Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era globalisasi, transaksi lintas batas negara dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan melakukan pinjaman luar negeri yang mewajibkan pembayaran bunga pinjaman. Sebagai penghasilan pasif, untuk menerapkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) perlu memperhatikan beneficial owner dari suatu transaksi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan beneficial owner secara konsep yang paling tepat antara DJP, PT XYZ, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, selain itu tujuan lainnya untuk mengetahui penerapan azas kepastian hukum dalam Putusan Banding yang dikeluarkan Pengadilan Pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam kasus sengketa ini, penerapan beneficial owner secara konsep menurut PT XYZ adalah yang paling tepat dilakukan dibandingkan penerapan beneficial owner oleh DJP dan Majelis Hakim. Selain itu, dalam kasus ini ketiga belah pihak tidak memenuhi prinsip lex specialis derogate lex generalis, karena mengesampingkan P3B sebagai dasar dalam menentukan beneficial owner. Berdasarkan analisis menurut azas kepastian hukum, dapat dilihat menjadi tiga bagian: kepastian dari segi hukum pajak material dan formal, kepastian hukum dari segi kepastian hukum dari segi jaminan hukum, dan kepastian hukum dari segi menemukan hukum yang diwujudkan dengan metode interpretasi hukum. Untuk mengatasi perbedaan penentuan beneficial owner seharusnya tidak hanya mengacu pada UU Domestik melainkan perlu memperhatikan International Best Practice. Selain itu, perlu meningkatkan pemahaman mengenai kedudukan tax treaty yang lebih tinggi dibandingkan dengan UU Domestik. Pengetahuan terkait perpajakan internasional khususnya beneficial owner juga perlu ditingkatkan oleh Majelis Hakim untuk memenuhi kepastian hukum, terutama dari segi jaminan hukum dan interpretasi hukum.

---

In the era of globalization, cross-border transactions are carried out by multinational enterprises through foreign loans that require to payment of loan interest. As a passive income, to applying tax treaty it is necessary to pay attention to the beneficial owner of a transaction.This thesis aims to find out the most appropriate concept of beneficial owner between DGT, PT XYZ, and Panel of Judges, in addition the other aims to find out the application of the principle of legal certainty in the Appeal Decision issued by the Tax Court. The research method used in this study is descriptive qualitative method with data collection techniques through library research and field research. In the case of this dispute, the application of conceptually beneficial owner according to PT XYZ is the most appropriate compared to the application of the beneficial owner by the DGT and the Panel of Judges. Furthermore, in this case three parties are not to fulfill the principle of lex specialis derogate lex generalis, because they override the tax treaty as a basis in determining the beneficial owner.Based on the analysis according to the principle of legal certainty, it can be seen as three parts: certainty in terms of material and formal tax law, legal certainty in terms of legal guarantees, and legal certainty in terms of finding laws through legal interpretation methods. To overcome the difference in determining the beneficial owner, it should not only refer to the Domestic Law, but also need to pay attention to International Best Practice. Moreover, there is a necessary to increase the knowledge about position of the tax treaty that is higher than the Domestic Law. The knowledge related international tax especially beneficial owner also needs to be improved by the Panel of Judges to fulfill legal certainty, especially in terms of legal guarantees and legal interpretations."

"Pengungkapan beneficial owner merupakan hal yang penting dilakukan di pasar modal. Pengungkapan beneficial owner berguna untuk mencegah kejahatan pasar modal maupun kejahatan yang dilakukan melalui pasar modal seperti tindak pidana pencucian uang. Salah satu kejahatan pasar modal yang dapat terjadi akibat tidak dilakukannya pengungkapan beneficial owner adalah manipulasi pasar, salah satunya wash sales. Wash sales merupakan transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan beneficial owner atas saham tersebut. Salah satu kasus wash sales yang menjadi perhatian publik terjadi pada saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). Penyebab utama dari terjadinya peristiwa tersebut adalah tidak dilaksanakannya prinsip Know Your Customer dengan baik pada saat pembukaan rekening efek yang mengakibatkan tidak terungkapnya beneficial owner rekening tersebut sehingga terjadi transaksi jual beli saham SIAP antara rekening yang memiliki beneficial owner yang sama. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis apakah pengaturan pengungkapan beneficial owner di Indonesia telah mampu untuk mencegah terjadinya manipulasi pasar. Analisis tersebut akan dilakukan dengan membandingkan peraturan pengungkapan beneficial owner saat ini dan pada peraturan yang berlaku saat terjadinya manipulasi pasar atas saham SIAP. Penulis juga akan membandingkan pengaturan pengungkapan beneficial owner di Indonesia dan Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara narasumber untuk mengumpulkan data. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah terdapat perkembangan yang signifikan dalam pengaturan pengungkapan beneficial owner di pasar modal Indonesia dalam rangka pencegahan manipulasi pasar sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Indonesia juga sudah mengatur pengungkapan beneficial owner sebagaimana yang diatur oleh Inggris. Saran yang diberikan oleh penulis adalah untuk mengatur mengenai pengungkapan beneficial owner terhadap perusahaan asing yang ada di Indonesia serta meningkatkan penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pengungkapan beneficial owner.

