Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mulai luhun 2006 Departemen Kesehatan mengalokasikan dana dekonsentrasi: Kabupatcn/Kota untuk menunjang program upaya kesehatan masyarakat, yang salah saw diantaranya adalah pelayanan kesehatan ibu. Sebenamya tahun 2004 dan 20055 jugu suduh ada dana APBN namun namanya bukan dckonsemrasi. Sejauh ini belum ada penelitian khusus tentang dampak pengalokasian dana dckonsentrasi tersebut terhadap peningkatan kinerja program kesehatan ibu. Atazr dasar ini pcnulis tertarik untuk mclakukan penelitian sejauhmana kontribusi dana dckonsenlrasi ini membcrikan dampak terhadap peningkatan kincrja program keschatan ibu. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan crosecsional untuk melihat gambaran pembiayaan kesehatan ibu di Kabupaten/Kota sc Jawa Barat tahun 2006~2006, sclain itu dalam pcnclitian ini juga akan dilihat hubungan antara peningkatan besarau anggaran dengan kincrja program kesehatan ibu. Setelah dilakukan penelilian didapalkan hasil sebagai berikul ada Liga macam sumber anggaran keschatan ibu di Kabupaten/Kota yailu APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupatcn/Kota. Kinerja program kcsehatan ibu (cakupan Kl,K4 dan Linakes) antara tahun 2005 dan tahun 2006 bervariasi, Cakupan K1 meningkat di 13 Kabupatcn/Kota dan mcnurun I2 Kabupaten/Kota Untuk cakupan kunjungan lengkap ibu hamil (K4) ada li! Kabupatcn/Kota yang meningkat dan I3 Kabupaten/Kota yang mcnurun. Bcgitupun untuk cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan ada 17 Kabupaten/Kota yang meningkat dan 8 Kabupaten/Kota yang menurun. Pengalokasian dana dekonsentrasi temyata mempengaruhi kebijakan pcngalokasian anggamn untuk kesehatan oleh pemcrintah Kabupaten/Kota, ada upaya untuk...

---

Since 2006. Ministry of Health (MOH) is allocating deconcentration linance into Regency/City to subsidy public health elTort program. Which one of it is mother health program. So far, there is no specific research concerning those deconcentration finance allocation impact toward performance improvement of mother health program../\ctually since 2004 and 2005 was budgeting APBN, but however deconcentration yet.bjkb. After conducted research obtained result such as; three kind of mother health budgeting source in Regency/City, which are APBN, Province APBD and Regency/City APBD. Perfomiance of mother health program (coverage of Kl, K4 and Linakes) in 2005-2006 was varying, for 2005 K1 coverage or Pregnancies Mother Complete visitation (K4) there are 12 Regency/City increased and I3 Regency/Town decreased, even also give birth coverage by health employees have I7 Regency/T own increased and 8 Rcgcncyf I` own decreased. This research make kuantitative mctode and croscectional design to see budgeting vigure mother health program and that relation with coverage of of Ki, K4 and Linakes. Deconcentration linance allocation actually affecting budgeting allocation for health by government of Regency/T own, there are effort to decrease budgeting allocation for health APBD Regency/Town sourced, proved 17 Regency/T own decreasing budget allocation for health alter deconcentration finance arrived in 2006. Impact of deeoncentration finance allocation toward entire performance improvement of mother health program (coverage of Ki, K4 and Linakes) before giving maximal impact proved fiom program coverage that not increased entirely and from statistic test result proved there is no relation between improvement of mother health budgeting allocation sourced from APBN/Deconcentration with program coverage improvement. In order to make health budgeting more effectively as increasing level of public health and especially mother, it is better direct deconcentration budgeting to Regency/T own that actually has limited APBD."

