Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSemburan lumpur lapindo yang masih menyembur hingga sekarang menyisakan banyak persoalan dari persoalan hukum, sosial, politik, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Tulisan ini mengupas bagaimana formulasi kebijakan nasional untuk penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo serta implementasinya. Seperti diketahui semburan lumpur lapindo di Sidoaljo direspon oleh pemerintah pusat dengan langkah awal mengeluarkan produk hukum berupa Keputusan Presiden Nomor I3 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo, yang bersifat mengatur terutama poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) serta isinya menekankan bahwa pihak korporat/LBI tidak bisa lari dari tanggung jawab. Langkah kedua pemerintah adalah mengeluarkan Perpres No. 14 tahun 2007 tentang badan penanggulangan lumpur Sidoarja. Dari sinilah gelagat inkonsistensi pemerintah mulai terlihat, dengan keberpihakannya kepada pihak korporat/LBI, khususnya Pasal 15. Tidak produk hukum atau kebijakan Prepres ini saja, hal pendegradasian tanggungjawab atau pengalihan tanggung jawab ke beban biaya APBN atau negara terus berlanjut, yakni dengan terbitnya Perpres 40 tahun 2008 tentang. Perbaikan atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang badan penangulangan Iumpur sidoarjo, pasal 15 lagi ditambah lagi dengan terbitnya Perpres No. 48 tahun 2009 tentang perbaikan kedua atas Peraturan Presiden No.14 tahun 2007 tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo. Menurut Perpres yang terakhir ini habis semua tanggung jawab korporat dan beralih ke negara atau pembiayaannya ?pindah? ke APBN. Dalam tinjauan pustaka disebutkan bahwa ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama (Wayne P:2005). Artinya seharusnya pemerintah pusat korporat, dan warga korban lumpur Lapindo duduk bersama, yang dimakmd disini adalah kebijakan-kebijakan nasional bukan ruang privat namun ruang publik. Tapi dalam prakteknya kebijakan-kebijakan nasional untuk menanggulangi semburan lumpur lapindo, yakni bempa produk hukum serangkaian Perpres tidak melibatkan warga atau masukan masyarakat secara komprehensif.

---

ABSTRACT

The ongoing lapindo mudflow has spewed social, political, public welfare, legal and other problems in its path. This thesis will unravel how the government formulate and implement its national policy to resolve the mudflow in Sidoarjo, East Java. Initially, the government responded by issuing the presidential decree no.13/2006 on the establishment of a National Team to Mitigate Sidoarjo Mudfllow. The deoree stipulates in its point five and six that the corporation, in this case PT. Lapindo Brantas Inc. (Lapindo), must be held accountable for the tragedy. Secondly, the government issued another presidential decree no.14/2007 on the establishment of the Sidoarjo Mud Mitigation Agency (BPLS). The letter decree showed the government's inconsistency by siding with the corporation, Lapindo, as reflected in point 15 of the decree. These legal products are not the only means that the government used to outmaneuvered its responsibility. Such action is also reflected in two other decrees that transferred damage claims from Lapindo to the state budget. The decrees are presidential decree no.40/2008, which revised the presidential decree on BPLS; and presidential decree no.48/2009, which is the second revision to the decree on BPLS. The literature review of this thesis also mentioned that the idea of public policy contains the perception that there is a space, a domain in life which is not private nor purely belong to individuals, but belongs to everyone collectively or to the public. The public it self comprises of human activities that needed to berr regulated or intervened by the government, social regulation, or a collective action (Wayner P:2005). That means the central government is a public domain, not a private domain. However, in practice, the decrees as legal products often do not involved a comprehensive input from the people and surrounding society."