---

The disclosure of beneficial ownership is an essential practice in the capital market. Disclosing beneficial ownership is useful in preventing capital market crimes and crimes committed through the capital market, such as money laundering crimes. One of the capital market crimes that can occur due to the lack of disclosure of beneficial ownership is market manipulation, such as wash sales. Wash sales involve transactions between buyers and sellers that do not change the beneficial owner of the shares. One notable case of wash sales that drew public attention occurred with the stock of PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). The main cause of this occurrence was the lack of proper implementation of the Know Your Customer principle during the opening of securities accounts, resulting in the undisclosed beneficial owner of the account and consequently leading to the trading of SIAP shares between accounts sharing the same beneficial owner. Therefore, this thesis will discuss and analyse whether the regulation of beneficial ownership disclosure in Indonesia has been effective in preventing market manipulation. The analysis will compare the current regulations on beneficial ownership disclosure with those in place at the time of the market manipulation involving SIAP shares. The author will also compare the regulations on beneficial ownership disclosure between Indonesia and the United Kingdom. The research method utilized is a juridical-normative approach supported by literature studies and interviews with sources to gather data. The conclusion drawn from this thesis is that there has been significant progress in regulating beneficial ownership disclosure in the Indonesian capital market since the issuance of Presidential Regulation Number 13 of 2018. Indonesia has also established beneficial ownership disclosure regulations similar to those in the United Kingdom. The author suggests regulating the disclosure of beneficial ownership concerning foreign companies in Indonesia and enhancing the enforcement of sanctions against parties violating beneficial ownership disclosure provisions.

"

"Penelitian ini menganalisis kecukupan peraturan dan pengawasan di bidang pasar modal yang berlaku saat ini dalam mengidentifikasi pelanggaran pasar modal melalui praktik transaksi saham oleh beneficial owner dari perusahaan terbuka dengan melakukan analisis kasus transaksi saham PT SIAP. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal untuk menganalisis ketentuan hukum pasar modal di Indonesia pada saat terjadinya transaksi saham PT SIAP dan ketentuan hukum saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan dan pengawasan di bidang pasar modal telah cukup dalam mengidentifikasi pelanggaran pasar modal atas transaksi saham oleh beneficial owner. Akan tetapi, diperlukan adanya ketegasan dalam penyidikan pidana pasar modal dan diperlukan adanya pengaturan yang mampu mengakomodasi pelanggaran atas suatu rangkaian transaksi saham oleh beneficial owner perusahaan terbuka di pasar modal.

---

This thesis analyzes the adequacy of current regulations and supervision in the capital market sector in identifying capital market violations through stock transaction practices by the beneficial owner of a listed company, focusing on the stock transactions case of PT SIAP. This thesis is prepared using a doctrinal method to analyze the provisions of capital market law in Indonesia, at the time of PT SIAP's stock transactions and current legal provisions. The results of the research show that regulations and supervision in the capital market sector have been sufficient in identifying capital market violations related to stock transactions by beneficial owners. However, there is a need for firmness in the investigation of capital market crimes and the establishment of regulations capable of accommodating violations involving a series of stock transactions by the beneficial owners of listed companies in the capital market."

"ABSTRAKImplementasi transparansi beneficial owner yang diwajibkan oleh Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak hanya bermanfaat untuk keperluan pencegahan tindak pidana pencucian uang, namun juga dapat diterapkan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi, khususnya di sektor penanaman modal asing yang sampai saat ini masih melakukan praktik nominee. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat deskiptif analisis yaitu menggambar, menelaah, menjelaskan secara tepat atau menganalisis suatu peraturan perundang-undangan.  Analisis implementasi proses transparansi beneficial owner dalam praktik penanaman modal asing perlu dilakukan agar dapat diterapkan dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disisi lain, hal tersebut dapat membuat pelaku nominee tidak nyaman karena hubungan nominee yang dibuat secara privacy akan diminta untuk diungkapkan sehingga terdapat akibat hukum yang terjadi. Implementasi kewajiban pelaporan informasi beneficial owner pada badan usaha diperlukan adanya standar prosedur yang berlaku umum agar mempermudah setiap korporasi mengetahui pada tahap apa saja mereka perlu menyampaikan informasi beneficial owner.