"Dalam”kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Perimbangan (Dana Perimbangan). Salah satunya adalah DAK Fisik yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tersedianya sarana dan prasarana publik di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas alokasi DAK Fisik bidang jalan di kabupaten/kota terhadap indikator kinerja pelaksanaannya di daerah. Analisis dilakukan dengan data panel untuk 508 kabupaten/kota dan periode tahun 2013-2018. Hasil analisis pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap indikator panjang jalan menunjukkan bahwa alokasi DAK Fisik bidang jalan berpengaruh positif namun belum signifikan Hal ini dapat disebabkan karena nilai alokasi DAK yang relatif kecil dan tidak diterima secara terus menerus oleh daerah. Variabel belanja modal jalan, jumlah penduduk, ketersediaan prasarana jalan, dummy kabupaten/kota (Kabupaten=1), dan kapasitas fiskal berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan varibel indeks kemahalan konstruksi, dummy lokasi daerah (jawa-bali=1), dan dummy daerah affirmasi (dptk=1) berpangaruh signifikan negatif. Serta variabel size of government berpengaruh positif namun belum signifikan. Analisis terhadap pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap rasio jalan mantap munujukkan hasil bahwa DAK Fisik bidang jalan berpengaruh signifikan positif, namun relatif kecil pengaruhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik bidang jalan belum mampu efektif dalam meningkatkan kuantitas panjang jalan, namun efektif dalam meningkatkan kualitas jalan, yang ditunjukan oleh rasio jalan mantap. Oleh karena itu, untuk meningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten/kota dalam mendukung prioritas nasional, Pemerintah Daerah memerlukan dukungan lebih dari Pemerintah Pusat berupa peningkatan alokasi DAK Fisik bidang jalan terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah.

---

In the financial relationship between the central and local governments, the central government has allocated a Balancing Fund. One of them is DAK which is used to finance local government needs in meeting the Minimum Service Standards (MSS) and the availability of public facilities and infrastructure in the regions. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the allocation of Physical DAK in the field of roads in the district / city on performance indicators for implementation in the regions. Analysis was conducted with panel data for 508 districts / cities and the period 2013-2018. The results of the analysis of the influence of physical DAK in the road sector on road length indicators indicate that the allocation of physical DAK in the road sector has a positive but not significant effect. This can be due to the relatively small DAK allocation value and is not accepted continuously by the regions. Variable of road capital expenditure, network density, population, regency / city dummy (Regency = 1) and fiscal capacity have a positive and significant effect, while variable expensiveness of construction index, dummy location of the region (Java = 1), and affirmative dummy area ( dptk = 1) significant negative effect. And the size of government variable has a positive but not significant effect. Analysis of the effect of the physical DAK in the road sector on the steady road ratio shows the results that the physical DAK in the road sector has a significant positive effect, but the effect is relatively small. This shows that the Physical DAK in the road sector has not been able to be effective in increasing the quantity of road length, but is effective in improving the quality of the road, which is indicated by the ratio of steady roads. Therefore, to improve the quality of district / city road infrastructure in support of national priorities, the Regional Government needs more support from the Central Government in the form of an increase in the allocation of Physical DAK in the road sector, especially for regions that have low fiscal sustainability."