"Dilihat dari sisi perpajakan, salah satu alternatif yang efisien bagi perusahaan multinasional dalam rangka memperluas pangsa pasar dan memasuki pasar global adalah melalui skema keagenan karena perusahaan multinasional tidak perlu mendirikan suatu kantor atau pabrik sebagai tempat tetap kegiatan usahanya dan melaporkan peredaran usahanya di negara sumber penghasilan. Perusahaan multinasional sebagai Wajib Pajak Luar Negeri dapat saja menunjuk badan atau orang pribadi di negara sumber sebagai media untuk mewakili kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penunjukan badan atau individu yang bertindak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri sebagai pengganti tempat tetap jauh lebih mudah dipraktikan dan dapat dibuat "tidak ada", sehingga tidak memunculkan isu Bentuk Usaha Tetap (BUT).Penelitian ini membahas tentang kebijakan identifikasi BUT Keagenan di Indonesia untuk mengetahui dasar pemikiran yang melatarbelakangi kebijakan agen perlu dijadikan BUT dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya mengoptimalkan identifikasi keberadaan BUT Keagenan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan perlu dibuatkan peraturan pelaksanaan tentang formulasi kebijakan identifikasi BUT Keagenan sebagai pedoman bagi fiskus dan Wajib Pajak dalam mengidentifikasi keberadaan BUT Keagenan yang dapat memberikan panduan dalam menentukan apakah suatu transaksi keagenan merupakan agen yang independen atau dependen terhadap prinsipalnya di luar negeri, Kementerian Perdagangan dapat membuat peraturan untuk melindungi kepentingan domestik yang mengatur bahwa kontrak jual-beli dalam transaksi keagenan harus ditandatangani oleh agen dan dilakukan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melakukan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk memperoleh data keberadaan dan kegiatan usaha dari transaksi keagenan, dan mengadakan pelatihan, inhouse training, diskusi dan bedah kasus tentang.

---

In terms of taxation, one of efficient alternatives for multinational companies in order to expand market share and enter into the global markets is through the agency scheme for multinational companies which do not need to establish an office or factory as a permanent premise of its business activities and report its business in the host countries. Multinational companies as Foreign Taxpayers may designate a private entity or person in the host country as a media source to represent interests in running its operation. Appointment of entities or individuals acting on behalf of Foreign Taxpayers as a substitute of a fixed place of business is far easier to be practiced and can be made "not exist", so it does not raise the issue of a Permanent Establishment.This study discusses the policy of Agency Permanent Establishment identification in Indonesia to find out the rationale reason behind the policy to make agent as a Permanent Establishment and analyze the problems faced by the Directorate General of Taxes in an attempt to optimize the identification of Agency Permanent Establishment existence in Indonesia. This study is a qualitative research with descriptive design.Results of the research suggest the necessity to formulate implementing regulation as a guideline for fiscus and Taxpayers in identifying the existence of Agency Permanent Establishment that can provide guidance in determining whether an agency transaction is an independent or dependent to its overseas principal, the Ministry of Trade may issue regulations to protect domestic interests that govern the salespurcase contract in the agency transactions must be signed by the agent and conducted in Indonesia, the Directorate Gederal of Taxes should cooperate with the Ministry of Trade to obtain data on the exsistence and business activities of an agency transaction, and perform training, discussion and case study on Agency Permanent Establishment."

"Skripsi ini membahas tentang formulasi suatu kebijakan publik yaitu Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2011 tentang pendirian PDAM Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah Kota Depok mencetuskan ide untuk mendirikan PDAM Kota Depok pada tahun 2011 dan meneliti mengapa kebijakan ini belum dapat terimplementasi. Melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis terhadap proses formulasi dengan menggunakan tipikal model formulasi kebijakan yang ada dalam proses formulasi ini dan berbagai alasan yang membuat kebijakan ini belum terimplementasi. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi yang dilakukan melalui empat tahap dengan tipikal model formulasi yaitu model campuran antara model elite dan model kelembagaan. Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan kebijakan ini belum terimplementasi adalah belum adanya landasan hukum untuk mengambil alih aset yang dimiliki Kota Depok di PDAM Tirta Kahuripan dan manajemen organisasi yang belum disusun strukturnya.

---

This thesis discusses the formulation of public policy is a Regional Regulation No. 10 of Depok in 2011 on the establishment of PDAM in Depok City. This study aims to determine and analyze the things that are behind the regional government of Depok City PDAM had the idea to establish the city of Depok in 2011 and examines why this policy can not be implemented.

Through the approach used in this study is a qualitative approach, researchers can learn and perform analysis on the process of formulation by using a typical model of policy formulation is in the process of this formulation and a variety of reasons that make this policy has not been implemented.