---

ABSTRACTImplementation of the transparency of beneficial owner required by Presidential Regulation No. 13 of 2013 concerning Application of Principle of Recognizing Corporations Beneficial Owner in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Funding of Terrorism is not only useful for the purposes of preventing money laundering, but can also be applied to stabilize economic activities, particularly in the sector of foreign direct investment who are still practicing nominee. The research conducted is a normative study focused on studying the application of the rules or norms in positive law. This research is a descriptive analysis that is drawing, analyzing, explaining precisely or analyzing a statutory regulation. An analysis on implementation of the beneficial owner transparency process in foreign direct investment activities needs to be carried out so that it can be applied with due regard to relevant regulations, such as Investment Law, Company Law and Head of Investment Coordinating Board Regulation. On the other hand, it can make the nominee actors uncomfortable due to the nominee relationships made in privacy will be asked to be disclosed so that there are legal consequences occured. Implementation of the obligation for reporting a beneficial owner's information at a business entity requires a generally accepted standard procedure to make it easier for every corporation to know at what stage they need to submit a beneficial owner's information."

"ABSTRAKTerminologi beneficial owner merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah subjek pajak luar negeri dapat memperoleh penurunan tarif dari treaty. Melalui praktek treaty shopping Wajib Pajak berusaha merekayasa transaksi tersebut untuk memperoleh treaty benefit sehingga dapat meneruskan penghasilannya meelalui negara mitra P3B. Hal tersebut tentu saja dapat menggerus potensi dari penerimaan pajak negara sumber.Untuk itu, maka otoritas perpajakan Indonesia membuat kebijakan antitreaty shopping sebagaimana diatur dalam Pasal 26 1a UU PPh tahun 2008. Selanjutnya petunjuk pelaksanaanya terdapat pada PER-61/PJ./2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010 serta PER-62/PJ./2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-25/PJ./2010.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menjelaskan serta menganalisis relevansi kebijakan beneficial owner di Indonesia dengan kondisi setelah dipublikasikan revised proposal beneficial owner meaning oleh OECD (2) Mengetahui dan menganilisis upaya-upaya yang dilakukan otoritas pajak di Indonesia dalam mencegah adanya treaty shopping.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa (1) kebijakan penentuan beneficial owner masih relevan dengan ketentuan yang ada di OECD (2) Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha untuk menerapkan kebijakan anti-treaty shopping dalam upaya menangkal penyalahgunaan P3B. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar (1)Untuk memberi kekuatan hokum agar kebijakan anti-treaty shopping diatur secara komprehensive dalam UU PPh atau masuk dalam ketentuan treaty, (2) melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang di indikasikan menggunakan skema treaty shopping, (3)meningkatkan kompetensi dari pegawai, serta (4) mengoptimalkan informasi yang diperoleh dari negara mitra P3B melalui EOI.

---

ABSTRACTThe terminology of beneficial owner is an important matter in determining whether foreign tax owner could have a decreased tariff from a treaty. Through a treaty shopping practice, tax payer is trying to modify the transaction to have a treaty benefit in order to maintain their income through P3B partner country. It is surely will erode the potential of the state tax revenue sources.Therefore, the authority of Indonesian taxation made a regulation on antitreaty shopping as stipulated in Article 26 1a UU PPh in 2008. Furthermore, the implementation guidelines is in PER-61/PJ./2009 as currently modified with PER-24/PJ./2010 and PER-62/PJ./2009 as currently modified with PER-25/PJ./2010.The purpose of this study is to (1) Describe and analyze the regulation relevance between beneficial owner in Indonesia and the condition following the published of revised proposal beneficial owner meaning by OECD (2) Understand and analyze the attempts coming from the tax authorities in Indonesia to prevent treaty shopping.This study is an qualitative analysis with a desrciptive design. From the study, the author has concluded that (1) the regulation of beneficial owner determination is still in relevance with the provision stated in OECD (2) Directorate General of Tax has attempting to implement the anti-treaty shopping regulation in the effort to avoid the manipulation of P3B. The author suggested (1) to give a legal force, it is important that the anti-treaty shopping regulation is handled comprehensively in UU PPh or get involved in the treaty provision (2) monitor tax payer indicated to use treaty shopping scheme (3) improve the staff competence and (4) optimizing information gathered from the P3B partner country through EOI."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai pengaturan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Beneficial Owner dari suatu Perseroan Terbatas dengan merujuk kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini mencoba menganalisis pihak yang dapat ditetapkan sebagai Beneficial Owner serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepadanya dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan hukum di bidang ekonomi mengenai Beneficial Owner serta ditujukan untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai Beneficial Owner di Indonesia. Beneficial Owner merupakan konsep kepemilikan yang berasal dari negara Inggris pada masa perkembangan trust law. Konsep Beneficial Owner kemudian berkembang secara luas, baik dalam ranah internasional maupun nasional. Indonesia menerbitkan Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap Korporasi untuk menetapkan Beneficial Owner, namun UUPT tidak mengatur mengenai keberadaan Beneficial Owner. Perbedaan antara Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 dalam memahami keberadaan Beneficial Owner akan memberikan pengaruh pada Perseroan, salah satunya mengenai bentuk pertanggungjawaban. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pihak yang dapat ditetapkan sebagai Beneficial Owner ditentukan berdasarkan dua sudut pandang berbeda serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Beneficial Owner tergantung kepada perbuatan yang melibatkan kerugian. Saran dari penelitian ini adalah regulator sebaiknya melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan sehingga tidak menciptakan ketidakpastian hukum

