Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSelat Malaka merupakan salah satu selat terpadat di dunia yang terletak di antara Indonesia dan Malaysia. Selat ini mempunyai arti penting karena menjadi salah satu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Di perairan Selat Malaka terdapat permasalahan yurisdiksi yang mengarah pada sengketa/konflik karena belum selesainya perjanjian mengenai penetapan garis perbatasan, berupa batas laut wilayah/teritorial, ZEE, dan landas kontinen, yang bersifat bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Permasalahan tersebut dipicu oleh faktor internal dari dalam negeri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar Indonesia. Untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya konflik tersebut, dibutuhkan adanya suatu perundingan yurisdiksi antara Indonesia dan Malaysia, Salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam pengelolaan potensi ekonomi Selat Malaka. Dari sisi ekonomi dan kestrategisan, Selat Malaka rnerupakan jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, yang dilintasi lebih dari 50 ribu kapal pertahun yang mengangkut hampir seperlima perdagangan laut dunia. Hal tersebut menimbulkan kerawanan- kerawanan yang menyebabkan negara-negara besar ingin terlibat dalam pengamanan Selat Malaka. Dalam hal ini peran intelijen dibutuhkan untuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan agar kerjasama tersebut berjalan baik dan tidak merugikan Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, campur tangan negara lain juga harus diawasi. Wilayah perairan sepanjang Selat Malaka memiliki banyak potensi laut yang disertai kerawanan-kerawanan sehingga dibutuhkan suatu kerjasama pengelolaan wilayah Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia.Kerjasama pengelolaan tersebut tidak hanya dilihat dari pengamanan wilayah saja, tetapi juga dari pendekatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Selat Malaka. Kerjasama pengelolaan ini merupakan salah satu upaya kedua negara untuk mencegah internasionalisasi Selat Malaka dan merupakan salah satu upaya untuk mempérbaiki hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang sempat memanas. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia untuk menciptakan stabilitas hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia. Stabilnya hubungan bilateral kedua negara akan mampu menciptakan peningkatan hubungan bilateral, yang dapat meminimalisir konflik antara Indonesia dan Malaysia."

"Selat Malaka merupakan salah satu selat terpadat di dunia yang terletak di antara Indonesia dan Malaysia. Selat ini mempunyai arti penting karena menjadi salah satu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Di perairan Selat Malaka terdapat permasalahan yurisdiksi yang mengarah pada sengketa/konflik karena belum selesainya perjanjian mengenai penetapan garis perbatasan, berupa batas laut wilayah/teritorial, ZEE, dan landas kontinen, yang bersifat bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Permasalahan tersebut dipicu oleh faktor internal dari dalam negeri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar Indonesia. Untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya konflik tersebut, dibutuhkan adanya suatu perundingan yurisdiksi antara Indonesia dan Malaysia, Salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam pengelolaan potensi ekonomi Selat Malaka. Dari sisi ekonomi dan kestrategisan, Selat Malaka rnerupakan jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, yang dilintasi lebih dari 50 ribu kapal pertahun yang mengangkut hampir seperlima perdagangan laut dunia. Hal tersebut menimbulkan kerawanan- kerawanan yang menyebabkan negara-negara besar ingin terlibat dalam pengamanan Selat Malaka. Dalam hal ini peran intelijen dibutuhkan untuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan agar kerjasama tersebut berjalan baik dan tidak merugikan Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, campur tangan negara lain juga harus diawasi. Wilayah perairan sepanjang Selat Malaka memiliki banyak potensi laut yang disertai kerawanan-kerawanan sehingga dibutuhkan suatu kerjasama pengelolaan wilayah Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia. Kerjasama pengelolaan tersebut tidak hanya dilihat dari pengamanan wilayah saja, tetapi juga dari pendekatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Selat Malaka. Kerjasama pengelolaan ini merupakan salah satu upaya kedua negara untuk mencegah internasionalisasi Selat Malaka dan merupakan salah satu upaya untuk mempérbaiki hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang sempat memanas. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia untuk menciptakan stabilitas hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia. Stabilnya hubungan bilateral kedua negara akan mampu menciptakan peningkatan hubungan bilateral, yang dapat meminimalisir konflik antara Indonesia dan Malaysia."

