Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menjelaskan tentang Perubahan Strategis Politik Luar Negeri Jepang di ASEAN pada akhir 1970-an : kasus Doktrin Fukuda. Di dalamnya berisi mengenai upaya Jepang melalui Perdana Menteri Fukuda Takeo untuk memperbaiki hubungan Jepang dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Fukuda Takeo berpedoman pada Diplomasi dari Hati ke Hati yang diwujudkan dalam 3 butir penting Doktrin Fukuda. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melihat 2 sisi yaitu Historis dan Behavioralis. Sedangkan Teori yang digunakan adalah Soft Power dan mengaplikasikannya pada Doktrin Fukuda. Pada hasil penelitian didapatkan kesesuaian antara pelaksanaan Doktrin Fukuda dan Soft Power.

---

This thesis describes the changing strategy Japan foreign politic in ASEAN in the end of 1970's : Fukuda's doctrine case. It's contain the efforts of Japan's government to improve Japan?s relations with countries in the ASEAN region through Prime Minister Fukuda Takeo. Fukuda Takeo Diplomacy is based on Heart to Heart and realized on 3 important point namely Fukuda's Doctrine. This research is qualitative research with the view of History and Behavioralis. This thesis is used Soft Power Theory. In the end of the research obtained the suitability between Fukuda Doctrine and Soft Power."

"Tesis ini membahas mengenai agenda setting isu pekerja migran di ASEAN dalam politik luar negeri Indonesia periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serta strategi politik luar negeri Indonesia pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011 terutama dalam isu pekerja migrant. Selain itu peneliti akan menganalisa mengenai faktor-faktor internal dan ekstenal yang mempengaruhi perumusan strategi politik luar negeri Indonesia, pada khususnya strategi Indonesia dalam isu pekerja migrant pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011. Pada bagian ini akan dianalisa mengenai faktor-faktor internal yang mempengaruhi Indonesia dalam penyusunan dan perumusan politik luar negerinya. Serta faktor eksternal yang mempengaruhi Indonesia dalam perumusan politik luar negerinya terdin atas posisi Indonesia dalam ASEAN tentang isu pekerja migrant dan tuntutan tanggung jawab dari negara besar kepada ASEAN untuk memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya HAM para pekerja migrant.

---

This thesis discusses the issue of setting the agenda in the ASEAN migrant workers in Indonesia?s foreign policy the second term of President Susilo Bambang Yudhoyono. Also Indonesia?s foreign policy strategy in the 19th ASEAN Summit in 2011, especially the issue of migrant workers. In addition the researchers will analyze the factors that affect the intemal and extemal formulation of Indonesia's foreign policy strategy, in particular Indonesia strategy on the issue of migrant Workers in the 19th ASEAN Summit in 2011. In this section we will analyze the intemal factors that affect Indonesia in the preparation and formulation of foreign policy. And extemal factors that affect Indonesia in the formulation of foreign policy consists of Indonesia in the ASEAN position on the issue of migrant Workers and demands great responsibility of the ASEAN countries to pay attention to Human Rights (HAM), particularly the human rights of migrant Workers."

"Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin dengan batasan waktu tahun 1973-1993. Perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat terjadi karena munculnya masalah di dalam negeri negara yang bersangkutan maupun peristiwa lain yang terjadi di lingkungan internasional negara tersebut. Pasca berakhirnya Perang Dingin tahun 1991, Jepang merubah kebijakan luar negerinya secara umum. Beberapa hal yang terjadi di lingkungan internasional merupakan faktor dominan bagi perubahan kebijakan luar negeri Jepang tersebut. Berubahnya kebijakan luar negeri Jepang juga turut berdampak pada kerjasamanya dengan organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain pengajuan Proposal Nakayama, penambahan lingkup kerjasama pada Forum ASEAN-Jepang, serta bergabungnya Jepang dengan ASEAN Regional Forum bentukan ASEAN.

---

The content of this thesis is focused on Japanese foreign policy towards ASEAN during Cold War and its alteration when the war ended in 1991. The thesis takes year 1973 until year 1993 as its time scope. Alteration of one_s foreign policy might be caused by its domestic fluctuation or another event happens in international environment surrounds the country. When Cold War ended in 1991, Japan altered its foreign policy in general. Issues happened in international environment is assumed as dominant factors causing the alteration. The alteration of Japanese foreign policy in general also impacts its diplomatic relation with association of Southeast Asia nations, commonly known as ASEAN. It was marked by submission of Nakayama_s Initiative, field cooperation additions in ASEAN-Japan Forum and Japan_s pioneering as well as its participation in ASEAN Regional Forum founded by ASEAN."

