancara secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian oral history. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan ini menerima kerugian daripada kebaikan. Sebaliknya, laki-laki menjadikan nikah sirri sebagai alat untuk mengesahkan praktek poligami atau untuk mengingkari kewajiban mereka memberikan nafkah kepada istri, atau bahkan untuk memperlakukan istrinya secara sewenang-wenang.

---

This research uncovers women's experience practicing nikah sirri (a marriage which is not officially recognized by the state). While using women's own perspectives on this type of marriage, the research also apply concept of marriage in Islam, of prevailing customs, and of gender-based discriminations, to identify factors driving women to practice this marriage and its impact on women's lives. The research is using qualitative approach and analysis in women's perspective. Using oral history method, ten women practicing nikah sirri selected as subject research were interviewed. Research findings show that these women rather experience bad condition than the good one in their marriage. On the contrary, men make use of nikah sirri to legitimize their polygamous marriage as well as to free themselves from their obligation to provide financial support for the wives, or even to allow them to perform arbitrary actions against their wives."

"Penelitian ini mengungkapkan pengalaman perempuan yang melakukan nikah sirri (pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama). Untuk mengetahui mengapa perempuan melakukan nikah sirri dan dampaknya, penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, konsep perkawinan menurut Islam, dan konsep diskriminasi berdasarkan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang berperspektif perempuan. Sepuluh perempuan yang menjalankan nikah sirri diwawancara secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian oral history. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan ini menerima kerugian daripada kebaikan. Sebaliknya, laki-laki menjadikan nikah sirri sebagai alat untuk mengesahkan praktek poligami atau untuk mengingkari kewajiban mereka memberikan nafkah kepada istri, atau bahkan untuk memperlakukan istrinya secara sewenang-wenang.

---

This research uncovers women's experience practicing nikah sirri (a marriage which is not officially recognized by the state). While using women's own perspectives on this type of marriage, the research also apply concept of marriage in Islam, of prevailing customs, and of gender-based discriminations, to identify factors driving women to practice this marriage and its impact on women's lives. The research is using qualitative approach and analysis in women's perspective. Using oral history method, ten women practicing nikah sirri selected as subject research were interviewed. Research findings show that these women rather experience bad condition than the good one in their marriage. On the contrary, men make use of nikah sirri to legitimize their polygamous marriage as well as to free themselves from their obligation to provide financial support for the wives, or even to allow them to perform arbitrary actions against their wives."

"Studi ini dilatarbelakangi oleh ketersingkiran pasar tradisional disebabkan persaingan yang tidak seimbang (unequal) dengan pasar modern. Oleh karena itu, disertasi ini berusaha menemukan formulasi hukum yang tepat untuk menjaga keberadaan pasar tradisional di Indonesia. Untuk menemukan formulasi hukum tersebut, lebih dahulu penulis memaparkan konsep pasar, menempatkan posisi dan peran negara dalam menjamin keberadaan pasar tradisional serta memaparkan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta (statute approach) dan sejarah (historical approach) serta mengemukakan hasilnya secara deskriptif-sistematis.Studi ini mengajukan paradigma bahwa pasar bukan hanya sebagai institusi binis tetapi juga insitusi ibadah dan sosial yang meniscayakan sikap kejujuran, saling menghormati, saling bertanggungjawab serta kebersamaan dalam kekeluargaan sebagaimana perintah al-Quran dan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Paradigma pasar demikian menghendaki pengaturan tempat, penentuan harga, kerjasama antar pelaku usaha, efisiensi dan semua hal yang menyangkut pasar juga harus memperhatikan faktor-faktor sosial antar pelaku usaha. Studi ini mengajukan penjelasan teoretik yang disebut dengan zariah legal movement dan peran negara sadd wa fath terhadap pasar untuk memperjelas peran peran negara terhadap pasar.Terdapat tujuh preskriptif hukum dalam menjaga keberadaan pasar tradisional di Indonesia, yakni (1) mengoptimalkan konsep kepemilikan pasar sebagai bentuk kepemilikan umum (al-milkiyah al-ammah) untuk mencegah (sadd) monopoli pasar oleh pasar besar. (2) mengoptimalkan regulasi kerjasama antara pasar tradisional dan pasar modern (jam`u zariah), pola kerjasama yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). (3). Penguatan konsep dan regulasi perlindungan pasar tradisional yang meliputi perlindungan hukum, penguatan infrastruktur, intervensi harga jual pasar modern, larangan membuat promosi penjualan dengan harga lebih murah dari harga di pasar tradisional, penguatan regulasi lokasi, jarak serta penempatan lokasi pasar modern di daerah pinggiran (surbun) serta penguatan diferensiasi produk dan pengaturan regulasi waralaba untuk menjaga keberadaan pasar tradisional. (4). Optimalisasi konsep dan pengaturan pemberdayaan pasar tradisional dengan merevitalisasi fasilitas dan manajemen pengelolaan secara profesional dengan pemberian pelatihan yang berkelanjutan dan penguatan pemberdayaan pasar dengan pembentukan BUMN khusus. (5). Penguatan konsep dan regulasi larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang meliputi penguatan ontologis Hukum Persaingan Usaha Indonesia seyogyanya berdasarkan filosofi sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan persaudaraan dan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang menghendaki keseimbangan ekonomi antara usaha kecil, menengah dan besar. Penguatan regulasi yang melindungi usaha kecil dapat dimuat UU No. 5 Tahun 1999 dengan mempertimbangkan klausula yang berorientasi terhadap perlindungan usaha kecil. (6). Penguatan dan konsep regulasi sistem pasokan barang berdasarkan asas keadilan dan distribusi dengan melakukan klasifikasi pasar sesuai dengan mata rantai produk dari produsen ke pasar ritel disertai dengan fungsi dan aturan-aturan yang terkait di dalamnya yang bertujuan mencegah (sadd) pelaku usaha melakukan permainan harga dan praktik monopoli. (7). Optimalisasi konsep dan pengaturan sanksi dan penegakan hukum seyogyanya bersifat tegas, dan memberikan efek jera serta optimalisasi kontrol sosial. Penguatan sanksi memerlukan harmonisasi hukum dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan penerapan ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar-pasar kecil serta memperkuat peran serta masyarakat.Disertasi ini menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk mengatur pasar ritel setingkat undang-undang. Kepada pemerintah, seyogyanya membuat landscap/peta pasar untuk memudahkan mencari pola lokasi dan jarak serta kebijakan yang tepat untuk mengatur pasar ritel modern dan pasar tradisional. Selain itu, penggunaan teori analisis ekonomi terhadap regulasi (analysis economic of law) terhadap beberapa bentuk definisi yang menggunakan perhitungan ekonomis diperlukan untuk membuat regulasi yang ideal. Penelitian lanjutan penting dilakukan dalam hal penegakan hukum serta menyarankan lembaga pengawasan persaingan usaha dan penegakan hukum pasar hingga ke daerah terpencil serta membentuk lembaga khusus yang mengawasi periklanan bisnis untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat.