The results of this study is the formulation process carried out through four stages of a typical model of the mixed model formulation of the elite models and institutional models. Meanwhile, things that cause this policy has not been implemented is the absence of legal basis to take over the Depok City?s assets held in PDAM Tirta Kahuripan and organizational management structure that has not been compiled."

"Semburan lumpur panas Lapindo Sidoarjo kerap dikeluarkan secara konsisten dari retakan lapisan tanah dan mulai menenggelamkan tutupan lahan di sekitarnya, seperti rumah, bangunan sekolah, pabrik, lahan pertanian, dan vegetasi. Lumpur panas Lapindo merupakan lumpur panas vulkanik yang keluar akibat adanya retakan pada lapisan tanah di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan diteliti memiliki kandungan senyawa logam berat dan suhu yang tinggi. Hal ini menyebabkan adanya perubahan biodiversitas vegetasi pada region lumpur Lapindo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jarak pusat semburan lumpur Lapindo Sidoarjo terhadap karakteristik fisik lingkungan dan distribusi spasial vegetasi di sekitarnya. Metode yang digunakan adalah metode transek untuk pengambilan sampel vegetasi dan snowball sampling untuk pengambilan informan sebagai pendukung kondisi vegetasi di wilayah penelitian. Data observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan regresi linier berganda. Analisis yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa jarak pusat semburan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi suhu udara dan suhu permukaan. Namun, jarak pusat semburan berpengaruh pada keasaman (pH) tanah dengan persentase pengaruh sebesar 41,2%. Pada analisis statistik juga dibuktikan bahwa karakteristik fisik region lumpur Lapindo tidak berpengaruh pada keragaman jenis life form. Selain itu, analisis yang dilakukan pada penelitian ini juga menghasilkan enam jenis life form vegetasi yang terdiri dari herba, semak, pohon, merambat, epifit, dan akuatik, yang tersebar secara acak di seluruh wilayah penelitian yang berupa region lumpur Lapindo. Keberadaan life form vegetasi tidak ditentukan melalui karakteristik fisik region lumpur Lapindo, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik lokasi relatifnya, seperti vegetasi akuatik yang tumbuh akibat adanya badan air dan vegetasi herba yang dapat tumbuh pada setiap lahan terbuka. Dapat disimpulkan bahwa munculnya fenomena lumpur panas Lapindo di Sidoarjo hanya berpengaruh pada keasaman tanah. Selain itu, fenomena ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada distribusi spasial vegetasi di sekitarnya.

---

Hot mudflows from Lapindo Sidoarjo are often released consistently from cracks in the soil layer and begin to submerge the surrounding land cover, such as houses, school buildings, factories, agricultural land, and vegetation. Lapindo hot mud is hot volcanic mud that comes out due to cracks in the soil layer in Siring Village, Porong District, Sidoarjo Regency and has been researched to contain heavy metal compounds and high temperatures. This causes changes in vegetation biodiversity in the Lapindo mud region. This research aims to analyze the influence of the distance to the center of the Lapindo Sidoarjo mudflow on the physical characteristics of the environment and the spatial distribution of surrounding vegetation. The method used is the transect method for taking vegetation samples and snowball sampling for taking informants to support vegetation conditions in the research area. The observation and interview data obtained were then processed and analyzed quantitatively descriptively using multiple linear regression. The analysis carried out shows that the distance from the center of the burst does not have a significant influence on the distribution of air temperature and surface temperature. However, the distance from the center of the spray influences the acidity (pH) of the soil with an influence percentage of 41.2%. In statistical analysis, it was also proven that the physical characteristics of the Lapindo mud region did not affect the diversity of life form types. Apart from that, the analysis carried out in this research also produced six types of vegetation life forms consisting of herbs, bushes, trees, vines, epiphytes, and aquatic, which were distributed randomly throughout the research area in the form of the Lapindo muddy area. The existence of vegetation life forms is not determined by the physical characteristics of the Lapindo mud region but is influenced by the relative location characteristics, such as aquatic vegetation that grows due to the presence of water bodies and herbaceous vegetation that can grow on any open land. It can be concluded that the emergence of the Lapindo hot mud phenomenon in Sidoarjo only affects soil acidity. Moreover, this phenomenon does not have a significant influence on the spatial distribution of surrounding vegetation."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan tarif PBB di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi latar belakang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan kebijakan tarif PBB dan proses perumusan dari kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan tarif ditujukan untuk mengakomodir semua usulan tarif, keberpihakkan kepada masyarakat dan memenuhi fungsi budgetair. Tahap formulasi kebijakan tarif sudah sesuai dilakukan walaupun mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan kesepakatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

---

This thesis discusses about policy formulation of rates in property tax in DKI Jakarta. This research purposed was to know and analyze the reasons behind formulation of the policy about rates in tax property by DKI Jakarta provincial government and the formulation of this policy. This research are research with qualitative approach and qualitative data collection method.

The results of this study are intended to accommodate the policy rates all proposed rates, stands to the community and fulfill the budgetair function. Stages of policy formulation of rates is appropriate do despite having some problems in getting the agreement in accordance with the objectives to be achieved."

"Pilar 2 dari proyek BEPS G20 adalah instrumen penting untuk mengatasi tantangan pajak yang muncul akibat digitalisasi ekonomi. Penelitian ini menguraikan proses formulasi kebijakan Pilar 2 berlangsung di Indonesia dan gambaran desain kebijakan yang akan diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Triangulasi data dilakukan untuk mengurangi subjektivitas peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan PMK Pilar 2 di Indonesia telah melalui tahapan penilaian dampak manfaat kebijakan, pembahasan perubahan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dan penyusunan regulasi. Namun konflik kepentingan masih berlangsung antarkementerian. Selanjutnya, desain kebijakan GloBE di Indonesia mayoritas akan mengadopsi sesuai ketentuan yang diatur dalam model GloBE rules dan Minimum Tax Implementation Handbook. Terkait STTR, Indonesia tidak mengambil jalur MLI melainkan dengan negosiasi bilateral. Kebijakan insentif pajak pasca GMT akan diterapkan melalui skema QRTC dan MTTC yang akan mengubah pola penganggaran dan restitusi pajak di Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memasukkan klausul teknis administratif dalam PMK, menetapkan jadwal yang lebih jelas dalam proses penerbitan peraturan termasuk menyediakan sosialisasi dan waktu transisi, mensinergikan berbagai kepentingan untuk menghindari kebijakan yang bertentangan, mempertimbangkan QDMTT safe harbour, mempercepat negosiasi bilateral untuk STTR, memperhitungkan potensi cost-benefit dari insentif QRTC, memberikan QRTC secara terarah berdasarkan keadaan Wajib Pajak, dan mempersiapkan ketentuan teknis terkait skema QRTC dan MTTC.

---

Pillar 2 of the G20 BEPS project is a crucial instrument for addressing tax challenges arising from the digitalization of the economy. This study outlines the ongoing policy formulation process of Pillar 2 in Indonesia and provides an overview of the policy design to be implemented. This research employs a qualitative method by collecting data through literature reviews and interviews. Data triangulation was conducted to minimize researcher subjectivity. The results indicate that the policy formulation process for the PMK Pillar 2 in Indonesia has gone through stages of assessing policy impact benefits, discussing changes in the tax system in Indonesia, and drafting regulations. However, conflicts of interest among ministries persist. Furthermore, the design of the GloBE policy in Indonesia will largely adopt the provisions stipulated in the GloBE model rules and the Minimum Tax Implementation Handbook. Regarding the STTR, Indonesia opted for bilateral negotiations rather than the MLI route. Post-GMT tax incentive policies will be implemented through the QRTC and MTTC schemes, which will change the budgeting and tax refund patterns in Indonesia. This study provides recommendations for the government to include technical administrative clauses in the PMK, establish a clearer schedule for the issuance of regulations, including providing outreach and transition periods, harmonize various interests to avoid conflicting policies, consider the QDMTT safe harbor, accelerate bilateral negotiations for the STTR, evaluate the cost-benefit potential of QRTC incentives, provide QRTC directionally based on the taxpayer's condition, prepare all technical provisions related to the QRTC and MTTC schemes."