"ABSTRACTAnalisis kebijakan luar negeri seringkali mengetengahkan bahwakebijakan merupakan konsekuensi logis dari faktor-faktor material, sepertikapabilitas militer dan ekonomi, maupun ideasional, seperti visi, identitas, danideologi negara. Namun demikian, bagaimana kedua hal ini bergabungmembentuk praktik kebijakan luar negeri di suatu negara tetap menjadipertanyaan, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Penelitian ini akanmencoba menawarkan diskusi khusus terhadap pertanyaan tersebut dengan caramemperhatikan kontinuitas agenda di dalam kebijakan luar negeri suatu negarayang dihasilkan oleh praktik sehari-hari yang mengombinasikan kedua faktor diatas. Dengan menggunakan kasus kontinuitas agenda ASEAN di dalam kebijakanluar negeri Indonesia, penelitian ini akan menunjukkan bahwa diplomat berperanpenting dalam mengombinasikan kedua pandangan tersebut sehingga membentukkebijakan luar negeri suatu negara. Secara lebih spesifik penelitian ini akanmenggunakan pemikiran Bourdieu yang diaplikasikan melalui gabungan metodeinduktif, interpretivis, dan historis untuk menggali pemahaman dan pertimbangandiplomat Indonesia dalam melanggengkan agenda ASEAN di dalam kebijakanluar negeri Indonesia.

---

ABSTRACTOver time, the Foreign Policy Analysis (FPA) has been setting forth theidea that foreign policy is a logical consequence from material factors, such asmilitary capability and economy, as well as ideational factors, such as country?svision, identity, transparancy making process. More specifically, this research will beusing Bourdieu's thoughts through the mixture of several methods, such asinductive, interpretive, and historical, to further scrutinize the Indonesiandiplomat's understanding and reasoning in perpetuating ASEAN position as thecornerstone in Indonesia's foreign policy."

"Cool Japan merupakan bagian dari kebijakan Jepang dalam menguatkan citra baiknya di mata dunia. Sejak 2004, Cool Japan digunakan sebagai instrumen dalam diplomasi publik Jepang. Hingga 2009 Cool Japan diberdayakan dalam berbagai kegiatan diplomasi publik oleh MOFA. Namun sejak 2011, Cool Japan menjadi komoditas dan strategi dalam pengembangan industri kreatif Jepang. Perkembangan ini menarik untuk dikaji. Cool Japan diketahui memiliki keunggulan sebagai alat diplomasi publik Jepang. Cool Japan juga ternyata memiliki keunggulan kompetitif yang dapat menghasilkan profit. Lebih jauh, penelitian ini menemukan penggunaan Cool Japan oleh METI menggabungkan kedua keunggulan sekaligus, keunggulan dalam ekonomi dan dalam diplomasi publik Jepang.

---

Cool Japan is part of Japan's policy to enhance its prestige globally. Since 2004, Cool Japan is instrument for Japan's public diplomacy. Up to 2009 MOFA used Cool Japan in several public diplomacy activities. In 2011, Cool Japan is being assigned to METI, being used as commodity and for enhanching Japan's creative industry. Cool Japan has been widely used for the benefit in public diplomacy attempts. It is also acknowledged as profit generator. This research found that METI's Cool Japan gives double advantages for Japan. Cool Japan benefits Japan on public diplomacy as well as on creative industry."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kebijakan Koizumi Doctrine yang dikeluarkan padatahun 2002 oleh Jepang dua bulan setelah negara-negara ASEAN menyepakatisuatu peijanjian kerjasama dengan Cina di tahun 2001 mengenai FTA. BaikJepang maupun Cina memiliki sejarah hubungan yang kurang baik sehinggasituasi ini juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara yang mereka keluarkansebagai implikasi dari kepentingan nasional masing-masing negara.Berdasarkan hubungan dan sejarah yang kurang baik dari Jepang dan Cina makaterciptalah suatu bentuk persaingan yang merupakan wujud dan upaya Jepang danCina di dalam memperoleh power di dunia. Salah satu cara untuk mencapaikekuatan ini, baik Jepang maupun Cina mencoba untuk memperluas danmempertahankan pengaruh (influence) mereka di ASEAN. Jepang yang tadinyasudah memiliki kekuatan dengan memimpin perekonomian di ASEAN pasca PDII, di tahun 2000an harus menghadapi saingan baru yakni Cina.

