Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan minat pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pelaku usaha mikro kecil pengguna jasa pelepas uang muslim terhadap jasa lembaga keuangan mikro syariah. Untuk melihat dan menganalisis minat digunakan lima faktor yaitu prihadi, lingkungan, kemudahan, pelayanan, dan cicilan. Dari lima faktor tersebut, dilihat faktor yang dominan membentuk minat terhadap jasa lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor dengan sampel sebanyak 57 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei menggunakan alat bantu kuesioner yang telah diuji validitas dan realibilitasnya. Analisis terhadap faktor penelitian untuk melihat minat dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Untuk melihat persepsi digunakan statistik deskriptif. Persepsi Pelaku UMK terhadap akses lembaga keuangan mikro syariah cukup vartatifdad mudah baik sampai dengan sulit. Secara umum mereka menganggap hubungan dengan lembaga keuangan formal mernbuat mcreka sangat dibebani persyaratan dan prosedur cukup sulit. Hasil analisis faktor menunjukkan diperoleh kesimpulan bahwa minat pelaku UMK muslim pengguna jasa pelepas uang terhadap jasa keuangan syariah adalah disebabkan oleh : faktor sosial, besarnya motivasi, kemudahan persyaratan, dan lokasi yang strategis.

---

This study aims to determine the perceptions and interests of actors Micro & Small Enterprises (MSEs) of small micro business users of the Muslim moneylenders against Islamic microfinance institutions services, To view and analyze the five factors of interest used in personal, environment, convenience, serviceand debt. Of the five factors, see factors that form the dominant interest in the service of Islamic micro-finance institutions. This research was conducted in Bogor City with a sample of 57 respondents. Data was collected by questionnaire survey using the tools that have been tested for validity and reliability. Analysis of study factors to see the interest is done by using factor analysis. To view the perception used descriptive statistics. The results of factor analysis showed interest in the perpetrator obtained the conclusion that Muslim UMK moneylenders service users against the Islamic financial services are caused by social factors; the magnitude of motivation, ease the requirements, and strategic location."

"Penelitian bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang tradisional dalam memilih suatu layanan penyedia jasa modal kerja lembaga keuangan formal syariah. Dengan menggunakan analisis uji regresi berganda diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang tradisional dalam memilih lembaga keuangan formal penyedia jasa modal kerja adalah: pengaruh orang-orang di sekitar, informasi mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku pada lembaga keuangan formal, jangka waktu pembayaran cicilan dan pelunasan serta cepat dan tanggapnya pihak lembaga keuangan formal dalam merespon kebutuhan modal kerja pedagang.

---

This research aims for the factors which affects the traditional merchant’s decision in choosing the syaria formal finance institution Services. By using the multiple regression analysis, it was concluded that the factors that influenced the traditional merchant’s decision in choosing the syaria formal finance institution Services are: the social interaction ascendancy, the formal requirements and provision Information of syariah formal finance institution policy, installment and settlement paying period and the last factor is the fast responsive and attentive Services in responding the needs of working Capital."

"

Berkembangnya teknologi yang begitu pesat melahirkan sebuah inovasi dalam industri keuangan yang disebut financial technology (fintech). Salah satunya adalah konsep crowdfunding yang menjelma sebagai pasar mediasi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana. Crowdfunding juga menawarkan banyak fasilitas yang tidak ditemukan di jasa atau lembaga keuangan tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis metode dan proses crowdfunding syariah terhadap persepsi dan minat UMK terhadap pembiayaan crowdfunding syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik Structural Equation Modelling (SEM). Sampel pada penelitian ini adalah UMK di area Jabodetabek sebanyak 169 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode dan proses crowdfunding syariah berpengaruh positif terhadap persepsi dan minat UMK atas pembiayaan crowdfunding syariah. 

---

The rapid development of technology has bring out a financial innovation called financial technology (fintech) in the industry. One of them is the concept of crowdfunding, which is transformed as mediation where the owners of funds and borrowers meet inside the market. Crowdfunding also offers many features that are not available in traditional financial services or institutions. The purpose of this study was to analyze the methods and processes of sharia crowdfunding on the perceptions and intention of MSEs in financing the sharia crowdfunding. Research method utilized in this research is quantitative method with Structural Equation Modelling (SEM). The sample in this study was MSEs in the Jabodetabek area of 169 respondents. The results showed that the method and process of sharia crowdfunding had a positive effect on the perception and interest of MSEs in financing the sharia crowdfunding.