---

ABSTRACTThis research discusses about the regulation regarding the form of Beneficial Owners accountability in Limited Liability Company by referring it to the Indonesias applicable laws and regulations. Beneficial Owner is a concept that orginally came from United Kingdom during the development of the trust law. Then, the concept of Beneficial Owner developed widely in international and national spheres, including Indonesia. Indonesia then issued the Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 which requires every Corporation, including the Limited Liability Company to establish a Beneficial Owner. That regulation is different from UUPT, because UUPT doesnt even acknowledge the existence of Beneficial Owner. The difference between Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 and UUPT in understanding the existence of a Beneficial Owner will give some impact to the Company, such as in terms of Beneficial Owners accountability. Therefore, this research with a normative juridical methode attempts to analyze which parties that can be designated as Beneficial Owner and also the forms of accountability that can be requested to the Beneficial Owner by referring to the applicable laws and regulations. This reseacrh aims to increase the legal knowledge regarding Beneficial Owner and to broaden publics insight into Beneficial Owner in Indonesia. The results of this study is explaining the parties that can be appointed as Beneficial Owner is determined based on two different perspectives, and the form of accountability that can be requested to the Beneficial Owner are depends on the actions caused it losses. The suggestion from this research is for the regulatos should make some adjustments to laws and regulations so it will not create a legal uncertainity."

"ABSTRAKKetentuan tentang transfer pricing di Indonesia diatur secara tegas dalam PMK 213/PMK.03/2016. Wajib Pajak yang telah memenuhi threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ketentuan tersebut, diwajibkan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menyelenggarakan transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia adalah Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan induknya yakni FGDK Corporation Korea Selatan. PT FGD Indonesia memiliki peredaran bruto melebihi 50 miliar Rupiah, maka PT FGD Indonesia wajib untuk menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing sesuai yang diamanatkan PMK-213. PT FGD Indonesia memiliki sejumlah transaksi afiliasi, salah satu dari transaksi tersebut adalah transaksi pembayaran bunga atas utang pinjaman. Berdasarkan fakta tersebut, PT FGD Indonesia wajib membuat transfer pricing documentation atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil penelitian menunjukkan PT FGD Indonesia dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan terpenuhinya tiga tahap pengujian yakni pengujian eksistensi, pengujian kewajaran utang dan pengujian tingkat suku bunga pinjaman. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan PMK-213 dilihat dari 2 dua sudut pandang yaitu dari sisi fiskus terkait dengan adanya perubahan pola pemeriksaan serta dari sisi Wajib Pajak yaitu semakin tingginya cost of compliance. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan dokumentasi transfer pricing PT FGD Indonesia atas pembayaran bunga pinjaman adalah terkait dengan sedikitnya informasi serta pemberian data yang cukup lama oleh Wajib Pajak hambatan teknis serta tidak adanya credit rating yang dimiliki oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia hambatan substansi.

---

ABSTRAKThe provisions on transfer pricing in Indonesia are strictly regulated in PMK 213 PMK.03 2016. Taxpayers who have fulfilled the threshold as stipulated in Article 2 of such provisions shall be obliged to apply the arm rsquo s length principle by conducting transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia is a Taxpayer with special relationship with its parent company, FGDK Corporation of South Korea. PT FGD Indonesia has a gross turnover exceeding 50 billion Rupiah, then PT FGD Indonesia is obliged to hold documentation of transfer pricing as mandated by PMK 213. PT FGD Indonesia has a number of affiliate transactions, one of which is an interest payment transaction on loan debt. Based on these facts, PT FGD Indonesia is required to make transfer pricing documentation on loan interest payments paid to prove that the transaction fulfills the principle of fairness and business practice. The result of the research shows that PT FGD Indonesia in implementing transfer pricing documentation on loan interest payment transaction has fulfilled the arm rsquo s length principle with the fulfillment of three testing phases namely testing of existence, testing the reasonableness of debt and testing loan interest rate. The obstacles faced in the application of PMK 213 seen from 2 two point of view that is from the fiscal side associated with the change of inspection pattern and from the Taxpayer side that is the higher cost of compliance. The obstacles faced in applying the transfer pricing documentation of PT FGD Indonesia to the interest payment of the loan are related to the lack of information and long data giving by the Taxpayer technical barrier and the absence of credit rating owned by most companies in Indonesia substance barrier ."