Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini diawali dari rasa kekhawatiran penulis akan berbagai kejadian kekerasan yang dialami perempuan. Dalam era dimana perempuan sudah demikian majunya, baik dalam pendidikan maupun profesi, namun kekerasan yang dialami perempuan seakan tidak pandang bulu. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan penulis: "Sejauh mana muatan muatan diskriminasi gender secara tersirat ada dalam peraturan dan kebijakan Pemerintah dan swasta ?" Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber, baik dar nedia maupun peraturan terkait. Hasil analisis menemukan bahwa secara tersirat memang ditemukan adanya diskriminasi gender. Namun apakah berimplikasi pada kekerasan atau tidak, sangat tergantung pada bagaimana pihak terkait menginterpretasikannya.

---

This journal begins with my concern on various kind of violence against women. In the era of women empowerment had reached significant improvements both in education and professional work field, however violence remains to threaten women indiscriminately. This phenomenon raises my attention on "how far contents of gender discrimination are reflected in policies or regulations of government and private sectors?" Data gathering are collected from various sources, including medias and related regulations. Result of analysis reflects that there is an implicit gender discrimination. However on whether it would implicate to violence or not, shall highly be dependent on how the related party would interpreted the regulations."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan keadilan gender dalam perkara perdata bidang perkawinan. Pada pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan hakim yang menunjukkan posisi perempuan dalam sistem hukum. Sumber data terdiri dari empat perkara dan mencakup dua belas putusan hakim dari tiga tingkatan pengadilan. Data siap pakai ini diolah dengan teknik analisis isi. Alat analisis isi yang digunakan (1) peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) perspektif hukum feminis.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perempuan dan pertimbangan hakim juga berpihak pada perempuan menghasilkan putusan hakim yang berkeadilan gender. Selain itu, ada peraturan yang tidak berpihak pada perempuan, tetapi pertimbangan hukum berpihak pada perempuan sehingga putusan berkeadilan gender. Kemudian, ada juga peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perempuan, namun pertimbangan hukum hakim tidak berpihak, maka putusan hakim tidak berkeadilan gender. Dalam perkara perdata, terungkap peristiwa pidana yaitu kekerasan fisik, psikis, ekonomis, dan seksual.Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan dan metode hukum berperspektif gender. Kemudian, mengingatkan aparat hukum akan keberadaan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kehakiman pasal 4 (2) "Peradilan cepat, biaya ringan". untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan gender.

---

This thesis is focused on legal reasoning in the jurisprudence demonstrating women's position in the legal sytem. In this study, judge's verdicts in civil cases of marriage are scrutinized against current legislation and feminist legal theory.

The analysis shows that if both legislation and jurisprudence favor women, it results in producing a gender-perspective verdict. If the jurisprudence favors women but legislation does not, the result is likewise. However, if the legislation does favor women but the jurisprudence does not, the verdict lacks of gender perspectives. In addition, in the civil cases, criminal cases such as physical, psychic, economic and sexual violence are exposed as well.

Therefore it is suggested that socialization on legislation protecting women and gender perspective legal methods be implemented."