"

"ABSTRAKPelaku usaha UMKM khususnya pedagang mikro di pasar tradisional Desa Selopampang pada umumnya tidak layak bank unbankable. Kesulitan untuk mengakses modal dari lembaga keuangan perbankan menjadi kendala untuk meningkatkan usaha. Hal ini membuat para pedagang pasar terjerumus kedalam praktek rentenir. KJSK BMT Al Quddus sebagai lembaga keuangan mikro yang mengunakan sistem syariah memberikan produk layanan keuangan yang inklusif bagi masyarakat khususnya para pedagang mikro pasar tradisional Desa Selopampang. Lembaga ini memberikan produk/layanan jasa keuangan yang mudah di akses oleh masyarakat kecil. Pembukaan tabungan dengan biaya yang terjangkau, bebas biaya administrasi, pelayanan jemput bola, dan pemberian pembiayaan/pinjaman tanpa agunan sebagai jaminan dengan nominal tertentu. Pemberian produk/layanan jasa keuangan yang sepertiitu, terlaksana karena adanya rasa saling percaya antara KJKS BMT AL Quddus dengan para pedagang pasar dan hubungan yang terjalin diantara keduanya yang baik. Selainitu, adanya norma agama yang melandasi untuk saling membantu diantara sesama

---

ABSTRACTBusiness actors of SMEs, especially micro traders in the traditional market of Selopampang Village are generally unbankable. The difficulty of accessing capital from banking financial institutions becomes an obstacle to increasing business. This makes market traders fall into the practice of loan sharks. KJSK BMT Al Quddus as a microfinancial institution using sharia system provides an inclusive financial services productfor the community, especially the traders in the traditional market of Selopampang Village. This institution provides products services that are easily accessed by the small community such as account submission with an affordable cost, free administrative costs, pick up service, and loans without collateral for certain nominal. This matter is accomplished by the mutual trust between KJKS BMT AL Quddus and market tradersas well as the good relationships between them. In addition, there is a religious nor munder lying to help each other."

"[Jumlah LKM yang sudah beroperasi di Indonesia sangat banyak yang tidak berbentuk Koperasi dan/atau Perseroan Terbatas. Ketiadaan bentuk hukum yang jelas menimbulkan potensi kerugian terhadap nasabah dan bagi LKM itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan bagaimana sinkronisasi peraturan Lembaga Keuangan Mikro dengan peraturan Koperasi Simpan Pinjam dan Peraturan Pebankan. Metode penelitian adalah studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara. Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap LKM telah diatur dengan UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan implementasi pengawasan baru akan dimulai dilaksanakan OJK pada Januari 2016. LKM yang telah bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat tunduk pada peraturan BPR, sedangkan LKM yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi tunduk pada UU Perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK., The number of Micro Finance Institution that has operated in Indonesia is so many. Mostly of them is not cooperative or limited company. The obscurity of legal entity could bring about potential losses to the client and also Micro Finance Institution itself. Therefore, the problem that will be elaborated in this research is how regulation and supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution and how synchronization Micro Finance Institution regulation with saving and loan cooperative regulation and banking regulation. The research methods in this research is literature study and also supported by interview. The regulation and supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution has been regulated by law, government regulations, and financial services authority regulations, while implementation of supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution will be started on January 2016. Micro Finance Institution thas was transfomed to the rural bank will obey rural bank regulation, while Micro Finance Institution that have got business license as cooperative will obey to cooperative regulation, so that getting business license from Financial Services Authority is not compulsory for them. ]"

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak outreach terhadap kinerja keuangan dari Lembaga Keuangan Mikro. Penelitian ini juga mengkaji tentang bagaimana kinerja keuangan Lembaga Keuangan Mikro Islam jika dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional. Penelitian ini dilakukan dengan metode Random Effect Model (REM) dengan data sekunder dari The MIX Market. Penelitian ini meneliti Lembaga Keuangan Mikro yang berada di negara muslim di kawasan Asia Tengah, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara periode 2010-2018. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya trade-off antara depth of outreach dengan Return on Asset dan Operational Self-Sufficiency dari Lembaga Keuangan Mikro, namun breadth of outreach berhubungan positif dengan Return on Asset dan Operational Self-Sufficiency. Sementara itu, Lembaga Keuangan Mikro cenderung menaikan tingkat bunga pinjaman kepada peminjam yang lebih miskin. Penelitian ini tidak menemukan bukti kuat atas perbedaan kinerja keuangan antara Lembaga Keuangan Mikro Islam dan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional. Hasil penelitian ini menyarankan agar semua pihak dapat mendukung Lembaga Keuangan Mikro untuk memperbanyak nasabahnya dan juga perlu meningkatkan kinerja keuangan Lembaga Keuangan Mikro Islam.

---

This study aims to examine the impact of outreach on the financial performance of Microfinance Institutions. This study also examines how the financial performance of Islamic Microfinance Institutions is compared to Conventional Microfinance Institutions. This research was conducted using the Random Effect Model (REM) method with secondary data from The MIX Market. This study examines Microfinance Institutions located in Muslim countries in the Central Asia, Middle East, South Asia, and Southeast Asia regions for the 2010-2018 period. The result of this research is that there is a trade-off between depth of outreach and Return on Assets and Operational Self-Sufficiency of Microfinance Institutions, but breadth of outreach is positively related to Return on Assets and Operational Self-Sufficiency. Meanwhile, Microfinance Institutions tend to increase the interest rates on loans to poorer borrowers. This study found no strong evidence for differences in financial performance between Islamic Microfinance Institutions and Conventional Microfinance Institutions. The results of this study suggest that all parties can support Microfinance Institutions to increase their customers and also need to improve the financial performance of Islamic Microfinance Institutions."