"Prevalensi Penyakit Jantung Koroner (PJK) di seluruh dunia dari tahun ke tahun terus meningkat. PJK telah menjadi penyebab kematian di beberapa negara di dunia dan diprediksi akan menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia. Di kalangan Kontraktor Production Sharing (KPS) penyebab kematian diantara para pekerja KPS adalah penyakit kardiovaskuler. Tujuan penelitian ini adatah untuk mengetahui faktor risiko PJK yang kemudian dihubungkan dengan program Promosi Kesehatan Pekerja di PT X dari tahun 2005 - 2007, Penelitian ini menggunakan subjek pekerja pada PT X. Penelitian ini dilakukan di Pulau Kalimantan pada bulan Oktober 2008. Desain penelitian yang dilakukan adalah cross sectional dengan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif Tehnik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Medical Department PT X bertanggung jawab untuk masalah kesehatan karyawan secara komprehensif meliputi pelayanan yang bersifat promotive, preventive, curative dan rehabilitative. Budget perusahaan terbesar diberikan ke Medical Department untuk pelayanan yang bersifat curative dan rehabilitative. Prevalensi hipertensi pada tahun 2005 diketahui 11,4%, tahun 2006 meningkat menjadi 16,5% dan tahun 2007 terjadi peningkatan sebesar 17,36%. Prevalensi DM pada tahun 2005 diketahui 8,97%, tahun 2006 meningkat menjadi 9,72% dan tahun 2007 terjadi peningkatan sebesar 12,13%. Prevalensi dislipidemia pada tahun 2005 diketahui 5,34%, tahun 2006 meningkat menjadi 6,67% dan tahun 2007 terjadi peningkatan sebesar 8,09%. Prevalensi hipertensi dari tahun 2005-2007 terus mengalami peningkatan, prevalensi diabetes melitus dari tahun 2005-2007 terus mengalami peningkatan, prevalensi dislipidemia dari tahun 2005-2007 terus mengalami peningkatan. Promosi Kesehatan Pekerja yang dikembangkan PT X dikembangkan berdasarkan model dari Ottawa Charter 1986. Kebijakan perusahaan berkaitan dengan masalah kesehatan karyawan sudah ada walaupun dalam pelaksanaannya masih kurang baik. Budget terbesar perusahaan saat ini adalah untuk penanganan kasus-kasus yang bersifat curative dan rehabilitative untuk para karyawan dan keluarganya (dependent). Promotion & prevention harus menjadi prioritas utama seperti; Kebijakan hari Rabu sebagai hari olahraga hams dilaksanakan sehingga tidak boleh ada kegiatan lain setelah pulcuI 16.00 selain kegiatan olahraga dengan melakukan sosialisasi ulang, prornosi kesehatan rneIalui media intranet (health desk) hams lebih disosialisasikan, perlu adanya seorang murisionist di camp service sehingga kadar gizi para karyawan dapat terkontrol, dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan promosi kesehatan harus melibatkan seluruh karyawan sehingga program-rogram yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan efisien

---

Hearth Disease (CHD) in the world from year to year has been increased. CHD has been dead caused at several countries in the world and get predicted will be the first dead caused in the world. At Kontraktor Production Sharing (KPS) dock dead caused among KPS worker is cardiovascular diasease. Research was performed to find risk factor arD and then related with Work Health Promotion program at PT X year 2005 - 2007. The research subject was worker at PT X. The research was held on October 2008 at Kalimantan island. the research design of this study is cross sectional with kuantitative and kualitative approach. Sampling technique that used was purposive sampling. Medical Department get responsible for employees health problem in komprehensif including promotive, preventive, curative and rehabilitative services. The biggest budget only for curative and rehabilitative. The study defined that the prevalence of hypertension year 2005 is 11,4%, year 2006 increase to 16,5% and year 2007 increase to 17,36%. Prevalence of Diabetes Mellitus (DM) year 2005 is 8,97%, year 2006 increase to 9,72% and year 2007 increase to 12,13%. Prevalence of dislipidemia year 2005 is 5,34%, year 2006 increase to 6,67% and year 2007 increase to 8,09%. Prevalence of hypertension year 2005 -2007 has been increased, prevalence of DM year 2005 - 2007 has been increased, prevalence of dislipidemia year 2005 - 2007 has been increased. Work Health Promotion at PT X was developed based on Ottawa Charter 1986. The company policies about work health is good enough although shortage in implementation. The biggest budget only for curative and rehabilitative for employees and their dependents. Promotion and prevention have to become a priority such as; the policy that decided Wednesday as a sport day must be realized so no more activity after 4 pm except sport. Health promotion by intranet media has to socialized. There's need a nutisionist at camp service to control worker nutrition status. In ascertain policy be related with health promotion must involved worker so the policy can be more effective."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam mengurangi kesenjangan fiskal antar seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten/Kota di pulau Jawa dan Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa yang disebabkan oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH SDA. Adapun teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis koefisien variasi, analisis korelasi dan analisis regresi.Selain melakukan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif terhadap DAU tahun 2004. Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan analisis terhadap formula DAU. Dengan kenyataan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang rendah terutama di daerah, maka penelitian ini mencoba melakukan analisis formula DAU dengan menginternalisasikan variabel Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) sebagai salah satu variabel pembangunan manusia yang terpilih.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Penyeimbang telah menyebabkan tidak optimalnya peran DAU dalam mengurangi kesenjangan fiskal. Demikian pula dengan trend Kabupaten/Kota baru hasil pemekaran turut memberikan kontribusi terhadap berkurangnya rata-rata penerimaan DAU yang diterima oleh daerah.Selain itu, simulasi menunjukkan bahwa nilai koefisien variasi formula DAU yang telah menginternalisasikan variabel IKM lebih kecil yaitu 0,43 dibandingkan dengan nilai koefisien variasi DAU tahun 2004 (0,57) dan DAU hasil estimasi (0,56).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DAU hasil simulasi lebih berhasil mengurangi kesenjangan fiskal antar Kabupaten/Kota di Indonesia yang disebabkan oleh DBH Pajak dan DBH SDA dibandingkan dengan DAU tahun 2004 dan DAU hasil estimasi."

"Latar belakang: Hampir tidak adanya perubahan jumlah kejadian bayi berat lahir rendah selama empat tahun terakhir merupakan suatu masalah besar, sehingga dapat berkontribusi terhadap angka kematian dan angka kesakitan bayi. Metod: Penelitian ini menggunakan desain kasus kontrol, untuk melihat hubungan status anemia trimester I, II, dan selama hamil sebagai variabel utama dengan kejadian bayi berat lahir rendah setelah dikendalikan dengan umur ibu, paritas, jarak kehamilan, tinggi badan, penambahan berat badan, lingkar lengan atas, kunjungan ke palayanan kesehatan. Dari 84,98 % data register kohort ibu yang valid dibagi menjadi dUa bagian. Pertama adalah ibu yang melahirkan aterm dengan bayi lahir berat badan rendah yang dikelompokkan menjadi kasus dan kedua ibu yang melahirkan aterm dengan bayi berat badan lahir normal yang dikategorikan kelompok kontrol. Untuk kelompok kasus semua ibu yang melahirkan aterm dengan bayi berat lahir rendah tahun 2006 dan 2007 diambil sedangkan tahun 2005 dilakukan random kasus hingga memenuhi 96 kasus. Untuk kelompok kontrol dibuat kerangka sampel, dari kerangka sampel ini kemudian diambil sampel secara random, sesuai dengan tempat dan waktu dimana kasus ditemukan hingga jumlahnya 96 kontrol. Sehingga total sampel penelitian berjumlah 192 sampel. Analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda dengan interaksi antara anemia dan lingkar lengan atas ibu hamil. Hasil: Ibu hamil yang anemia trimester I dan lingkar lengan atas kurang 23,5 cm berisiko 13,57 (95 % CI: 2,74-67,20) melahirkan bayi berat lahir rendah dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak anamia dan lingkar lengan atasnya lebih dari 23,5 cm dengan nilai p =0,001; Ibu hamil yang anemia trimester III dan lingkar lengan atas kurang 23,5 cm berisiko 7,44 (95% CI : 1,94-28,62) melahirkan bayi berat lahir rendah dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak anemia dan lingkar lengan atas lebih dari 23,5 cm dengan nilai p =0,003; Ibu hamil yang anemia selama kehamilannya (trimester I dan III) dan lingkar dengan atas kurang 23,5 cm berisiko 9,97 (95% CI: 1,81·54,79) melahirkan bayi berat lahir rendah di dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia dan lingkar lengan atas lebih dari 23,5 cm dengan niai p = 0,008. Kesimpulan: ibu barnil yang mengalarni status goo kurang (anemia dan lingkar lengan a!aS kurang 23,5 em) memperbesar risiko kejadian baY; berat 1abir rendah di Kola Jambi taboo 2005·2001.

---

Background: Next to nothing is change sum up heavy baby occurrence born to lower during four the last year represent an big problem, so that earn bave contribution to mortality and number of baby painfulness.

Design: This research use design case control, to see relation of status of anemia of trimester I, II, and during pregnancy as especial variable with heavy baby occurrence born to lower after controlled with mother age, parity. apart pregnancy, high of body, heavy addition of body, circle arm to the, visit to health service. From 84,98 % data of divided to valid register cohort mother become two shares. Mother bearing a term with baby born bady weight lower grouped to become case and second mother hearing a term with heavy baby of body born normal is which group control. For the case group of all mother bearing a term with heavy baby born to lower year 2006 and 2007 taken by 2005 done by random case till fulfill 96 case. For the group control made by framework sample, from this framework sample later; then be taken by sample in random as according 10 place and time of where case found till sum up 96 control. So that totalize sample research amount to 192 sample. Analysis multivariate use test of regression logistics duplicate with interaction of between anemia and arm circumference to the pregnant mother.

Results: Pregnancy woman which anemia of trimester I and arm circumference to the less 23,5 cm risk 13,57 (95 % CI: 2,74-67,20) bearing heavy baby born to lower compared to by a pregnancy mother which the anemia do not and the arm circumference to the more than 23,5 cm with p value = 0,001; Pregnancy mother which anemia of trimester III and arm circumference to the less 23,5 cm risk 7,44 (95% CI: 1,94-28,62) bearing heavy baby born to lower compared to by a pregnancy mother which the anemia do not and the arm circumference to the more than 23,5 cm with p value=0,003; Pregnancy mother which anemia of during his pregnancy (trimester I and III) and the arm circumference to the less 23,5 cm risk 9,97 (95% CI: 1,81-54,79) bearing heavy baby born 10 lower in compared to by a mother which the anemia do not and the ann circumference to the more than 23,5 cm with p value= O,008 aras pregnant mother.

Conclusion: Pregnancy woman experiencing of status gizi less (anemia and arm circumference to the less 23,5 cm) enlarging risk of heavy baby occurrence born to lower in Kota Jambi Year 2005-2007."

"Kebijakan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 494/menkes/SK/IV/2010 tentang Penyaluran dana BOK kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk pembangunan kesehatan masyarakat dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna percepatan tercapainya MDGs Bidang Kesehatan. Tujuan kajian untuk memberikan rekomendasi kebijakan BOK dalam pencapaian program kesehatan ibu dan anak. Metode: Kajian data sekunder profil kesehatan kabupaten tahun 2009-2011 dan data primer focus group discussion (FGD) dengan mengundang pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten dan beberapa puskesmas serta staf pengelola BOK dari pemda. Hasil: Penurunan angka kematian ibu dan bayi masih lamban dan kasus gizi kurang makin meningkat dari hasil review data profil 3 Kabupaten Sampang, Gresik dan kabupaten Sidoarjo. Pemerintah daerah kurang komitmen dalam menyusun strategi prioritas program kesehatan ibu dan anak dalam bentuk rencana inovasi aksi daerah. Kegiatan preventif promotif BOK kurang pengawasan dan kontrol pertanggungjawaban terutama pada puskesmas yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Pertanggungjawaban keuangan kurang tepat program dan sasaran, mengingat data pencapaian kesehatan ibu dan anak cakupan KN1-KN4 naik pada tahun 2010, namun kemudian turun kembali pada tahun 2011. Kesimpulan: Perlu upaya evaluasi dan monitoring pemanfaatan dana BOK sesuai peruntukan, supervisi kegiatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maupun oleh toko masyarakat setempat. Prioritas monitoring pada puskesmas di daerah sulit dengan AKI dan AKB tinggi. Saran: Perlu pendampingan dan pembinaan rutin dan berkala berupa bimbingan terknis terkait pemanfaatan BOK."

"Tesis ini membahas metode dalam mengukur dampak proyek yang melakukan intervensi mata pencaharian terhadap pendapatan. Studi Kasus yang digunakan adalah Proyek PULIH di Kabupaten Belu dan NTT, dimana proyek ini melakukan intervensi di 28 desa selama 26 bulan. Intervensi mata pencaharian dilakukan sebagai salah satu usaha dalam mengurangi kemiskinan dan kerentanan, khususnya di kalangan pengungsi internal (IDPs) yang tidak dapat kembali ke wilayah asalnya. Studi ini merupakan gabungan studi kualitatif dengan metode wawancara dan kunjungan lapangan serta studi kuantitiatif dengan metode regresi data panel dan metode statistik dekriptif dengan metode perbandingan rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi mata pencaharian adalah musim. Sementara itu Proyek PULIH secara kualitatif telah memberi dampak positif mata pencaharian masyarakat intervensinya, khususnya dalam menghadapi kerentanan yang diakibatkan oleh musim.

---

This thesis discusses methods for measuring the impact of projects that carry out livelihood interventions on income. The case study used is the PULIH Project in Belu District and NTT, where the project intervened in 28 villages for 26 months. Livelihood interventions are carried out as one of the efforts to reduce poverty and vulnerability, especially among internally displaced persons (IDPs) who cannot return to their home areas. This study is a combination of qualitative studies with interview methods and field visits as well as quantitative studies using panel data regression methods and descriptive statistical methods with average comparison methods. The results of the study indicate that the factors that affect livelihoods are seasons. Meanwhile, the PULIH Project has qualitatively had a positive impact on the livelihoods of its intervention communities, particularly in dealing with vulnerabilities caused by seasons."

"Penyaldt Demam Berdarah merupakan salah satu rnasalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan,karena merupakan pcnyakit menular yang berbahaya oleh karena dapat rnenimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabaln Kabupaten Lebak mcrupakan kabupaten yang dapat berpolensi temjadinya kasus luar biasa (KLB) demem Berdamh Dengue,untuk tu maka perlu perhatian dari pemcrimah daerah untuk penyiapan baik dana maupun sarana dalam mengantisipasi kejadian tersebut.Kebijakan otonomi daiam era desentralisasi menyebabkan bidang kesehatan menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Kabupatcn/Kota didalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakagdan sebagai konsckwcnsinya pemerintah kabupaten/kota harus menyusun kebijakan,termasukkebijakan pembiayaan dalam upaya pembanguuan kesehatan tersebut. Sampai saat ini belum pemah dilakukan analisis mengenai pendanaan program yang bersumber pemerintah baik lmtuk pemeberantasan maupun pengobatannya di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bcrapa besar pcndanaan program pemberantasan Dcmam Berdarah Dengue di Kabupaten Lcbak baik untuk Upaya peningkatan Kesehatau Masyarakat (UKM) maupun untuk Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan (UKP), berapa persentasenya dari anggaran kesehatan maupun dari APBD,dan bagaimana pengglmaannya untuk kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak pada Instansi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Di RSUD Adjidharmo yang merupakan Rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, sebagai pengclola anggaran program Demam Berdarah Dengue bcrsumber pernerintah di Kabupaten Lebak. Analisis pendanaan program pemberantasan DBD menggunakan data anggaran tahun 2005, tahun 2006 dan data anggaran tahun 2007. Dari hasil analisis tersebut didapatkan besaran anggaran bcrsumber pemerintah untuk program UKM DBD tahun 2005 adalah sebesar Rp.l02.035.000 sedangkan untuk tahun 2005 adalah sebcsar Rp. 80.821000 dan untuk tahun anggaran 2007 adalah 242.384.000. Besaran anggaran yang digunakan untuk Program UKP yang bersumber pemerintah (kcls III) adalah untuk tahlm 2005 sebesar Rp. 1.518.750, untuk tahun 2006 sebesar l6.258.800. sedangkan untuk tahun 2007 besamya adalah sebesar Rp. 44.305.308. Dengan menggnmakan angka estimasi bank dunia lmtuk kebutuhan program csscnsial dimana Demam Berdarah Dengue termasuk didalamnya maka realisasi pendanaan untuk program DBD di Kabupatcn Lebak baru mencapai 201,50 perkapita/tahun dari estimasi kebutuhan standar bank dunia untuk program DBD adalah sebesar 4.923 pcrkapita/tahun. Pada analisis kasus diketahui terdapat kecamatan endcrnis untuk kasus Demam Berdarah yaitu kecamatan Rangkasbitung, kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Bojong manik dan Kecamatan Cileles. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak untuk dapat memanfaatkau lebih optimal kebijakan pemda dalam alokasi pendanaan untuk lebih efektif dan efisien dalam penentuan dan penggunaan berdasarkan skala prioritas.