"ABSTRACTProses panjang restitusi pajak dengan melakukan inspeksi menyebabkan ketidakefisienan dalam administrasi perpajakan untuk pembayar pajak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan pengembalian pajak dengan tujuan menyederhanakan proses pengembalian pajak dengan penerbitan PMK 39/PMK.03/2018.PMK39/PMK.03/2018 merupakan penyempurnaan dan penggabungan dari tiga Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu PMK 74/PMK.03/2012, PMK 198/PMK.03/2013, dan PMK 71/PMK.03/2010. Dalam konteks ini, penelitian tentang perumusan kebijakan ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang masalah yang harus diselesaikan dan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan ituperumusan PMK 39 /PMK.03/2018 telah melalui tahapan perumusan kebijakan, yaitu tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Namun, masih ada kekurangan dalam implementasinya. Ini karena dalam tahapan agenda kebijakan, tidak semua pihak terlibat langsung dalam perumusan kebijakan. Selain itu, pada tahap memilih alternatif kebijakan, pemerintah tidak memiliki kebijakan alternatif dalam perumusan ini, meskipun pemilihan alternatif kebijakan adalah salah satu tahap paling penting dalam perumusan kebijakan. Untuk alasan ini pemerintah juga harus memikirkan alternatif lain yang berkaitan dengan kebijakan restitusi pajak seperti menyediakan fasilitas yang mendukung proses percepatan pengembalian pajak.

---

ABSTRACTThe long process of tax restitution with the conduct of inspection causes inefficiencies in tax administration for taxpayers. The government issued a policy of accelerating tax refunds with the aim of simplifying the tax refund process with the issuance of PMK39/PMK.03/2018. PMK 39/PMK.03/2018 is an improvement and merger of the previous three Finance Minister Regulations, namely PMK 74/PMK.03/2012, PMK 198/PMK.03/2013, and PMK 71/PMK.03/2010. In this context, research on this policy formulation is needed to get a more detailed understanding of the problems to be resolved and the parties involved. This study uses a qualitative approach. The results show that the formulation of PMK 39/PMK.03/2018 has gone through the stages of policy formulation, namely the stages of problem formulation, policy agenda, selection of policy alternatives, and policy setting. However, there are still shortcomings in the implementation. This is because in the stages of the policy agenda, not all parties are directly involved in policy formulation. In addition, at the stage of choosing alternative policies, the government does not have alternative policies in this formulation, even though the selection of policy alternatives is one of the most important stages in policy formulation. For this reason the government must also think of other alternatives related to tax restitution policies such as providing facilities that support the process of accelerating tax refunds."

"Kebijakan Bebas Visa Kunjungan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 dan disahkan pada tanggal 2 Maret 2016 oleh Presiden RI Joko Widodo. Kebijakan ini berisi tentang pemberian fasilitas bebas visa kepada 169 negara tertentu yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Akan tetapi, pada tahap implementasinya, kebijakan bebas visa ini tidak mencapai target atau secara tidak signifikan meningkatkan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia dan justrumenimbulkan efek-efek inefektivitas. Hal ini membuat peneliti ingin menganalisis mengenai bagaimana pemerintah menerjemahkan kebijakan ini untuk diformulasikan kemudian diterapkan sebagai upaya peningkatan kunjungan wisatawan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana formulasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan bagaimana gagasan yang ideal dalam memformulasikan kebijakan BVK. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, formulasi kebijakan dengan perspektifpolicy design. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini apabila dilihat dengan perspektif policy designakan secara ideal diterjemahkan dengan lebih mendalam mempertimbangkan keseimbangan dari dua aspek utama BVK yaitu pariwisata dan keimigrasian.

---

The Visit Visa Free Policy has been stipulated in Presidential Regulation Number 21 of 2016 and ratified on March 2, 2016 by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo. This policy contains the granting of visa-free facilities to 169 specific countries visiting Indonesia. However, at the implementation stage, this visa-free policy did not reach the target or did not significantly increase the growth in the number of tourist arrivals to Indonesia and instead cause ineffectiveness effects. This makes researchers want to analyze how the government translates this policy to be formulated and then implemented as an effort to increase tourist visits. This research explains how the formulation of the Visa Free Visit (BVK) policy and how the ideal idea is in formulating the BVK policy. The theory used is public policy theory, policy formulation with a policy design perspective. This study used a qualitative approach and analyzed with primary data in the form of in-depth interviews and secondary data in the form of literature study. The results of this study indicate that the formulation of the Visit Visa Free policy when viewed from the perspective of the policy design will ideally be translated into more depth considering the balance of the two main aspects of BVK, namely tourism and immigration."

