Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter bertolak dari tujuan yang tidak searah. Sehingga dalam pelaksanaanya dibutuhkan suatu koordinasi yang selaras untuk menghasilkan suatu bauran kebijakan yang mampu meminimalkan adanya trade of tujuan. Terutama dalam menghadapi era interasi perekonomian global beserta segala keuntungan dan kekurangannya mengingat adanya potensi dampak negatif berupa krisis global yang sewaktu-waktu mengancam pertumbuhan dan kestabilan perekonomian domestik. Bagi negara berkembang dan perekonomian terbuka kecil, variabel- variabel makro ekonomi yang berasal dari asing secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian dornestik. Tesis ini meneliti kombinasi kebijakan fiskal moneter di dalam menghadapi kondisi normal maupun guncangan perekonomian dengan menggunakan metode Tivo Stages Least Square (T SLS).

---

Macroeconomic policy conducted by fiscal and monetary authority come out from a very different type of objectives. Concerning this fact, minimizing trade off is a must to make an optimal policy mix, and this will only achieved by forming a simultaneous policy coordination to between those authority. In the global economic integration era, domestic economic performance must be influenced world economic condition. Especially its negative impact such as global crisis potency that could be emerge in unpredictable moment, has made it become more important to create a jointly optimal fiscal and monetary coordination for ensuring and protecting domestic economic performance from this bad impact such as capital outflow. As an emerging country and a small open economy, Indonesian economy significanty influenced by many economic variables that came Horn the rest of thc world. This thesis characterises the jointly optimal fiscal and monetary policy combination both in a nonnal economic condition and in a crises by using two stages least squares (T SLS) method."

"Salah satu temuan penting dari penerapan desentralisasi di Indonesia adalah untuk menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik mclalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap sehingga alokasi sumber daya secara lebih produktif dapat tercipta. Untuk itu diperlukan pelimpahan kcwcnangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pernerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan _pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan rdaerah, Serta pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari pusat kepada Pemerintahdaerah.Penelitian ini bertujuan mengungkap apakah maksud dari penerapan desentralisasi tersebut dapat dicapai? Untuk membuktikan hal tersebut, penelitian ini menguji apakah dalam penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat bempa unconditional grants ditemukan fenomena flypaper efféct yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah berperilaku secara tidak hati-hati. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data panel yang dikumpulkan dari BPS dan Ditjen Perimbangan Keuangan Departcmcn Keuangan, meliputi data PDRB berdasarkan harga berlaku, belanja daerah, dan unconditional grants untuk periode pengamatan tahun anggaran 2003 hingga 2006. Data diolah secara ekonometri. Objek observasi adaiah 135 kabupaten kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dan tidak mengalami pemekaran selama periods pengamatan.Hasil penelitian : adanya fenomena flypaper efféct yang memmjukkan perilaku pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang bersifat asimetris dalam kaitannya dengan penggunaan dana transfer dalam bentuk unconditional grants. Untuk setiap tambnhan 1 mniah unconditional grants. pemerintah kabupaten/kota akan merespon dalam bentuk kenaikan belanja daerah Sebesar 0,837 rupiah dan setiap tambahan 1 mpiah PDRB akan mcningkatkan belanja daerah sebesar 0,006 rupiah. Flypaper effect menunjukkan terjadinya indikasi ketidakhati-hatian dalam penggunakan sumber daya berupa grants dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah.

---

One of the important objectives of the decentralization implementation in Indonesia is to create efficiency in the provision of public goods and services through the role shifting of public decision-making to the lowest level of government that has the most complete' information so that the anteeanen of more productive be created. For that reason, the delegation of authority from the higher government to the lower government is needed to carry out spending, taxation and levy in which the authority of local governments, and provide assistance in the form 'of transfer from central government I0 local government.

This research aims to reveal whether the intentions of the decentralization implementation can be achieved. To prove it, this Study tested whether the phenomenon of flypaper effect is found in the use of transfer funds from central government in the form of' unconditional grants, which indicates that local governments have behaved not prudently. Data used in this research are secondary data which are collected in a cross section nom BPS and the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance, including PDRB data based on the current price, local expenditure, and unconditional grants for the observation period of 2003-2006. The data are processed econometrically. Objects of the observation are 135 districts/cities in Indonesia that have complete data and do not get expansion during the period of observation.

The finding of this research shows that there is a flypaper effect phenomenon that illustrates the behavior of local (district/city) governments in Indonesia, which is asymmetrical in relation to the use of transfer Funds in the fonn of unconditional grants, its found that for each additional l mpiah of unconditional grants, local governments will respond in the form of the increase of local expenditure by 0,887 rupiah and for each additional I rupiah of PDRB, local government expenditure will increase by 0,006 rupiah. The flypaper effect indicate 'not prudently' in the use of grants from central government by local governments."

"In this upper-level undergraduate text, David Hyman delivers a solid economics-oriented approach to public finance and public policy. The 11th edition of Public Finance addresses public issues that will confront the United States and other nations throughout the new millennium. Dr. Hyman first emphasizes the economic theory of public goods and how to best provide them. He then builds in relevant applications to illustrate the main economics points and ensure solid understanding. Packed with timely, real-world examples, this text sparks lively discussion and debate with its convincing coverage of hot topics using the latest government statistics and recent scholarly research." -- publisher website."

"Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter bertolak dari tujuan yang tidak searah. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu koordinasi yang selaras untuk menghasilkan suatu bauran kebijakan yang mampu meminimalkan adanya trade off tujuan. Terutama dalam menghadapi era integrasi perekonomian global beserta segala keuntungan dan kekurangannya mengingat adanya potensi dampak negatif berupa krisis global yang sewaktu-waktu mengancam pertumbuhan dan kestabilan perekonomian domestik. Bagi negara berkembang dan perekonomian terbuka kecil, variabelvariabel makro ekonomi yang berasal dari asing secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian domestik. Tesis ini meneliti kombinasi kebijakan fiskal moneter di dalam menghadapi kondisi normal maupun guncangan perekonomian dengan menggunakan metode Two Stages Least Square (TSLS).

---

Macroeconomic policy conducted by fiscal and monetary authority come out from a very different type of objectives. Concerning this fact, minimizing trade off is a must to make an optimal policy mix, and this will only achieved by forming a simultaneous policy coordination to between those authority. In the global economic integration era, domestic economic performance must be influenced world economic condition. Especially its negative impact such as global crisis potency that could be emerge in unpredictable moment, has made it become more important to create a jointly optimal fiscal and monetary coordination for ensuring and protecting domestic economic performance from this bad impact such as capital outflow. As an emerging country and a small open economy, Indonesian economy significanty influenced by many economic variables that came from the rest of the world. This thesis characterises the jointly optimal fiscal and monetary policy combination both in a normal economic condition and in a crises by using two stages least squares (TSLS) method."

"Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir di sejumlah negara Muslim menggambarkan suatu pertumbuhan yang tidak berkualitas akibat meningkatnya kesenjangan. Penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dan efisien dapat mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menikmati pertumbuhan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal meliputi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan serta kebijakan moneter meliputi sasaran akhirnya yaitu inflasi dan kredit domestik perbankan terhadap pertumbuhan inklusif di 4 negara OKI yaitu Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia dengan menggunakan pengukuran yang diformulasikan oleh Hakimian. Hasil estimasi dengan menggunakan ECM Error Correction Model menunjukkan bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Malaysia dan Qatar, sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia dan Saudi Arabia. Sementara itu, inflasi ditemukan hanya berpengaruh signifikan dalam jangka panjang baik di Indonesia, Qatar, Malaysia dan Saudi Arabia, sedangkan kredit domestik perbankan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Saudi Arabia, Malaysia dan Qatar dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu adanya peninjauan ulang porsi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan dan efisiensi alokasi anggarannya untuk mendukung pertumbuhan inklusif. Selain itu, penguatan kebijakan moneter, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, serta perluasan sektor keuangan financial deepening untuk mencapai kesetaraan masyarakat dalam mendapatkan akses keuangan dapat mendukung tercapainya pertumbuhan inklusif.

---

In the last decade, a number of Muslim countries experience an unqualified economic growth. It is indicated by a high economic growth with less equality. The usage of an effective and efficient fiscal and monetary policy can promote an inclusive growth. This study empirically investigates the impact of fiscal policy government spending on health and education and monetary policy target inflation and domestic credit by banks on inclusive growth in four selected OIC Organization of Islamic Cooperation member countries, namely Indonesia, Malaysia, Qatar and Saudi Arabia by using Hakimian's formulation.

Based on ECM Error Correction Model, the result of this investigation shows that government spending in health positively and significantly influences inclusive growth in Malaysia and Qatar, while government spending on education influences inclusive growth in Indonesia and Saudi Arabia positively and significantly both in the short and long term. In terms of monetary policy, there is a significant effect of inflation towards inclusive growth in Indonesia, Qatar, Malaysia and Saudi Arabia in the long term. Meanwhile, a significant and positive influence of domestic bank credit towards inclusive growth only happens in Malaysia, Qatar and Saudi Arabia in long term.

Based on these results, it is necessary to review the portion of government spending in health and education, to increase the efficiency of budget allocation to support the inclusive growth. In addition, it is also necessary to strengthen monetary policy, maintaining political stability and security of the country, as well as to enhance the finance sector by financial deepening to achieve the equality in access to finance to promote the inclusive growth. "

"Jumlah penelitian yang melakukan observasi terhadap bagaimana otoritas moneter dan fiskal berinteraksi sudah banyak, bahkan yang dilakukan di Indonesia. Penelitian ? penelitian tersebut menemukan konsensus akan pentingnya koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal untuk mencapai tingkat inflasi yang optimal dan pertumbuhan ekonomi serta meminimalisasi kerugian kesejahteraan secara total. Namun, belum ada penelitian yang mencari tingkat optimal dari kebijakan moneter dan fiskal dengan mempertimbangkan interaksi kedua kebijakan tersebut. Dalam model teori permainan nonkooperatif, skripsi ini menggunakan fungsi kerugian dari kebijakan moneter yang menggunakan tingkat suku bunga SBI sebagai instrumen kebijakan moneter, dan dari kebijakan fiskal yang menggunakan pengeluaran pemerintah sebagai instrumennya, sebagai imbal hasil dari masing ? masing otoritas. Secara umum, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat suku bunga SBI dan pengeluaran pemerintah actual masih berada pada titik non ekuilibrium nash (nash equilibrium) dan non ekuilibrium pareto (pareto equilibrium). Oleh karena itu, kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan masih dapat diperbaiki, terutama pemerataan pengeluaran pemerintah sepanjang tahun, seperti perbaikan penyerapan anggaran pemerintah pada kuartal kedua dan menurunkannya di kuartal ketiga, serta menurunkan tingkat suku bunga SBI.

---

Researches on how monetary and fiscal authority interact and should interact have been abundant, even in Indonesia. One consensus that converges from those researches is the importance of coordination between monetary and fiscal authority to have optimal inflation rate and economic growth and minimize welfare loss. What had not yet been observed is the optimal level of the monetary and fiscal policy in regards of monetary and fiscal policy interaction, which is the focus on this research paper. In non - cooperative game theory model, we used loss function of monetary policy which uses SBI rate as its instruments, and fiscal policies with government spending as its tools, as the payoff for each authority. In general, the result shows that the actual SBI rate and government expenditure yielded in non ? Nash Equilibrium and non - Pareto Equilibrium. Thus, there is much room to improve the policies, especially smoothing of government expenditure throughout the year, i.e. improving the government expenditure absorption in the second quarter and moderating it in the third and fourth quarter, and lowering the SBI rates."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisa interaksi kebijakan moneter dan fiskal diIndonesia dalam dua periode sub-sampel yang ditandai dengan diberlakukannyaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hasil darianalisa Vektor Autoregresi yang menyertakan lima variabel ekonomi makro ini(antara lain, tingkat pertumbuhan riil Produk Domestik Bruto, tingkat surplusfiscal, suku bunga SBI 1 bulan, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan kursRupiah atas Dollar Amerika Serikat) menunjukkan bahwa status independen BankIndonesia merubah interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal, sebagaimanahalnya dengan cara pembuat kebijakan tersebut terhadap performa variabel makroekonomi lainnya.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the monetary and fiscal policy interactionin Indonesia in the two sub-sample periods which was marked by the enactment ofAct Number 23 in 1999. Using a Vector Autoregression analysis whichincorporating macroeconomics variables, the results show that the independencestatus of the central bank of Indonesia which given by the new law changes theinteractions of monetary and fiscal policy, as well as the way the policymakersinfluencing the performance of targeted variables."

"Fiscal and monetary policies; collection of articles"