---

This study has been motivated by unfair market conditions in the form of marginalization of traditional markets in Indonesia due to unequal competition with the modern market.This article tries to find a fair legal formulation to maintain the existence of a small market (traditional). To find the legal formulation, the author will discuss market regulation in its legislation in Indonesia, analyzed and found it to be optimized to create a fair market arrangements in the perspective of Islamic law. This study uses normative legal research methods to approach the statutes (statute approach) and history (historical approach) and express the results in systematic-descriptive way.This study propose a paradigm that the market not only as an business institution but also as a kind of religious as well as social institutions which necessitates an attitude of honesty (sidq), mutual respect (jama`ah), mutual responsibility (takaful) and togetherness in the family as the Koran commands and in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution. Thus the market paradigm requires arrangement of place, pricing, cooperation among businesses, efficiency and all matters relating to the market must also consider social factors among businesses. This study propose a theoretical explanation of the so-called Zariah legal movement and the role of the state sadd wa fath on the market to clarify the roles of state against the market.There are seven prescriptive law in protecting traditional market in Indonesia, namely (1) optimizing the concept of ownership of the market as a form of common ownership (milkiyyah al-?ammah) to prevent the monopolization of the market by a large market. (2) optimize the regulation of cooperation (jam`u al-zariah) between the traditional and the modern market, the pattern of cooperation that can be tailored to the needs, characteristics, and potential areas based on the principle of profit sharing (mudharabah/musyarakah). (3) Strengthening the concept of traditional markets and regulatory protection that includes legal protection, strengthening of infrastructure, modern market selling price intervention, the ban made on any sales promotion at a cheaper price than the price at traditional markets, strengthening regulation on the location, spacing and placement of the modern market place in the suburbs (surbun ) as well as the strengthening of product differentiation and regulation of franchising arrangements to safeguard the existence of traditional markets. (4). Optimization of the concept and empowerment arrangements with revitalizing traditional markets and facilities management by professional management by providing ongoing training and empowerment strengthening market with the establishment of a special stateowned enterprises. (5). Strengthening the concept of regulation and prohibition of monopolistic practices and unfair business competition that includes strengthening ontological Indonesian Competition Law should be based on the philosophy of Indonesian economic system which is based on brotherhood (ukhuwwah) and purpose of Law No.5 of 1999 which requires the economic equality between small, medium and large enterprise. Strengthening regulations that protect small businesses as set out in Law No. 5 of 1999 to consider theclause that is oriented towards the protection of small businesses.(6). Strengthening the regulatory system and the concept of supply of goodsis based on the principle of fairness and distribution by market classification in accordance with the chain of products from the manufacturer to the retail market along with the functions and rules related thereto aimed at preventing (sadd) businesses perform and practice the price monopoly.(7) Optimization of the concept and setting penalties and enforcement should be firm, and provide a deterrent effect as well as the optimization of social control. Strengthening sanctions require legal harmonization with other legislation and law enforcement, having regard tothe application of the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in the markets for the small market and strengthen the role of thesociety.This dissertation suggests thatthe government and Parliament to regulate the retail market by the Act level legislation. The government should make lanscap/map of the market to facilitate the search for patterns of location and distance as well as the right policy to regulate the retail market between modern and traditional markets. In addition, the use of the theory of economic analysis against regulationissuance to some form of definition that uses economic calculations required to discrete an ideal regulation. However, further research is necessary for the purpose of law enforcement and suggest a kind of oversight committee against fair competition and enforce the law of market reaching up to remote areas and to establish a special agency that oversees the business advertisement in order to prevent unfair business competition."