"Fenomena lumpur Sidoarjo yang dikenal sebagai LUSI muncul tahun 2006 di Porong, Sidoarjo. Fenomena LUSI merupakan salah mud volcanoes terbesar didunia yang menyemburkan material panas mengandung salah satu gas rumah kaca metana, aerosol garam dan uap air. Metana yang terlepas ke lapisan atmosfer 72 kali jauh lebih mematikan dibandingkan CO2 selama lebih dari 20 tahun dan dapat menyebabkan percepatan pemanasan global yang sangat sulit dikontrol Semakin tinggi suhu, semakin banyak air yang menguap dan semakin besar potensi turunnya hujan deras. Hujan deras dengan intensitas lebih dari atau sama dengan 50 mm merupakan salah satu indikasi hujan ekstrem. Daerah penelitian meliputi 30 km jarak dari kolam lumpur Sidoarjo, dengan menggunakan perhitungan variabilitas dan kecenderungan Mann Kendall tampak secara spasial hujan ekstrem pada periode 2007-2014 lebih berfluktuatif dibandingkan dengan periode 1980-2006, terutama pada jarak 10-20 km dari kolam lumpur Sidoarjo.

---

Sidoarjo Mud phenomenon known as LUSI appeared in 2006 in Porong, Sidoarjo. The phenomenon of LUSI mud volcanoes is one of the largest physical blow hot material contains one of the greenhouse gases methane, the salt aerosol and water vapor. The methane atmospheric layers apart 72 times far more deadly than the CO2 for over 20 years and can lead to the acceleration of global warming very difficult controlled the higher the temperature, the more water evaporates and the greater the potential decline in heavy rain. Heavy rain with intensity greater than or equal to 50 mm is one indication of extreme rainfall. The research area covers 30 km distance from mud Sidoarjo, using the calculation of variability and trends of Mann Kendall looks in extreme rainfall spatial in the period 2007-2014 more fluctuate compared to the period 1980-2006, especially at a distance of 10-20 km from mud Sidoarjo."

"Fenomena lumpur Sidoarjo yang dikenal sebagai LUSI muncul tahun 2006 di Porong, Sidoarjo. Fenomena LUSI merupakan salah mud volcanoes terbesar didunia yang menyemburkan material panas mengandung salah satu gas rumah kaca metana, aerosol garam dan uap air. Metana yang terlepas ke lapisan atmosfer 72 kali jauh lebih mematikan dibandingkan CO2 selama lebih dari 20 tahun dan dapat menyebabkan percepatan pemanasan global yang sangat sulit dikontrol Semakin tinggi suhu, semakin banyak air yang menguap dan semakin besar potensi turunnya hujan deras. Hujan deras dengan intensitas lebih dari atau sama dengan 50 mm merupakan salah satu indikasi hujan ekstrem. Daerah penelitian meliputi 30 km jarak dari kolam lumpur Sidoarjo, dengan menggunakan perhitungan variabilitas dan kecenderungan Mann Kendall tampak secara spasial hujan ekstrem pada periode 2007-2014 lebih berfluktuatif dibandingkan dengan periode 1980-2006, terutama pada jarak 10-20 km dari kolam lumpur Sidoarjo.

---

Sidoarjo Mud phenomenon known as LUSI appeared in 2006 in Porong, Sidoarjo. The phenomenon of LUSI mud volcanoes is one of the largest physical blow hot material contains one of the greenhouse gases methane, the salt aerosol and water vapor. The methane atmospheric layers apart 72 times far more deadly than the CO2 for over 20 years and can lead to the acceleration of global warming very difficult controlled the higher the temperature, the more water evaporates and the greater the potential decline in heavy rain. Heavy rain with intensity greater than or equal to 50 mm is one indication of extreme rainfall. The research area covers 30 km distance from mud Sidoarjo, using the calculation of variability and trends of Mann Kendall looks in extreme rainfall spatial in the period 2007-2014 more fluctuate compared to the period 1980-2006, especially at a distance of 10-20 km from mud Sidoarjo."