---

AbstractThe focus of this study is about a doctrine that made by the Japan Governmentcalled The Koizumi Doctrine that release in 2002) exactly two months after theASEAN countries made a partnership with China's Government called the FTA(Free Trade Area) in 2001. Japan and China have a history in their relationshipthat not quite good. Basically both nations tried to make a better statement in theworld based on their national interest.Based on their long relationship that not going well through the times betweenJapan and China come up with a rivalry where both nations want to have morepower by given their influence as the economic leader in ASEAN. Japan was hadthat position before, but after tho year of 2000, China became much powerfulnation and tried to also spread their influence in ASEAN. Facing this situation,means, Japan meet has to face his rivalry, China."

"Sampai dengan awal tahun 1990, tidak pernah terbayangkan bahwa sebuah negara yang masih menganut ideologi sosialis-komunis seperti Vietnam dapat menjadi anggota ASEAN. Diterimanya Vietnam sebagai anggota ke-7 ASEAN tentunya tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui serangkaian proses yang panjang. Proses ini melibatkan kedua belah pihak, yaitu Vietnam sendiri dan organisasi regional ASEAN. Tesis ini akan berusaha menjawab permasalahan utama yang menjadi dasar penulisan ini, yaitu seberapa jauh perubahan kebijakan luar negeri Vietnam yang ditujukan ke ASEAN dan bagaimana ASEAN sendiri merespon perubahan tersebut sehingga akhirnya Vietnam diterima sebagai anggota ASEAN ke-7. Sebagai alat bantu dalam analisa, digunakan beberapa teori yang pada pokoknya adalah melihat bagaimana melihat perubahan politik luar negeri Vietnam dapat terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal ternyata membawa pengaruh yang besar terhadap kebijakan politik luar negeri suatu negara,, atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi tersebut akan mempengaruhi setiap perumusan politik luar negeri. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut membawa implikasi pada strategi/gaya suatu negara terhadap negara lainnya. Fenomena politik luar negeri juga dapat dilihat sebagai suatu tingkah laku yang adaptif. Politik Luar Negeri suatu negara dikatakan adaptif, apabila politik luar negeri itu mampu menghadapi/menstimulasi perubahan-perubahan pada lingkungan eksternal dari suatu mayarakat yang memberi kontribusi terhadap upaya-upaya untuk mempertahankan struktur esensial dari suatu society di dalam batas-batas yang dapat diterima. Dari analisa berbagai fakta yang ada, dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa perubahan struktur sistem internasional seiring meredanya Perang Dingin membawa beberapa konsekuensi bagi para pemimpin Vietnam untuk mengkaji ulang kebijakan politik luar negerinya. Secara umum perubahan perilaku Vietnam ini memberikan konsekuensi pada lebih adaptifnya pola hubungan luar negeri Vietnam, terutama dengan negara-negara tetangga terdekat yang tergabung dalam ASEAN. Runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991 semakin memacu Vietnam untuk membuka diri dan adaptif di lingkungan konsentrisnya yang selama ini selalu bercirikan konfrontasi. Format baru kebijakan luar negeri Vietnam yang adaptif terhadap lingkungan terdekatnya ditandai dengan serangkaian tindakan dan kebijakan yang mendorong negara-negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN tidak lagi memandang Vietnam sebagai ancaman. Rangkaian tindakan dan kebijakan tersebut didorong oleh hasrat Vietnam untuk menjadi anggota ASEAN, guna mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi dan politik. Vietnam menyadari bahwa ASEAN yang baru adalah mengejar tujuan-tujuan ekonomi, dan pencapaian tujuan tersebut secara tradisional dirujukkan oleh ASEAN dengan terlebih dahulu menciptakan stabilitas, bukan tuntutan semacam demokratisasi atau turut campur dalam aspek-aspek kehidupan negara lainnya. Pertimbangan ASEAN yang utama dalam menerima Vietnam sebagai anggota adalah untuk menghindarkan konflik baru, mengadakan kerjasama ekonomi yang sating menguntungkan, dan mengajak untuk mengembangkan stabilitas kawasan yang selama ini sulit diwujudkan karena penentangan Hanoi. Selain itu, keanggotaan Vietnam di ASEAN juga diacukan sebagai strategi dalam mewujudkan cita-cita ASEAN selama ini untuk membentuk ASEAN-10, yaitu ASEAN yang beranggotakan seluruh negara anggota kawasan Asia Tenggara."