"Selat Malaka adalah selat yang terletak diantara tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pada bagian yang lebarnya kurang dari 24 mil, maka laut wilayah dua dari tiga negara tersebut berhimpitan. Selat Malaka mempunyai arti penting karena salah satu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Diinformasikan dalam Asia Research Bulletin bahwa pelayaran di Selat Malaka itu semakin meningkat dan kini merupakan selat yang paling ramai di dunia sesudah Selat Dover.Arti penting Selat Malaka semakin bertambah dengan telah diproduksinya kapal-kapal tanker raksasa untuk mengangkut minyak dari Timur Tengah melewati Selat Malaka ke negara-negara Timur Jauh, terutama Jepang yang 90% kebutuhan minyaknya diangkut melalui selat ini. Disamping iu Selat Malaka juga merupakan jalur air penting untuk kegiatan pelayaran dengan berbagai macam dagangan ekspor/impor dari berbagai negara.Seiring dengan perkembangan waktu, makin lama kapal-kapal tanker itu semakin besar dan kemampuan Selat Malaka yang sempit, dangkal dan ramai itu makin lama makin terbatas untuk melayani tanker-tanker raksasa yang semakin lama semakin besar itu. Dengan demikian, maka makin lama makin seringlah terjadi kecelakaan kapal-kapal tanker raksasa di selat tersebut yang membawa bencana pengotoran laut kepada negara-negara pantai yang selanjutnya mempengaruhi kelestarian lingkungan laut dan kehidupan rakyat negara pantai tersebut. Padahal sekarang, sebagian besar kegiatan produksi minyak terdapat diperairan Indonesia bagian Barat, khususnya sepanjang Selat Malaka dan. Singapura.Pencemaran laut yang dapat menganggu kelestaraian lingkungan laut karena pertama adanya tumpahan minyak selain berasal dari adanya kegiatan angkutan laut misalnya terjadi kebocoran kapal, maupun kecelakaan kapal karena kandas, tabrakan, atau pecah, kedua adanya kegiatan produksi minyak lepas pantai. (pencemaran oleh minyak), termasuk bila terjadi kebocoran pada pipa penyalur, dan tanki penyimpanan minyak produksi lepas pantai. Mengingat Selat Malaka merupakan penghasil minyak terbesar, ada?"

"Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasikan dan menjabarkan kondisi Selat Malaka dan bentuk-bentuk perompakan yang sesungguhnya terjadi di kawasan perairan ini guna menetapkan solusi penanganan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan penelitian dilakukan dalam kurun waktu 2003-2004, karena berdasarkan Iaporan IMB (International Maritime Bureau) pada saat ini kasus-kasus perompakan dan pembajakan di wiiayah perairan Selat Malaka meningkat dan teiah meresahkan berbagai pihak yang menggunakan laut sebagai media perhubungan, perdagangan dan transportasi.Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dua pertiga wilayahnya terdiri atas lautan. Secara geografis, Indonesia lerletak di persilangan dunia menempatkan perairannya mengalir arus lalu Iintas barang dan jasa dan ke Afrika, Timur Tengah, Timur Jauh, Australia bahkan daratan Eropa dan Amerika, oleh sebab itu bagi bangsa-bangsa di dunia, sebuah pelayaran yang aman di perairan Indonesia merupakan suatu keharusan.Apabila alur-alur pelayaran yang ada di Indonesia terganggu, seperti perompakan dan pembajakan, maka dapat dibayangkan kerugian yang ditimbulkan baik di bidang ekonomi, iingkungan serta kerugian polilik dan diplomasi yang tentunya dapat merugikan nama baik Indonesia di mata dunia internasional, dan akan menyandang predikat perairan yang rawan.Oleh karena itu, sejumlah pengamat menilai bahwa apabila selat yang melewati pesisir Indonesia, Malaysia dan Singapura ini terganggu, maka dapat melumpuhkan perdagangan dunia selama berbulan-bulan. Sementara masalah keamanan sepanjang selat ini adalah tanggung jawab tiga negara pantai Indonesia, Malaysia dan Singapura. Untuk itu ketiga negara tersebut sejak lama telah menjalin kerja sama pengamanan di wilayah perairan ini dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor) Malindo antara Indonesia dengan Malaysia dan Patkor lndosin antara Indonesia dengan Singapura. Kemudian Patkor tersebut ditingkatkan dari kerjasama bilateral menjadi kerjasama trilateral yaitu Patkor Malsindo (Malaysia, Singapura dan Indonesia) yang diresmikan pada tanggal 20 Juli 2004 di Selat Malaka.Kesimpulan dari penelitian ini adalah sejak digelamya Patroli Terkoordinasi tiga negara (Trilateral) antara Malaysia, Singapura dan Indonesia dengan sandi Malsindo di Selat Malaka, tingkat kejahatan di perairan tersebut mulai menurun. Dulu, para perompak leluasa beroperasi di Selat Malaka, tetapi sejak digelarnya Patroli Terkoordinasi yang melibatkan 17 kapal perang, tidak ada ruang Iagi bagi mereka. Selain itu, indikasi menurunnya tingkat kejahatan di Selat Malaka terlihat dari jumlah kasus yang dilaporkan oleh para kapal-kapal pelintas perairan tersebut. Sebelum ada Patkor Trilateral, paling sedikit ada 9 laporan kejadian tiap bulannya, sedangkan sekarang sudah menurun menjadi 4 laporan setiap bulannya.Konsekuensi logis Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) yang memiliki 17.506 pulau dan luas perairan sekitar 5,8 juta km2 serta dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, maka Indonesia harus memiliki Angkatan Laut yang kual dan mampu menjamin tercapainya keamanan dan kedaulatan negara di laut Serta mampu melaksanakan proyeksi kekuatan apahila sewaklu-waktu dibutuhkan.Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia, kecuali membangun dan mengembangkan Angkatan Laut yang kuat guna menegakkan kedaulatan negara dan hukum di laut, serta melindungi segenap kepentingan nasional di Iaut. Bagi negara maritim besar seperti Indonesia, Angkatan Laut yang kuat bukan merupakan sebuah kemewahan, melainkan merupakan sebuah kebutuhan."