"Pertumbuhan pembiayaan mikro syariah sebagai salah satu produk utama dari lembaga keuangan mikro syariah, baik dilihat dari pertumbuhan portofolio pinjaman dan jumlah nasabah, menghasilkan sebuah kondisi yang positif namun juga harus dijaga momentumnya agar tidak justru menghasilkan kondisi pinjaman berlebih. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi penggunaan pembiayaan mikro syariah pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BPRS dan BMT. Responden dalam penelitian ini adalah nasabah dari lembaga keuangan mikro syariah yang mengajukan pembiayaan mikro syariah. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan semua variabel kecuali dukungan pemerintah, memiliki pengaruh yang signifikan pada niat penggunaan pada pembiayaan mikro syariah.

---

The growth of sharia microfinance as main product of Islamic Microfinance Instituion, as seen from the growth of loan portofolio and the number of its customer have given a positive condition yet must be notice, so the momentum of those is not produce an over indebtedness condition. This study aims to analyze the factors that influence the intention to use of sharia microfinance in Islamic microfinance institution like BPRS and BMT. It uses Multiple Regression analysis. The result is all variables, except government support, are significantly influence intention to adopt Intention to Use of Sharia Microfinance."

"Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar perekonomian nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan wadah sosial ekonomi masyarakat. Namun, jumlah UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) produk masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tantangan sertifikasi SNI produk pada UMKM untuk meningkatkan minat sertifikasi SNI produk pada UMKM, mengetahui manfaat sertifikasi SNI produk pada UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi SNI produk, dan mengetahui faktor–faktor yang memiliki hubungan signifikan antara manfaat sertifikasi SNI produk dengan lamanya implementasi sertifikasi SNI produk pada UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu pembobotan tantangan sertifikasi SNI produk dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan fuzzy–AHP, serta analisis manfaat sertifikasi SNI produk dengan menggunakan korelasi Spearman. Hasil dari penelitian ini adalah diperolehnya tantangan sertifikasi SNI produk yaitu kurangnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro dan laboratorium uji) yang diakreditasi oleh pemerintah untuk mendorong UMKM mendapatkan sertifikasi SNI produk. Hasil hubungan signifikansi antara manfaat sertifikasi SNI produk dengan lamanya implementasi sertifikasi SNI produk pada UMKM yaitu terdapat hubungan yang signifikan antar variabel lama sertifikasi SNI pada UMKM dengan peningkatan keuntungan, peningkatan kualitas produk, peningkatan penjualan, dan peningkatan efisiensi kinerja.

---

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are the pillars of the national economy. However, the number of MSMEs that have obtained SNI product certification is still low. Therefore, this study aims to determine the challenges of SNI product certification to MSMEs, to find out the benefits of SNI product certification to MSMEs, and to determine factors that have a significant relationship between the benefits of product certification implementation. The research method used is weighting the challenges of SNI product certification with Analytical Hierarchy Process (AHP) and fuzzy–AHP, as well as analysis of the benefits of SNI product certification using the Spearman correlation. The result of this research is to obtain the challenge of SNI certification for products, namely the lack of Conformity Assessment Bodies (product certification bodies and test laboratories) which are government-accredited to encourage MSMEs to obtain SNI product certification. Meanwhile, the result of the significant relationship between the benefits of SNI product certification and the length of implementation of the SNI product certification at MSMEs are the variables of the length of implementation certification with increased profits, increased product quality, increased sales, and increased performance efficiency."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui integrasi LKMS dalam mengelola dana sosial islam ZISWAF dan pengaruh ZISWAF terhadap kesejahteraan mustahik. Variabel pada penelitian ini adalah pengelolaan dana ZISWAF oleh LKMS dan kesejahteraan mustahik. Objek dalam penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri. Metode pengumpulan data pada data primer dengan teknik kuesioner dan wawancara serta pada data sekunder dengan menggunakan penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, artikel laman Baznas dan sumber lainnya. Teknik analisa data menggunakan analisis statistik deskriptif, regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelola, Mekanisme Pengelolaan ZISWAF dan Kesadaran Muzakki berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan Mustahik di BMT UGT Sidogiri.

---

This study aims to determine the integration of LKMS in managing ZISWAF Islamic social funds and the effect of ZISWAF on the welfare of mustahik. The variables in this study are the management of ZISWAF funds by LKMS and the welfare of mustahik. The object of this research is BMT UGT Sidogiri. Methods of collecting data on primary data with questionnaires and interviews and on secondary data using previous research, books, scientific journals, articles on the National Development Planning Agency and other sources. The data analysis technique used descriptive statistical analysis, multiple linear regression, classical assumption test and hypothesis testing. The results of this study indicate that the Manager, ZISWAF Management Mechanism and Muzakki Awareness have a significant effect on Mustahik's Welfare at BMT UGT Sidogiri."

"Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

---

Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions.

This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively.

The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis."