Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas akhir ini merupakan laporan kegiatan penulis dalam upayamembantu menyelesaikan kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi diPT X, yang dikaitkan dengan upaya meningkatkan pola pendisiplinmencegah berulangnya kejadian yang sama.Kasus yang terjadi melibatkan 2 orang Manajer Pemasaran dan seorangDirektur Operasi dan mempakan penyalahgunaan wewenang, pencurianorder perusahaan, pencurian know how perusahaan, dan memakai fasilitasperusahaan untuk kepenlingan priibadi/kelompok yang rnengakibatkankerugian dan atau rnengurangi keuntungan perusahaan. Kasus ini melanggarperaturan dalam Kesepakatan Kerja Bersama yang ditandatangani padatanggal 24 Desember 2002, yang secara legal berlaku untuk seluruhkaryawan PT. X termasuk manajemen PT. X, dengan sanksi PHK, dan bisadikembangkan menjadi kasus pidana pencurian atau korupsi (tindakankriminal).Pemberian sanksi berupa Surat Peringatan Pertama, mempunyai dampakpada organisasi , karena para oknum adalah orang-orang yang memilikiposisi tinggi di PT. X yang seharusnya menjadi panutan (role model) bagipara bawahannya.Untuk usulan pemecahan, kami mengusulkan untuk memutasimereka ke anak perusahaan lain atau ke perusahaan induk di bagian yangmemang dipemntukkan unluk kmyawan dengan kinerja kurang. Selain ituhams dijaga agar peraturan serta sanksinya dapat di jalankan dengan efektif."

"Bank is always given on to choice dilemmatic between guarantying service and security to client. Too tight security will yield service-disappointing client. On the contrary, service-gratifying client will sacrifice security system. Facing this dilemma, bank has to be wise and able to develop or build job procedure, which can guarantee security but on the other side have to remain to gratify client.Transaction in case of Bank of BNI represents the false transaction with indication of the transaction conducted without following rule of intern of Bank of BNI. Exporters that are company, which is the inclusive of Gramarindo Group and Petindo Group, have done fictitious exporting.The case of manipulation in bank of the BNI is not modestly. It is interesting to learn why manipulation a bank becomes choice by officer from circle of intern of bank and also by outside party. See characteristic of its crime hence manipulation of L/C in Bank of BNI can be classified as white-collar crime, specially the crime conducted by officer of company and also "outsider" owning relation or link with "insider".Motivation of the criminals, specially all perpetrators of manipulation of L/C in Bank of BNI can be existed as motivation of economics consisted of three possibility of, namely "requirement" (material obtained to fulfill commitment requirement or personal requirement), " greed" (advantage of material to answer the demand of certain personal target) and "opportunity" (availability of opportunity to answer the demand greed and requirement) and also the motivation impelled by a feeling of individual commitment in his relation or link with his group or others which have planted in himself; he do not wish to see that relation or link deteriorate for his deduction for doing crime supported by his group. Feebleness in banking sector, especially Bank of BNI, have to be comprehended by as a condition whereabouts all manipulation L/C perpetrator can do and realize his action easily."

"Penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas dengan menerapkan sanksi disiplin, sanksi pidana serta sanksi kode etik merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Po1ri. Sebagai hal yang bersifat baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas oleh Bidpropam Polda Metro Jaya.Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan terlibat wawancara, pemeriksaan dokumen,dan pemilihan kasus yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Metro Jaya, baik secara preventif maupun represif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas, baik dalam bentuk Pungli denda damai menerima setoran maupun pemalsuan Tilang adalah merupakan penyimpangan pekerjaan polisi yang juga merupakan korupsi polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah merupakan wujud dan ciri-ciri dari pelaksanaan Birokrasi Patrimonial dimana pimpinan dari petugas Polantas yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Disamping itu dalam penanganannya juga ada terkesan diskriminasi,yaitu dalam arti masih memandang bahwa siapa yang melanggar, perbuatan apa yang dilanggar serta adakah hubungan yang saling menguntungkan antara penyidik Bidpropam dengan petugas yang melangggar serta kebijakan dan pimpinan juga turut mewarnai penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan ,antara lain adalah faktor pengorganisasian, ketentuan hukum yang berlaku, kebijakan pimpinan,dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri.Dalam rangka mencapai tujuan sistem penegakan hukum terhadap penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut, maka diperlukan adanya organisasi atau unit khusus yang bertugas untuk melakukan penanganan/penyidikan terhadap pelanggaran hukum,disiplin maupun kode etik yang dilakukan anggota Polri. Selain itu diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.

---

The handling of power abuse which is conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by applying disciplinary sanction, criminal sanction and code of ethic sanction is a new paradigm in processing the law enforcement on Indonesian National Police (POLR1) members. As a new paradigm, it is necessary to straighten out the system of its implementation. Through the thesis, the author tries to describe how Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police handle power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators.The author employs qualitative approach and data is collected through involved observation, interview, and document review and case choice. The thesis focuses on the handling of power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police, either in preventive ways or repressive ways.The results of the research reveal that such power abuses are conducted in several ways, such as illegal levies, negotiation, and fake tickets. All the forms are classified as police corruption. The results of the research also reveal that the handling is usually held in patrimonial bureaucrat way in which the superior of the traffic police officers conducting the abuse is given authority to punish his or her subordinates. In addition, there is a discriminative thing meaning that the superior considers who does the abuse, what regulation is violated, and whether it is a mutual relationship between the investigators of Profession and Security Department and traffic police officers who does the power abuse. Moreover, the results of the research reveal some factors that influence the implementation of such handling, such as organizing factor, the existing regulations or laws, the management's policies, and the existing cultures in POLRI organization.In order to achieve the goals, it is necessary to have a special unit or organization which has the duties to handle and to investigate disciplinary Violation or code of ethic violations conducted by POLRI members. Furthermore, it is necessary to have a procedure of the implementation of law enforcement that functions as a system. Such procedure can also accommodate the implementation of laws or regulations applied to POLRI members."

"ABSYTRAKMasalah pokok disertasi ini adalah mengenai persepsi dosen di wilayah Jakarta terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan dalam 0rganisasi. 0rganisasi terdiri dari tiga kelompok yaitu organisasi kenegaraan, niaga, dan kemasyarakatan. Yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah bagaimana hubungan antara masing-masing elemen internal dan linglcungan ekstemal organisasi dengan perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi. Perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi (dalam disertasi digunakan juga istilah korupsi) merupakan perilaku karyawan yang bekerja dalam organisasi, karena itu teori dasar yang penulis gunakan adalah teori perilaku keorganisasian Teori yang sesuai antara lain adalah teori perilaku keorganisasian Keith Davis dan John W. Newstrom dalam bukunya Human Behavior at Work: Organizaiional Behavior. Dinyatakan bahwa perilaku keorganisasian adalah studi dan aplikasipengetahuan mengenai bagaimana karyawan bertindak dalam organisasi. Perilaku keorganisasian dipengaruhi oleh elemen-elemen internal yaitu manusia (people), struktu (structure), dan teknologi (technology), serta elemen-elcrnen lingkungan eksternal yaitu suprastruktur dan kemasyarakatan. Di dalam penelitian kelima elemen tersebut merupakan variabel-variabell yang berhubungan dengan variabel penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi. Berdasarkan variabel-variabel tersebut penulis tentukan indikator-indikator penelitian yang akan menjadi butir-butir pertanyaan kuesioner.Populasi penelitian adalah pengajar perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang berjumlah sekilar 8000 orang di wilayah Jakarta. Dengan menggunakan tabel Rea dan Parker, penulis tentukan jumlah sampel sebanyak 360 orang. Secara purposive penulis pilih bidang/jurusan administrasi, hukurn, manajemen, ilmu po1itik, dan psikologi yang ada pada 12 (dua belas) Universitas dan sekolah tinggi yang menjadi kelompok rcsponden Dari 360 lembar kuesioner yang didistribusikan, kucsioner yang kembali sejumlah 329 lembar.Tcmuan penclitian menunjukkan bahwa terjadi dan meluasnya penyahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi adalah berhubungan erat dengan permasalahan-permasalahan internal dan eksternal organisasi, yailu: kepuasan kerja, disiplin, nilai-nilai, kepemimpinan atasan, penghargaan, golongan kepangkatan, budaya organisasi, karir, karakteristik pekerjaan, tertib administrasi, teknologi informasi jaringan, sistcm infomasi keuangan, kepemimpinan presiden, pengawasan fungsional, pengawasan dan hukum, birokrasi publik, pengawasan eksternal, pengawasan internal, kesenjangan ekonomi, pencucian uang, dwifunngsi, dan feodalisme.Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa korupsi atau penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi adalah tcrmasuk bidang perilaku keorganisasian yang dapat dikembangkan melalui penelitian-penelirian bidang lain. Permaslahan korupsi memang merupakan permasalahan yang luas dan rumit, karena itu sesuai dengan pendekatan bidang perilaku keorganisasian yang merupakan kombinasi antardisiplin yaitu: Psikologi (Psikologi Keorganisasian), Sosiologi (Sosiologi Keorganisasian), Antropologi (Budaya Organisasi), llmu Politik (Kekuasaan), Sojarah (Sejarah Organisasi dan Manajemen), dan Ekonomi (Teori Keputusan).Dalam hal implikasi kebijakan, hasil penelitian dapat digunakan untuk keperluan penyusunan kebijakan agar dapat dilakukan pcngelolaan organisasi yang baik (goodgovernance) pada organisasi kenegaraan, niaga, maupun kcmasyarakatan."

"KPK memiliki pengawasan fungsional dari internal lembaga yakni Dewan Pengawas KPK dan Inspektorat KPK. Pada awal tahun 2021, diketahui terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya pengawasan fungsional dari internal lembaga sekalipun, tidak mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti berupa kendala apa dalam pengawasan (secara umum) terhadap penyidik, bagaimana pengawasan dan apa kendala pengawasan, serta pola pengawasan yang optimal dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penyidik terhadap penyidik agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Penelitian ini menggunakan metode explanatori, bertujuan menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap penyidik KPK sehingga penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK terjadi dan melakukan analisa terhadap pengawasan yang dilakukan Satuan Tugas Penyidik terhadap penyidik dan kendalanya, sehingga pengawasan yang optimal dapat dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Pengumpulan data dengan proses wawancara terhadap informan kunci dan informan sebagai subjek penelitian, melakukan observasi lingkungan kerja penyidik pada Direktorat Penyidikan, kemudian menganalisis data hasil wawancara dan observasi dengan mengaitkan temuan terhadap konsep teori dan kajian pustaka yang digunakan peneliti. Dari hasil penelitian, diketahui kendala pada pengawasan (secara umum) yakni pengawasan dilakukan berupa pengawasan represif setelah adanya laporan atau informasi penyalahgunaan wewenang yang terjadi, tidak terlaksananya penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang berlaku di KPK dan pengawasan tidak melekat terhadap penyidik. Pengawasan Satuan Tugas Penyidik belum optimal dengan kendala tidak dapat dilakukannya pengawasan melekat 1X24 jam dan masih adanya budaya “ewuh pekewuh”. Atas kendala tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal seperti perumusan aturan yang mendukung pengawasan internal untuk melakukan pengawasan preventif, perlunya sarana dan prasarana komunikasi pelaporan terhadap pengawasan internal, membudayakan budaya egaliter yang benar, pembenahan sistem rekruitmen penyidik yang berintegritas bukan hanya kuantitas, pembekalan dan penyuluhan secara periodik kepada penyidik untuk pemahaman dan penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang berlaku di KPK, serta pemberian contoh tauladan dari senior dan pimpinan KPK.

---

KPK has functional oversight from internal institutions, KPK Supervisory Board and KPK Inspectorate. At the beginning of 2021, KPK investigators had abused their authority. This proves that functional oversight from internal institutions, it does not prevent abuse of authority by investigators. The problems raised by the researcher are in the form of what constraints are in supervision (in general) of investigators, how is supervision and what are the constraints, as well as the optimal pattern of supervision carried out by the Investigative Task Force against investigators so as not to abuse their authority. Uses the explanatory method, aims to explain how to supervise KPK investigators so that abuse of authority by KPK investigators occurs and analyze the supervision carried out within the scope of the Investigator Task Force on investigators and the constraints, so it can be concluded on how optimal supervision can be carried out so as not to there was an abuse of authority by KPK investigators. With a qualitative approach and case study design. By interviewing key informants and informants as research subjects, then observing the work environment of investigators at the Directorate of Investigation, then analyzing the data from interviews and observations by linking the findings to theoretical concepts and literature review used by researchers. The results are, there are obstacles to supervision (in general), namely supervisory actions carried out only in the form of repressive supervision after reports or information regarding the abuse of authority that occurred, the implementation of the Basic Values, Code of Ethics, and Code of Conduct that apply at the KPK is not implemented and supervision is not attached to investigators. The supervision of the Investigative Task Force was not optimal with the constraints that it could not carry out 1X24 hour inherent supervision and there was still a culture of "ewuh pekewuh". The suggests are such as the formulation of rules that support internal supervision to carry out preventive supervision, the need for communication facilities and infrastructure for reporting on internal control, cultivating a true egalitarian culture, improving the investigator recruitment system with integrity not just quantity, provision and counseling in a comprehensive manner. periodically to investigators to understand and apply the Basic Values, Code of Ethics, and Code of Conduct that apply at the KPK, provide exemplary examples from KPK seniors and leaders."

"Limbah merupakan bagian dari hasil produksi yang pada umumnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang kurang baik, namun jika limbah tersebut dapat dimanfaatkan atau didaur ulang kembali menjadi produk yang sejenis atau jenis produk lainnya maka akan mempunyai nilai tambah (added value) yang sangat menguntungkan. Hal itu terjadi pada PT. X yang proses produksinya menghasilkan limbah industri baja (sludge). Dari sejumlah limbah baja yang berada di tempat penyimpanan pada perusahaan tersebut, telah dilakukan penelitian yaitu dalam rangka untuk analisa investasi penanganan limbah baja sebagai bahan pengganti atau campuran bahan baku baton non struktur seperti produk batako, paving block, dan genteng press, maka hasil proses dan analisa masalah pada penelitian ini terdapat beberapa aspek yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 1. Aspek pasar, produk yang menggunakan bahan campuran limbah memiliki harga jual produk lebih murah dibandingkan dengan produk tanpa limbah. Harga jual produk untuk laba 20 % Seperti : Batako dengan 50 % limbah FC sebagai pengganti pasir seharga Rp 590,-/ buah, Paving Block dengan 60 % limbah FC sebagai pengganti pasir seharga Rp 441,-./ buah, dan Genteng Press dengan 20 % limbah EAF sebagai pengganti semen seharga Rp 960,-/ buah. 2. Aspek Teknis, produk yang menggunakan bahan campuran limbah memiliki hasil uji kuat tekan dan ketahanan terhadap penyerapan air lebih baik dibandingkan dengan produk tanpa menggunakan limbah, yang hasil seperti pada tabel 4.10. 3. Aspek Ekonomi dan Finansial, dapat dilihat berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mcngetahui sejauhmana performansi investasi perusahaan dalam menanamkan modalnya untuk rencana pembuatan/perluasan pabrik dengan berdasarkan hasil penilaian perhitungan biaya yang mempunyai peluang dan mendatangkan keuntungan di masa depan. Adapun hasil analisa biaya dan penilaian rencana investasi adalah sebagai berikut : a. Perhitungan analisis Break Even Point (BEP) untuk jenis produk dan jenis limbah adalah Batako dengan 50 % FC sebesar Rp 412.049.850,- atau 698.615 buah, Paving Block dengan 60 % FC sebesar Rp 412.027.257,- atau 933.984 buah, dan Genteng Press dengan 20 % EAF sebesar Rp 412.059.941; atau 430.215 buah. b. Pada penilaian rencana investasi untuk masing-masing jenis produk dan jenis limbah terhadap penilaian NPV, IRR, dan Payback Period adalah: Batako, 20 % limbah DR/W+IRM pengganti pasir adalah : NPV -Rp 24.709.240, IRR = 69,13 %, dan Payback Period = 1,30 tahun. Paving Block, 10 % limbah CRM pengganti pasir adalah : NPV = Rp 83.411.305,-, IRR =113,94 %, dan Payback Period = 0,77 tahun Genteng Press, 20 % limbah EAF pengganti semen adalah : NPV = Rp 110.100.789,-, IRR = 122,40%, dan Payback Period = 0,72 tahun 4. Analisa sensitivitas berkecenderungan pada perubahan harga jual untuk menyesuaikan harga jual pasar yang berlaku saat ini, sehingga keuntungan total meningkat seperti laba untuk batako menjadi 51 %, paving block menjadi 52 %, dan genteng press menjadi 43 %."

"[ABSTRAKKeprihatinan terhadap penggunaan obat-obat terlarang oleh para petugas polisi. Para petugas polisi merupakan bagian dari masyarakat dan akan mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, baik dan buruk. Penggunaan obat-obat terlarang merupakan sebuah keprihatinan, karena dapat merusakan kemampuan seorang petugas untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan tepat, mempertinggi kemungkinan korupsi, menggambarkan pelanggaran etika dan hukum kepercayaan, merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian dan integritas mereka.Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yakni bertujuan mengetahui motivasi penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian di jajaran Polda X. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan wawancara secara mendalam dan tidak berstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anggota polisi sebagai penegak hokum justru melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Melalui penelitian kualitatif terhadap 6 kasus ditemukan bahwa faktor yang paling dominan adalah gaya hidupnya yang berhubungan dengan aktivits rutin.Teori aktivitas rutin manunjukkan bahwa mempelajari kejahatan maka harus mempertimbangkan tiga elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan, yakni : (a) Pelaku yang memang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahtan, (b) adanya sasaran yang cocok, dan (c) Ketidakhadiran sistem penjagaan yang cakap dan canggih, seperti masyarakat ketetanggaan yang siap siaga, dan system alarm untuk mencegah kejahatan. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa seorang oknum kepolisian yang melakukan prilaku menyimpang dikarenakan kama gaya hidup, aktivitas rutin yang mana sehari-hari bertugas sebagai penyidik.

---

ABSTRACTConcern over drugs by police officers. Police officers are part of the society and behove to reflect the norms and the values of community, whether good or not. The consumption of illegal drugs is a concern, by reason of can be damaging the ability of the an officer to carry out their duties effectively and appropriately, increasing possibility of corruption, describes the ethical and legal breach of trust, undermine public trust in the police and their integrity. This study is a qualitative research which aims to know the motivation of drug abuse by unscrupulous police in ?X? local police. This study focuses more on the case study is an in-depth interviews and unstructured. In addition this study aims to explain the factors that cause law enforcement officers as it violates the abuse of narcotics. Through a qualitative study of 6 cases found that the most dominant factor is the lifestyle associated with routine activities.Routine activities theory suggests that studying the crime then it should consider three elements that can affect the ease of emergence of crime, that is ; (a) perpetrator who are motivated to commit a crime, (b) presence of a suitable target, and (c) absence of surveillance systems and a skilled and sophisticated, like a neighborhood community that is ready alert, and alarm system to prevent crime.Based on these studies indicated that an unscrupulous police behavior as deviant because of lifestyle, routine activities of daily which served as an investigator., Concern over drugs by police officers. Police officers are part of the society and behove to reflect the norms and the values of community, whether good or not. The consumption of illegal drugs is a concern, by reason of can be damaging the ability of the an officer to carry out their duties effectively and appropriately, increasing possibility of corruption, describes the ethical and legal breach of trust, undermine public trust in the police and their integrity. This study is a qualitative research which aims to know the motivation of drug abuse by unscrupulous police in ‘X’ local police. This study focuses more on the case study is an in-depth interviews and unstructured. In addition this study aims to explain the factors that cause law enforcement officers as it violates the abuse of narcotics. Through a qualitative study of 6 cases found that the most dominant factor is the lifestyle associated with routine activities.Routine activities theory suggests that studying the crime then it should consider three elements that can affect the ease of emergence of crime, that is ; (a) perpetrator who are motivated to commit a crime, (b) presence of a suitable target, and (c) absence of surveillance systems and a skilled and sophisticated, like a neighborhood community that is ready alert, and alarm system to prevent crime.Based on these studies indicated that an unscrupulous police behavior as deviant because of lifestyle, routine activities of daily which served as an investigator.]"

"Dengan banyaknya jumlah Notaris di Indonesia, tidak semuanya memiliki kualitas dan integritas yang sama baiknya. Tesis ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang Notaris MN untuk keuntungan pribadi dan akibat dari perbuatan Notaris atas tindakannya menawarkan pinjaman kepada salah satu pihak pada putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 09/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2017. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian adalah deskriptif analitis. Dalam hasil penelitan ini ditemukan bahwa penyalahgunaan wewenang Notaris untuk keuntungan pribadi pada kasus ini dilakukan oleh Notaris MN dengan cara menawarkan pinjaman kepada salah satu pihak dan membeli secara langsung objek perjanjian pada perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor 13 tanggal 27 Oktober 2005 yang dibuat dihadapannya. Perbuatan Notaris MN melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sehingga  dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta. Selain sanksi administratif, Notaris MN juga seharusnya dikenakan sanksi perdata jika RA mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Umum. Notaris sebagai pihak yang mengerti hukum dan melayani masyarakat tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan keadaan dalam pelaksanaan jabatannya. Judicial Review pasal 73 ayat (2) UUJN sebaiknya dilakukan untuk menghilangkan sifat final sanksi teguran lisan dan tertulis agar dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mencari keadilan dengan mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat.

---

By the fact that there is a lot of Notary in Indonesia, not all of them have an equal quality and integrity. This thesis is about Notary MN that using her abuse of authority for her owns benefit and the consequnces of her behavior by offering a loan to one of her client based on The Notary Supervisor Assembly of DKI Jakarta Number 09/PTS/MJ.PWN.ROV.DKI.JAKARTA/XI/2017. The form of this research is using juridical normative method with descriptive analysis as the type of this research. This research has found that the abuse of authority has Notary MN done by offering a loan to one the parties and directly bought the land object in the Sale and Purchase Binding Agreement number 13 on October 27^th2005 that made before the Notary. For her behavior, Notary MN has violating article 16 paragraph (1) a of the Notary Act causing The Notary Supervisor Assembly of DKI Jakarta gave her a written warning as administrative sanctions. Besides administrative sanctions, Notary MN should as well get tort accusation in public courts as civil sanctions. Notary as the society servant who known the law well should not using her abuse of authority and situation in while performing her position. Judicial Reviewing article 73(2) Notary Act ought to be done to eliminate the final clause in verbal and written sanction to make sure that the law could give the same opportunity to the aggrieved party."