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang tugas Komando Armada I yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan operasi maritim untuk mengantisipasi dan merespon berbagai kemungkinan khususnya terhadap kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya sebagai implementasi pelaksanaan tugas pokok dalam melaksanakan Operasi Militer (OMSP). Dalam upaya tersebut, Koarmada I memandang perlu adanya suatu satuan/unit reaksi cepat dalam melengkapi sistem keamanan yang saat ini sudah berjalan. Terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Fleet One Quick Response (FOQR). Semenjak dibentuknya satuan pemukul reaksi cepat atau yang lebih dikenal dengan FOQR dan berdasarkan Laporan Tahunan Staf Operasi (Sops) Lantamal IV tahun 2016 satuan ini telah berhasil melakukan penangkapan/penindakan terhadap pelaku kejahatan di laut, terutama di Perairan Selat Malaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kerjasama trilateral negara pantai antara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk bersama-sama melakukan pengamanan Selat Malaka, dimana Selat tersebut sangat strategis sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia, khususnya kapal-kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri berbagai negara. Hal ini sesuai dengan ketetapan dari Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menyatakan bahwa kedaulatan wilayah negara pantai atas wilayah lautnya di selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional, termasuk kewenangan atas air, udara, dasar laut dan tanahnya diakui secara resmi. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama dari littoral states yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan mengadakan kerjasama untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the task of the Fleet I Command which is responsible for carrying out maritime operations to anticipate and respond to various possibilities specifically for the Sea Armed Robbery activities that occur in the Malacca Strait water   and its surroundings as  the implementation of the main tasks in carrying out Military Operations (OMSP). In this effort, the Fleet I Command considers the need for a quick response unit / unit to complement the security system that is currently underway. The breakthrough is the establishment of Fleet One Quick Response (FOQR). Since the formation of a quick response unit or better known as FOQR and based on the Annual Report of Operation Staff (Sops) Main Naval Base IV in 2016 this unit has succeeded in making arrests / prosecution of the perpetrators of crimes at sea, especially in the Malacca Strait water. Therefore this study will explain how the coastal country trilateral cooperation among Indonesia, Malaysia and Singapore to jointly secure the Malacca Strait, where the Strait is very strategic as a world trade crossing lane, especially ships carrying fuel and industrial materials of various countries . This is in accordance with the provisions of the 1982 Sea Law (UNCLOS 1982) which states that the sovereignty of the coastal region over its sea area in the strait is used for international shipping, including authority over water, air, sea floor and land officially recognized. Therefore, this regional defense and security strategy requires special attention, especially from littoral states, namely Indonesia, Malaysia and Singapore by establishing cooperation to overcome the threat of crime in the Malacca Strait.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan tentang efektivitas kerjasama yang dibentuk olehIndonesia, Malaysia dan Singapura di dalam pengamanan selat Malaka setelahterjadinya peristiwa 11 September 2001 hingga tahun 2010 yang telah mengubahancaman dan tantangan keamanan di kawasan ini. Penelitian ini merupakanpenelitian yang bersifat kuantitatif dengan data sekunder. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa efektivitas kerjasama yang dibentuk oleh littoral statesdalam pengamanan selat Malaka ini sangat di pengaruhi oleh banyak alasansehingga bentuk bentuk kerjasama di Asia tenggara antara littoral states terbatasbahkan hingga pasca peristiwa 11 September 2001. Secara historis perompakandan terorisme maritim memang bukan merupakan masalah yang dianggappenting. Akibatnya ada keengganan untuk bekerjasama pada isu tersebut. Adanyaperistiwa 11 September 2001 dan beberapa kejadian lain yang berhubungandengan terorisme akhirnya membuat littoral states mengubah persepsinya padaberbagai masalah yang sebelumnya diyakini bukan sebagai ancaman pada masalalu. sehingga sangat penting untuk menginterpretasikan kerjasama keamananmaritim secara lebih luas sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dandinamisme perkembangan maritim dalam batas teritorial setiap negara

---

AbstractThis study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia,Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11September 2001 that have changed the threats and security challenge in theregion. This research is a quantitative study with secondary data. Study concludedthat the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing theMalacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation inSoutheast Asia between the littoral states is limited even after the events of11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is notan issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on theissue. The existence of the event of 11 September 2001and some other events related to terrorism ultimately make littoral states tochange their perception on various issues that were previously believed to be notas a threat in the past. So it is important to interpret maritime securitycooperation more broadly so that is expected to meet the challenges anddynamism in the development of maritime territorial limits of each country.

---

AbstractThis study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia,Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11September 2001 that have changed the threats and security challenge in theregion. This research is a quantitative study with secondary data. Study concludedthat the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing theMalacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation inSoutheast Asia between the littoral states is limited even after the events of11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is notan issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on theissue. The existence of the event of 11 September 2001and some other events related to terrorism ultimately make littoral states tochange their perception on various issues that were previously believed to be notas a threat in the past. So it is important to interpret maritime securitycooperation more broadly so that is expected to meet the challenges anddynamism in the development of maritime territorial limits of each country."

"The Malacca strait is one of the world's busiest trading routes, where more than 50.000 vessels passing through it each year. The number has been predicted to exceed 120,000 vessels in 2020. With a lot of traffic going through the strait..."

"Tesis ini membahas pergeseran isu-isu keamanan dari safety ke security atas pengelolaan keamanan di Selat Malaka. Lembaga International Maritime Bureau menyatakan Selat Malaka rawan perompakan, pembajakan dan teroris. Padahal patroli terkoordinasi negara pantai telah lama berlangsung di Selat Malaka. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan kajian sekuritisasi isu di Selat Malaka.Penelitian dekriptif ini menyimpulkan, opini publik dan aktor politik yang menyatakan ketidakmampuan Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam pengelolaan keamanan di Selat Malaka, sepenuhnya tidak benar karena hasil laporan perompakan dan monitoring IMB hanyalah rekayasa bagi kepentingan isu-isu sekuritisasi."