---

Dengue Haemorragic Fever disease is a public health problem that affects widely in life because it is a dangerous and contagious disease which can cause death in a short period and become epidemic otienly. Regency of Lebak is an area that has a potentiality for extraordinary case (KLB) of dengue fever. Therefore, need more attention from local govcmmcnt in preparing fund and also means for anticipating this problem. Autonomous policy in the era of decentralization has placed health sector as its local govemment's responsibility and obligation; and thus, makes local govemment has to arrange local policy including funding policy in order to develop enough progress in health sector. Until now, there is no study from the government, which analy/.e the timding program either for eradicating or medication of dengue haemorrhagic fever in Regency of Lebak. Therefore this research is conducted in order to know how much tl1e funding program for dengue haemorragic fever?s eradication in Lebak for both Public Health Improvement Effort (UKM) and Personal Health Improvement Effortl And also to know how much the percentage from either health budget or APBD; how is its usage, what activities that become the first priority. This research is executed on the Institution of Public Health Service and Social Prosperity and on RSUD Adjidharmo in Regency of Lebak, as the organizer of dengue haemorrhagic fever's funding program that comes fiom its local government. Dengue Haemorragic fever?s eradication funding program analysis uses all budget data in 2005, 2006 and 2007. From the analysis we found that the amount of budget from local govemment for UKM DBD program in the year of 2005 is l02.035.000 IDR; while 2006 is 80.821000 IDR and for 2007 is 242.384.000 IDR. The amount of budget used for UKP Program which is based on govemmcnt (class III) in the year of 2005 is 1.518.750 IDR, and 2006 is l6,258.800 IDR, and 2007 is 44.305.308 IDR. By using world bank?s estimation number for essential program requirement where dengue haemorrhagic fever is included, hence the realization ol? dengue haemotragic fever?s funding program in Lebak is about 201,50 per capita/year while the world bank?s standard requirement estimation is about 4.923 per capita/year. On case analysis, known that there is endemic sub-district for dengue haemorragic fever case, which are Rangkasbitung, Cibadak, Kalang Anyar, Bojong Manilc and Cileles. Pursuant to the result ofthe research, the writer suggests the Public Health Service and Social Prosperity Institution in Regency of Lebak to make use the local government?s policy more optimal especially in funding allocation to be more effective and efficient base on priority scale."

"Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia."

"Provinsi Sumatera Barat masih memiliki banyak masyarakat hampir miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk mengatasi masalah itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengupayakan suatu program inovasi, yang mengkombinasikan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem Pelayanan Dokter Keluarga. Untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur No. 40 dan No. 41 tahun 2007, serta dialokasikannya dana untuk bantuan subsidi premi sebesar Rp 9.041.520.000,- oleh Pemerintah Provinsi. Namun, pada kenyataannya dari dana yang telah dialokasikan tersebut hanya sebesar Rp 3.772.560.000,- yang direalisasikan atau sebesar 41,72%. Rendahnya tingkat realisasi dana tersebut akan mempengaruhi pencapai tujuan program. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis manajemen pelaksanaan Program Jamkesda di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007.Kerangka konsep penelitian menggunakan pendekatan sistem (input-proses-output), yakni sumber daya sebagai input, fungsi manajemen sebagai proses dan tingkat pencapaian sasaran sebagai output. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan sumber data terdiri dari data primer (wawancara mendalam terhadap informan) dan data sekunder (telaah dokumen). Informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Seksi JPKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan tujuan Program Jamkesda telah diketahui oleh informan, namun penetapan Pergub dinilai terlambat. Sebagian besar dana berasal dari APBD yang menunjukkan kemandirian pendanaan dari Pemerintah Provinsi. Tenaga pelaksana Seksi JPKM masih terbatas dan belum ada prosedur dalam pembagian dan perizinan petugas dan sarana untuk melaksanakan program belum mencukupi. Pada proses didapatkan bahwa perencanaan didominasi oleh bottom-up planning berdasarkan usulan Kepala Seksi hal ini akan meningkatkan kinerja anggota, pengorganisasian pada pelaksanaan program masih tidak sesuai karena keterbatasan petugas. Penggerakkan program dilihat dari motivasi dan kepemimpinan masih kurang mendukung untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan yang belum memiliki ketegasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Pada output didapatkan bahwa tingkat pencapaian sasaran Program Jamkesda yang dilihat dari realisasi dana subsidi bantuan premi masih belum tercapai.Oleh karena itu peneliti menyarankan beberapa upaya untuk meningkatkan output dilihat dari segi input dan proses, yakni menyempurnakan sistem dalam penetapan Peraturan Gubernur dan pencairan dana, membuat prosedur dalam pembagian tenaga pelaksana, penyediaan sarana untuk melaksanakan program, pemberian motivasi dan kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja tenaga pelaksana serta ketagasan prosedur dalam pengawasan."